Hasil Pencarian

Ditemukan 10 dokumen yang sesuai dengan query

Anna Erliyana, author

Lembaga upaya administratif dan prosedurnya studi kasus dalam bidang kepegawaian pada 13 Departemen, 8 Lembaga Pemerintah Nondepartemen, Pemda DKI Jakarta, dan 6 BUMN

ABSTRAK
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 48 memuat ketentuan yang mengatur prosedur upaya administratif. Sebagai suatu lembaga yang mengupayakan penyelesaiaan sengketa di luar lembaga peradilan, tampaknya sangat layak untuk diperhatikan keberadaaannya dalam rangka perlindungan hukum baik bagi warga masyarakat yang merasa dirugikan akibat terbitnya suatu...

1998

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

R.M. Wahyu Widodo, author

Hak gugat lembaga swadaya Masyarakat terhadap pemerintah dalam kaitanya dengan masalah lingkungan

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1991

S25372

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Jayadi, author

Penerapan peraturan pemerintah No.30 tahun 1980 tentang peraturan disiplin pegawai negeri sipil dalam rangka pengawasan melekat

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1991

S25338

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Hutapea, Anthony L.P., author

Lembaga mediasi sebagai suatu alternatif penyelesaian sengketa lingkungan studi kasus: pencemaran lingkungan di Dukuh Tapak, Semarang

Depok: Universitas Indonesia, 1992

S21883

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Soegiono, author

Kompetisi peradilan tata usaha negara di Indonesia suatu tinjauan yuridis terhadap UU No.5 tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara

ABSTRAK
Tujuan penulisan skripsi ini secara umum adalah untuk memperoleh gambaran tentang Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia, sesuai Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986. Sedangkan tujuan khususnya adalah untuk menggambarkan tentang Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara, agar supaya masyarakat mengetahui adanya kepastian hukum terhadap sengketa - sengketa tata usaha negara. Metode...

1989

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Retno Kusumo Astuti, author

Tinjauan terhadap pengajuan gugatan mengatasnamakan kepentingan umum (citizen lawsuit) menurut hukum acara perdata Indonesia (studi kasus : putusan No.28/pdt.G/2003/PN.Jkt.Pst)

Dalam hukum acara perdata Indonesia dikenal suatu asas umum “point de’ interent poin de’ action”. Asas tersebut mengandung pengertian bahwa setiap gugatan yang diajukan ke pengadilan haruslah berdasarkan atas suatu kepentingan dari pihak penggugat. Kepentingan itu dapat dilihat dengan adanya kerugian yang bersifat riil dan tangible pada diri penggugat. Dalam...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Netty, author

Prosedur hak uji materiil pada Mahkamah Agung dan problem yuridisnya

Hak Uji Materiil terhadap peraturan di bawah undang-undang hampir tidak pernah ada/jarang dilakukan sampai tahun 1992 karena hukum acara untuk melakukan hak uji materiil belum ada. Baru pada tahun 1993 Mahkamah Agung mengeluarkan Perma No.1/1993 tentang Hak Uji Materiil. Dengan keluarnya Perma tersebut tidak ada alasan bagi Mahkamah Agung untuk...

Depok: Universitas Indonesia, 1998

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Pandiangan, Natalia, author

Analisa hukum kasus sengketa tanah Jl. Sabang dalam Peradilan Tata Usaha Negara (No.010/G/1991/PTUN-Jakarta)

Depok: Universitas Indonesia, 1994

S21900

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Muhamad Ramdan Andri Gunawan Wibisana, author

Perbandingan asas tanggung jawab secara langsung dan seketika ('Strict Liability) dalam hukum lingkungan di Indonesia dan Belanda

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1999

S21934

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Siahaan, Lintong Oloan, author

Wewenang PTUN menunda berlakunya putusan pemerintah

PTUN mulai beroperasi sejak Januari tahun 1991, menyelenggarakan persidangan melayani masyarakat pencari keadilan di dalam bidang Tata Usaha Negara. Tugas utamanya adalah melakukan kontrol dari segi hukum (yuridis) terhadap Pemerintah (penguasa), dalam pelayanannya terhadap masyarakat. Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh PTUN adalah kewenangan untuk menghentikan berlakunya atau beroperasinya keputusan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000

T7590a

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian