Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini meneliti tentang keterlibatan lembaga-lembaga desa dalam kegiatan pemhangunan dalam rangka upaya pemberdayaan masyarakat.Pemerintah desa beserta unsur-unsurnya dan lembaga kemasyarakatan seperti (LKMI) dan lembaga adat dipandang memiliki peran tersendiri dalam pemhangunan desa. Perlunya lembaga-lemhaga desa itu terkait erat dengan mekanisme yang dijalankan pemerintah dalam menyampaikan program pembangunan kepada masyarakat dengan memanfaatkan kelembagaan yang ada.Pada sisi yang lain lembaga-lembaga itu sudah dikenal oleh masyarakat sehingga akan menjamin partisipasi aktif masyarakat. Ditinjau dari segi pemberdayaan, lembaga-lembaga itu merupakan bentuk representasi masyarakat. Relevan dengan itu, penelitian ini akan mengkaji heherapa program dan kegiatan pembangunan, baik yang bersumher dari pemerintah maupun swadaya masyarakat di Desa Sami, Kabupaten Sanggau Propinsi Kalimantan Barat.Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tujuannya untuk mendeskripsikan karakteristik dari pelaksanaan pembangunan desa dalam kerangka upaya pembeerdayaan masyarakat dan mcngetahui kondisi dari lembaga-lembaga desa yang ada. Data diperoleh dengan wawancara kepada sepuluh informan penting di lokasi penelitian ditambah dengan studi data sekunder dan observasi."

"Pendidikan dasar bagi anak perempuan telah dibuktikan membawa dampak positif bukan saja bagi anak itu sendiri tetapi juga bagi keluarga, bahkan bagi negara. Oleh karena itu telah dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan partisipasi anak perempuan di SD. Namun berbagai usaha yang dilakukan diakui kurang membuahkan hasil yang menggembirakan. Seperti misalnya yang dilakukan oleh Indonesia dengan berbagai program sejak awal pelita I hingga diperpanjangnya Program Wajib Belajar pada akhir pelita VI. Meskipun diakui kesenjangan jender hampir teratasi di tingkat SD, tapi ternyata tidak demikian untuk tingkat lanjutannya. Satu usulan yang berulang kali ditekankan oleh berbagai pihak, termasuk PBB adalah menghapuskan materi pelajaran yang bias jender. Agaknya usulan ini kurang mendapat perhatian yang memadai. Penelitian ini bermaksud mencari alternatif lain dalam mengupayakan proses belajar-mengajar yang sensitif jender. Memang diakui bahwa usaha memperbaiki materi pelajaran yang bias jender perlu diwujudkan dalam waktu yang singkat. Oleh karena itu, sudah seharusnyalah, guru juga menjadi pertimbangan penting dalam upaya ini karena gurulah yang secara langsung melaksanakan proses belajar-mengajar di kelas. Berdasarkan keyakinan ini, maka alternatif yang diajukan dalam studi ini adalah mengkaji kembali materi pelajaran SD bersama-sama dengan guru. Dengan cara ini diharapkan guru menyadari adanya ketidakadilan jender yang disosialisasikan lewat buku pelajaran dan oleh karena itu dapat mengambil langkah-langkah yang perlu untuk kelasnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, studi ini diarahkan pada proses consciousness raising (proses penyadaran). Langkah pertama yang dilakukan adalah mengkaji buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dan Bahasa Indonesia yang digunakan di kelas I dan IV SD. Analisis isi ini menggunakan indikator sensitivitas jender seperti dimuat dalam Kane, 1995. Kemudian, hasil sementara dipresentasikan dalam seminar setengah hari, dengan tujuan utama untuk mensosialisasikan temuan studi dan membuka mata dan hati guru SD terhadap masalah bias jender ini. Langkah terakhir adalah menyelenggarakan lokakarya penyadaran jender bagi guru-guru SD Katolik di wilayah Jakarta-Bekasi-Tangerang. Lokakarya ini diharapkan dapat mengajak guru menyadari bahwa materi yang bias jender ini merugikan kita semua, karena itu perlu disikapi dengan lebih bijaksana dan disampaikan dengan lebih baik kepada siswa. Paling sedikit sudah ada dua kali kajian materi pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) untuk SD (kurikulum 1975) di Indonesia. Kedua studi tersebut menemukan adanya bias jender dalam buku pelajaran dimaksud. Kajian terhadap buku PPKn dan Bahasa Indonesia dalam studi ini pun masih menemukan bias jender yang kental. Hal ini terlihat dari gambar laki-laki yang lebih banyak digunakan dalam ilustrasi dibandingkan dengan gambar perempuan; nama laki-laki yang lebih banyak disebutkan dari pada nama perempuan; peran dan aktivitas yang dilakukan laki-laki ditunjukkan dengan lebih beragam; bentuk-bentuk permainan yang menggambarkan stereotipe jender; dan nama tokoh laki-laki yang juga disebut lebih banyak dan beragam bidang prestasinya dibandingkan dengan tokoh perempuan. Padahal sudah ada dua kali perbaikan kurikulum, tahun 1984 dan 1994. Jadi benar bahwa menyusun kurikulum, apalagi materi yang bebas dari bias jender masih membutuhkan kesabaran. Setitik harapan untuk memutus rantai dan meretas jalan, menuju proses belajar-mengajar yang sensitif jender, terlihat ketika guru-guru menunjukkan antusiasmenya dalam mengikuti lokakarya penyadaran jender. Mereka aktif berpartisipasi, sehingga pada akhirnya menghasilkan satu kesepakatan yang pada intinya menuangkan adanya kesadaran jender dan mau mengupayakan terwujudnya proses belajar-mengajar yang sensitif jender. Pemerintah, dalam hal ini Departemen Pendidikan dan Kebudayaan bekerja sama dengan Kantor Menteri Peranan Wanita, masih merupakan faktor yang paling menentukan dalam mengubah dan memperbaiki kurikulum maupun materi pelajaran. Oleh karena itu, keterlibatan pihak pemerintah perlu diupayakan tidak hanya sebatas retorika tetapi lebih pada tindakan nyata."

"Sabang merupakan bagian dari Propinsi Daeralt lstimewa Aceh yang terletak dl ujung paling barat Republik IndoneSia. Kota kecil tni secara historis pernah jaya sebagai kota pelabuhan baik pada masa penjajahan maupun setelah Indonesia merdeka. Namun demikian kejayaan itu hanya bcrtahan sampai pertengahan tahun delapan pufuhan benepatan dengan dicabutnya starus Sabang sebagai pelabuhan bebas.Sejak saat itu perekonomian Sabang turun drastis. Kota Sabang yang dulunya ramai dikunjungi orang, seketika menjadi sepi. Melihat keadaan yang demikian, Pemda Sa bang berusaha menggali potensi-potensi yang ada untuk dapat dikembangkan. Dengan berbagai pertimbangan dan beberapa keunggulan yang dimHiki maka. sektor pariwisata menjadi andalan bagi pengembangan selanjutnya.Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun,pengembangan pariwisata yang dilakukan tidak berjalan seperti yang diharapkan.sehingga berpengaruh pada arus kedatangan wisatawan. Keadaan yang demikian tentu saja dapat menghambat pengembangan pariwisata-itu sendirLUntuk pengembangan pariwisata lebih lanjut, Pemda Sabang seharusnya dapat memperhatikan kendala kcndala tersebut dan mengambil Iangkah antisipatif Dengan mendatangkan investor misalnya. tmtuk lebih mengoptirnalkan pernanfaatan potensi-potensi wisata yang ada sehingga dapat berguna bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat."

"Tujuan penelitian adalah sebuah studi untuk mengetahui dan mengidentifikasi bentuk upaya-upaya yang telah dilaksanakan dengan faktor-faktor pendukung dan penghambat aktualisasi peran BPKM Yasanto dalam penanggulangan epidemi HIV/AIDS di Kabupaten Merauke. Dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan tipe penelitian deskriptif-evaluatif. Data diperoleh dengan wawancara langsung kepada informan/narasumber terkait dilokasi penelitian ditambah dengan studi data-data sekunder dan studi lapangan. Teknik analisa data dengan mereduksi data penelitian kemudian pengkajian data hingga penyusunan kesimpulan dari berbagai data tentang peranan BPKM Yasanto dengan faktor-faktor pendukung dan penghambat penanggulangan HIV/AIDS.Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran BPKM Yasanto bersama Pemerintah Daerah, dunia swasta, LSM lainnya dan seluruh elemen masyarakat diaktualisasikan melalui berbagai kegiatan yang bersifat rutin maupun nonrutin dari ketiga program utamanya yaitu program pencegahan HIV/AIDS, program pendampingan ODHA dan program pendidikan/pelayanan masyarakat Program kegiatannya mencakup aspek kesehatan, pendampingan ODHA, ekonomi masyarakat maupun kegiatan pencegahan/penanggulangan epidemi HIV/AIDS kecuali dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) dan aspek Hukum serta Kebijakan. Tentunya diperlukan pengembangan program yang holistik, multidimensional dan universal mengglobal bagi penanggulangan HIV/AIDS secara utuh dan total.Dalam upaya optimalisasi peran BPKM Yasanto menanggulangi epidemi HIV/AIDS di Kabupaten Merauke ditemui pula ada faktor-faktor pendukung dan penghambatnya yang bersumber dari internal (individu/lembaga) BPKM Yasanto dalam hal kemampuan memanajemen alat-alat sumber manajemen lembaganya serta lingkungan eksternalnya baik kondisi sosial masyarakat, pemerintah maupun kondisi geografis dan lingkungan alam di Kabupaten Merauke yang saling mempengaruhi bagi peran BPKM Yasanto bersama seluruh elemen masyarakat dalam mencegah, mengatasi dan menanggulangi epidemi HIV/AIDS. Diperlukan kemampuan Lembaga BPKM Yasanto bagi terwujudnya optimalisasi peran bersama seluruh elemen dengan memanajemen faktor-faktor pendukungnya dan penghambatnya bagi aktualisasi penanggulangan HIV/AIDS secara utuh, holistik, komprehensif dan universal lokal mengglobal."

"Para epidemiologi memperkirakan sebanyak 90.000-130.000 orang terinfeksi H!V pada akhir 2002. Situasi ini berpotensi terus meluas bila tidak dilakukan upaya¬upaya untuk mengurangi risiko penularan secara efektif di masyarakat. Bila tidak ada kegiatan pencegahan yang berhasil, diperkirakan pada tahun 2003 akan terdapat sebanyak 80 ribu kasus baru HIV positif. Diperkirakan pula terdapat 13-20 juta orang yang rawan tertular HIV di Indonesia. Kelompok rawan tertular HIV/AIDS tersebut meliputi: lelaki pelanggan penjaja seks, perempuan penjaja seks, penasun, waria dan gay, serta pasangan dari kelompok berperilaku risiko tinggi. Dari beberapa kelompok rawan penularan HIV/AIDS, kelompok penasun menempati kelompok yang paling rawan yaitu 38 %.Kelompok pengguna narkoba merupakan salah satu komunitas yang "hidden population" , dalam anti komunitas yang kurang mendapat akses informasi dan akses untuk mendapatkan layanan. Selain itu kelompok ini mendapat stigma dan diskriminasi terkait dengan penggunaan narkoba dan HIV/AIDS. Dari stigma dan diskriminasi ini, penasun mempunyai perilaku penggunaan obat dengan cara suntik yang berisiko untuk penularan HIV/AIDS karena penggunaan jarum suntik yang bergantian dan tidak steril. Kelompok penasun berisiko juga untuk menularkan HIV ke kelompok masyarakat lain (seperti pasangan seks IOU, dan anak-anaknya) melalui perilaku seksual yang tidak aman. Program Harm Reduction sebagai salah satu program yang dikembangkan dalam upaya menanggulangi HIV di kalangan pengguna narkoba suntik (Penasun) dan mengurangi resiko penularan ke kelompok masyarakat luas. Program ini sudah terbukti di beberapa negara dapat menghambat laju penyebaran epidemic HIV. konsep Harm reduction bertujuan untuk mengurangi resiko yang lebih buruk dan penggunaan narkoba yaitu penularan HIV/AIDS. Namun demikian, issue ini menyangkut dua upaya sekaligus yaitu upaya penanggulangan narkoba dan upaya melindungi kesehatan masyarakat. Sehingga dalam prakteknya, program Harm Reduction masih kontroversial di masyarakat terutama untuk dua komponen program yaitu penggunaan jarum steril dan substitusi obat.Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai pengernbangan program penanggulangan HIV/AIDS di kelompok penasun yang diwakili oleh sebuah lembaga pelaksana program yaitu Kios Informasi Kesehatan PKPM UNIKA atma Jaya. Jenis penelitian ini adalah penelitian desknptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer berupa hasil wawancara kepada pelaksana program, Mien penasun dan praktisi yang mempelopori respon terhadap epidemi dan perwakilan dari pemerintah. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumentasi pelaporan, hasil penelitian dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Di dalam memberikan gambaran pengembangan program penanggulangan HIV/AIDS.Respon yang diberikan dalam 3-4 tahun terakhir, sudah menunjukkan perkembangan yang cukup pesat dalam perkembangan program Harm Reduction. Sejak tahun 2002 sampai saat ini yang telah melibatkan minimal 26 lembaga pelaksana di masyarakat dan program HR di Lapas/Rutan di 12 propinsi_ Selain itu dari dua lembaga yang terkait dengan issue ini yaitu KPA dan BNN sudah mempunyai kesepakatan bersama yang dapat dijadikan sebagai dasar di dalam pendeapan program di lapangan. Namun sosialisasi mengenai kesepakatan itu perlu ditingkatkan oleh masing-masing lembaga sampai ke tingkat jajaran operasional.Pengalaman KIDS sebagai salah satu pelaksana program penanggulangan HIV/AIDS dengan menggunakan pendekatan Harm Reduction menunjukkan bahwa semua stakeholder yang ada harus terlibat aktif sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Dukungan terhadap pengakuan bahwa perrnasalahan HIV/AIDS merupakan masalah bersama sangat dibutuhkan di dalam tindakan dan kebijakan praktis sehingga benar-benar dapat dilaksanakan.Beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program Harm Reduction antara lain penggunaan staff yang mayoritas berasal dan kelompok sasaran, sehingga akses untuk dapat masuk dan memberikan layanan akan lebih baik. Faktor penghambat interbal adalah kemungkinan relaps dari staf KIDS yang mantan penasun dan sebagai issue yang masih baru di Indonesia, kemampuan pelaksana program masih terus belajar sambil menjalankan program. Sedangkan dari ekternal, faktor pendukung adalah adanya kebijakan dari pemerintah yang dapat berperan sebagai 'payung hukum'pelaksanaan program Harm Reduction. Sehingga pelaksana program yang terjun langsung di lapangan dapat secara aman dan nyaman menjalankan program. K1OS di dalam mengembangkan program dengan layanan yang komprehensif dan terpadu, memberikan gambaran bagaimana sebuah Iayanan yang dilakukan berada di dalam satu pengelolaan memberikan kemudahan dan mendukung kelompok sasaran untuk berperan di dalam upaya pengurangan risiko penularan HIV. Beberapa faktor yang penting di dalam pengembangan program untuk penanggulangan HIV/AIDS dari pengalaman KIDS adalah kerjasama dan membangun jaringan, untuk memberikan Iayanan yang Iengkap sesuai kebutuhan."