Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perubahan-perubahan kebijakan dalam politik luar negeri Amerika Serikat seringkali terjadi bahkan secara mendadak, antara lain karena disebabkan oleh munculnya prioritas-prioritas kepentingan yang dipandang urgen atau mendesak. Dalam suatu policy-making process, Amerika Serikat senantiasa memperhatikan perkembangan-perkembangan yang terjadi balk pada tingkat nasionai maupun internasional. Pada tingkat domestik, di satu pihak kecenderungan apa yang terjadi di masyarakatnya terakomodasikan melalul saluran-saluran yang sesuai, balk di pemerintah maupun lembaga-lembaga non pemerintah. Di lain pihak, perkembangan-perkembangan di dunia internasional juga mempengaruhi formulasi kebijakan Iuar negeri Amerika Serikat. Deegan munculnya paradigma baru dalam tata hubungan internasional pasta Perang Dingin, hubungan-hubungan intemasional telah pula dipengaruhi oleh isu-isu baru yang menonjol seperti demokrafisasi, lingkungan hidup, dan hak asasi manusia (low politics/non-conventional)Tidaklah mengherankan kalau kebijakan luar negeripun seringkali mengalami penyesuaian-penyesuaian (adaptive) karena dipengaruhi oleh isu-isu tersebut dalam politik luar negerinya, khususnya hak asasi manusia. Tujuan tesis ini adalah untuk mengkaji apakah dalam kasus Timor Timur, kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap Indonesia mengalami perubahan dari yang awalnya bersifat akomodatif. Metode yang digunakan adalah studi komparatif melalui pendekatan teori perubahan kebijakan. Hasil analisis mengambarkan bahwa seiring dengan munculnya paradigma baru dalam tata hubungan internasional setelah berakhirnya Perang Dingin politik luar negeri Amerika Serikat terhadap Indonesia mengenai: masalah Timor Timur berangsur-angsur mengalami perubahan. Pengaruh dari politik domestik dan politik internasional telah mempengaruhi pemerintahan untuk mengambil kebijakan yang mengarah pada kecenderungan tersebut. Melalui kebijakan HAM, Amerika mulai menilai kembali kebijakannya terhadap Indonesia mengenai masalah Timor Timur, terutama setelah semakin gencar terjadinya pelanggaran HAM di Timor Timur. "

"Upaya Asnerika Serikat (AS) untuk membantu pemulihan kondisi perekonomian Indonesia ditujukan untuk memenuhi kepentingan nasional AS itu sendiri. Kepentingan AS tersebut didasarkan pada beberapa faktor : Pertama, secara kuantitas, dengan jumlah penduduk 215 juta jiwa dan berpenduduk nomor empat terbanyak di dunia, Indonesia merupakan pasar yang sangat potensial bagi pemasaran produk-produk AS ; Kedua, tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada saat sebelum krisis ekonomi cukup tinggi dan stabil ; Ketiga, Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat besar ; Keempat, kondisi goegrafis Indonesia yang terletak diantara dua benua dan dua samudra dinilai sangat strategis bagi kepentingan AS ; Kelima, Indonesia secara politis memainkan peranan penting baik di kawasan regional Asia Tenggara, Asia Pasifik maupun di dunia internasional yang ditunjukkan dengan keanggotaan aktif Indonesia dalam ASEAN, APEC, Nonblok, PBB, dan lain sebagainya ; Keenam, Indonesia adalah salah satu negara utama yang mendukung diberlakukannya perdagangan bebas di Asia Tenggara dan Asia Pasifik. Amerika Serikat, dalam rangka pemulihan ekonomi Indonesia menempuh cara : Pertama, memberikan bantuan dana, pangan, suplai medis, dan lain sebagainya secara langsung kepada pemerintah Indonesia ; Kedua, memperjuangkan agar Senat dan Kongres AS mendukung rencana penambahan dana kepada IMF yang ditujukan untuk membantu negara-negara di Asia yang dilanda krisis seperti Indonesia, Thailand, dan Korea Selatan ; Ketiga, mengirimkan utusan-utusan khusus untuk membantu pemerintah Indonesia dalam menghadapi krisis ekonomi. Namun demikian, pemberian bantuan AS tersebut, terutama yang disalurkan melalui IMF, terlihat kurang mampu memperbaiki kondisi perekonomian Indonesia. Hal itu disebabkan karena rendahnya komitmen pemerintah terhadap langkah-langkah yang telah ditetapkan oleh IMF, sehingga IMF seringkali menunda pengucuran dana bantuannya kepada Indonesia. Selain itu, ketidakmampuan pemerintahan Suharto dan Habibie dalam menyerap aspirasi masyarakat agar pemerintah melakukan reformasi di segala bidang telah memicu merebaknya berbagai aksi unjuk rasa dan kerusuhan massa di berbagai tempat di Indonesia. Metode Penelitian:Deskriptif Analitis dengan mengumpulkan, menyusun, dan menginterpretasikan data yang ada kemudian dilanjutkan dengan menganalisa data tersebut."

"Terjadinya perubahan besar dalam struktur keamanan dunia dalam era pasca Perang Dingin, menjadikan situasi keamanan Asia Pasifik dilanda ketidakpastian, Sedikitnya terdapat dua alasan yang menyebabkan situasi keamanan tersebut, yaitu pertama terjadinya pengurangan kehadiran kekuatan militer Amerika Serikat di kawasan tersebut yang menimbulkan kekhawatiran diantara di kawasan. Kekhawatiran tersebut mengakibatkan munculnya peningkatan pembangunan militer dan dilema keamanan. Alasan kedua adalah negara-negara Asia Pasifik pasca Perang Dingin tidak memiliki persepsi yang sama mengenai ancaman terhadap keamanan di kawasan.Tesis ini membahas faktor-faktor penghambat dan pendukung bagi terbentuknya kerja sama keamanan di kawasan Asia Pasifik. Penulis membagi faktor-faktor tersebut ke dalam dua bagian, yaitu faktor-faktor penghambat terbentuknya kerja sama keamanan di kawasan Asia Pasifik antara lain seperti persepsi dan sikap negara-negara besar di kawasan, timbulnya dilema keamanan akibat peningkatan kemampuan militer dan perkembangan sistem internasional pasca Perang Dingin. Sedangkan pada bagian kedua membahas mengenai faktor-faktor pendukung kerja sama keamanan di kawasan Asia Pasifik seperti adanya interdependensi, peran konstruktif ASEAN dalam menangani masalah keamanan regional. Namun untuk membatasi meluasnya ruang lingkup penelitian, perrmbahasan dibatasi seputar wilayah Asia Timur dan Asia Tenggara.Dalam hal ini penulis mencoba membahasnya dengan menggunakan pendekatan rezim internasional dan dilema keamanan yang dikemukakan oleh Oran Young, Robert O. Keohane, Bilveer Singh dan DR. Amien Rais. Adapun dalam menganalisanya, penulis melakukan studi kepustakaan yang didasarkan pada buku-buku dan referensi lainnya sebagai sumber data yang ada kaitannya dengan pokok masalah penelitian. Pembahasan yang didukung dengan data yang ada mendukung hipotesa yang diambil oleh penulis bahwa situasi keamanan di kawasan Asia Pasifik pasca Perang Dingin masih tergantung pada interaksi antar negara-negara besar dengan negara-negara lainnya di kawasan, dan semakin tingginya faktor-faktor penghambat yang ada maka semakin rendah kemungkinan atau semakin tinggi kesulitan pembentukan kerja sama keamanan di Asia Pasifik pasca Perang Dingin serta peran konstruktif ASEAN dalam merealisasikan pembentukan forum dialog multilateral di kawasan Asia Pasifik, namun untuk membatasi jangkauan pembahasan dalam masalah tersebut tidak dibahas masalah ARF dan prospeknya secara detail."

"Thesis ini bertujuan untuk menjelaskan mengapa terdapat defisit keamanan dalam pengelolaan keamanan nasional di negara-negara berkembang. Secara lebih spesifik, thesis ini bermaksud untuk menerangkan penyebab terjadinya defisit keamanan dalam penanganan konflik bersenjata di Aceh pada masa implementasi Cessation of Hostilities Agreement dan pemberlakuan keadaan darurat militer I. Untuk itu, thesis ini mengkaji apakah terdapat kesenjangan dalam pelaksanaan praktik (de)sekuritisasi selama dua periode waktu tersebut.Thesis ini menerapkan dua metode utama dalam analisanya. Metode analisa data base dilakukan untuk membangun data kuantitatif tentang kasus masalah keamanan dan penugasan aparat keamanan untuk mengatasi masalah tersebut. Adapun metode studi kasus instrumental untuk menjelaskan data kualitatif mengenai pelaksanaan pendekatan (de)sekuritisasi. Thesis ini dapat membuktikan bahwa defisit keamanan di Aceh pada masa implementasi COHA dan pemberlakuan keadaan darurat militer I, terjadi sebagai akibat adanya kesenjangan antara pernyataan ancaman dengan kebijakan yang ditempuh pemerintah Indonesia dan langkah-langkah operasional yang diterapkan aparat keamanan.

---

The purpose of this thesis is to explain why security deficit occurs in the management of national security in developing countries. Specifically, this thesis portrays the causes of security deficit during armed conflict in Aceh in the period of the implementation of Cessation of Hostilities Agreement and the imposition of martial law L Therefore, this thesis assessed whether (de)securitization gap is present during both time period

This thesis utilizes two methods in its analysis. Data base analysis is employed to build quantitative data conceming security problems and the performance security actors to cope those problems. Meanwhile instrumental case study is used to explain qualitative data regarding the implementation of (de)securitization approach. This thesis finds out that security deficit in Aceh during the implementation of Cessation of Hostilities Agreement and the imposition of martial law I, is caused by the gap between threat speech act and the policy outcome as well as operational measures carried out by security actors."

"Penelitian ini akan mencoba menjawab pertanyaan penelitian : Mengapa terjadi variasi dalam doktrin pertahanan Indonesia periode Demokrasi Terpimpin (1959-1965) dan Orde Baru (1966-1998) ? Penelitian ini menggunakan dua kerangka pemikiran, yaitu : Strategic Culture dari Elizabeth Kier dan Teori Struktural dari Michael C. Desch. Penelitian ini bersifat komparatif dengan membandingkan doktrin pertahanan Indonesia dalam dua periode yaitu periode Demokrasi Terpimpin dan Orde Baru. Dari perbandingan tersebut ditemukan variasi-variasi yang terjadi dalam doktrin pertahanan Indonesia. Penelitian ini juga akan menganalisa faktor-faktor yang mendasari dan mempengaruhi mengapa terjadi variasi dalam doktrin pertahanan Indonesia. Analisa mengenai strategic culture Indonesia dan struktur ancaman dalam dua periode tersebut serta pengaruhnya terhadap doktrin pertahanan akan menjadi sebuah bentuk penelitian yang dilakukan untuk melihat pola hubungan antara variabel dependen dan independen.

---

This research will try to answer the research question : Why there is variation in Indonesia military doctrine in Demokrasi Terpimpin period and New Order period? This research uses two frameworks, Strategic Culture from Elizabeth Kier and Structural Theory from Michael C. Desch. This is comparative research which compare two periods of Indonesia military doctrine : Demokrasi terpimpin period and New Order period. From those comparisons, found variation that happened in Indonesia military doctrine. This research will also analyze some factors that become foundation and influence why there is variation in Indonesia military doctrine. Analyzing about Indonesia strategic culture and threat structure in two periods will become a research form to see relation pattern between dependent and independent variable."

"Fokus dari tesis ini adalah mengenai faktor-faktor apa saja yang menyebabkan minimnya alokasi anggaran pertahanan Indonesia periode 2000-2004 dilihat dari persepsi ancaman. Penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian kualitatif. Untuk menganalisa hal tersebut, penelitian ini menggunakan Alternative Hypotheses About The Growth-Military Expenditures Relationship dengan memilih pendekatan Fear yang terdiri dari empat indikator persepsi ancaman dalam melihat besaran anggaran pertahanan yaitu aggregate capabilities of the other states, geography, offense-defense balance dan perception of intentions. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa penyebab minimnya alokasi anggaran pertahanan Indonesia adalah offense-defense balance yang berimbang dan perception of intention yang jelas dalam melihat perkiraan ancaman.

---

This Thesis focuses on factors which are causing low allocation of Indonesia's defense budget in 2000-2004 period, seen from its perception of threat. Qualitative research method is used in this research. To analyze, this research uses Alternative Hypothesis About the Growth-Military Expenditures Relationship by selecting Fear Approach that consist of four indicators of threat perceptions in seeing quantity of defense budget, such as: aggregate capabilities of other states, geography, offense-defense balance and perception of intentions. This research finds that Indonesia?s low defense budget is caused by the balance in offensedefense balance and clear perception of intention in seeing threat."

"Tesis ini menjelaskan mengenai perjanjian keamanan Indonesia - Australia sebagai upaya Indonesia dalam mencegah gerakan separatisme di Indonesia timur. Cakupan pembahasan dalam penelitian ini meliputi faktor apa saja yang melatarbelakangi Indonesia dalam melakukan perjanjian keamanan dengan Australia, terkait dengan upaya Indonesia dalam mencegah gerakan separatisme di Indonesia timur dan keuntungan apa yang diperoleh dari perjanjian keamanan itu. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami latar belakang Indonesia melakukan perjanjian keamanan dengan Australia dalam upayanya mencegah gerakan separatisme di Indonesia timur, serta untuk mengetahui dan memahami keuntungan apa saja yang diperoleh Indonesia dalam melakukan perjanjian keamanan dengan Australia.Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu untuk menjelaskan hubungan tentang karakteristik geografi yang terbuka dengan eskalasi gerakan separatis, sehingga perjanjian keamanan dijadikan langkah skenario terburuk bagi ancaman gerakan separatis di Indonesia timur. Data yang digunakan adalah data sekunder maupun data primer, yang diperoleh dengan menggunakan metode wawancara, studi kepustakaan dan studi dokumen. Sedangkan analisis datanya menggunakan analisis kualitatif interpretatif.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor geografi merupakan poin penting dalam politik negara. Konfigurasi geografi Indonesia yang terdiri atas 17.480 pulau dan luas wilayah yang mencapai 7,9 juta km2, memiliki garis pantai yang panjangnya mencapai sekitar 81.000 km, mengakibatkan wilayah Indonesia menjadi sangat terbuka dan dapat dimasuki dari segala penjuru. Ketahanan wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan menjadi semakin kompleks karena luasnya perairan dan menyebarnya wilayah daratan. Karakteristik geografi yang sedemikian rupa sangat rawan akan berbagai ancaman keamanan serta berpotensi terhadap infiltrasi asing.Pertimbangan kedua dari latar belakang perjanjian keamanan adalah sebagai respon atas perubahan lingkungan strategis di level global, regional dan nasional. Ancaman kejahatan yang muncul dari perubahan lingkungan strategis tersebut adalah penyelundupan senjata, perompakan, terorisme maritim, people smuggling, penyelundupan obat terlarang, yang mana erat kaitannya dengan eskalasi gerakan separatisme dan konflik komunal di Indonesia timur. Dengan adanya perjanjian keamanan ini, kedua negara mempunyai kepentingan nasional yang hendak dicapai. Bagi Indonesia, kepentingan itu adalah kedaulatan dan keamanan, sedangkan bagi Australia kepentingan itu adalah keamanan nontradisional, seperti teroris dan kejahatan transnasional.Pertimbangan ketiga latar belakang perjanjian keamanan adalah faktor politik, dimana Australia harus menghormati kedaulatan dan integritas wilayah kesatuan NKRI.Secara umum, perjanjian keamanan Indonesia-Australia ini berisi tentang kerangka kerjasama yang mencakup 21 kerjasama dalam 10 bidang kerjasama, yakni meliputi kerjasama di bidang; pertahanan, penegakan hukum, pemberantasan terorisme, intelijen, kerjasama maritim, keselamatan dan keamanan penerbangan, pencegahan perluasan senjata pemusnah massal, tanggap darurat bencana, kerjasama organisasi multilateral dan membangun kontak dan saling pengertian masyarakat mengenai persoalan-persoalan di bidang keamanan. Sedang implementasi dari kerjasama keamanan tersebut diantaranya adalah pembangunan kapasitas (capacity building), operasi bersama, sharing intelijen dan informasi, joint exercises, yang kesemuanya itu dapat meningkatkan kapabilitas pertahanan dan keamanan Indonesia dalam merespon berbagai ancaman yang muncul, termasuk gerakan separatisme dan konflik komunal (intra-state conflict).Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi perjanjian keamanan bagi Indonesia adalah pertama, sebagai peningkatan kontrol wilayah dan geografi Indonesia yang terbuka, kedua, perjanjian keamanan sebagai respon atas ancaman non-tradisional dan ketiga perjanjian keamanan sebagai upaya integrasi wilayah dan integrasi politik. Dari ketiga fungsi tersebut, maka perjanjian keamanan Indonesia ? Australia merupakan upaya Indonesia dalam mencegah proliferasi gerakan separatisme di Indonesia timur.

---

This thesis presents concerning the security agreement between Indonesia ? Australia as Indonesian efforts, preventing the movement of separatism in east Indonesia. The discussions in this research covered any factor that formed the background of Indonesia in carrying out the security agreement with Australia, in relation to Indonesian efforts in preventing the movements of separatism in Indonesia east. The aim that wanted to be achieved in this research was to know and understand the Indonesian background carried out the security agreement with Australia towards him prevented the movement of separatism in east Indonesia, as well as to know and understand any profit that was obtained by Indonesia in carrying out the security agreement with Australia.This research was descriptive analytical, that is to explain relations about the characteristics of geography that was open with the escalation of the movement of the separatist, so as the security agreement was made the step in the worst scenario for the movement threat of the separatist in Indonesia east. The data that was used was the secondary data and the primary data, that was received by using the interview method, the study of the bibliography and the study of the document.The result of this research emphasizes the application of geography in the practice of states politics. Geographical configuration of Indonesia comprising the 17.480 islands and a vast area thar reaches 7,9 million km2, has a long coastline which reaches about 81.000 km, resulted in the Indonesian territory to really was open and could be entered from all directions. Indonesian territory endurance as the archipelagic state became increasingly complex because of the extent of the spread of aquatic and land area.. The characteristics of geography that in such a way was very serious would various security threats as well as potential towards the foreign infiltration.Second consideration from the background of the security agreement was as the response to the change in the strategic environment in the global, regional and national level. The criminal threat that emerged from the change in this strategic environment was the smuggling of the weapon, piracy, maritime terrorism, people smuggling, the smuggling of medicine was banned, whichever tight his connection with the escalation of the movement of separatism and the communal conflict in Indonesia east. With the existence of this security agreement, the two countries had the national interests that will be achieved. For Indonesia, the interests were the sovereignty and the security, whereas for Australia the interests were the non-traditional security, like the terrorist and the transnational crime.Third consideration from the background of the security agreement was politically, Australia has to respect sovereignty and geographic integrity of Indonesia.Generally, this Indonesia-Australia security agreement contained about the framework of the co-operation that included 21 co-operation in 10 cooperation fields, that is covering the co-operation in the field; the defence, law enforcement, the eradication of terrorism, intelligence, the maritime co-operation, the safety and the security of the flight, the prevention of the expansion of weapons of mass destruction, preceptive the disaster emergency, the multilateral and constructive organisation co-operation contact and the community's mutual understanding concerning problems in the security field. While the implementation from this security co-operation among them was the development of the capacity (capacity building), the operation together, sharing intelligence and information, joint exercises, that all of it that could increase the defence capability and the Indonesian security in responding to various threats that emerged, including the movement of separatism and the communal conflict (intra-state conflict).Results of this research showed that the function of the security agreement for Indonesia was first, as the control of the territory and geography that were open, second, the security agreement as the response to the nontraditional threat and the third, security agreements as integration efforts of the territory and the integration of politics. From the three functions, then the Indonesian security agreement."