Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini menganalisis bagaimana implementasi penanaman modal di Indonesia setelah ditetapkannya Undang – Undang Cipta Kerja, khususnya berdasarkan peran Kementerian Investasi/BKPM sebagai koordinator pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko. Secara khusus permasalahan yang dibahas adalah bagaimana optimalisasi realisasi investasi sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan bagaimana implementasi pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko setelah Undang-Undang Cipta Kerja. Metode dalam penelitian ini adalah doktrinal. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pertama, bahwa Undang – Undang Cipta Kerja beserta peraturan turunannya bepengaruh signifikan terhadap peningkatan realisasi investasi di Indonesia. Hal ini terlihat dari capaian realisasi investasi yang meningkat setiap tahunnya, jumlah nomor induk berusaha yang sampai dengan akhir Desember 2023 mencapai angka 11 Juta dan peringkat daya saing Indonesia pada World Competitiveness Rangking yang dirilis oleh IMD World meningkat dari posisi 34 menjadi 27. Kedua, Untuk implementasi pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko setelah diterbitkannya UU CK belum dapat terlaksana dengan maksimal apabila di komparasi dengan jumlah NIB yang diterbitkan, sehingga prinsip perizinan berusaha ”Trust But Verify” belum dilakukan optimal.

---

This thesis analyze the implementation of capital investment in indonesia after Job Creation Law was issued according to ministry of investment/bkpm role as supervisor coordinator of risk based business license. Specifically, the issues discussed are how to optimize investment realization in accordance with the Job Creation Law and how to implement risk-based business licensing supervision after the issuance of the Job Creation Law. The method in this research is doctrinal. The research results show that first, the Job Creation Law and its derivative regulations have a significant effect on increasing investment realization in Indonesia. This can be seen from the achievement of investment realization which increases every year, the number of Business Identification Numbers which by the end of December 2023 reached 11 million and Indonesia's competitiveness ranking in the World Competitiveness Ranking released by IMD World increased from position 34 to 27. Second, for The implementation of risk-based business licensing supervision after the issuance of the CK Law has not been implemented optimally when we compared with the number of NIBs issued, so the principle of "Trust But Verify" business licensing has not been implemented optimally."

"Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah merupakan sengketa yang dianggap berbeda dengan Sengketa Pemilu. Undang-Undang Dasar 1945 tidak mengatur secara eksplisit mengenai kelembagaan peradilan dalam Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah, sehingga hal tersebut menimbulkan penafsiran bahwa lembaga peradilan yang memiliki kewenangan terhadap sengketa perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah adalah Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya, kemudian dialihkan ke Mahkamah Konstitusi. Pengalihan kewenangan tersebut menimbulkan pandangan yang berbeda karena di satu sisi terdapat pandangan yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah, sedangkan di sisi lain ada pandangan yang menyatakan bahwa perlu ada peradilan khusus dalam penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah.

---

Dispute over Regional Head Election Result is dispute that is considered different from Election Disputes. The Constitution of Indonesia does not explicitly regulate judicial institutions in Disputes over Regional Head Election Results, so this has led to an interpretation that the judiciary that has authority over disputes over disputes over the results of Regional Head Elections is the Supreme Court and the judicial institutions under it, then transferred to Constitutional Court. The transfer of authority raises different views because on the one hand there is a view which states that the Constitutional Court has the authority to resolve disputes over the results of regional head elections, while on the other hand there is a view which states that there needs to be a special court in resolving disputes over regional head election results."

"Terdapat ketidakjelasan pembagian kewenangan pengawasan pemerintah pusat terhadap pembentukan peraturan daerah (Perda) yang dilakukan melalui harmonisai, evaluasi dan/atau fasilitasi. Secara sifat dan tujuan pengawasan tersebut merupakan hal yang sama sehingga dalam pelaksanaannya dapat menyebabkan pengawasan yang dilakukan menjadi tidak efektif. Penelitian yuridis normatif ini, dilakukan dengan pendekatan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum yang menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembentukan peraturan daerah. Hasil penelitian menunjukan, terdapat dualisme rezim pengaturan mengenai pembentukan Perda serta terdapat perbedaan kekuatan mengikat dari harmonisai dengan evaluasi/fasilitasi yang menyebabkan pengawasan yang dilakukan menjadi kurang efektif dan efisien. Selain itu, permasalahan terkait sumber daya Perancang juga menyebabkan rancangan Perda yang disusun masih memiliki kualitas yang rendah. Pengawasan pemerintah pusat terhadap pembentukan Perda sebaiknya dilakukan dengan penguatan pengawassan yang bersifat preventif. Oleh karena itu, untuk mendukung hal tersebut perlu dilakukan penyempurnaan regulasi yang mengatur mengenai pembentukan Perda, khususnya terkait pembagian kewenangan pengawasan pemerintah pusat. Penegasan peran Perancang, serta peningkatan kemampuan Perancang juga menjadi hal strategis terciptanya Perda yang harmonis

---

There is vagueness in the division of authority over the central government's supervision of the regional regulation's formation through harmonization, evaluation, or facilitation. The similarity of the authority's nature and purpose causes ineffectiveness. This normative juridical research analyzes the synchronization between regulations about the formation of regional law. The study discovered that there is a dualism of the regulatory regime regarding the formation of Regional Regulations. It also has found differences in the law binding power of harmonization and evaluation/facilitation causes ineffective and inefficient supervision. Besides that, problems of Perancang's resources also causing the draft of regional regulations to still have low quality. Strengthening preventive control by the central government can create harmonious regional regulations that are in line with higher laws and regulations is the best form of supervision to be carried out for now. So there, it is necessary to refine the regulations about the formation of regional regulations, particularly related to the division of supervisory authority of the central government. The participation of legal drafter (Perancang) and an ability enhancement of legal drafter is also a strategic matter to create a harmonious regional regulation"

"Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menuntut Desa untuk lebih mandiri dalam mengelola Pemerintahan dan berbagai sumber daya yang dimiliki, termasuk Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam rangka memperkuat kedudukan desa sebagai subjek pembangunan dan meningkatkan status desa, Pemerintah melakukan retribusi ekonomi melalui kucuran dana desa yang berjumlah fantastis. Kepala Desa mempunyai kewenangan yang luas sebagai penguasa pengelola keuangan desa, sehingga sangat rentan terjadinya penyimpangan terhadap penggunaan keuangan Desa. Oleh karena itu, Peneitian ini bertujuan untuk menganalisa pertanggungjawaban kepala desa dalam mengelola keuangan desa khusunya dana desa dan melihat peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengawasi penggunaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa banyaknya laporan yang wajib disampaikan oleh kepala desa dan kurangnya pemahaman kepala desa dalam menyusun laporan pertanggungajwaban. Selain itu, peraturan pengelolaan keuangan desa masih terlalu banyak, rumit, tumpang tindih dan sering mengalami perubahan yang tidak diiringi dengan sosialisasi yang memadai. Sehingga, mengakibatkan meningkatnya kasus penyalahgunaan keuangan di tingkat Desa. Adapun peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengawasi penggunaa Dana Desa di Desa Lancang Kuning belum berjalan dengan efektif dikarenakan kurangnya pembinaan dan pelatihan dari Pemerintah, tidak efektifnya jam kerja BPD, dan tidak terjalinnya komunikasi yang baik antara Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat Desa. Metode dalam penelitian ini adalah yuridis normative yang mengkaji rumusan masalah dari sudut padang peraturan perundang-undangan.

---

The enactment of Law Number 6 of 2014 concerning Villages requires villages to be more independent in managing the Government and various resources owned, including Village Financial Management. In order to strengthen the position of the village as the subject of development and improve the status of the village, the Government made an economic levy through the fantastic disbursement of village funds. The village head has broad authority as the manager of village financial management, making it very vulnerable to deviations from the use of village finances. Therefore, this Research aims to analyze the accountability of village heads in managing village finances especially village funds and see the role of the Village Consultative Body in overseeing the use of Village Funds by the Village Government.

The results of this study indicate that the number of reports that must be submitted by the village head and the lack of understanding of the village head in preparing accountability reports. In addition, village financial management regulations are still too numerous, complicated, overlapping and often undergo changes that are not accompanied by adequate socialization. Thus, resulting in increased cases of financial abuse at the village level. The role of the Village Consultative Body in overseeing the use of Village Funds in Lancang Kuning Village has not been effective because of the lack of guidance and training from the Government, ineffective BPD working hours, and no good communication between the Village Government, BPD and the village community. The method in this study is normative juridical which examines the formulation of the problem from the point of view of the legislation."

"ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis normatif terhadap hubungan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dalam penetapan kebijakan dan pengelolaan Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Sebagaimana diketahui, menjadi suatu keniscayaan atas urusan pemerintahan konkuren yang telah diberikan kepada pemerintahan daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daaerah pasca terbitnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Dalam rangka mengedepankan kondisi dan karakteristik daerah otonom dalam penyelenggaraan pendidikan, Pusat dan Daerah wajib melaksanakan penyelenggaraan pendidikan secara desentralisasi berdasarkan prinsip otonomi daerah pasca Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 hadir. Akan tetapi, produk hukum Permendikbud No. 51 Tahun 2018 jo. Permendikbud No. 20 Tahun 2019 tentang PPDB TK, SD, SMP, SMA, dan SMK tidak memberikan ruang bagi otonomi daerah dan desentralisasi. Hal ini disebabkan, sifat peraturan menteri a quo masih mengikuti Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan tidak mempertimbangkan asas dan norma otonomi daerah pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Atas hal itu, Permendikbud No. 51 Tahun 2018 jo. Permendikbud No. 20 Tahun 2019 menimbulkan polemik di masyarakat. Sehingga, sepatutnya Pusat dan Daerah mengedepankan hubungan kewenangan yang telah dibentuk dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

---

ABSTRACT

 

---

This research attempts to analyze normatively of the relationship of authority possessed by the Central Government and Regional Governments in determining policies and managing the Zone of New Student Reception (PPDB). As we know, it is a necessity for concurrent government affairs that have been given to regional governments to be the basis for the implementation of regional autonomy after the issuance of Law No. 23 of 2014. In order to prioritize the conditions and characteristics of autonomous regions in the administration of education, the Central and Regional Governments must carry out the implementation of education in a decentralized manner based on the principle of regional autonomy after Law No. 23 of 2014 is present. However, Permendikbud's legal product No. 51 of 2018 jo. Permendikbud No. 20 of 2019 concerning PPDB TK, SD, SMP, SMA and SMK did not provide space for regional autonomy and decentralization. This caused by the nature of the a quo ministerial regulation which still follows Law No. 20 of 2003 concerning the National Education System and not consider the principles and norms of regional autonomy in Law No. 23 of 2014. For that matter, Permendikbud No. 51 of 2018 jo. Permendikbud No. 20 of 2019 caused polemic in the community. Therefore, it is fitting for the Central and Regional Governments to prioritize the relationship of authority that has been established in Law No. 23 of 2014 concerning Regional Government.

 

"

"Skripsi ini membahas mengenai kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam hubungan dan kerjasama dengan luar negeri. Penelitian ini memiliki bentuk penelitian yuridis normatif-empiris dengan metode analitis data kualitatif dengan sifat penelitan deskriptif. Kewenangan pemerintah daerah di Indonesia dalam melakukan hubungan dan kerjasama dengan luar negeri terdapat pada kerjasama yang hubungan hukumnya bersifat keperdataan saja, selain itu dalam menjalankan kewenangannya tersebut pemerintah daerah tetap harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan teknis yang berlaku. Dalam pelaksanaannya tidak sedikit pemerintah daerah yang tidak menjalankan kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang- undangan dan peraturan teknis yang terkait. Sehingga disarankan bahwa pihak terkait seperti Kementerian Dalam Negeri perlu lebih mengintensifkan sosialisasi kepada seluruh pemerintah daerah tentang kewenangannya tersebut, Kementerian Luar Negeri sebaiknya melakukan koordinasi yang baik dengan pihak KBRI atau Konsulat Jenderal/Konjen RI (KJRI) di luar negeri agar diperoleh kesamaan pemahaman yang benar mengenai kewenangan pemerintah daerah di Indonesia dalam melakukan hubungan dan kerjasama dengan luar negeri, pemerintah daerah juga harus lebih mengoptimalkan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah dibentuk yang berkaitan dengan hubungan dan kerjasama pemerintah daerah dengan luar negeri, serta dilakukan pengawasan dan evaluasi yang lebih intensif baik dari pemerintah daerah itu sendiri, maupun kementerian atau instansi lain yang terkait.This thesis describes about the authority of local government in Indonesia on relations and cooperation with foreign. It has the method of the research, qualitative analytical data, and descriptive as well. The authority of local government in Indonesia to conduct relations and cooperation with foreign law relations of a cooperation, beside that normative-juridical form of empirical as in non-legal relations of public law or only on the cooperation that is private local governments still must comply with laws and regulations. In the implementation was not a little local governments that do not run the authority in accordance with legislation and relevant technical regulations. So it is recommended that the relevant parties such as the Ministry of Home Affairs needs to further intensify the socialization to all local government authorities, the Ministry of Foreign Affairs should have good coordination with the Embassy or Consulate General (Consul General) RI abroad in order to obtain a correct understanding of common authority local governments in Indonesia in conducting relations and cooperation with foreign countries, local governments should also optimize the regional work units that have been established relating to the relationship and cooperation with foreign governments, and conducted surveillance and more intensive evaluation of both local government itself, as well as ministries or other relevant agencies."

"

Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang menjabat mengurusi dan melakukan pelayanan terhadap masyarakat dapat dimungkinkan untuk berhenti dan/atau diberhentikan atas alasan-alasan yang diatur dalam undang-undang. Ketika Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah berhenti dan/atau diberhentikan terjadi kekosongan jabatan sehingga organisasi Pemerintah Daerah tidak dapat berjalan optimal. Undang-Undang tidak mengatur mengenai peran Gubernur terkait pemilihan wakil gubernur, jangka waktu pengisian jabatan Wakil Gubernur, dan akuntabilitas Wakil Gubernur terpilih melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif. Yuridis normatif yaitu Penulis melakukan analisa terhadap permasalahan tersebut dengan menggunakan pasal-pasal dalam sebuah peraturan perundang-undangan dan berbagai literatur seperti buku, jurnal, tesis, disertasi dan kamus sebagai referensi dalam penulisan penelitian ini. Dalam hal ini Kepala Daerah atau Gubernur tidak memiliki kewenangan penting terkait pengisian jabatan Wakil Gubernur berdasarkan Undang-Undang 10 tahun 2016. Jangka waktu yang diatur dalam pengisian jabatan adalah 18 bulan berdasarkan Undang-Undang 10 tahun 2016. Selanjutnya, tidak ada perbedaan mengenai pertanggung jawaban Wakil Kepala Daerah yang dipilih melalui proses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan yang melalui pemilihan Kepala Daerah. 

---

Governor and / or Vice Governor who are in charge of managing and serving the community may be able to stop and / or be dismissed for reasons stipulated in the law. When the Governor and / or Vice Governor stops and / or dismissed a vacancy occurs so that the Regional Government organization cannot run optimally. The Act does not regulate the role of the Governor regarding the election of the Vice Governor, the period of filling in the position of Vice Governor, and accountability of the elected Vice Governor through the Regional People`s Representative Council. This research method is normative juridical. Normative juridical, namely the author analyzes the problem by using articles in a statutory regulation and various literatures such as books, journals, theses, dissertations and dictionaries as references in writing this research. In this case the Governor does not have important authority regarding the deployment of the Vice Governor position under Law 10 of 2016. The period stipulated in filling in the position is 18 months under Law 10 of 2016. Furthermore, there is no difference regarding accountability Vice Governor chosen through the process of the Regional People`s Legislative Assembly and through the election of Regional Heads.

"