Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
UNIVERSITAS INDONESIA FAKULTASILMU SOSIAL DAN ILMU PO1JTIK PROGRAM P ASC ASARJ ANA PROGRAM STUDI ILMU POLHTK KEKHUSUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL ABSTRAK DERRY A. ADIWIJAYA 8398080086 PERUBAHAN ORIENT AST BALANCE OF POWER? AV A PASCA PERANG DINGIN: SUATU ANALISIS TERHAD AP PEMUNCULAN MATA UANG TUNGGALEROPA viii, 124 Halaman, 38 buku-buku, 1 makalah, 6 surat kabar, 1 situs Berakhirnya Perang Dunia H telah membentuk suatu sistem internasional yang bipolar. Bipolaritas ini ditunjukan dengan adanya persaingan dua kekuatan utama yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet, Persaingan antara kedua negara ini membentuk suatu balance of power dalam bidang militer yang memberi pengaruh positif pada stabilitas sistem internasional. Perang dingin yang berakhir pada 1991 telah mengubah fenomena hubungan internasional yang selama ini terjadi. Faktor ekonomi muncul menjadi suatu isu yang signifikan dalam hubungan internasional. Kekuatan militer pada pasca perang dingin tidak lagi menjadi fokus bagi negara-negara. Setiap negara lebih memfokuskan diri pada masalah-masalah ekonotnl dan kesejahteraan. Perubahan fenomena hubungan internasional pasca perang dingin berpengaruh terhadap konstelasi dan distribusi power pada sistem internasional. Dengan menggunakan konsep balance of power dari realisme, peneliti berupaya untuk menemukan bentuk balance of power pasca perang dingin. Melalui pengkajian konsep balance of power dari realisme, peneliti memunculkan beberapa indikator yang menunjukan terbentuknya suatu balance of power. Indikator tersebut digunakan untuk mengidentifikasi bentuk balance of power pasca perang dingin. Dalam penelitian ini fenomena pemunculan mata uang tunggal Eropa {euro dollar) diangkat oleh peneliti sebagai fakta yang determinan dalam pembentukan balance of power. Munculnya euro dollar yang berupaya mengimbangi pergerakan dollar Amerika Serikat merupakan suatu bentuk balance of power pasca perang dingin. Dapat dikatakan demikian karena kenyataan tersebut sesuai dengan indikator terbentuknya balance of power yang dikemukakan dalam penelitian ini. Metode penelitian yang dipergunakan adalah penelitian kualitatif melalui studi literatur dengan mengandalkan data dan informasi yang dianggap relevan. Hasil penelitian menunjukan bahwa telah terjadi perubahan orientasi balance of power pasca. perang dingin dari bidang militer ke ekonomi. Pada pasca perang dingin isu ekonomi memiliki peran yang lebih signifikan dibanding isu lainnya. Oleh karena itu ekonomi menjadi faktor yang determinan dalam pembentukan balance ofpowerpasca perang dingin.

Abstrak :
ABSTRAK
Sejak tanggal 4 Januari 1999, mata uang tunggal Eropa Euro mulai dipergunakan sebagai alat transaksi. Berlakunya Euro ditandai dengan mulai berfungsinya Bank Sentral Eropa (ECB) di sebelas negara anggota Uni Ekonomi dan Moneter (EMU). Latar belakang lahirnya Euro disebabkan oleh keinginan untuk menciptakan kesejahteraan ekonomi yang lebih baik bagi anggotanya di tengah-tengah persaingan ekonomi global serta adanya suatu harapan agar segala bentuk konflik di Eropa tidak pernah terulang lagi.

Kredibilitas Euro disadari akan terus meningkat, namun di masa-masa awal pelaksanaan ini masih terdapat beberapa masalah yang dikhawatirkan dapat mempengaruhi pelaksanaan mata uang tunggal Eropa ini. Ada dua faktor yang hares diperhatikan para pengambilan keputusan di Eropa agar pelaksanaan Euro beserta institusi pelaksananya (ECB) dapat berjalan dengan baik; pertama, bagaimana mempertahankan kredibilitas ECB sebagai bank sentral yang independen. Kedua, Euro saat ini baru didukung oleh sebelas negara anggota dan akan lebih baik bila keempat negara anggota lainnya juga segera turut serta dalam mata uang tunggal Eropa.

Dalam menciptakan kredibilitas ECB yang lebih baik ada beberapa indikator yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaannya. Proses pengambilan keputusan di dalam EMU relatif lebih ter-desentralisasi dibandingkan bank sentral yang umumnya ada, dan juga dirasakan adanya persaingan pcngaruh antara dua negara terbesar di dalam EMU, yaitu: Jerman dan Perancis. Di masa depan akan lebih baik bila ECB tetap mampu mempertahankan independensinya dari intervensi kepentingan nonekonomi.dari negara-negara tertentu. ECB dirancang sebagai institusi yang relatif independen dari sorotan publik. Namun dirasakan perlu bila dalam pelaksanaannya ECB juga memperhatikan transparansinya kepada publik Eropa melalui akuntabilitasnya di Parlemen Eropa. Kredibilitas ECB akan juga semakin baik bila ia mampu tetap mempertahankan stabilitas harga yang ada dan mampu mengurangi tekanan tehadap nilai Euro yang dikhawatirkan dapat menyebabkan defisit anggaran.

Faktor kedua yang menjadi perhatian adalah masih adanya empat negara anggota Uni Eropa yang melakukan penundaan kedalam mata uang tunggal. Selain Yunani yang melakukan penundaan karena memang gagal memenuhi persyaratan ekonomi untuk masuk zone-Euro; maka ketiga negara lainnya (Inggris, Denmark, dan Swedia) lebih disebabkan alasan-alasan non-ekonomis; seperti: adanya isu nasionalisme/kedaulatan, belum mendapatkan dukungan publik, dan juga masih adanya kekhawatiran Euro tidak berhasil di masa awalnya. Walau diperkirakan penundaan ini hanya bersifat sementara melihat masa awal pelaksanaan Euro, namun akan lebih baik bila para pemerintah tersebut mengkondisikan tentang penggunaan mata uang tunggal Eropa Euro kepada masyarakatnya.

Abstrak :
[ABSTRAK
Tesis ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh perkembangan pariwisata terhadap ketimpangan pendapatan penduduk di 10 Kabupaten/Kota yang ada di NTB pada kurun waktu 2007 - 2012. Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab tujuan tersebut adalah regresi data panel dengan pendekatan fixed effect.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan pariwisata (SHTour) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ketimpangan pendapatan penduduk Kabupaten/kota di NTB, ceteris paribus. Adapun variabel yang berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan adalah jumlah penduduk tingkat Pendidikan tinggi (Pend_tinggi) dan rata-rata lama belajar, dengan hubungan negatif terhadao ketimpangan pendapatan penduduk Kabupaten/kota di NTB, ceteris paribus. Variabel pendapatan per kapita juga berpengaruh signifikan dan memiliki hubungan positif terhadap ketimpangan pendapatan penduduk Kabupaten/kota di NTB, ceteris paribus.

Untuk menekan ketimpangan pendapatan penduduk melalui sektor pariwisata pemerintah daerah perlu mengurangi kebocoran ekspor dan impor di sektor pariwisata antara lain melalui peningkatan kapasitas masyarakat lokal serta kualitas dan kuantitas produk lokal agar dapat bersaing di pasar lokal, regional, dan global.

---

ABSTRACT
This thesis aims to identify the effects of tourism development to income inequality in 10 cities in NTB during 2007-2012. Research methods used in this study is panel data regression with fixed effect approach.

The results showed that development of tourism didn?t significantly affect to income inequality at cities in West Nusa Tenggara. Variables that significantly influence income inequality is high education level of population and year of school population. Its has negative correlation to income inequality, ceteris paribus. Income per capita is the other significant variable that affect income inequality in Cities in West Nusa Tenggara, ceteris paribus.

In order to reduce population income inequality in Cities in West Nusa Tenggara through tourism development, local government and other stakeholders should reduce import and export leakages by increasing the capacity of local community, also increasing quality and quantity of local product to be competitive at local, regional, and international market,;This thesis aims to identify the effects of tourism development to income inequality in 10 cities in NTB during 2007-2012. Research methods used in this study is panel data regression with fixed effect approach. The results showed that development of tourism didn?t significantly affect to income inequality at cities in West Nusa Tenggara. Variables that significantly influence income inequality is high education level of population and year of school population. Its has negative correlation to income inequality, ceteris paribus. Income per capita is the other significant variable that affect income inequality in Cities in West Nusa Tenggara, ceteris paribus. In order to reduce population income inequality in Cities in West Nusa Tenggara through tourism development, local government and other stakeholders should reduce import and export leakages by increasing the capacity of local community, also increasing quality and quantity of local product to be competitive at local, regional, and international market,;This thesis aims to identify the effects of tourism development to income inequality in 10 cities in NTB during 2007-2012. Research methods used in this study is panel data regression with fixed effect approach. The results showed that development of tourism didn?t significantly affect to income inequality at cities in West Nusa Tenggara. Variables that significantly influence income inequality is high education level of population and year of school population. Its has negative correlation to income inequality, ceteris paribus. Income per capita is the other significant variable that affect income inequality in Cities in West Nusa Tenggara, ceteris paribus. In order to reduce population income inequality in Cities in West Nusa Tenggara through tourism development, local government and other stakeholders should reduce import and export leakages by increasing the capacity of local community, also increasing quality and quantity of local product to be competitive at local, regional, and international market,;This thesis aims to identify the effects of tourism development to income inequality in 10 cities in NTB during 2007-2012. Research methods used in this study is panel data regression with fixed effect approach. The results showed that development of tourism didn’t significantly affect to income inequality at cities in West Nusa Tenggara. Variables that significantly influence income inequality is high education level of population and year of school population. Its has negative correlation to income inequality, ceteris paribus. Income per capita is the other significant variable that affect income inequality in Cities in West Nusa Tenggara, ceteris paribus. In order to reduce population income inequality in Cities in West Nusa Tenggara through tourism development, local government and other stakeholders should reduce import and export leakages by increasing the capacity of local community, also increasing quality and quantity of local product to be competitive at local, regional, and international market,, This thesis aims to identify the effects of tourism development to income inequality in 10 cities in NTB during 2007-2012. Research methods used in this study is panel data regression with fixed effect approach. The results showed that development of tourism didn’t significantly affect to income inequality at cities in West Nusa Tenggara. Variables that significantly influence income inequality is high education level of population and year of school population. Its has negative correlation to income inequality, ceteris paribus. Income per capita is the other significant variable that affect income inequality in Cities in West Nusa Tenggara, ceteris paribus. In order to reduce population income inequality in Cities in West Nusa Tenggara through tourism development, local government and other stakeholders should reduce import and export leakages by increasing the capacity of local community, also increasing quality and quantity of local product to be competitive at local, regional, and international market,]

Abstrak :
Setelah berdirinya WTO, volume transaksi antar Negara meningkat Liberalisasi perdagangan memudahkan perpindahan barang dan jasa. I-Ial ini berpengaruh terhaclap Indonesia, dimana pcrsaingan antam barang domestic dan barang impor semakin ketat. Sejalan dengan kompetisi yang scmakin ketat, konsumcn diuntungkan dengan beragarnnya barang yang tersedia dari seluruh dunia, dan rnereka bebas untuk memiiih mana yang akan mereka beli. Di pihak lain, konsumen dalam negeri lebih memilih untuk menggunakan produk bermerek luar negeri yang mereka pikir lebih baik dalam segi kualitas dan image dibanding merek nasional. Hal tersebut juga berlaku untuk produk sepatu sebagai studi kasus dalam riset. Berdasarkan teori ekonomi dan pemasaran, tingkat persaingan merek nasional dapat diukur dengan indikator: intense membeli, dan nilai relative dari harga dan kualitas produk merek nasional terhadap produk bermerek luar negeii keetnoscntrikan konsumen, Selain itu, tingkat persaingan juga dipengamhi oleh dukungan industri dan keterlibatan pemerintah. Pemerintah telah merespon kondisi pasar domestic dengan mengimplementasilcan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing alas kaki merek nasional, dan model teori telah dibangun untuk menjustiiikasi seberapa efektif irnpak dari kcbiiakan tersebut terhadap merek sepatu nasional. Hasil dari riset ini adalah keterkaitan yang kuat antara tingkat persaingan dengan keetnosentrikan konsumen. Studi ini menyarankan pendidikan untuk konsumcn yang bertujuan untuk meningkatkan kecthnosentxikan, juga pemerintah sebaiknya memelihara pcngenalan merek nasional pada kaum muda. ......After the establishment of WTO, transaction volume among countries has been increased. Trade liberalization has making light mobility of goods and services across countries. This has affected Indonesia, as competition among domestic goods and imported goods are becoming rapid. As competition rise, consumers were advantage by variety of alternative goods from all over the world, and they have freedom to choose which ones they can buy. In addition to that, Indonesia’s consumer prefers to use foreign products in which they think are better in tenn of quality and prestige rather than their cum domestic product. It is occurred also in footwear commodity. Based on the theory borrowed from marketing and economics The determinant factors of national brand competitiveness be assessed by indicators: buying intention of national brand footwear and relative value of national brand in term of quality and price to imported brand footwear, and also influenced by consumer ethnocentxisrn, industrial support and government involvement. Yet, the Indonesian government has responded domestic market condition by implementing policy in order to improve its competitiveness. And a theoretical model was developed to justify how much effective those policies implication on footwear commodity are. The result of this study indicates a strong relationship between national brand competing lcvcl and consumer ethnocentrisrn on footwear domestic market. This study suggests that better education to consumer in order to increase their ethnocentrism. Moreover, government should maintain awareness of youth to national brad product.

Abstrak :
Kebijakan luar negeri (foreign policy) suatu negara mencerminkan kepentingan nasionalnya (national interest). Sedangkan diplomasi merupakan instrumen untuk mewujudkan kepentingan nasional (national interest) tersebut. Diplomasi ekonomi Indonesia pada periode 1992-1995 menunjukkan adanya efektivitas, ditandai dengan kepercayaan investor asing terhadap Indonesia, seperti adanya peningkatan nilai persetujuan investasi asing di Indonesia. Sementara pada periode 1996-1999 nilai persetujuan investasi asing di Indonesia mengalami penurunan yang cukup dramatis. Pada tahun 1998 nilai persetujuan investasi hanya tercatat sebesar 13.563,1 juta dolar Amerika, yang berarti terjadi penurunan sebesar 60% dibanding dengan tahun 1997 sebesar 33.832,5 juta dolar Amerika. Permasalahan yang muncul adalah mengapa diplomasi ekonomi dalam upaya menarik foreign direct investment periode 1996-1999 tidak efektif dan sejauh mana keterkaitan antara efektivitas diplomasi ekonomi tersebut dengan domestic instability serta dampak dari domestic instability terhadap kepercayaan investor asing di Indonesia. Penelitian berupaya menjelaskan seberapa besar pengaruh domestic instability terhadap kepercayaan dan sikap investor asing serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan efektivitas diplomasi dalam upaya menarik investasi asing dimaksud. Pembahasan permasalahan ini didasarkan pada teori keterkaitan (linkage theory) antara domestik dan ekternal. Sebagaimana yang dikemukakan oleh James N Rosenau, Sprout, K.J. Holsti, dan Richard Snyder. Secara garis besar para ilmuwan tersebut mengatakan bahwa perubahan kondisi domestik suatu negara akan mempengaruhi persepsi lingkungan eksternal, sebagaimana domestic instability yang terjadi di Indonesia tahun 1997-1999 sangat mempengaruhi minat investor asing dalam menanamkan modalnya di Indonesia. Penelitian ini bersifat explanatory reseach yang didukung oleh berbagai sumber data sekunder, primer, dan penelitian kepustakaan (library research). Pembahasan mengindikasikan bahwa tidak efektifnya diplomasi ekonomi Indonesia dalam upaya menarik foreign direct investment terkait dengan domestic instability, baik di bidang ekonomi maupun dalam bidang politik yang terjadi di Indonesia selama periode 1992-1999. Persepsi investor asing terhadap domestic instability demikian telah mempengaruhi minat investor yang akan menanamkan modalnya di Indonesia. Untuk mengembalikan citra (image) yang baik di mata investor asing, Indonesia perlu terus melaksanakan agenda reformasi di segala bidang. Permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia perlu diselesaikan secara bersama-sama melalui kompromi dari berbagai elit politik dan menjunjung tinggi supremasi hukum. Pemilihan umum yang jujur, adil dan demokratis merupakan starting point untuk menghasilkan wakil rakyat yang diharapkan mampu menampung aspirasi rakyat dan memulihkan kepercayaan investor asing.

Abstrak :
ABSTRAK
Sebagai bagian integral dari negara kesatuan Republik Indonesia, Propinsi Jawa Tengah melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Pembangunan dilaksanakan disemua aspek kehidupan, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Untuk tujuan tersebut, Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah merencanakan pertumbuhan ekonomi regional rata-rata 7% per-tahun pada Repelita VI.

Untuk mencapai tingkat pertumbuhan sebesar diperkirakan adanya investasi sebesar Rp. 63.18 triliun, dan 76% (Rp. 18,132 triliun) dari total investasi diperoleh dari sektor swasta (non pemerintah), sedangkan sisanya yang 24% (Rp. 15,05 triliun) dari pemerintah. Secara nasional angka pertumbuhan yang direncanakan tersebut cukup beralasan, Pada Pelita V angka rata-rata pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah adalah 7,02%, dan lebih tinggi dari angka pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6,7%.

Jawa Tengah merupakan salah satu propinsi yang memiliki daya tarik bagi investor. Pada tahun 1993, daerah seluas 34.503 km2 ini dihuni oleh 29.093,507 orang penduduk, yang tersebar di 35 Daerah Tingkat II (29 Kabupaten dan 6 Kotamadya). Kepadatan penduduk 843 orang/km2, dan menempati papan atas dalam hal kepadatan penduduk (angka nasional adalah 105 orang/ km2). Jumlah perduduk yang tergolong padat ini menimbulkan berbagai permasalahan, seperti urbanisasi, kemiskinan, dan berbagai gangguan kamtibmas lainnya. Kondisi ini tentu kurang mendukung upaya pembangunan di Jawa Tengah, dan kurang menguntungkan bagi ketahanan regional serta pada gilirannya akan berdampak pula pada ketahanan nasional.

Masalah ketenagakerjaan berupa pengangguran merupakan faktor pendorong Pemda Jawa Tengah untuk meningkatkan investasi. Proyek-proyek baru yang diminati khususnya bersifat padat karya (labour intensive). Laju pertambahan penduduk Jawa Tengah selama kurun waktu 1980-1990 sebesar 1,18% per-tahun, Angka yang besar ini membutuhkan investasi yang besar pula, agar tersedia lapangan kerja yang cukup.

Dari segi ketersediaan lahan, potensi pertanian tidak mungkin lagi dikembangkan dengan cara ekstensifikasi. Salah satu upaya peningkatan ekonomi yang dilakukan adalah pengembangan sektor industri. Sektor industri ini diharapkan dapat memberikan kesempatan kerja bagi angkatan kerja yang sangat banyak, sehingga tingkat pengganguran dapat ditekan, sumber daya alam dapat dimanfaatkan, serta terwujud pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.