Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan pola penggunaan moda transportasi pada pekerja komuter di kota metropolitan antara sebelum dan selama pandemi COVID-19. Selain itu juga untuk menganalisis pengaruh variabel sosio demografi dengan pola penggunaan moda transportasi pada pekerja komuter di kota metropolitan Indonesia. Dari data Sakernas 2019, 2020 dan 2021 memberikan hasil bahwa terjadi peningkatan penggunaan transportasi pribadi pada masa pandemi COVID-19. Penggunaan moda transportasi sebelum dan selama pandemi COVID-19 dipengaruhi oleh karakteristik seperti jenis kelamin, usia, status perkawinan, status pekerjaan, tingkat pendidikan dan pendapatan. Serta dipengaruhi juga oleh variabel konstekstual seperti sharing border, kepadatan penduduk dan PDRB. ......This research aims to analyze the changes in the pattern of using transportation modes among commuter workers in metropolitan cities between before and during the COVID-19 pandemic. In addition, to analyze the influence of socio-demographic variables with patterns of use of transportation modes on commuter workers in metropolitan cities in Indonesia. From Sakernas we could explain that there was an increase in the use of personal transportation during the COVID-19 pandemic. The use of transportation modes before and during the COVID-19 pandemic is influenced by characteristics such as gender, age, marital status, employment status, education level and income. It is also influenced by contextual variables such as sharing border, population density and GRDP.

Abstrak :
Di era persaingan global, setiap perusahaan didorong untuk melaksanakan berbagai macam strategi agar dapat terus berkompetisi. Salah satu strategi yang bisa diterapkan oleh perusahaan adalah merger. Melalui merger, perusahaan diharapkan mampu meningkatkan kinerja keuangan dan kinerja pasarnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak merger terhadap kinerja keuangan dan kinerja pasar pada perusahaan yang merger secara horizontal pada tahun 2016. Dengan menggunakan data laporan keuangan yang dipublikasi oleh Bursa Efek Indonesia pada rentang waktu 2014-2018 dan menerapkan metode difference-in-difference (DID), penelitian ini menunjukan bahwa merger tidak mempengaruhi kinerja keuangan maupun kinerja pasar. ......Amidst the era of intense global competition, every company is urged to adopt diverse strategies to remain competitive. One such strategy available to companies is merging with other entities. The merger is expected to lead to improved financial and market performance for the company. This research endeavors to examine the impact of mergers on the financial and market performance of companies that underwent horizontal mergers in 2016. This study utilizes financial report data that was made public on the Indonesia Stock Exchange from 2014 to 2018 and employs the difference-in-difference (DID) method. The findings indicate that mergers have no influence on either financial performance or market performance.

Abstrak :
ABSTRAK
Pengembangan Mix Land Use merupakan salah satu bagian kebijakan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas perkotaan, salah satunya dalam pemenuhan kelangkaan (scarcity) lahan fasilitas publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola pemanfaatan ruang dengan konsep Mix Land Use sehingga pemanfaatan ruang akan optimal dalam pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta melihat autokorelasi spasial keberadaan fasilitas prasarana pendidikan dan kesehatan terhadap penetapan NJOP. Penelitian dilakukan berdasarkan data GIS di Kota Batam dengan metode analisis yang digunakan adalah Analisis Entropy; Analisis Skalogram dan Indeks Marshal; serta Analisis Gap. Untuk melihat faktor-faktor determinan yang mempengaruhi NJOP dan autokorelasi spasial NJOP digunakan metode Analisis Model Panel dan Indeks Moran dengan Stata 14. Hasil penelitian ini mengidentifikasi lebih dari 50% pemanfaatan ruang di Pulau Batam yang berkonsep zoning berubah kearah pola pemanfaatan Mix Land Use. Karakteristik wilayah yang memanfaatkan pola Mix Land Use adalah: 1) merupakan kecamatan dengan hirarki pelayanan tinggi; 2) memiliki prasarana pendidikan dan kesehatan yang lebih lengkap dan tersebar secara merata untuk dapat diakses oleh masyarakat; 3) gap kebutuhan akan prasarana pendidikan dan kesehatan lebih kecil. Variabel kepadatan penduduk menjadi faktor yang dominan mempengaruhi NJOP, sedangkan keberadaan prasarana pendidikan dan kesehatan tidak menjadi memberikan pengaruh signifikan. Dalam analisis spasial menunjukkan adanya autokorelasi spasial penetapan NJOP antar kecamatan. Hasil studi ini merekomendasikan perlunya penerapan konsep Mix Land Use dalam penyusunan Perda RTRW Kota Batam serta perlunya Pemerintah Pusat melakukan peninjauan ulang terhadap pemberlakuan sistem sewa tanah di Kota Batam sehingga dapat dilakukan reformulasi penetapan nilai NJOP sebagai potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

---

ABSTRACT
Mix Land Use has become one of the key planning strategies at improving the quality of urban areas, especially fulfillment scarcity of public facilities area. This research aims to identify the patterns of spatial use with the concept of Mix Land Use in order to optimalization the use of space within equal distribution of education and health well as see the spatial correlation within the existence of education infrastructure facilities and health to the NJOP determination. The research was conducted based on the GIS data in Batam City with an analytical methods used are Entropy Analysis; Schallogram Analysis and Marshal Index; and Gap analysis. To see the spatial correlation are used Panel and Moran?s Index with Stata 14. The results of this research identified more than 50% the use of space on Batam city with the concept Zoning to turn toward adopt Mix Land Use pattern. Characteristics of the region that used Mix Land Use are: 1) is a district with a high service hierarchy; 2) have the education and health infrastructure which is more detailed and spread equally to be accessible for the public; 3) The necessity gap between education and health infrastructure are smaller. In the spatial analysis shows the spatial correlation of NJOP determination between regions, but the existence of education and health infrastructure does not affect the formulations on the value of NJOP determination. The results of these studies, recommends the need of review the Mix Land Use in RTRW Batam City as well as the the need for the Central Government to conduct a review of the implementation of the land lease system in Batam, as well as the fixing the reformulation NJOP as the potential for increased Original Local Income (PAD).

Abstrak :
ABSTRAK
Permasalahan wilayah perkotaan muncul ketika penduduk perkotaan semakin bertambah, berkurangnya kesempatan kerja, dan terciptanya kantung-kantung baru wilayah kemiskinan. Perekonomian wilayah tidak berpengaruh banyak, ketika distorsi budaya mulai meluas, dan pendidikan mulai terabaikan. Permasalahan-permasalahan tersebut dapat memunculkan tindak kriminalitas, yang dapat mengganggu kehidupan perkotaan. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis hubungan faktor-faktor sosial dan ekonomi yang mempengaruhi jumlah tindak kriminalitas yang terjadi di Kota Jakarta, antara lain kepadatan penduduk, tingkat pengangguran, kemiskinan, pdrb per kapita, dan jumlah siswa putus sekolah pada tingkat menengah atas. Penelitian ini menganalisis data panel dari 6 wilayah Kabupaten/Kotamadya di Provinsi DKI Jakarta selama periode tahun 2010-2015, melalui pendekatan kuantitatif dengan analisis data secara deskriptif dan inferensial. Hasil dari penelitian ini, menempatkan 2 faktor yaitu PDRB per Kapita dan faktor Pendidikan yang mewakili siswa putus sekolah tingkat menengah atas, adalah yang paling berpengaruh secara signifikan dalam mempengaruhi tigkat kriminalitas di Provinsi DKI Jakarta.

---

ABSTRACT
The problems of urban areas arose as urban populations grew, reduced employment opportunities, and new slum areas. The regional economy did not have much affect, when cultural distortions began to spread, and education began to be neglected. Theses problems can lead to crime. The purpose of this study is to analyze between social and economic factors that influence the numbers of criminal acts occurring in the city of Jakarta, with the use of independent variables such as population density, unemployment rate, poverty rate, GDRP per capita, rate of senior high school drop out students. This study analyzed panel data collected from 6 districts/municipalities in DKI Jakarta Province during the period 2010-2015, through a quantitive approach with descriptive and inferensial data analysis. The results of this study, placing two factors, namely GDRP per Capita and Education representing higschool dropout students, are the most influential significantly factors in affecting the level of crime in DKI Jakarta Province

Abstrak :
Sejak tahun 2015, tren peningkatan pencapaian realisasi penanaman modal asing langsung atau Foreign Direct Investment (FDI) di Indonesia tidak menunjukkan pergerakan yang signifikan apabila dibandingkan dengan realisasi investasi dalam negeri. Mengingat institusi Pemerintah merupakan pintu masuk utama ketika investor asing bertujuan untuk menanamkan modalnya di suatu negara, penelitian ini mencoba mengidentifikasi pengaruh kualitas institusi terhadap arus masuk FDI ke Indonesia. Para pembuat kebijakan memiliki pandangan bahwa iklim investasi merupakan faktor utama yang harus terus ditingkatkan oleh Pemerintah agar dapat meningkatkan arus masuk FDI ke dalam negeri. Sedangkan secara empiris, hasil estimasi menggunakan Fixed Effect Model (FEM) menemukan bahwa dua indikator pengukur kualitas institusi, yaitu kualitas penegakan hukum dan efektivitas Pemerintah, berpengaruh signifikan terhadap arus masuk FDI ke Indonesia. Sementara itu, indikator kualitas regulasi turut berpengaruh positif terhadap masuknya FDI ke Indonesia, meskipun tidak signifikan secara statistik. Sejalan dengan hasil estimasi tersebut, para investor asing menilai bahwa perlindungan hukum, deregulasi, serta debirokratisasi merupakan faktor yang mempengaruhi keputusan mereka dalam melakukan penanaman modal di Indonesia. ......Since 2015, the increase of Foreign Direct Investment (FDI) realization in Indonesia has not shown a significant trend compared to the domestic investment realization. Given that government institutions are the main entry point when foreign investors aim to invest in a country, this study tries to identify the effect of institutional quality on FDI inflows to Indonesia. Policy makers believes that investment climate is the main factor that should be improved by the Government continuously in order to increase the FDI inflows into the country. While empirically, the estimation results using the Fixed Effect Model (FEM) found that two indicators measuring the institutions quality, namely rule of law and Government effectiveness, had a significant effect on FDI inflows to Indonesia. Meanwhile, regulatory quality indicator also positively affects the FDI inflows to Indonesia, although it is not statistically significant. In line with the estimation results, foreign investors consider that legal protection, deregulation, and de-bureaucratization are factors that influence their decisions to invest in Indonesia.

Abstrak :
ABSTRAK
Implementasi UU No. 22 dan 25 tahun 1999 menuntut kemandirian daerah baik dalam mengelola sumber pendapatan dan juga menggali sumber pembiayaan bagj pembangunan. lmplikasi akibat adanya otonomi tersebut " mendorong setiap daerah mengembangkan sektor unggulan. Pengembangan sektor unggulan pada akhirnya dapat mendorong peningkatan penyaluran kredlt perbankan. Analisis interaksi antara perkembangan penyaluran kredit perbankan dan sektor unggulan menggunakan regresi data panel. Sementara analisis Location Quotient (LQ) digunakan untuk mengldentifikasi sektor unggulan di provinsl DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Hasil estimasi regresi data panel menunjukkan bahwa perkembangan sektor unggulan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyaluran kredit perbankan dan seballknya penyaluran kredit perbankan memlliki pengaruh yang signiflkan terhadap perkembangan sektor unggulan. Deteminan lain yang signlflkan memengaruhl dan paling elastis terhadap penyaluran kredit perbankan adalah Dana Pihak Ketiga, Jumlah Kantor Bank,Suku Bunga, Inflasi dan Rasio Non Performing Loan. Sementara determinan lain yang signifikan memengaruhl dan paling elastls terhadap perkembangan sektor unggulan adalah luas wilayah dan tenaga kerja

Abstrak :
PDRB dalam sepuluh tahun terakhir menunjukkan tren yang positif. Salah satu cara penentuan nilai PDRB adalah dengan menggunakan pendekatan penambahan nilai output melalui fungsi produksi. Berdasarkan fungsi produksi, output ditentukan oleh tenaga kerja dan modal. Salah satu input produksi adalah tenaga kerja yang permintaannya dipengaruhi oleh upah. Dengan adanya dua tipe tenaga kerja yaitu high skilled dan low skilled, terdapat perbedaan dimana upah low skilled ditentukan dengan adanya intervensi pemerintah salah satunya melalui upah minimum provinsi. Dengan menggunakan data panel 33 provinsi selama 2008-2012 dengan metode fixed effect diperoleh hasil bahwa upah minimum berpengaruh secara positif pada PDRB total dan mayoritas PDRB sektoral. ...... One way in determining the value of GDRP is by measuring value added of output with the production function. Based on the production function, output is determined by labor and capital. The demand of labor as input of production is influenced by wages. With the existence of two types of labor; high skilled labor and low skilled, there are differences in determining the wage of those labor. Most of low skilled worker’s wage are determined by one government intervention through the provincial minimum wage. Using the panel data of 33 provinces during 2008-2012 with fixed effect model, this research finds that the minimum wage affects positively on total and majority of sectoral GDRP.

Abstrak :
Bergulirnya otonomi daerah di Indonesia membuat pemerintah daerah memiliki kewenangan lebih dalam hal fiskal. Namun hingga saat ini implementasi desentralisasi fiskal yang ada masih berfokus pada sisi belanja (expenditure assignment). pada sisi penerimaannya (revenue assignment) kewenangan yang dimiliki daerah masih relatif terbatas dan bersifat sentralistik. Oleh karena itu perlu dilakukan penguatan sumber pendanaan lokal seperti pajak untuk menunjang sisi penerimaan daerah. Salah satu caranya adalah dengan mengalihkan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) dari pajak pemerintah pusat ke pemerintah daerah sejak tahun 2011. Penelitian ini mengkaji dampak pengalihan PBB-P2 terhadap penerimaan daerah dengan menggunakan metode difference in difference dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukan bahwa pendaerahan PBB-P2 memiliki dampak yang positif terhadap penerimaan daerah. ......Regional autonomy has established a greater fiscal autonomy on the local government. Nevertheless the implementation of fiscal desentralization still focused on expenditure assignment, meanwhile there is a lack of capacity on the revenue assignment and the implementation is still centralistic. Therefore a higher local government funding is needed to establish a greater fiscal autonomy. So the policy to divert the control of PBB-P2 to create a greater local fiscal autonomy has begun since 2011. This reasearch is trying to reviewing the impact of property tax (PBB-P2) devolution on the local government revenue using the difference in difference and study case method. This reasearch find out that the implementation of property tax (PBB-P2) devolution has a positif impact on local government revenue.

Abstrak :
Dampak liberalisasi perdagangan terhadap kemiskinan di negara-negara berkembang tidak menunjukkan hasil yang konvergen dan masih ambigu. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data panel dari 34 provinsi di Indonesia dalam periode tahun 2015 sampai tahun 2019. Menggunakan pendekatan kemiskinan berbasis hak-hak dasar mendasari penambahan variabel dalam model yang terdiri dari akses fasilitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sanitasi, dan pekerjaan yang layak. Adapula tambahan variabel kontrol seperti dummy untuk pelabuhan utama dan PDRB per kapita. Hasil penelitian ini menemukan bahwasanya liberalisasi perdagangan dapat meningkatkan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan penduduk di Indonesia. Kebijakan perdagangan bebas diduga tidak berpihak pada penduduk miskin. Oleh karena itu, penting untuk pemerintah mengadopsi tata kelola yang kuat dan kebijakan makro yang baik agar dapat memperoleh manfaat dari liberalisasi perdagangan. ......Trade Liberalization impacts on poverty in developing countries were not showing convergent results and still ambiguous. In this research, writer used panel data of 34 provinces in Indonesia from 2015 until 2019. Using right-based poverty approach, which underlie variable selection in the model consisting of access to educational facilities, health facilities, infrastructure, sanitation, and decent job. There are additional variables such as dummy variable for main port and gross regional domestic product per capita. The finding of this model is that trade liberalization may increase poverty and income inequality of societies in Indonesia. With this view, free trade policy seems don’t favor the poorer. Therefore, it’s essentials for government to adopt strong governance and proper macro policy, so we can gain the benefit from trade.