Hasil Pencarian

Ditemukan 13 dokumen yang sesuai dengan query

Akhmad Fauzi, author

Hermeneutika dan pembaruan metode istinbath hukum Islam: Studi pemikiran Nashr Hamid abu Zayd

ABSTRAK
Dalam kajian metode istinbath hukum Islam dikenal dua corak pendekatan. Pertama, pendekatan tekstual yang menyakini bahwa apa yang tercantum dalam lahiriah teks adalah yang diinginkan oleh Allah. Tugas manusia hanya menjalankan saja. Kedua, pendekatan kontekstual yaitu bahwa untuk menemukan rumusan hukum, tidak saja berpegang pada lahiriah teks semata, tetapi harus...

2007

T 17939

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Saifulloh, author

Hak asasi manusia dalam Islam: Studi terhadap faham Jaringan Islam Liberal tentang kebebasan beragama

ABSTRAK
Sebagai suatu agama, Islam adalah 'rahmatan lil'alamin', di mana syariat yang ada bukan saja mengatur hubungan Manusia dengan Sang Pencipta, melainkan juga antar sesama nianusia, termasuk peroblematika hak asasi manusia. Marcel A Boisard pemah menyampaikan pendapatnya tentang konsepsi tanggung jawab sosial untuk mengakui, memelihara, dan menetapkan kehormatan did sebagai prinsip...

2007

T20660

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Bayu Dwi Anggono, author

Keputusan bersama Menteri dalam perundang-undangan Republik Indonesia

Tesis ini membahas tentang Keputusan Bersama Menteri yang secara faktual telah ada dan berkembang sejak lama dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan, namun dari perspektif ilmu perundang-undangan keberadaannya masih menimbulkan ketidakjelasan terutama mengenai jenis dan letaknya dalam peraturan perundang-undangan, serta cara menguji legalitasnya. Berdasarkan isi atau substansi nya Keputusan Bersama Menteri dapat digolongkan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

T26752

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Abdul Wahab, author

Politik hukum pembentukan Undang-Undang di Indonesia: studi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan

ABSTRAK
Undang-undang menjadi bagian yang sangat penting bagi negara Indonesia karena menyatakan diri sebagai Negara hukum (Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945), namun dalam kenyataannya undang-undang yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bersama-sama dengan Pemerintah kebanyakan ditolak oleh rakyat Indonesia sehingga dibatalkan di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI). Pembatala undang-undang...

Universitas Indonesia, 2012

T29737

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Wiwik Budi Wasito, author

Mekanisme, wewenang dan akibat hukum pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia

Tesis ini membahas tentang pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia atau yang lebih dikenal dengan impeachment yang di dalam mekanismenya melibatkan tiga lembaga negara, antara lain, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Ketiga lembaga negara ini memiliki wewenang atributif yang dinyatakan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

T25265

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Wiwin Sri Rahyani, author

Pencabutan terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang pasca penolakan dari dewan perwakilan rakyat republik Indonesia dalam sistem hukum nasional : analisis yuridis terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 4 tahun 2008 tentang jaring pengaman sistem keuangan = Revocation of government regulation in Lieu of law after rejection of the house representative of the republic Indonesia in national legal system : legal analysis of government regulation in lieu of law number 4 year 2008 about financial safety net

2011

T29367

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

M. Najib Ibrahim, author

Hak berserikat (suatu kajian terhadap pembekuan dan pembubaran organisasi kemasyarakatan dalam undang-undang nomor 8 tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan) = Rights of association (an assessment about deactivation and dissolution of civil society organization in law number 8/1985 on civil society organization)

Tesis ini membahas tentang pembekuan dan pembubaran organisasi kemasyarakatan sebagai upaya perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan negara bagi hak asasi warga negara. Wacana pembubaran organisasi masyarakat ini muncul sebagai reaksi terhadap berbagai macam aksi kekerasan yang dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan. Sejauh ini, pembekuan dan pembubaran organisasi kemasyarakatan di Indonesia diatur melalui...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T28610

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Imam Choirul Muttaqin, author

Kewarganegaraan ganda terbatas dalam perspektif hak asasi manusia

Untuk mengetahui siapasajakah yang berhak menjadi warga negara Indonesia maka kita harus melihat konsep awal kewarganegaraan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dimana dalam sejarah pemahasa pembuatan Undang-Undang Dasar, dimana dalam UUD 1945 disebutkan bahwa 'yang menjadi warga Negara ialah orang-orang bangsa Indonesia Asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T28672

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Donny Tri Istiqomah, author

Pemilihan umum setelah perubahan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Menuju pemilihan umum demokratis

Tesis ini membahas mengenai Pemilihan Umum Setelah Perubahan UUD NRI 1945 khususnya Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD dan Pemilihan Umum Kepala Daerah, yang dikaji berdasarkan studi risalah rapat selama Perubahan UUD NRI 1945 di MPR. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T28374

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Heriyanto, author

Tinjauan analisis normatif yuridis terhadap pelaksanaan putusan sengketa penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Tahun 2010 oleh komisi pemilihan umum = Review of normative judicial analysis from the implementation of administrative and constitutional court decision on local election of head and vice head region dispute settlement of year 2010 by election commission

Tesis ini membahas sejarah sampai lahirnya kewenangan lembaga peradilan untuk menyelesaikan sengketa dalam penyelenggeraan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah, mulai dari konsep Nomokrasi dan Demokrasi, Pemilihan oleh DPRD dan Pilkada Langsung sampai dengan pemilu kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah. Pembahasan juga dilakukan terhadap kerangka hukum penyelesaian sengketa...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T29320

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian