Ditemukan 182 dokumen yang sesuai dengan query
Endah Dewi Purbasari, author
Skripsi ini membahas kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan kawasan perbatasan antar negara. Penelitian ini membahas tiga permasalahan utama. Pertama, pengaturan mengenai pengelolaan kawasan perbatasan dalam UU.No.32 Tahun 2004 dan UU.43 Tahun 2008. Kedua, menganalisa pola hubungan kerja antara Badan Nasional Pengelola Perbatasan dengan Badan Pengelola Perbatasan di Daerah. Ketiga, menganalisa...
Depok: Universitas Indonesia, 2012
S42566
UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library
Simbolon, F. Hilarius, author
Skripsi ini membahas mengenai keberadaan otonomi asli yang dimiliki desa ketika desa tersebut berubah statusnya menjadi kelurahan. Otonomi asli yang dimiliki desa berbeda dengan otonomi daerah, dimana otonomi desa berasal dari dalam desa itu sendiri dan sudah tumbuh dan berkembang sejak dahulu, sementara otonomi daerah merupakan pemberian dari pemerintah pusat...
Depok: Universitas Indonesia, 2013
S46480
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Farida Yustina Noer Fathoni Putri, author
ABSTRAK
Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) diharapkan mampu
berperan sebagai jaminan kepastian hukum dalam pengendalian alih fungsi lahan
pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor dipilih
sebagai lokasi penelitian karena perannya sebagai kota penyangga Jakarta yang
rentan terhadap pertambahan penduduk karena migrasi dan peningkatan sektor
industri yang mengakibatkan tingginya permintaan akan lahan serta...
Universitas Indonesia, 2013
T35459
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Dudi Setiadi, author
ABSTRAK
Dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan di Negara kesatuan yang mengenal pemerintahan daerah, diberlakukan desentralisasi pemerintahan. Pemberlakuan desentralisasi pemerintahan berdampak pada penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Selain kewenangan yang mencakup pertahanan dan keamanan, hubungan luar, agama, moneter, dan pemerintahan umum, kewenangan pemerintah pusat lainnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berdasarkan...
2013
T35281
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Fadhly Haviz, author
Dalam kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan di daerah telah diatur untuk menggunakan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), tidak terkecuali Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu yang mana telah mendelegasikan kewenangan tersebut kepada unit perangkat daerah tersendiri, termasuk perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal.
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
S58016
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Ristyo Pradana, author
Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan studi kepustakaan. Penelitian ini membahas mengenai kebijakan pengembangan kegiatan pengusahaan energi panas bumi di kawasan hutan konservasi di masa mendatang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan kegiatan pengusahaan energi panas bumi di kawasan hutan konservasi Indonesia saat ini memiliki permasalahan mendasar mengenai adanya ketidaksingkronan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
S1939
UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library
Rima Rahayu, author
Skripsi ini membahas integrasi kebijakan pembangunan berkelanjutan di Indonesia dengan mitigasi perubahan iklim. Sebagai negara berkembang, Indonesia tidak mempunyai kewajiban untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca tetapi masih bisa berkontribusi dengan berpartisipasi sebagai tempat pelaksanaan Clean Development Mechanism (CDM). Dengan demikian diperlukan persiapan dalam berbagai aspek kebijakan dan regulasi, aspek...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
S42825
UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library
M. Shokhi, author
Skripsi ini membahas mengenai praktik maladministrasi dalam pelayanan publik dibidang pendidikan pada proses penerimaan peserta didik baru dari lingkup pengawasan Ombudsman. Dalam skripsi yuridis normatif ini, pembahasan maladministrasi PPDB dilihat dari data pengaduan masyarakat kepada Ombudsman pada tahun 2013 dan 2014. Secara menyeluruh dipaparkan pula data mulai dari jumlah laporan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
S61967
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Noverva Pradina Pramesti, author
Skripsi ini memberikan gambaran mengenai kedudukan DPRD yang selama ini disebut sebagai lembaga “legislatif” daerah oleh masyarakat, ternyata bukanlah demikian. DPRD adalah salah satu unsur dari penyelenggara pemerintahan daerah bersama-sama dengan Kepala Daerah, sehingga DPRD merupakan lembaga eksekutif daerah. DPRD hanya menjalankan fungsi legislasi di daerah dengan membentuk peraturan-peraturan perundang-undangan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
S47389
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Adam P.W.A. Wibowo, author
Pengawasan terhadap sediaan farmasi adalah bagian dari tugas pemerintah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional. Dalam konsideransnya, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa kesehatan merupakan hak asasi...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
T35417
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
