Hasil Pencarian

Ditemukan 19 dokumen yang sesuai dengan query

Ana Suzana

Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Dalam Rangka Penyelenggaraan Otonomi Daerah (Suatu Tinjauan dari aspek Demokrasi dan Pemerataan)

2001

T36156

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Muchamad Ali Safa`at, author

Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam struktur parlemen Indonesia Panca Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

2004

T36649

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Titik Daryani, author

Perwujudan hak asasi manusia dalam pelaksanaan hak-hak tersangka dan terdakwa menurut KUHAP dalam konteks negara hukum (studi tentang perlindungan hak asasi manusia bagi tahanan di rutan Salemba dalam perspektif hukum tata negara) / Titik Daryani

ABSTRAK
Hak-hak tersangka dan terdakwa dalam KUHAP sejalan dengan pengakuan hak asasi manusia (HAM). Berdasarkan demikian seorang tersangka dan terdakwa tidak dapat dianggap bersalah sebelum dinyatakan oleh keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan pasti. Perlindungan tersangka dan terdakwa dari kesewenangan penegak hukum dalam menjalankan tugas dan wewenangnya harus dapat dilaksanakan dalam peradilan pidana. Namun kesenjangan hak tersangka dan terdakwa dapat...

2005

T36940

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Yanyan Endian, author

Optimalisasi Fungsi Kontrak HukumTerhadap Pemerintah oleh Peradilan Tata Usaha Negara Melalui Perluasan Kompetensi Absolut / Yanyan Endian

2005

T36607

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Rulita, author

Beberapa permasalahan fungsi dan peranan DPRD dalam pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

ABSTRAK
Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan khususnya Pasal 18 UUD 1945 dalam penyelenggaraan Negara Republik Indonésie! membagi daerahnya dengan menganut desentralisasi, kemudian Negara Indonesia mengalami perubahan undang-undang tentang Pemerintahan Daerahnya beberapa kali hingga sekarang. Selanjutnya Negara Indonesia sesuai dengan politik hukum pada masa-masa tersebut merubah peraturan perundang-undangan dengan menyesuaikan...

2005

T37778

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Yusna Melianti, author

Kesiapan implementasi UU No. 22 dan UU No. 25 tahun 1999 dalam penyelenggaraan hubungan pemerintah pusat dan daerah : studi kasus pemerintahan propinsi DKI Jakarta

ABSTRAK
Penetapan UU No. 22 tahun 1999 pada tanggal 4 Mei 1999 dan resminya baru diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2001, yang memberi kewenangan amat besar kepada daerah. Undang-Undang ini juga memberikan perubahan mendasar mengenai prinsip-prinsip otonomi daerah, sebab UU No. 22 tahun 1999 adalah merupakan, otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab dengan menekankan...

2001

T4380

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Mokalu, Piter J., author

Eksistensi konstruksi dalam negara demokrasi : suatu analisis eksistensi UUD 1945 dalam tatanan demokrasi di Indonesia

Pada awal masa reformasi yaitu tahun 1999 yang merupakan tonggak awal mengembalikan citra demokrasi di Indonesia, maka terhadap beberapa bagian dari UUD 1945 telah diubah oleh MPR sebagai pelaku kedaulatan rakyat. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa di dalam negara demokrasi, apa, mengapa, dan bagaimana konstitusinya sangat ditentukan oleh kehendak dan pikiran rakyat sebagai pemegang kedaulatan dalam...

Universitas Indonesia, 2001

T10969

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Reni Dwi Purnomosari, author

Bikameralisme dan struktur pembaharuan MPR di Indonesia: tinjauan terhadap Senat RIS 1949-1950 dan Dewan Perwakilan Daerah pasca sidang MPR 2001 dan 2002

Pembentukan tipe sistem lembaga ketatanegaraan, dipilih oleh suatu negara, tergantung pada keadaan politik, sosial, ekonomi, etnik, serta faktor-faktor lainnya. Biasanya dalam suatu sitem parlemen, kamar kedua/majelistinggi dibentuk untuk menampung perwakilan lainyang berbeda dari kamarpertama/majelis rendah, yaitu untuk kepentinfan kelas sosial, ekonomi atau perbedaan teritorial.....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003

T37698

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Handi Nugraha, author

Tinjauan Perlindungan Hak Moral dalam Undang-Undang Hak Cipta

Penelitian tentang perlindungan hak moral dalam UU hak cipta ini pada awalnya timbul karena adanya rasa penasaran penulis atas pernyataan dari International Intellectual Property Allience (IIPA) yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 24 (2) Jo. Pasal 55 (c),(d) UUHC 2002, telah melebihi ketentuan Article 6bis(l) Konvensi Berne yang mengatur tentang hak...

Depok: Universitas Indonesia, 2005

T36588

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Sikumbang, Sony Maulana, author

Kewenangan dewan perwakilan daerah dalam pembentukan undang-undang dan sistem parlemen Indonesia pasca perubahan keempat UUD 1945

Perubahan ketatanegaraan yang terjadi akibat perubahan-perubahan yang dilakukan oleh MPR atas UUD 1945 antara lain adalah pernbentukan lembaga-lembaga negara baru. Salah satunya adalah Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Keberadaan DPD dilatarbelakangi oleh gagasan demokratisasi dan akomodasi. kepentingan daerah demi terjaganya integrasi nasional. Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945 pasca perubahan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian