Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini berangkat dari masalah. Masalah ini diidentifikasi berawal dari adanya laporan analisa dan evaluasi Divisi Profesi dan Pengamanan Internal (Divpropam) Polri tahun 2010 tentang pengaduan masyarakat / data pelanggaran dan data kejadian yang terjadi di lingkungan Polri tahun 2005 - 2009. Berdasarkan laporan tersebut, satuan kerja / fungsi yang paling banyak dikeluhkan oleh masyarakat adalah fungsi reserse. Pengaduan masyarakat dan pelanggaran disiplin sebagaimana yang dilaporkan oleh Divpropam Polri tersebut juga ditemukan di Satreskrim Polrestabes Semarang, seperti penyidikan yang tidak profesional, penyalahgunaan wewenang, penanganan kasus tidak tuntas / lambat, menghindari tanggung jawab dinas, pemerasan, memukul dan mengancam masyarakat dengan senjata, dan surat penangkapan tidak didaftarkan dalam buku register Satreskrim. Pelanggaran disiplin anggota, menurut kesimpulan Divpropam Polri, disebabkan karena lemahnya pembinaan fungsi teknis kepolisian, lemahnya pengawasan, dan lemahnya pembinaan disiplin. Disiplin anggota berkaitan erat dengan kepuasan kerja. Apabila anggota puas dalam bekerja maka disiplinnya baik, sebaliknya apabila anggota tidak puas maka disiplinnya rendah. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja anggota Satreskrim Polrestabes Semarang. Semuanya diidentifikasi berdasarkan pelanggaran disiplin anggota dan kejadian faktual yang terjadi di Satreskrim Polrestabes Semarang. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja tersebut adalah faktor gaya kepemimpinan dan faktor iklim organisasi. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menguji apakah terdapat hubungan dan pengaruh antara gaya kepemimpinan dan iklim organisasi baik secara individu maupun secara bersama-sama dengan kepuasan kerja anggota Satreskrim Polrestabes Semarang dan mengetahui bagaimana tingkat kepuasan kerja anggota Satreskrim Polrestabes Semarang. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode survey. Untuk populasi sebanyak 181 anggota maka diperoleh sampel sebanyak 123 anggota. Perhitungan jumlah sampel menggunakan tabel penentuan jumlah sampel dari populasi tertentu dengan tingkat kesalahan 5% yang dikembangkan oleh Isaac dan Michael. Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik Proportionate Stratified Random Sampling. Pengukuran data dilakukan dengan menggunakan skala Likert. Analisis data menggunakan analisis korelasi dan regresi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa : 1). Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara gaya kepemimpinan dengan kepuasan kerja anggota Satreskrim Polrestabes Semarang, 2). Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara iklim organisasi dengan kepuasan kerja anggota Satreskrim Polrestabes Semarang. 3). Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara gaya kepemimpinan dan iklim organisasi secara bersama-sama dengan kepuasan kerja anggota Satreskrim Polrestabes Semarang. 4). Diketahui kondisi lingkungan kerja yang memiliki tingkat kepuasan kerja paling tinggi.

---

This research is started from an issue which is identified from analysis and evaluation report of Police Profession and Internal Security Division (Divpropram) year 2010. It contains public report / data violation and data cases that happen in police environment between 2005-2009. Based on those reports, work unit / function that is critized the most by public is investigation function. Public complaints and disciplinary violations as stated by Police Divpropam are also found in crime investigation unit of Semarang city police resort such as unprofessional investigations, abuse of authority, slow / incomplete case handling, avoiding official responsibility, extortion, beating and threatening public with weapon, and unregistered warrant letter in crime investigation unit register book.

Furthermore, personnel's disciplinary violations, according to Police Divpropam conclusion, are due to the weakness of police technical function guidance, supervision, and discipline guidance. Personnel's discipline is closely related to working satisfaction. If a personnel feels satisfied in his work, then the discipline is good. On the contrary, if he is not satisfied then the discipline is bad.

There are some factors which influence the personnel's working satisfaction of crime investigation unit of Semarang city police resort. All of them are identified based on personnel's disciplinary violation and factual event that is happened in crime investigation unit of Semarang city police resort. Those factors are leadership style and organization environment.

As for the purpose of this research, it is to find out whether there is a connection and influence between leadership style and organization environment individually or all together along with job satisfaction level of the personnel of crime investigation unit of Semarang city police resort.

This is a quantitative research which use survey method. From the population of 181 personnels, 123 personnels are acquired as the sample. The calculation of sample quantity uses sample quantity determining table from certain population with 5 % error sampling that is developed by Isaac and Michael. Sample selection is conducted by using Proportionate Stratified Random Sampling technique. Data measurement is done by using Likert scale. Data analysis uses correlation and regression analysis.

The results of the analysis are (1) there is a positive and significant influence between leadership style to job satisfaction of crime investigation unit personnel of Semarang city police resort, (2) there is a positive and significant influence between organization environment to job satisfaction of crime investigation unit personnel of Semarang city police resort, (3) there is an positive and significant influence of both leadership style and organization environment to job satisfaction of crime investigation unit personnel of Semarang city police resort, and (4) it is confirmed that working environment has the highest job satisfaction level."

"Sebagai salah satu sentra keramaian dan pusat perbelanjaan, Pasar Tanah Abang merupakan wilayah yang sangat kondusif untuk perkembangan preman. Banyak potensi kejahatan yang bisa menjadi pasokan dana untuk preman di wilayah ini, sehingga membuat kawasan Pasar Tanah Abang sudah sejak lama menjadi rebutan para preman. Rebutan wilayah tersebut bukan hanya terjadi antar etnis yang mencoba menguasai daerah tersebut, tapi juga terjadi di dalam kelompok etnis tertentu, seperti pada perkelahian antar kelompok preman di bawah pimpinan Herkules dengan Lus (Yosep) yang adalah mantan anak buahnya. Keberadaan preman di kawasan Pasar Tanah Abang dalam kesehariannya menyebabkan terjadinya pola hubungan dan keteraturan sosial. Pola hubungan tersebut merupakan pola hubungan patron klien karena satu sama lain saling membutuhkan baik dalam rangka mempertahankan eksistensi kewilayahannya maupun dalam rangka demi mempertahankan hidup. Keberadaan preman di kawasan Pasar Tanah Abang terdiri dari beberapa kelompok, dan masing-masing kelompok merupakan kumpulan orang-orang yang berasal dari daerah yang sama, walaupun kadang-kadang ada juga orang dari daerah lain yang masuk menjadi anggota, namun sebagian besarnya tetap didominasi oleh orang sedaerah. Penanganan preman yang dilakukan oleh Polsek meliputi penanganan secara represif yustisial, yang digunakan pada saat ditemukannya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh preman atau kelompok preman yang diikuti kegiatan-kegiatan sesuai proses penyidikan tindak pidana. Bentuk penanganan terhadap preman yang lain yang dilakukan Polsek adalah, pola penanganan yang bersifat represif non yustisial. Untuk penanganan yang bersifat represif non yustisial, Polsek melakukannya dengan menggunakan azas preventif dan azas kewajiban umum. Bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan adalah penyuluhan, melakukan bimbingan kemasyarakatan, dan memperbanyak melakukan sambang ke lokasi-lokasi pemukiman maupun lokasi keramaian masyarakat, selain itu meningkatkan kegiatan patroli, khususnya pada daerah-daerah yang rawan kriminalitas. Bentuk-bentuk kegiatan penanganan yang berhubungan dengan masalah keberadaan preman di Polsek, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dikelompokkan menjadi empat kegiatan operasi preman, yaitu operasi kepolisian atas kendali pusat atau Mabes Polri dengan sandi operasi kepolisian Pekat, operasi preman atas kebijakan satuan atas yaitu Polda dengan sandi operasi kepolisian ?Cipta Kondisi? atau ada juga atas kebijakan Kapolres, dan operasi preman yang bersifat situasional atas inisiatif Kapolsek, sedangkan yang keempat kegiatan dalam bentuk penertiban-penertiban yang secara tidak langsung efeknya berdampak kepada keberadaan preman.

---

As one of the crowds and shopping centers, Pasar Tanah Abang is a region which is very conducive to the development of thugs. Many of the potential crimes that could be a supply of funds for the thugs in this region, thus making the area Pasar Tanah Abang has long been a bone of contention the thugs. Close and the area not only occur between ethnic groups trying to control the area, but also occur in certain ethnic groups, such as the fight between the group of thugs led by Hercules with Luz (Joseph) who is a former subordinates.

The existence of thugs in the area of Pasar Tanah Abang in their daily relationships and lead to patterns of social order. The pattern is a pattern of relationships patron-client relationships to each other because both need each other in order to maintain the existence of territory and in order to sustain life. The existence of thugs in Pasar Tanah Abang area consists of several groups and each group is a collection of people who originate from the same area, although sometimes there are also people from other regions that become a member, but most of it remains dominated by regional people.

Handling thugs carried out by police includes the handling of judicial repression, which is used at the time of the discovery of an offense that has been done by a civilian or a group of thugs who follow the activities according to the investigation of criminal offenses. Form of treatment against the other thugs who carried out the police, the pattern of repressive handling of non-judicial. For handling non-judicial repressive, police do so using the principle of preventive and general liability principles. Forms of activities are counseling, perform community guidance, and multiply to come to settlement locations and the location of the crowd, but it increases the activity of patrol, especially in areas prone to crime.

The forms of handling activities associated with the presence of thugs in police issues, based on the results of research conducted operations are grouped into four thugs, the police operation on the control center or Police Headquarters with the police operation Concentrated password, the operating units of thugs at the discretion of the Police with Password police operations "Cipta Kondisi" or there is also at the discretion of the Chief of Police, and civilian operations that is situational at the initiative of police chief, while the fourth-policing activities in the form of policing that does not directly affect the existence of the effect of thugs."

"Seiring dengan upaya untuk melakukan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, Kepolisian Republik Indonesia khususnya Direktorat Lalu Lintas melalui program unggulannya yaitu penegakkan hukum dengan elektronik atau Electronic Law Enforcement (ELE) menggunakan program (software) PC Rect dan PC Crash dalam proses penyidikan kecelakaan lalu lintas yang sebagai outputnya mengacu pada peran dan fungsi polisi dalam menangani permasalahan di bidang lalu lintas sebagai salah satu sarana edukasi bagi masyarakat agar terbentuk transformasi mindset masyarakat yang memiliki budaya tertib berlalulintas. Penyidikan dibidang Lalu Lintas dengan menggunakan peralatan elektronik atau Electronic Law Enforcement (ELE) ini telah memiliki dasar hukum yang jelas dalam sistem peradilan Indonesia yaitu pada Pasal 272 Undang - Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 310 sampai dengan Pasal 315 Undang - Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 1 angka 1 dan angka 4, Pasal 5 dan Pasal 44 Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hasil akhir berupa informasi elektronik dan dokumen elektronik dari peralatan elektronik tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di pengadilan. Metode Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah dengan menggunakan metode kualitatif dimana memusatkan perhatian kepada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada di dalam kehidupan manusia. Metode penulisan yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini adalah metode deskriptif analistis dan yuridis normatif. Penulis berharap tesis ini dapat digunakan sebagai acuan untuk membangun Polantas masa depan yang merupakan janji atau akuntabilitas kepada publik yang unggul dalam hal sumber daya manusia, data, program, jejaring, sarana prasarana, teknologi informasi, dan operasional yang dapat dijabarkan bahwa para petugas-petugas Polantas profesional, cerdas, bermoral, modern, patuh hukum, dan akuntabel.

---

The main idea for increasing services to the community in particular the Traffic Directorate of Polda Metro Jaya, tried to develop a new scheme of traffic investigation using the latest application of 'PC Rect' and 'PC Crash' software as an output for better role and functions of Indonesian National Police to eliminate the problems, educating the community and in order to transform the mindset of the community.

The Implementation of the traffic investigation with electronic devices had legal basis in the justice system in Indonesia that is in Article 272 the law No. 22 Year 2009 on Traffic and Transportation, Article 310 until Article 315 the law No. 22 Year 2009 on Traffic and Transportation and Article 1 number 1 and number 4, Article 5 and Article 44 the law No. 11 Year 2008 on the Information and Electronic Transactions. The conclusion is electronic information and electronic documents from electronic devices can be used as valid evidence in Indonesian court.

This thesis research is using qualitative methods. The qualitative research focused on the general principles which qualify as the basis in shaping tendencies units within human life. The writing method used by the writer in writing is descriptive and analytical of judicial normative.

The writer hopes that this thesis can be used as reference for the future of traffic policeman who is accountable to the public , qualified human resources with data, programs, networks, infrastructure, information technology, and operations which is create the professional traffic policeman , with intelligent, moral, modern, law-abiding, and accountable."

"Masalah penelitian ini menyangkut Pembentukan Polisi RW sebagai Implementasi Polmas di Kecamatan Kebayoran Lama. Permasalahan yang tercakup dalam penelitian ini adalah, pertama, pelaksaaan Polisi RW Polsek Kebayoran Lama saat ini, serta peran Polisi RW dalam menerapkan program Polmas pada komunitas masyarakat di tingkat RW dirasakan belum maksimal. Kedua, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksaaan Polisi RW Polsek Kebayoran Lama dalam rangka mengimplementasikan Polmas, termasuk kekuatan dan kelemahan yang berasal dari internal organisasi, serta peluang dan kendala yang diakibatkan oleh perkembangan lingkungan strategik (eksternal). Ketiga, upaya Polsek Kebayoran Lama dalam meningkatkan kinerja Polisi RW melalui pendekatan Polmas, merupakan strategi Polsek Kebayoran Lama dalam meningkatkan kemampuan individu SDM Polri (enabling) maupun pemberdayaan institusi (empowering) Polisi RW itu sendiri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan data dan informasi sebagai representasi dari keadaan sebenarnya atau fenomonologis. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi yang obyektif melalui teknik wawancara mendalam (indepth interviewing), studi literatur, dan pengamatan terlibat (participant observer). Konklusi dari hasil penelitian ini adalah pelaksanaan kegiatan Polisi RW melalui pendekatan Polmas di Kecamatan Kebayoran Lama belum tercapai karena tidak ada parameter baku yang digunakan untuk mengukur. Hal ini dipengaruhi faktor yang berasal dari internal dan eksternal. Upaya Polsek Kebayoran Lama dalam menyikapi hal tersebut dengan membangun strategi yang berlandaskan Program Kerja. Sasaran, mencakup penyempurnaan struktur organisasi, pengawakan, dan tahapan serta transformasi organisasi.

---

Research concerns with the formation of Neighborhood Policemen regarding the implementation of community policing in Kebayoran Lama District. Issues covered in this study are, first, how far that the implementation of Neighborhood Policemen of Kebayoran Lama Police Sector has not been optimal implementing community policing programs in neighborhood communities. Second, there are several factors that influence the Neighborhood Policemen of Kebayoran Lama Police Sector in realizing the security of public order, namely the strengths and weaknesses from the internal organization, and opportunities and constraints caused by the development of the strategic environment (external). Third, efforts of Kebayoran Lama Police Sector in optimizing the performance of Neighborhood Policemen in realizing the security of public order, is a strategy of Kebayoran Lama Police Sector to increase both of individual capabilities of Neighborhood Policemen and institutional empowerment itself.

The research uses a qualitative approach in which data and information is a representation of actual conditions or in accordance with the phenomena. This approach aims to obtain data and objective information through in-depth interview technique (depth interviewing), literature studies, and involved observations (participant observer).

Conclusion from this research is the implementation of Neighborhood Police by community policing approach in the District of Kebayoran Lama has not been reached because there are no standard parameters used to measure. This is caused by the presence of factors that affect both from internal and external. Kebayoran Lama Police Sector efforts in addressing this by building a strategy based on work program, goals, organizational structure, manning, and the stages and organizational transformation."

"Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia, khususnya wilayah DKI Jakarta, maka arus lalu lintas yang berkembang pun menjadi semakin kompleks untuk ditangani, Permasalahan int kemudian menjadi sangat krusial ketika penegakan hukum di bidang lalu lintas tidak dirasa mumpuni untuk mencegah bertambahnya pelanggaran-pelanggaran lalu lintas dan kemacetan serta kecelakaan yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Salah satu solusi yang menjadi pilihan dalam penyelesaian masalah ini adalah suatu bentuk perpolisian masayarakat dalam rangka mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Perpolisian masyarakat yang kemudian disingkat menjadi Polmas, adalah sebuah upaya dari kepolisian untuk membuat masyarakat menjadi polisi bagi dirinya sendiri, sehingga hal tersebut dapat meminimalisasi pelanggaran-pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas yang terjadi. Di sisi lain kebutuhan personi! dan anggaran yang sangat tinggi dalam rangka penanganan masalah Jalu lintas di wilayah hukum Polda Metro Jaya membuat Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya bekerja lebih keras dalam penanganan masalah lalu lintas di DK] Jakarta. Sub Direktorat Pendidikan dan Rekayasa Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, yang kemudian disebut dengan Subdit Dikyasa, merupakan satu sub direktorat yang dikedepankan dalam upaya perpolisian masayarakat dalam rangka mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Dalam berbagai kegiatannya, maka subdit dikyasa mengutamakan pendidikan kepada masyarakat untuk memberikan pengertian kepada masyarakat tentang pentingnya mewujudkan keamanan dan ketertiban dalam kelancaran berlalu lintas. Namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan kesenjangan antara penerapan polmas yang seharusnya dengan penerapannya pada kenyataan. Kaitannya dengan hal tersebut maka penelitian tentang kesenjangan antara ketentuan dan penerapan Polmas tersebut ,dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan cara observasi dari beberapa kegiatan Subdit Dikyasa Polda Metro Jaya, pengumpulan data-data yang baik berupa hasil wawancara maupun penelitian dokumen, akan memfokuskan penelitian ini kepada implimentasi polmas oleh Subdit Dikyasa Polda Metro Jaya, dengan tujuan mengetahui implimentasi polmas pada Subdit Dikyasa Polda Metro Jaya.

---

With the increase of population in Indonesia, especially Jakarta area, the growing traffic flow has become increasingly complex to handle. This problem then becomes very crucial when the enforcement of traffic laws in areas not deemed qualified to prevent additional traffic violations and accidents that occurred in the jurisdiction of Metro Jaya Regional Police.

One solution that becomes an option in the resolution of this issue is a form of policing society in order to realize security, order and smooth traffic. Community policing later shortened to community policing, is an effort of the police to make public a cop for himself, so that it can minimize the violations and traffic accidents that occurred. On the other hand the needs of personnel and budget is very high in order to handle traffic problems in the Metro Jaya Regional Police jurisdiction to make the Traffic Directorate Polda Metro Jaya to work harder in handling the traffic problem in DK] Jakarta.

Sub Directorate of Education and Engineering Directorate of Traffic Police Metro Jaya, which was then called the Sub Dikyasa, is one of the sub directorate put forward in an effort to policing society in order to realize security, order and smooth traffic in the territory of the Polda Metro Jaya. In various activities, the Sub dikyasa priority to public education to provide understanding to the public about the importance of realizing security and order in the smoothness of traffic. However, in practice still found a gap between the application of community policing should be with its application to reality.

Relation to the facts, the research about the gap between the provision and implementation of community policing, is applied with a qualitative approach, observations of some of the activities of Sub Dikyasa Metro Jaya Regional Police, collecting data such as interviews and document research, will focus this study to implimentasi community policing by the Sub Dikyasa Polda Metro Jaya, with the aim of community policing of knowing the implementation of Subdit dikyasa Metro Jaya regional Police."

"Tesis ini mengenai kelompok citra bhayangkara sebagai modelPokdarkamtibmas di wilayah Polsek Kebon Jeruk, Polres Metropolitan JakartaBarat. Kelompok citra bhayangkara dapat bertahan hingga saat ini dikarenakanadanya hubungan yang baik dengan petugas Polri yaitu Bhabinkamtibmas.Interaksi yang terjadi antara keduanya dipahami sebagai pertukaran sosial dengancorak hubungan yang bersifat patron-klien. Yang dipertukarkan dalam hubungantersebut adalah loyalitas anggota kelompok citra bhayangkara terhadapBhabinkamtibmas, dengan ijin penggunaan atribut-atribut yang digunakan olehkelompok citra bhayangkara sebagai sebuah simbolisasi kewenangan kepolisian ditengah masyarakat yang disematkan oleh Polri. Atribut-atribut Pokdarkamtibmasmemiliki arti yang sangat penting sebagai sebuah jatidiri bagi para anggotakelompok citra bhayangkara yang dengan mengaktifkannya mereka dapatberperan dan berfungsi dalam struktur warga masyarakat sebagai bagian darikelompok sosial yang dianggap memiliki legalisasi dari kepolisian, terutamadalam penyediaan jasa pengamanan di sektor informal.Fokus penelitian ini adalah kegiatan anggota kelompok citra bhayangkaradi wilayah Polsek Kebon Jeruk. Anggota kelompok ini memiliki latar belakangyang beragam dari aspek sosial. Keberagaman latar belakang tersebutmempengaruhi motivasi dan alasan untuk menjadi anggota kelompok citrabhayangkara. Salah satunya adalah penggunaan atribut keanggotaan oleh anggotacitra bhayangkara khususnya anggota yang berlatar belakang warga kelas bawahdalam struktur sosial warga setempat. Warga kelas bawah ditunjukkan melaluitingkat pendidikan yang rendah, warga pendatang, dan warga yang tidak memilikiketerampilan spesifik. Sehingga mereka memiliki keterbatasan untukmemperoleh pekerjaan formal maupun informal.Tesis ini disusun berdasarkan penelitian lapangan yang menggunakanpendekatan kualitatif dan memakai metode etnografi untuk memahami kelompokcitra bhayangkara di wilayah Polsek Metro Kebon Jeruk. Dalam pendekatankualitatif tersebut, kelompok citra bhayangkara dilihat dan diperlakukan sebagaisebuah bagian dalam struktur warga masyarakat sebagai wadah anggotanya untukberjuang guna mendapatkan kesempatan yang sama dengan warga masyarakatlainnya terutama dalam hal memperoleh penghidupan yang layak melalui identitassosial baru sebagai mitra Polri yang dengan demikian mereka telah melakukanmobilitas sosial vertikal dalam struktur masyarakatnya. Pengumpulan datadilakukan melalui wawancara terbuka, observasi, observasi partisipatif, sertapengumpulan dokumen.Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pertukaran sosial,teori usaha normatif dari Trojanowicz dan konsep CAMPS (Consultation,Adaptation, Mobilization, Problemb Solving) yang oleh David H Bayleydiperkenalkan sebagai bentuk penerapan konsep community policing sebagaisebuah terobosan dalam menjembatani terbatasnya sumber daya yang dimilikioleh polisi dalam rangka usaha pencegahan kejahatan dan pemeliharaanKamtibmas.Penelitian ini dilakukan di wilayah Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat,dikarenakan wilayah ini termasuk daerah pengembangan kota Jakarta yang masihmemiliki lahan cukup luas yang berpotensi dikembangkan menjadi lokasi usahadan bisnis. Pada wilayah yang masih berkembang seperti ini, keberadaanmasyarakat pendatang yang dikenal sebagai “massa apung” menjadi fenomenayang banyak ditemukan. Masyarakat pendatang ini dikenal sebagai masyarakatpekerja keras dan akan menggunakan berbagai cara untuk menjamin eksistensinyadalam struktur warga lokal. Kehadiran kelompok citra bhayangkara sebagaiprogram kemitraan Polri-masyarakat telah menarik perhatian masyarakatpendatang ini untuk bergabung. Namun dengan motivasi yang cenderung berdasarkepentingan individu, maka Pokdarkamtibmas belum mampu mewujudkankeamanan dan ketertiban masyarakat. Bahkan telah menimbulkan pelanggaranpelanggaranaturan oleh oknum anggota citra bhayangkara.

---

This tesis is about the study of public order awareness group of Kebon

Jeruk District in West Jakarta Region known as citra bhayangkara. The group can

survive until now because of their good relationship with the community officer

which known as Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan

Ketertiban Masyarakat). The relationship between citra bhayangkara and

Bhabinkamtibmas shows a pattern of patron-klien in daily interaction. The

relation that shows patron-klien can be seen as the cause of the social exchange

between them. The member of citra bhayangkara gave Bhabinkamtibmas loyalties

in exchange Bhabinkamtibmas gave support to member of citra bhayangkara. It is

sometimes gives permisivity to the member of citra bhayangkara using their

atributes for gaining money. As member of social group of citra bhayangkara,

their place in the social structure of local community have been changed from the

lowest up to middle. And by the attributes of citra bhayangkara they can make

living by offering local security services.

The focus of this study are the activities of citra bhayangkara members.

Especially activities that involved with the use of the attributes of citra

bhayangkara as the partner of police department. Some members which their

background in the lower class of the community, sometimes use their attributes to

gain some money.

This tesis is written according to field research that use qualitative

approach by ethnographic method to understand the group of citra bhayangkara.

And the theori that used in this research are; social exchange theori, normative

effort theori, and CAMPS concept which stand for Consultation, Adaptation,

Mobilization, and Problem Solving. CAMPS is a breaktrough in police

operational management offered by David H Bayley that can be used by the police

organization to implement partnership program in sistematicly effort to gain

support from the community in look after and maintain public order

This research is done in the area of Kebon Jeruk district, west Jakarta

region. The area have been taken as the reason of progress development of Jakarta

to west. By the development to the west, there are a lot of opportunity for

“floating mass” (massa apung) as the nomaden community in Jakarta to gain some

informal job for example as local security guard for projects especially bussiness

project. This floating mass as the concept of Koentjoroningrat, known as a keen

worker. They will do everything to gain money and for their settlement. The

existence of citra bhayangkara have made an attraction to them for joining and to

use the authority of police department in order to offer local security services.

Because without that authority which is shown by the attributes, they can’t

compete with the local people already have their own group ethnic base"

"ABSTRAKTesis ini adalah tentang birokrasi penyidikan, mekanisme kontrol dan penyidikan internal KPK. Perhatian utama dalam tesis ini adalah pada tindakan¬tindakan yang dilakukan oleh penyidik KPK dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi di KPK dikaitkan dengan kewenangan-kewenangan yang dimiliki KPK yang berbeda dengan kewenangan yang dimiliki oleh penegak hukum lain. Selain itu, dalam tesis ini juga membahas mekanisme kontrol dan pengawasan internal yang ada di KPK khususnya saat terjadinya korupsi yang dilakukan oleh Sup yang saat itu menjadi penyidik KPK.Tujuan dalam tesis ini adalah untuk menunjukkan birokrasi penyidikan yang ada di KPK serta mekanisme kontrol dan pengawasan internal yang belum berjalan secara maksimal sehingga peluang tersebut dapat dimanfaatkan oleh Sup selaku penyidik KPK untuk melakukan korupsi.Masalah dalam tesis ini adalah tindak pidana korupsi penyidik KPK dan penyidikannya. Korupsi yang dilakukan oleh Sup merupakan perbuatan pemerasan terhadap saksi yang sedang berperkara di KPK. Dengan memanfaatkan jabatan dan kewenangannya, Sup melakukan pemerasan guna keuntungan pribadi.Hasil dari penelitian ini ditemukan adanya tindakan-tindakan korupsi yang dilakukan oleh Sup yang memanfaatkan kelemahan mekanisme kontrol dan pengawasan internal. Pengaruh KPK sebagai lembaga baru yang belum memiliki organ yang lengkap dimanfaatkan oleh Sup untuk melakukan perbuatan yang dilarang dan tergolong sebagai perbuatan korupsi. Dengan berdalih untuk kepentingan dinas, Sup melakukan hubungan dengan orang atau pihak yang sedang dalam proses pemeriksaan.Perbuatan yang dilakukan oleh Sup merupakan cermin budaya organisasi lama tempat Sup berdinas sebelum di KPK. Budaya organisasi tersebut dibawa dan terus dilakukan oleh Sup di KPK yang sebenarnya memiliki budaya organisasi yang berbeda. Perbuatan korupsi yang dilakukan oleh Sup sangat bertentangan dengan jiwa pendirian KPK dimana dengan berdirinya KPK diharapkan hadir suatu lembaga penegak hukum yang bebas dari KKN.Dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik KPK terhadap penyidiknya yang melakukan korupsi sangat cepat dan profesional. Penyidikanberjaian sesuai dengan aturan yang ada dan penerapan sanksinya pun diselaraskan dengan aturan yang ada pula. Persangkaan pasal terhadap Sup ditambah dengan pasal pemberatan yang diberikan kepada penyidik KPK yang melakukan korupsi menunjukkan bahwa KPK tidak segan-segan menindak tegas pegawai atau penyidiknya yang melakukan pelanggaran."

"Tesis ini tentang implementasi Polmas yang dilakukan menurut interpretasi Kapolsek dengan membentuk wadah forum kemitraan polisi masyarakat (FKPM) dan memberdayakan Pas Pol sebagai ujung tombak kegiatan Palmas.Ruang lingkup masalah penelitian dalam tesis ini, mencakup karakteristik wilayah Kebayoran Lama, karakteristik masyarakat dan budayanya, dasar kebijakan Polmas, kebijakan dan pengorganisasian Polsek Metro Kebayoran Lama, implementasi Polmas diwilayah Polsek Metro Kebayoran Lama, FKPM wilayah Polsek Metro Kebayoran Lama, faktor-faktor yang mempengaruhi dan dampak implementasi Polmas diwilayah Polsek Metro kebayoran lama. Fokus penelitian ini tentang implementasi Palmas yang dilakukan petugas polsek Metro Kebayoran Lama pada tingkat manajerial dan operasional. Sedangkan pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode etnografi, dan didalarn mengumpulkan data menggunakan metode pengamatan, pengamatan terlibat, wawancara dan kajian dokumen.Polmas adalah suatu model pemolisian yang menekankan adanya kemitraan antara polisi dan masyarakat, dalam menyelesaikan atau memecahkan permasalahan yang timbul dalam masyarakat (problem solving), guna mewujudkan dan memelihara kearnanan dan ketertiban masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.Wilayah Kebayoran Lama memiliki basis kategorial atau komuniti yang bermacam, baik sukubangsa, kenyakianan, ekonomi, sosial budaya, dan politiknya, sehingga berdampak pada kompleksitas permasalahan yang timbul menjadi ancaman kamtibmas. Polsek Metro Kebayoran Lama sebagai kesatuan polisi yang memiliki fungsi dan peran dalam memelihara kamtibmas menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat diwilayahnya Kebayoran Lama. Keterbatasan personil, sarana prasarana dan anggaran yang dimiliki Polsek, mengubah strategi Kapolsek dalam menjalankan pemolisian di wilayah tersebut, dengan cars melakukan kerjasama dengan masyarakat dalam wadah FKPM guna menciptakan karntibmas dilingkungannya.Irnplementasi Polmas diwilayah Polsek Metro kebayoran Lama dilakukan mengacu pada kebijakan pimpinan Pori tentang Polmas. Implementasi Po[mas dilakukan oleh Kapolsek beserta anggotanya dengan melakukan kegiatan sosialisasi Polmas kepada internal polsek dan masyarakat, membentuk FKPM, memberdayakan Pos Polisi, dan mengaktifkan kegiatan FKPM dan kegiatan unit operasional Polsek untuk mendukung irnplementasi Polmas. Implementasi Polmas yang dilakukan oleh Polsek belum mencapai hasil yang diharapkan, dikarenakan adanya keterbatasan dan kendala yang dimiliki Polsek dan kondisi masyarakat di Kebayoran Lama.Implementasi Polmas diwilayah Polsek Metro kebayoran lama, mendapatkan respon maupun dukungan dari masyarakat. Hal ini terbukti dengan adanya partisipasi dan keikutsertaan masyarakat menjadi anggota FKPM dan ikut aktif dalam kegiatan FKPM dalam mencegah kejahatan dan menyelesaikan masalah sosial yang terjadi dilingkungannya.

---

The thesis discusses about the implementation of Community Policing conducted based on the interpretation of the chief and staff of Kebayoran Lama Metropolitan Sector Police (KLMSP) by establishing the Forum of Police-Community Partnership (FKPM) and empowering police posts within the KLMSP that function as the front line of community policing activity.The scope of the problem of the thesis includes the characteristic of Kebayoran Lama area, the characteristic of the its people and their cultures, the basic policy of community policing, the policies and organization of KLMSP, the implementation of community policing in the area of KLMSP, the FKPM of KLMSP, the factors influencing the implementation of community policing and the impacts of the implementation of community policing in the area of KLMSP. The thesis focuses on the implementation of community policing conducted by police officers of KLMSP at the level of managerial and operational. Meanwhile, the thesis employs qualitative approach and ethnography method. Data is collected by some methods such as observation, involved observation, interview and documents review.Community policing is a policing model which emphasizes on the existence of partnerships between police and community in solving problems that exist in the community in order to create and to maintain security and public order so that the quality Life of the community can be improved.The area of KLMSP has various communities, various ethnic groups, various beliefs, various economies, various social levels and various cultures and politics. Such characteristics, of course, influence the complexity of the problems that exist or will exist within the community. These conditions often threat the security and public order of that area that finally influence the duties of the sector police. KLMSP as a police organization has the duties to maintain security and public order, to enforce the law, and to serve and to protect people residing in its jurisdiction. Lacking of personnel, facilities and infrastructures and sufficient budget change the strategy of the chief of KLMSP in implementing community policing in the area to be in a form of cooperation with people with the name of FKPM in creating public order and security in the area.The implementation of community policing in the area of KLMSP is based on the policies issued by the Indonesian National Police Chief regarding Community Policing. Community policing is conducted by the chief and staff of KLMSP by socializing the community policing to KLMSP staff and public members, establishing FKPM, empowering police posts, activating the activity of FKPM and the activity of KLMSP Operational Units in supporting the implementation of community policing. The implementation of community policing has not achieved the expected results due to the limitations and obstacles of KLMSP and community residing in the area.The implementation of community policing conducted by KLMSP has got responses and supports from people residing in the area this can be seen from the participation of community members who belong to FKPM. They actively take part in FKPM programs in preventing crimes and solving problems in the area."

"Tesis ini tentang keberadaan komunitas Punk di masyarakat dan kecenderungannya mengalami keterpaan dari penyakit masyarakat serta kontribusinya pada masyarakat sekitarnya. Perhatian utama dalam tesis ini adalah keberadaan komunitas Punk yang berada di jalan-jalan di wilayah Jakarta Selatan. Tujuan tesis ini untuk melihat keberadaan komunitas Punk yang semakin berkembang serta pengaruhnya terhadap keamanan di masyarakat. Masalah penelitian dalam tesis ini adalah bagaimana keterpaan komunitas Punk dari penyakit masyarakat serta bagaimana kontribusi komunitas Punk di masyarakat khususnya perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai penyakit masyarakat serta tindakan-tindakan yang dianggap sebagai penyakit masyarakat namun mengarah kepada tindak pidana. Pengkajian dalam tesis ini digunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara, pengamatan terlibat serta kajian pustaka. Hasil penelitian diketahui bahwa komunitas Punk yang ada di jalan-jalan di wilayah Jakarta Selatan sangat rentan diterpa oleh penyakit masyarakat. Diperoleh gambaran bahwa komunitas Punk tersebut rentan terhadap penyakit masyarakat seperti minum-minuman keras, penyalahgunaan obat dan narkotika, seks bebas dan pelacuran serta tindakan kejahatan, selain itu juga tentang kontribusi komunitas Punk tersebut terhadap penyakit masyarakat yang ada di lingkungannya. Dalam tesis ini juga dibahas mengenai peran dari petugas kepolisian dalam upayanya menekan angka kejahatan dengan mengendalikan perkembangan komunitas Punk. Kesimpulan penelitian dalam tesis ini bahwa komunitas Punk yang berada di jalan-jalan di wilayah Jakarta Selatan sangat rentan diterpa oleh penyakit masyarakat dan juga turut berkontribusi atas berkembangnya penyakit masyarakat di dalam lingkungannya. Dan pada bagian akhir terdapat beberapa saran guna perbaikan pada penelitian berikutnya dan juga saran kepada pihak kepolisian dalam pelaksanaan tugasnya agar melibatkan instansi terkait dan masyarakat dalam menekan pertumbuhan penyakit masyarakat.

---

The thesis talks about the existence of punk communities and its tendency to be contaminated by anomalies as well as its contribution to anomalies among South Jakarta society. The research employs qualitative approach and data are gathered using interview, involved observation and literature study.

The results of the research reveal that the punk communities on the streets of South Jakarta are vulnerable from anomalies among society, such as liquor, narcotics and drugs abuse, free sex, prostitution, as well as criminal acts. In addition, it is revealed that the punk communities have contributed to such anomalies where they exists. The thesis also discusses the roles of police officers in their efforts to repress down the crime rates by controlling the questioning punk communities.

The thesis concludes that punk communities on the streets of South Jakarta are vulnerable from anomalies. They also contribute to the development of anomalies where they exist. The final section of the thesis states some recommendation in order to be improved in the next research."

"Pesawat udara secara sifat aslinya adalah moda yang tidak aman. Ia tidak bisa berhenti seketika diudara semaunya, dan bisa jatuh. Namun statistik menunjukkan, bahwa pesawat udara merupakan moda transportasi yang paling aman. Hal ini disebabkan karena adanya regulasi yang ketat dan ditaati. Oleh karena itu, peraturan penerbangan nasional harus ditegakkan secara ketat dalam rangka mewujudkan penerbangan yang aman dan selamat. Sejalan atas kepentingan tersebut, maka hukum dalam konteks implementasi kebijakan kriminal (criminal policy) diperlukan, sebagai alat untuk melindungi manusia agar bisa hidup dengan selamat tanpa ancaman dari tindakan yang membahayakan dan kondisi yang membahayakan. Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan diatas, maka muncul permasalahan yang harus diteliti yakni apakah implementasi kebijakan kriminal dalam UU No. 1 Thn. 2009 tentang Penerbangan dapat dilaksanakan, dan bagaimana kebijakan Perundang-Undangan dalam konteks implementasi kebijakan kriminal di bidang Penerbangan di masa yang akan datang. Metode penelitian dalam tesis ini menggunakan Metode Penelitian Sosio-Legal yang merupakan penelitian interdisipliner terhadap hukum, dilaksanakan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan pendekatan yuridis normatif. Metode pengumpulan data yang dipakai adalah: studi kepustakaan dan wawancara. Berangkat dari hasil penelitian yang telah dilakukan, penelitian ini menghasilkan kesimpulan: (1) bahwa kebijakan perundang-undangan yang menerapkan kebijakan kriminal sebagaimana yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, akan sangat sulit untuk diterapkan; (2) Untuk masa yang akan datang, agar kebijakan perundang-undangan yang menerapkan dimensi kebijakan kriminal di bidang penerbangan harus benar-benar selaras, seiring, sejalan, sinkron, dan harmonis dengan ketentuan perundangan lain yang berlaku, mentaati asas-asas hukum pidana, memperhatikan efek keberlakuan dan upaya penegakan hukumnya, serta dapat menunjang sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia. Karena dengan demikian, barulah dimensi dan implementasi kebijakan kriminal yang diatur/dianut dalam UU Penerbangan dapat diterapkan penegakan hukumnya, sehingga kemudian pendekatan kebijakan kriminal di bidang penerbangan dapat memberikan kontribusi berguna, dalam kaitan peningkatan faktor keamanan dan keselamatan penerbangan.

---

Aircraft in its original nature represents unsafe mode. It cannot stop instantly in the air at will, and can fall down. But statistic data show that the aircraft is the safest mode of transportation. This is due to strict regulations and adhered to. Therefore, the national aviation regulations must be enforced strictly in order to realize a secure and safe aviation. In line with the interest, the law in the context of the implementation of criminal policy is required, as a means to protect people to live safely without the threat of dangerous actions and conditions.

Based on the background as presented above, it appears that the problems should be investigated whether the implementation of criminal policy in Law No. 1 Year. 2009 on Aviations can be implemented, and how policy legislation in the context of the implementation of criminal policy in the field of aviation in the future will be.

Method of research in this thesis uses the Socio-Legal Research Methods which represents interdisciplinary study of laws, executed by using descriptive qualitative methods, with a normative juridical approach. The employed data collection method is literature study and interviews.

Departing from the results of research that has been done, the study concludes: (1) that the legislation policy that applies criminal policy as stipulated in Law No. 1 Year 2009 on Aviation will be very difficult to implement, (2) In the future, the legislation policies that apply criminal policy dimension in the field of aviation should be in tune, in concomitant with, in line, synchronized to, and harmonized with other prevailing provisions, adhering to the principles of criminal law, considering the applicability effect and law enforcement efforts, and able to support integrated criminal justice system in Indonesia. And hence, the dimensions and implementation of criminal policies which are governed / adopted in the law of Aviation becomes applicable, so that the approach to criminal policies in the field of aviation can provide useful contributions, in terms of improving aviation safety and security factors."