Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Taman Sari merupakan sebuah taman yang dibuat di masa Sultan Hamengkubuwono I (1755-1792). Hal yang kerap muncul di benak orang mengenai Taman Sari adalah sebuah tempat di mana seorang sultan memilih satu dari para selir yang berendam di kolam untuk kesenangan pribadinya. Kolam tempat para selir berendam sembari dipilih oleh sri sultan berada di sebuah bagian dari Taman Sari, yaitu Pasiraman Umbul Winangun. Pertanyaan yang muncul adalah: betulkah Pasiraman Umbul Winangun merupakan tempat di mana para selir berperan sebagai obyek bagi si sultan? Betulkah pasiraman tersebut merupakan sebuah ruang profan? Apa yang sebenarnya terjadi di pasiraman tersebut? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, dilakukan penelitian yang melibatkan studi literatur, observasi langsung di lapangan, wawancara, serta interpretasi. Periode yang difokuskan pada penelitian ini adalah Taman Sari di masa Sultan Hamengkubuwono I (pertengahan abad ke-18), karena masa itulah masa awal keberadaan Taman Sari dengan Pasiraman Umbul Winangun nya. Diskusi mengenai ruang dan gender yang selama ini banyak dijumpai lebih fokus pada kasus atau asumsi yang terjadi di dunia Barat. Terdapat perbedaan cukup mendasar antara kasus yang terjadi di Barat dan yang terjadi di Timur. Sebagai contoh kasus dalam tesis ini, wanita Jawa bukanlah wanita Eropa masa Victoria. Kajian terhadap aspek budaya Jawa, serta kaitannya dengan pandangan kosmologis Jawa, mengindikasikan adanya kesetaraan posisi antara pria dan wanita. Bagaimana Pasiraman Umbul Winangun ditempatkan pada kompleks Taman Sari juga mengindikasikan kesetaraan tersebut. Hasil analisis saya menemukan bahwa posisi Pasiraman Umbul Winangun tepat berada di sebuah persimpangan, di mana dua buah axis, axis yang dilewati oleh Sultan (Utara-Selatan) dan axis yang dilewati oleh klangenan (Timur-Barat), saling bertemu. Sumbu dari suatu perempatan memiliki makna sakral bagi banyak kebudayaan di Nusantara, tak terkecuali Jawa. Terkait dengan itu, kesetaraan peran antara Sultan dan klangenan di Pasiraman Umbul Winangun terindikasikan. Dari situ disimpulkan bahwa ruang pada pasiraman tersebut bukanlah ruang yang bersifat pria-sentris.

---

Taman Sari is a garden founded during the reign of Sultan Hamengkubuwono I (1755-1792). What comes up in mind when Taman Sari is mentioned is a place where the sultan chose one of his klangenans (concubines), who were in the pools, for his personal pleasure. The pools where the concubines bathed prior getting chosen by the sultan are located at a part of Taman Sari: the Pasiraman Umbul Winangun. Questions then came up: is it true that Pasiraman Umbul Winangun was a place where the concubines acted as objects for the sultan? Is the pasiraman (bathing place) really a profane space? What did really happen at the pasiraman ? In order to answer these questions, a research was conducted, involving literary studies, field observation at Taman Sari, interviews, and interpretation. The research focused on Taman Sari during the time of Sultan Hamengkubuwono I (mid 18th century), for it is the initial period of Taman Sari?s presence with its Pasiraman Umbul Winangun. Most discussions on space and gender tend to touch upon Western cases, or assumption of such cases. There is a basic difference between Western and Eastern cases in such subject. In the case discussed in this thesis, Javanese women were not European women of Victorian era. Studies on aspects of Javanese culture, with their relation to Javanese cosmological view, indicate that women were not that inferior to men. The manner in which Pasiraman Umbul Winangun is located within Taman Sari complex also indicates such lack of inferiority; My analysis found that the position of Pasiraman Umbul Winangun is located at the crossing where two axes?the one passed through by the Sultan (North-South) and the one passed through by klangenans (East- West)?meet. Such crossing has a sacred meaning in many cultures of Indonesia, including in Java. In relation to that, equality in roles between the Sultan and the klangenans is indicated. Based on this, it is concluded that the pasiraman was not a phallus-centric space."

"Dengan meningkatnya pembangunan pada Universitas Indonesia maka akan banyak bahaya dan risiko yang ditimbulkan dari pekerjaan yang berasal dari pembangunan yang menyebabkan kerugian secara financial dan citra bagi Universitas Indonesia selaku owner dan kontraktor konstruksinya bila terjadi sebuah kecelakaan. Oleh karena itu, diperlukannya sebuah sistem keselamatan dan kesehatan kerja untuk menaungi para pekerja dan juga sivitas Universitas Indonesia agar terhindar dari kecelakaan yang berasal dari pembangunan yang ada. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif menggunakan manajemen risiko deskriptif analitik non eksperimental. Hasil dari penelitian ini akan mengetahui penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja pada kontraktor dan pengembangan manajemen keselamatan kerja kontraktor konstruksi yang mengacu pada standar CSMS BP MIGAS.

---

With the increasing development of the University of Indonesia, many dangers and risks arising from the construction work emanating from that caused financial loss and image for the University of Indonesia as the owner and construction contractor in the event of an accident. Therefore, the need for a system of occupational health and safety for workers and also shade the civitas University of Indonesia in order to avoid accident that come from existing development.

The study is qualitative, using risk management non experimental descriptive analytic. The result of this study will find the application of health and safety management system contractor working on the development and construction contactor safety management refers to the standard BP MIGAS CSMS."

"Konflik daerah di Indonesia sering kali sulit diselesaikan karena daerah tidak memiliki data yang akurat. Selain itu, data akurat dapat dipergunakan untuk melawan penindasan maupun kecurangan yang merugikan masyarakat. Pemerintah Nagari Panampuang, Kecamatan Ampek Angkek, Sumatera Barat melakukan penyusunan kebijakan untuk melegitimasi data mandiri dan lebih akurat untuk daerahnya yang disebut sebagai data presisi melalui Peraturan Nagari Panampuang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Berbasis Data Presisi. Berpijak pada pemikiran Bourdieu mengenai praktik sosial termasuk habitus, kapital, dan arena diikuti kekuasaan simbolik, penelitian ini juga menggunakan konsep komunikasi politik Lilleker untuk memetakan proses penyusunan kebijakan. Penelitian bersifat kualitatif konstruktivis dengan metode studi kasus ini menemukan bahwa kapital yang dimiliki aktor politik digunakan atau ditempatkan dalam arena komunikasi politik untuk keberhasilan penyusunan Perna Data Presisi hingga mendapat pengakuan publik. Selaras dengan kepemilikan kapitalnya, wali nagari menjadi aktor politik Panampuang yang paling banyak melakukan upaya penempatan kapital selama penyusunan kebijakan pendataan. Usaha penempatan kapital yang dilakukan aktor politik nagari didukung juga oleh bentuk-bentuk kekuasaan simbolik, di mana keduanya saling mendukung untuk mencapai tujuan politik aktor, yaitu melegitimasi penggunaan data presisi dalam Pemerintahan Nagari Panampuang.

---

Regional conflicts in Indonesia are often difficult to resolve because regions do not have accurate data. Besides, accurate data can be used to fight oppression and fraud that harm society. The government of Nagari Panampuang, Ampek Angkek District, West Sumatra, is preparing a policy to legitimize its more accurate regional independent data, which is referred to as precision data, through Nagari Panampuang Regulation Number 2 of 2023 concerning the Nagari Government Administration System Based on Precision Data. Based on Bourdieu's thinking regarding social practices, including habitus, capital, and arena followed by symbolic power, this research also uses Lilleker's concept of political communication to map the policy-making process. This qualitative research found that the capital owned by political actors was used or placed in the arena of political communication for the successful preparation of the policy to gain public recognition. In line with his capital ownership, Wali Nagari is the Panampuang political actor who makes the most efforts to place capital during the preparation of data-related policy. Capital placement efforts carried out by nagari political actors are also supported by forms of symbolic power, where both support each other to achieve the actor's political goals, such as legitimizing the use of precision data in the Nagari Panampuang Government."

"Korosi atmosferik merupakan hasil interaksi logam dengan atmosfer di sekitarnya, yang terjadi akibat kelembaban dan oksigen di udara dan diperparah dengan adanya polutan seperti gas dan garam yang terkandung di udara. Pantai atau laut adalah daerah yang paling korosif, karena atmosfemya mengandung partikel klorida yang bersifat agresif dan mempercepat laju korosi. Salah satu metode yang efektif untuk mencegah dan mengeadalikan korosi adalah dengan proses anodisasi. Anodisasi adalah proses untuk membuat lapisan oksida tipis berpori pada permukaan logam. Lapisan tersebut memiliki sifat tahan terhadap cuaca dan lebih keras dari logam dasarnya. Dalam penelitian ini digunakan logam aluminium teknis berbentuk lembaran. Daya tahan logam aluminium terhadap kondisi cuaca berbanding lurus dengan ketebalannya. Untuk mencapai tujuan tersebut maka dilakukanlah penelitian terhadap parameter proses seperti jenis larutan, temperatur, konsentrasi dan variasi waktu. Jenis larutan yang dipakai pada penelitian ini adalah larutan asam sulfat ditambah variasi konsentrasi asam fosfat (10%, 30%, 40%, 70%, 100%). Agar diperoleh kondisi optimum untuk mendapatkan sifat-sifat lapisan yang diinginkan maka dilakukan variasi terhadap temperatur (10°C, 15°C, 20°C, 30°C) dan waktu (20-60 menit). Kondisi optimum yang diperoleh adalah sebagai berikut: konsentrasi asarn sulfat 60% + asam fosfat 40%, pH = 1, waktu 60 menit, temperatur 10°C, tegangan 20V dan rapat arus 7,4 A/dm2 dengan menghasilkan ketebalan lapisan optimum 43,8 µm dan kekerasan maksimum sebesar 154 VHN.

---

Atmospheric corrosion is the interaction between metal and the surrounding environment due to the humidity, oxygen and pollutant (chloride and sulphate particle) which is contains in the air. Marine is the most corrosive region due to the atmosphere contains chloride particle whose characteristic aggressive and accelerate corrosion rate. Anodizing is one of the most effective methods to prevent and control the corrosion rate. Anodizing is an electrolytic passivation process used to increase the thickness and density of the natural oxide layer on the surface of metal parts. Anodizing increases corrosion resistance and wear resistance. In this experiment used the sheet aluminum metal. The weather resistance of aluminum has linear relation to the thickness. In this investigation used some parameter processes like type of electrolyte, temperature, concentration and time variation. The medium which is used in this experiment is sulphate acid with added phosphate acid variation (0%, 10%, 40%, 70% and 100%). To achieve optimum condition the temperature (10°C, 15°C, 20°C, 30°C) and time variation (20-60 min) is carried out. The optimum condition of this experiment is the specimen which has hardness 154 HV and the thickness is 43,8 µm with electrolyte concentration sulphate acid 60%, phosphate acid 40%, temperature 10°C, time process 60 min, voltage 20 volt and current density 7,4 A/dm2."

"

Arab Spring yang terjadi di Suriah menimbulkan krisis kemanusiaan yang sangat besar. Peristiwa ini mengundang dunia internasional baik negara ataupun non-negara untuk terlibat dalam distribusi bantuan kemanusiaan untuk korban konflik Suriah. Penelitian ini membahas tentang peran NGO Aksi Cepat Tanggap (ACT) dan penerapan prinsip humanitarian action dalam kegiatan kemanusiaan ACT terhadap korban konflik Suriah. Sejak 2012, ACT ikut terlibat dalam mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Suriah dan Turki, baik secara mandiri maupun melalui kerjasama dengan NGO kemanusiaan lainnya. Penelitian ini bersifat kualitatif dan menggunakan metode analisis deskriptif. Data dikumpulkan dari sumber primer, berupa wawancara mendalam dan sekunder, yaitu data pustaka. Data-data tersebut akan dianalisa menggunakan teori Peran, konsep organisasi non-pemerintah dan konsep Humanitarian Action Principle. Hasil penelitian ini menemukan bahwa sebagai NGO, ACT telah memberikan bantuan kemanusiaan kepada korban konflik Suriah melalui peran strukturalnya dalam bentuk bantuan darurat, pemberdayaan sosial dan relief. Namun, fokus terbesar ACT adalah untuk program bantuan darurat. Kerja sama yang baik juga terjalin antara ACT, Turki, dan AFAD, IHH dan lembaga kemanusiaan dunia lainnya, dimana hal ini memberikan dampak positif terhadap keberhasilan distribusi bantuan kemanusiaan. Program bantuan kemanusiaan ACT terhadap korban konflik Suriah juga sesuai dengan prinsip humanitarian action yang tercantum dalam statuta ICRC, yaitu kemanusiaan, independen, imparsial dan netral.

 

---

The Arab Spring that occurred in Syria caused a huge humanitarian crisis. This event invited the international world, both state and non-state to be involved in humanitarian aid actions for victims of the Syrian conflict. This research discusses the involvement of Indonesian non-governmental organisations (NGO) in the Syrian civil war via a case study. Specifically, it looks into the humanitarian aid strategy implemented by Aksi Cepat Tanggap (ACT) in assisting victims of the Syrian conflict from 2012 to 2018. This study uses a qualitative research and utilised the descriptive analysis method. Data were collected from in depth interview with relevant authorities and literatures. This topic was viewed through the Role theory and both the non-governmental organisation and humanitarian action principles concept. The study discovers that as an NGO, ACT has delivered humanitarian aid to the victims of the Syrian civil war through its structural roles in the form of charity programs and social empowerment. However, the largest focus was given to charity programs. A good framework of cooperation was also established among ACT, Turkish Government and another humanitarian NGO’s which contributed positively to successful distribution of humanitarian assistance towards the conflict victims

 

 

"

"Tesis ini membahas Faktor-Faktor yang mempengaruhi implementasi pengembangan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas di Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau. Ada dua pertanyaan penelitian yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi pengembangan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, dan usaha-usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan BP Kawasan Karimun untuk mengatasi kendala-kendala yang terjadi. Penelitian ini menggunakan paradigma positivisme, dengan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang menjadi kendala adalah pendanaan, strategi pengembangan kawasan, status kepemilikan lahan, infrstruktur, perizinan, koordinasi, dan kualifikasi pendidikan tenaga kerja lokal. Sedangkan faktor yang menjadi penunjang adalah tersedianya tenaga kerja dan keadaan sosial yang stabil. Dalam penelitian ini penulis menyarankan agar Pemerintah Daerah menyerahkan aset untuk dikelola oleh BP Kawasan agar menciptakan kemandirian dalam menutupi biaya operasional BP Kawasan. selain itu penulis juga menyarankan untuk mempercepat proses pembangunan Pelabuhan Malarko dan Bandara Sei Bati yang sangat diperlukan bagi para investor.

---

The focus of this study are the obstacles on implementation of free trade zone and free port development in Karimun Regency, Kepulauan Riau Province. There are two research questions in this tesis, the influence factor on implementation of free trade zone and free port development, and the effort by Local Government and BP Kawasan to handle the obstacles. This research used positivism paradigm, with qualitatif methods. The result of this research, conclude that the obstacles are about funding, zone development strategy, land owned status, infrastructure, licensing, coordination, and labour educational qualification. Meanwhile, factors that support the Karimun free trade zone implementation are the number of labour in Karimun and good social environment. Resercher advised to local government gives some asset for BP KawasanKarimun to manage and create income for it?s own necessary. Researcher also advise to accelerate the build proceesof Malarko Harbour and Sei Bati Airport that really important by investors."

"Pemerintahan Kota Depok merupakan salah satu badan publik yang telah menunjuk PPID dalam rangka pelaksanaan UU KIP. Setelah munculnya PPID sejak 2011, ternyata masih ditemukan beberapa informasi yang belum dipublikasikan sesuai UU KIP dan banyaknya sengketa informasi. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi kebijakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik terkait kewajiban badan publik di Pemerintahan Kota Depok. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan termasuk jenis penelitian deskriptif dengan metode pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dan studi kepustakaan. Implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik berdasarkan UU No.14 Tahun 2008 di Pemkot Depok belum menggunakan sumberdaya dan struktur birokrasi, disamping masalah dalam komunikasi kebijakan dan disposisi pelaksanaanya. Pelaksanaan UU tersebut juga terhambat pada proses penegakkan hukumnya.

---

The City Government of Depok is one of the public institution that has appointed PPID in the framework of the implementation of the KIP Act. After the emergence of the PPID since 2011, it still found some information that has not been published according to KIP Act and many of information dispute. This research aims to explain policy implementation of Act No 14 of 2008 about the openness of public information related to the public body responsibility in Depok City Governement.

This research using a qualitative approach and it is a kind of descriptive research with data collection method in the form of deep interview, observation, and literature study. Policy implementation of the public openess information based on the Act No 14 Year 2008 in Depok City Government haven’t used resources and bureaucratic structure, beside policy communication matters and the disposition in practice. The implementation of the Act also hampered in the process of law enforcement."

"Pemerintahan Kota Depok merupakan salah satu badan publik yang telah menunjuk PPID dalam rangka pelaksanaan UU KIP. Setelah munculnya PPID sejak 2011, ternyata masih ditemukan beberapa informasi yang belum dipublikasikan sesuai UU KIP dan banyaknya sengketa informasi. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi kebijakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik terkait kewajiban badan publik di Pemerintahan Kota Depok. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan termasuk jenis penelitian deskriptif dengan metode pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dan studi kepustakaan. Implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik berdasarkan UU No.14 Tahun 2008 di Pemkot Depok belum menggunakan sumberdaya dan struktur birokrasi, disamping masalah dalam komunikasi kebijakan dan disposisi pelaksanaanya. Pelaksanaan UU tersebut juga terhambat pada proses penegakkan hukumnya.

---

The City Government of Depok is one of the public institution that has appointed PPID in the framework of the implementation of the KIP Act. After the emergence of the PPID since 2011, it still found some information that has not been published according to KIP Act and many of information dispute. This research aims to explain policy implementation of Act No 14 of 2008 about the openness of public information related to the public body responsibility in Depok City Governement.

This research using a qualitative approach and it is a kind of descriptive research with data collection method in the form of deep interview, observation, and literature study. Policy implementation of the public openess information based on the Act No 14 Year 2008 in Depok City Government haven’t used resources and bureaucratic structure, beside policy communication matters and the disposition in practice. The implementation of the Act also hampered in the process of law enforcement."

"Tesis ini meneliti tentang bagaimana strategi dan implementasi komunikasi krisis pemulihan citra yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia saat terjadinya kasus kekerasan seksual dan perundungan pada tahun 2021. Saat suatu organisasi mengalami krisis, organisasi tersebut harus merespon dengan cepat untuk mengantisipasi kerusakan reputasi organisasi tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengelaborasikan teori dan konsep dari manajemen komunikasi krisis pada tahapan prakrisis, saat krisis dan postkrisis serta bagaimana strategi pemulihan citra dilakukan oleh KPI saat krisis terjadi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan pengumpulan data melalui teknik wawancara, observasi dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukan bahwa teori the nine steps of strategic public relations tidak diimplementasikan secara optimal pada kasus kekerasan seksual dan perundungan yang terjadi tahun 2021, KPI tidak menyusun strategi komunikasi krisis untuk menangani kasus yang berdampak pada reputasi organisasi tersebut, hal ini menyebabkan penanganan kasus berjalan dengan lambat. Sedangkan untuk strategi pemulihan citra KPI menggunanakan mortification strategy yaitu bentuk tanggung jawab organisasi atas krisis yang terjadi melalui permintaan maaf maupun kompensasi. Peneliti menilai KPI bertanggung jawab dalam penanganan kasus tersebut dari mulai melakukan pendampingan korban hingga pemutusan kontrak kerja antara KPI dengan pelaku sebagai upaya penyelesaiin kasus. Strategi ini dinilai berhasil untuk memulihkan citra KPI dalam kasus kekerasan seksual dan perundungan tahun 2021 dapat dilihat dari grafik sentiment negatif media KPI yang terus menurun. 

---

This thesis examines the strategy and implementation of image restoration crisis communication carried out by the Indonesian Broadcasting Commission when cases of sexual violence and bullying occurred in 2021. When an organization experiences a crisis, the organization must respond quickly to anticipate damage to the organization’s reputation. This research was carried out by elaborating the theories and concepts of crisis communication management at the pre-crisis, crisis, and post-crisis stages, as well as how image restoration strategies are carried out by KPI when a crisis occurs. This research was carried out by elaborating the theories and concepts of crisis communication management at the pre-crisis, crisis, and post-crisis stages, as well as how image recovery strategies are carried out by KPI when a crisis occurs. This research uses a qualitative approach and collects data through interview techniques, observation, and document study. The research results show that the theory of the nine strategic steps in public relations was not implemented optimally in cases of sexual violence and bullying that occurred in 2021; KPI did not develop a crisis communication strategy to handle cases that had an impact on the organization’s reputation, this causes the handling of cases to proceed slowly. Meanwhile, for the image restoration strategy, KPI uses a mortification strategy, a form of organizational responsibility for the crisis that occurred through apologies and compensation. Researchers assess that KPI is responsible for handling the case, from assisting the victim to terminating the employment contract between KPI and the perpetrator to resolve the case. This strategy is considered successful in restoring KPI’s image in cases of sexual violence and bullying in 2021, which can be seen from the negative KPI media sentiment graph, which continues to decline."

"Depok merupakan salah satu kawasan strategis nasional yang harus dilindungi fungsinya dan merupakan kawasan yang diapit oleh kota Bogor dan kota Jakarta. Kondisi tersebut mengharuskan Depok sebagai kota penyangga hidup kota Jakarta. Namun, akibat arus mobilisasi dan migrasi yang tinggi menjadikan fungsi kota Depok beralih menjadi kota padat pemukiman serta ditandai adanya kompleksitas perkotaan sehingga menyebabkan kota Depok tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Peneliti menggunakan pendekatan positivis-kualitatif dengan mengacu 4 indikator dari teori Edward III yaitu: 1) Sumber Daya; 2) Disposisi; 3)Komunikasi; 4) Struktur. Berdasarkan analisis pada keempat indikator tersebut, diketahui bahwa implementasi penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Depok terkendala pada sumber daya, komunikasi dan struktur birokrasi.

---

Depok is one of the national strategic areas that should be protected for its functions. Depok is also an area that is flanked by Bogor and Jakarta. Therefore, Depok becomes a buffer city which supports its neighbourhood areas, such as Jakarta. Due to the current high mobilization and migration, Depok turns into densely populated city and urban area which characterized by its complexity. This makes Depok can not do its functions properly.

By using qualitative-positivist approache, researcher analyzes the case byusing Edward III's four indicators, which are: 1) Resources; 2) Disposition; 3) Communication, 4) Structure. Based on the analysis of four indicators, it is known that the implementation of the Green Open Space Regulation in Depok is hampered on its resources, communication process and birocratic structure."