Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Chapter I : AN OUT LINE 1.1 Back ground of study, 1). It is realized the important of J Internal Auditor roles in the company. 2) Internal Auditor is a potential Job. 1.2 Formulating Problem; 1) How Internal Auditor can detect the defficiencies in the firm, 2) IIow far 1nternal Auditor contribution in making efficiency and effectiveness to the firm. ; 1.3 The Study Objectives 1) To Observe the Internal Auditor roles at PT XYZ 2) To see How far Internal Auditor making PT XYZ efficient and effective. 3) To prove how important internal audit in the company. Chapter II : BASIC THEORIES Audi ting, there are three kind of auditing according to Institute of Internal Auditor, 1) FINANCIAL AUDITING, it is historically oriented, independent evaluation performanced by internal or external auditor for the purpose of attesting to the fairness,accuracy, and reliability of the financial data. 2) OPERATIONAL AUDITING, it is a future oriented, independent and system evaluation performed by Internal Auditor for management of the organizational acti vi ties and controlled top, middle, and lower level management for the purpose of improving organizational profitability anag increasing attainment for other organizational objecti vgi ties, achievement of program purposes, social objectives, and employee development. 3) MANAGEMENT AUDITING, it is a future oriented independent and systematic evaluation of the activities of all level menagement performed by the internal auditor for the purpose of improving organizational profi tabili ty through improvement in the management function, achievement of program purposes, social objectives and employee development. So in this paper, it is stess to roles of internal auditor as an independent appraisal which employer of the firm to serve. members of management in the effective discharge of their I.' responsibli ties by furnishing them with analysis, · appraisals, recomendation, especially in the case lapping. In this chapter also detailed the metodology of audit approach, such as mekanism of audit. ' It is include make audit objecti ve and audit program, held interview, and mel<.anism of audit. Chapter . III : ORGANIZATION STUCTURE PT. XYZ In this chapter detailed about back groun of the company, includes organization structure, history of the company, core business and accounting flow of the company."

"Skripsi mi bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai praktek pembuatan laporan konsolidasi perusahaan anak luar negeri dari suatu badan usaha Indonesia danmelakukan analisa terhadap metode penjabaran yang digunakan.Metodologi penelitian adalah studi literatur dan studi lapangan (studi kasus) di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero).Hasil studi literatur menunjukkan bahwa metode penjabaran laporan keuangan yang paling banyak digunakan di dunia adalah metode current rate dan metode temporal. Metode current rate lebih tepat dipakai untuk menjabarkan laporan keuangan perusahaan anak yang berdiri sendiri (otonom).Selisih kurs dari penjabaran yang timbul akan disajikan dikelompok modal sebagai unsur penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan Sedangkan metode temporal akan dibebankan untuk perusahaan anak yang sifat operasinya menyatu(terintegrasi) dengan perusahaan induknya. Selisih kurs dan penjabaran yang menggunakan metode temporal akan dibebankan langsung pada perhitungan rugi laba periode yang bersangkutan.Prinsip Akuntansi Indonesia baru mengatur masalah konsolidasi perusahaan anak luar negeri khusus untuk perusahaan yang bergerak di sektor perbankan. Hal ini tertuangdi dalam Standar Khusus Akuntansi Perbankan Indonesia (SKAPI). Dilihat dari substansinya, SKAPI menggunakan metode current rate.Hasil studi lapangan menunjukkan bahwa SKAPI secara umum telah diterapkan di PT Bank Rakyat Indonesia. Mengingat semakin banyaknya perusahaan Indonesia yangmemiliki anak perusahaan di negara lain, penulis menyarankan, exposure draft Pernyataan No. 8 mengenai Laporan Keuangan Konsolidasi perlu secepatnya disahkan. Sdangkan untuk metode penjabaran laporan keuangannya, penulis berpendapat bahwa Komite PAl perlu segera menyusun standar akuntansi yangkhusus mengatur penjabaran laporan keuangan dalam mata uangasing. Standar tersebut sebaiknya membedakan penlakuan akuntansiuntuk perusahaan anak yang operasinya bersif at otonom dan perusahaan anak yang operasinya tenintegrasi dengan perusahaan induk."

"Karena adanya perbedaan konsep pengakuan pendapatan dan biaya antara Standar Akuntansi Keuangan dan ketentuan perpajakan timbullah dua macam perbedaan, yaitu perbedaan tetap dan perbedaan waktu. Perbedaan tetap adalah perbedaan yang disebabkan karena biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan dan pendapatan yang tidak boleh dltambahkan pada waktu menghitung penghasilan kena pajak untuk menghitung hutang pajak penghasilan perusahaan. Perbedaan ini dapat diselesaikan dengan menunjukkan pengaruh-pengaruh tersebut pada laporan keuangan. Perbedaan kedua, yaitu perbedaan waktu adalah perbedaan yang disebabkan karena adanya perbedaan periode pengakuan dan metode pengakuan biaya dan pendapatan. Perbedaan ini memerlukan alokasi, dan yang khusus dari perbedaan ini adalah munculnya akun pajak penghasilan yang ditangguhkan yang merupakan penampung perbedaan waktu tersebut. Metode alokasi pajak penghasilan menurut teori ada tiga, yaitu metode penangguhan (deffered method), metode kewajiban (liability method) dan metode netto pajak ( net-of-tax method ). Tetapi metode yang dikenal di Indonesia hanya metode penangguhan dan metode kewajiban. Perbedaan utama kedua metode ini, terletak pada asumsinya, yaitu metode kewajiban mengasumsikan adanya perkiraan tarif pajak pada masa yang akan datang dan jika ada perubahan tarif pada masa yang akan datang yang tidak sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan sebelumnya, maka harus ada penyesuaian. Merujuk pada kedua metode tersebut, penulis meneliti penerapan alokasi pajak penghasilan pada perusahaan-perusahaan go public di Indonesia. Metode yang paling banyak digunakan adalah metode kewajiban. Teori dan aplikasinya ternyata berbeda dan banyak di temukan keganjilan-keganjilan. Sedangkan yang menggunakan metode kewajiban hanya bebarapa perusahaan. Teapi dari hash penelitian ini, dapat terlihat bahwa penerapan alokasi menurut metode penangguhan lebih baik daripada metode kewajiban dari segi pencatatan dan transparansi. Sehingga tidak membingungkan pembaca laporan keuangan mengenal jumlah-jumlah akun-akun yang berhubungan dengan alokasi pajak penghasilan, terutama akun pajak penghasilan yang ditangguhkan. Hal yang lain yang menarik adalah peranan catatan laporan keuangan yang sangat penting untuk menjelaskan jumlah-jumlah akun secara terinci dalam neraca dan laporan laba rugi perusahaan."

"Saat pengakuan pendapatan menentukan besarnya laba usaha yang dilaporkan perusahaan dalam suatu periode. Untuk perusahaan konstruksi, di mana. jasa konstruksi dilakukan meliputi masa yang relatif lebih lama dibandingkan dengan jenis usaha. lainnya, maka metode pengakuan pendapatan yang digunakan perusahaan akan sangat menentukan perhitungan laba usaha. Metode pengakuan pendapatan ini, pada akhirnya juga akan mempengaruhi besarnya pajak penghasilan yang terutang pada suatu tahun pajak. Metode pengakuan pendapatan yang digunakan oleh perusahaan konstruksi, pada. dasarnya tidak berbeda dengan metode yang diwajibkan oleh ketentuan Perpajakan, yaitu metode persentase penyelesaian. Dengan metode ini, pendapatan dan laba usaha dapat secara proporsional diakui selama masa konstruksi, demikian Pula dengan pajak penghasilan yang terutang. Aspek perpajakan lain yang terkait dalam perusahaan konstruksi adalah mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN dikenakan atas impor, dan penyerahan barang atau jasa kena pajak. Sceara. umum, PPN terutang pada saat penyerahaan barang atau jasa kena pajak. Untuk'perusahaan konstruksi, penyerahan jasa kena Pajak baru dilakukan pada saat proyek telah diselesaikaan yaitu pada saat pembuatan Berita Acara Penyerahan (BAP). Sementara itu selama masa konstruksi, perusahaan telah menerima pembayaran berupa uang muka atau pembayaran termin sesuai tahap penyelesaian pekerjaan. Berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku, PPN terutang pada saat pembayaran bila pembayaran dilakukan lebih dahulu dari pada penyerahan barang atau jasa kena Pajak. Dengan demikikan, untuk perusahaan konstruksi PPN terutang pada saat penerimaan uang muka, penerimaan termin dan pada saat pembuatan BAP. Untuk yang terakhir ini, PPN terutang atas seluruh pembayaran yang belum dilunaskan oleh pihak pemberi kerja, termasuk pembayaran atas retensi yang biasanya bare diterima beberapa bulan setelah BAP. Dari perusahaan yang penulis analisa, mekanisme pembayaran PPN masukan dan pemungutan PPN keluaran cukup mempengaruhi arus kas perusahaan. Terutama dalam hal pemungutan PPN atas retensi, di mana perusahaan sepertinya "meminjamkan" kepada pemerintah PPN atas retensi yang belum dibayar oleh pemberi kerja. Hal ini memang merupakan konsekuensi dari ketentuan perpajakan yang ada."

"Migas merupakan sumber daya alam yang strategis. Investasi di bidang migas mayoritas dilakukan oleh swasta asing yang dalam hal ini kehadirannya dirangsang oleh berbagai fasilitas. Salah satunya adalah kemudahan di bidang perpajakan. Skripsi ini bertujuan untuk membahas masalah insentif pajak tersebut dikaitkan dengan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Metode penelitian yang dilakukan adalah studi kepustakaan. Meliputi telaah literatur yang didukung dengan wawancara dengan narasumber yang kompeten. Skripsi dibatasi pada kontraktor yang menandatangani kontrak bagi hasil antara periode 1 Januari 1984 hingga 31 Desember 1994. Pembahasan ditekankan pada aspek PPH dan PPN/PPn.BM. Insentif yang didapatkan dalam aspek PPH ialah kesamaan definisi, biaya penyusutan yang dipercepat, masuknya unsur pajak dalam biaya operasi, sumbangan sebagai biaya, dibebaskan dari pungutan PPH pasal 22 dan adanya pajak yang ditanggung oleh pemerintah. Insentif yang didapatkan dalam aspek PPN/PPn.BM ialah reimbursement PPN/PPn.BM, pembebasan PPn.BM impor dan penundaan PPN jasa selama masa pra produksi. Fasilitas tersebut memang memberikan iklim yang kondusif bagi pengusahaan migas. Dengan konsekwensi adanya penerimaan pemerintah yang berkurang dari sektor pajak. Namun terdapat kelemahan, sehingga biaya operasi makin meningkat dan minyak yang dibagi menjadi makin kecil. Diperlukan peranan pemerintah agar biaya operasi dapat diprediksi dengan tepat dan tidak membesar."

"Semenjak terjadinya penurunan harga minyak dan gas bumi pada awal 1980-an,Pemerintah mulai mengandalkan sektor perpajakan di dalam membiayai pembangunan.Segala aspek perpajakan, baik berupa Ketentuan Perundang-undangan maUpllnAd,ministrasi perpajakan telah mengalami banyak perubahan yang mana tujuannya adalahuntuk meningkatkan penghasilan dari pajak.Penelitian dilakukan meIaIui studi kepustakaan dan wawancara dengan karyawanperusahaan. Untuk itu penulis membaca buku-buku yang berkaitan dengan topik yangdiambil serta menelaah data yang diperoleh dari perusahaan.Pada dasamya pelaksanaan Ketentuan Perundang-undangan PPN pada PT"XYZ" sudahbedangsung dengan baik walaupun memang masih terjadi kelalaian, baik yang disengajamaupun tidak disengaja. Hal ini terlihat pada dipenuhinya kewajiban administratif, yaituberupa pendaftaran diri menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP), pelunasan pajak sertapembuatan Faktur Pajak maupun kewajiban substantif berupa penentuan besamya pajakterutang. '. Penerapan Ketentuan Perundangan-undangan PPN yang baik dan sempurna merupakanharapan pihak perpajakan, agar pendapatan pemerintah yang diperoleh dari sektorperpajakan sesuai dengan yang ditargetkan dalarn APBN. Oleh karena itu hendaknyasetiap perusahaan meningkatkan pelaksanaan Ketentuan Perundang-undangan sehinggaseluruh aspek perpajakan dapat terlaksana dengan· baik. Kerja sarna antara pihakperpajakan dan perusahaan harus ditingkatkan dalarn arti masing-masing pihak berupayauntuk meningkatkan profesionalisme dalarn melaksanakan tugasnya."

"Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak tidal( langsung yang memerlukan peran serta dari dunia usaha dalam pelaksanaannya. Perusahaan dalam melakukan kewajibannya tersebut harus mengetahui mekanisme pajak tersebut. Tujuan skripsi ini adalah untuk memberikan pemahaman mengenai penerapan Pajak Pertambahan Nilai dalam suatu perusahaan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan bahan-bahan kepustakaan dan peraturan-peraturan perpajakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kemudian pengamatan mengenai penerapan Pajak Pertambahan Nilai dilakukan di sebuah perusahaan farmasi. Perusahaan farmasi yang diteliti mempunyai berbagai unit usaha. Mulai dari unit produksi sampai unit distribusi. Dalam berbagai unit produksi tersebut terjadi penyerahan intern. Selain penyerahan intern juga terjadi penyerahan ekstern. Penyerahan ekstern dilakukan kepada instansi pemerintah dan juga swasta. Baik penyerahan intern maupun ekstern dikenakan pajak pertambahan nilai. Akibat dari penyerahan kepada instansi pemerintah perusahaan dipungut pajak pertambahan nilai. Akibat dari pajak pertambahan nilai yang disetor kepada kas negara karena penyerahan intern dan juga yang dipungut karena penyerahan kepada pemerintah maka perusahaan mempunyai piutang pajak yang cukup besar. Piutang pajak yang terjadi dalam perusahaan dapat dikurangi dengan cara meminta pemusatan tempat terutang pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak. Perusahaan dalam melakukan administrasi perpajakannya masih ditemukan kelalaian. Kelalaian tersebut dapat dikurangi dengan memberikan pendidikan kepada karyawan perusahaan bagian pajak."

"Penyusutan merupakan satu faktor yang penting dalam menyajikan nilai wajar aktiva tetap dalam neraca dan merupakan satu faktor dalam menentukan atau menghitung rugi/laba perusahaan pada suatu periode tertentu. Dalam perpajakan, penyusutan juga memegang peranan yang cukup penting karena penyusutan merupakan salah satu faktor pengurang dalam menghitung besarnya rugi/laba yang menjadi objek pajak. Permasalahan timbul karena adanya perbedaan dalam menghitung penyusutan menurut akuntansi dan perpajakan. Penyusutan menurut akuntansi memperbolehkan penggunaan banyak metode penyusutan, sementara penyusutan menurut perpajakan terbatas pada dua macam metode yaitu saldo menurun dan garis lurus. Akuntansi menghitung penyusutan sesuai dengan periode dimana aktiva tetap memberikan manfaat bagi perusahaan sementara pajak menghitung penyusutan dalam satu tahun penuh tanpa memperhatikan periode aktiva tersebut memberikan manfaat. Penentuan masa manfaat dalam akuntansi memperhatikan faktor fisik dan fungsional sementara dalam perpajakan masa manfaat berdasarkan ketentuan dalam peraturan perpajakan. Akuntansi memperhitungkan adanya nilai sisa sementara perpajakan tidak mengakui adanya nilai sisa. Perbedaan-perbedaan diatas menyebabkan adanya perbedaan dalam penghitungan penyusutan menurut akuntansi dan perpajakan, oleh karena itu penentuan besarnya penyusutan untuk kepentingan perpajakan harus berdasarkan ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku. Sejak tahun 1995 dan seterusnya terjadi perubahan peraturan perpajakan untuk penyusutan. Dengan adanya perubahan ini maka dasar penyusutan pada awal tahun 1995 tidak boleh menggunakan sisa nilai buku fiskal aktiva tetap yang ada melainkan harus menghitung kembali nilai sisa buku fiskal aktiva tetap yang masih benar-benar menjadi milik perusahaan. Hal ini karena dalam nilai sisa buku fiskal aktiva tetap pada awal tahun 1995 masih mengandung penyusutan untuk aktiva yang sudah tidak menjadi milik perusahaan dan sisa keuntungan/ kerugian akibat penarikan aktiva tetap yang penyusutannya belum habis, akibat peraturan yang berlaku sebelum tahun 1995 (periode 1984-1994)."

"Joint OperatiorL, atau untuk selanjutnya disebut JO, adalah bentuk kerja sama antara dua badan atau lebih untuk melaksanakan suatu proyek bersama. Dalam kerjasama mi tidak terbentuk badan hukum yang baru. Dengan JO, maka resiko bisnis yang ada menjadi lebih ringan bagi para anggotanya.JO dibagi inenjadi 2, yaitu JO Mumi dimana JO hanya sebagai koordinasi saja dan JO Tidak Murni di.mana para anggota menyerahkan masing-masing partisipasinyauntuk dikendalikan bersama-sama.Sampai saat mi, perlaküan perpajakan JO belum diatur dengan jelas. Namun dari surat-surat dari Direktur Jendral Pajak dapat disimpulkan bahwa JO adalah WajibPajak Dalam Negeri, letapi bukan subyek pajak penghasilan badan. Oleh karena itu, walaupun JO mempunyai NPWP dan kewajiban yang sama seperti Wajib Pajaklainnya, namun JO tidak terhutang PPh Badan. Selain NPWP, JO juga harus mendaftarkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak apabila JO melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak."