Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai pelaksanaan ecotourism yang terjadi di Thailand. Seiring perkembangan pariwisata dunia dan dengan telah dimasukkannya sektor pariwisata dalam agenda 21, membuat pemerintah Thailand semakin giat untuk membangun sektor pariwisatanya. Apalagi sektor pariwisata adalah sektor andalan bagi pemasukan negara dan telah melampaui komoditas ekspor tradisional mereka. Permasalahan yang diteliti adalah mengenai pelaksanaan ecotourism dalam industri pariwisata intemasional di Thailand. Dalam upaya untuk mengeliminasi dampak negatif akibat pariwisata massal (mass tourism), kemudian muncul apa yang disebut sebagai pariwisata alternatif. Pariwisata alternatif ini kemudian menjadi suatu solusi untuk mencegah kerusakan lingkungan yang lebih buruk. Bentuk pariwisata dengan memperhatikan unsur lingkungan ini kemudian dikenal dengan Ecotourism. Jenis wisata ini termasuk suatu bentuk pariwisata alternatif yang bertanggung jawab terhadap pelestarian lingkungan alam dan dalam pengembangan nilai-nilainya. Ecotourism merupakan istilah berkonotasi pariwisata berwawasan lingkungan alam, yaitu sebagai perjalanan wisata ke area alam yang dilakukan dengan tujuan mengkonservasi lingkungan dan melestarikan kehidupan dan kesejahteraan penduduk setempat. Demikian juga dengan Thailand, yang memiliki potensi wisata alam yang bermasa depan cerah, pemerintah kemudian menggiatkan bentuk pariwisata ini. Dalam menjalankan ecotourismnya, pemerintah memerlukan suatu jalinan kerjasama, baik dengan investor lokal maupun asing (MNCs). Peran MNCs dalam penulisan ini adalah untuk melihat sejauh mana MNCs memahami perkembangan ecotourism di Thailand, dengan kata lain apakah MNCs tersebut mendukung atau tidak mendukung ecotourism tersebut. Dari hal tersebut diharapkan akan dapat terlihat kekuatan sebagai keuntungan dan kelemahan sebagai tantangan. Dalam penulisan tesis ini, penulis menemukan beberapa definisi mengenai ecotourism, dari beberapa pendapat, yaitu yang dikemukakan oleh Ceballos-Lascurain, David Fennel dan Eagles, The International Ecotourism Society, dan The Commonwealth Department of Tourism of Australia, kemudian ditanik kesimpulan yaitu, ecotourism adalah suatu jenis pariwisata yang berpijak dan berdasar pada ketertarikan alam yang masih asli, menjadi suatu perjalanan yang bertanggung jawab dengan menikmati dan menghargai alam, mempromosikan dan menggalakkan konservasi, dengan mengikutsertakan dan memberdayakan masyarakat lokal secara ekonomi sekaligus mempertahankan dan melestarikan kebudayaan setempat. Dan dalam menjawab permasalahan, penulis kemudian memaparkan apakah ecotourism itu, dan bagaimana peran pemerintah, peran MNCs dilihat dari pembangunan pariwisata di negara berkembang, yaitu Thailand dan implementasi dari ecotourism dengan memasukkan peran MNCs dan menghubungkannya dengan komponen-komponen yang ada dalam ecotourism. Pada akhirnya, hasil dari pembahasan ini adalah bahwa ecotorism yang telah dijalankan di Thailand dapat berjalan dengan baik dengan melihat keberadaan MNCs sebagai salah satu faktor pendukung dari suksesnya pelaksanaan ecotourism. "

"IMF merupakan organisasi internasional yang tujuan utamanya adalah menjaga kurs mata uang dunia agar tidak mengalami gejolak yang dapat mengganggu perdagangan internasional. Syarat utama yang diajukan lembaga ini untuk memulihkan perekonomian suatu negara yang sedang mengalami krisis adalah liberalisasi ekonomi. Akan tetapi dalam kasus Indonesia, pemerintah Indonesia cenderung untuk tidak melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh lembaga ini. Atas dasar ini maka pokok permasalahan di dalam tesis ini adalah mengapa pemerintah Orde Baru tidak serius untuk melaksanakan syarat-syarat yang diajukan IMF. Penelitian di dalam tesis ini bertujuan untuk melihat bagaimana interaksi antara negara dengan organisasi internasional. Sejumlah teori yang digunakan sebagai alat bantu analisa dalam tesis ini difokuskan pada interdependensi, organisasi internasional dan kepentingan nasional suatu negara. Teori-teori tersebut pada intinya mengemukakan bahwa ada dua kepentingan yang berbeda di dalam hubungan interdependensi, yaitu kepentingan organisasi internasional dan kepentingan nasional suatu negara. Organisasi intemasional berkepentingan agar hubungan antar negara yang saling tergantung antara satu dan lainnya tidak menjadi rusak karena adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang telah disepakati. Namun demikian, dalam hubungan interdependensi peran organisasi internasional dipandang perlu karena tanpa adanya lembaga ini, setiap negara akan dengan mudah melanggar peraturan yang telah disepakati. Akan tetapi di sisi lain setiap negara memiliki kepentingannya sendiri yang harus dipertahankan dan diperjuangkan. Dalam konteks ini, tuntutan IMF kepada pemerintah Indonesia untuk meliberalisasikan perekonomiannya merupakan variabel penyebab dari sikap pemerintah yang menolak untuk melaksanakan tuntutan tersebut. Penolakan ini disebabkan oleh karena tuntutan tersebut bertentangan dengan kepentingan nasional Indonesia, yaitu pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik. Dari berbagai fakta yang dianalisa, dapat ditarik kesimpulan bahwa liberalisasi ekonomi menyebabkan turunnya pertumbuhan ekonomi dan mengganggu stabilitas politik. Pertumbuhan ekonomi ditujukan tidak saja untuk mensejahterakan seluruh masyarakat, tetapi yang lebih penting di dalam pertumbuhan ekonomi tersebut terdapat kepentingan lainnya yaitu menciptakan stabilitas politik, dengan cara membagi-bagikan hasil dari pertumbuhan itu yang kepada bagian-bagian utama dari elit politik. Artinya melalui pertumbuhan ekonomi, pemerintah berusaha untuk menjaga kesetiaan dari para pendukung utamanya.

---

"

"ABSTRAKTesis ini berbicara mengenai kebijaksanaan Inggris terhadap Uni Ekonomi dan Moneter, dengan fokus kebijaksanaan Inggris terhadap mata uang tunggal Eropa atau yang lebih dikenal sebagai Euro. Pembentukan mata uang tunggal Eropa sebagai tahap akhir uni ekonomi dan moneter merupakan salah satu fenomena terakhir dalam integrasi kawasan. Integrasi kawasan Eropa Barat yang dimulai semenjak paska PD II, kini telah mencapai tahap integrasi antar negara yang paling mendalam di dunia, dengan dibentuknya mata uang tunggal Eropa/Euro, sebagai tahap akhir dan uni moneter dan ekonomi Eropa. Uni moneter diharapkan akan membuka jalan bagi langkah -langkah lebih maju ke arah uni politik.Namun dalam atmosfir integrasi yang sudah cukup dalam ini, tetap terdapat beberapa hambatan di antara negara anggota Uni Eropa untuk memberikan komitmen yang kuat ke arah integrasi menyeluruh. Hal ini tampak saat Inggris, Swedia dan Denmark memutuskan untuk menunda bergabung dalam euro. Penulis memilih untuk membahas lebih lanjut berbagai faktor yang melatar belakangi keputusan Inggris tersebut. Mengingat keberadaan Inggris sebagai salah satu negara besar di Eropa, maka setiap tindakannya akan memberikan dampak pada langkah-langkah integrasi Eropa selanjutnya. Besarnya peran, pentingnya peran dan komitmen pemerintah nasional dalam suatu proses integrasi juga menjadi bagian dari kajian Robert Keohane dan Stanley Hoffman, Keohane dan Hoffman berargumentasi bahwa fokus awal yang tepat bagi analisa adalah tawar-menawar yang terjadi pada tingkat antar pemerintahan (intergovermental).Di balik berbagai teori yang berupaya menjelaskan fenomena kerjasama antar negara di Eropa Barat, satu hal yang pasti adalah kenyataan bahwa selama ini terdapat berbagai kekuatan yang menyatukan maupun memecah belah Eropa (unifying and dividing forces). Kekuatan-kekuatan ini bermunculan pada tingkat regional dan nasional, serta mempengaruhi prospek masa depan integrasi Eropa. Dalam kasus Inggris, proses pengambilan kebijaksanaan terhadap EMU dipengaruhi oleh Kekuatan Negara (Statism) dan Kekuatan Pasar (Market Forces). Di satu sisi kekuatan pasar cenderung menciptakan dan mendorong interdependensi serta tidak menghiraukan kedaulatan. Di sisi lain, walaupun Inggris secara kelembagaan telah menjadi anggota EC, namun kehidupan bernegara masyarakat Inggris belum terintegrasi dalam komunitas Eropa.Dua variabel yang dianggap melatarbelakangi keputusan Inggris untuk menunda keanggotaannya dalam mata uang tunggal Eropa, yaitu Sentimen Nasionalisme di kalangan masyarakat Inggris dan berbagai pertimbangan dampak uni moneter terhadap perekonomian Inggris. Variabel yang pertama berkenaan perdebatan mengenai apakah uni moneter memang dapat mendorong ke arah integrasi politik, sementara uni moneter tidak dapat sukses tanpa dukungan dan komitmen politik masyarakat negara anggota Eropa. Bergabung dengan mata uang tunggal Eropa memiliki konsekuensi hilangnya Poundsterling dan otoritas kebijaksanaan moneter nasional. Kelompok yang bersifat skeptis, memiliki kekhawatiran euro akan menjadi titik awal perlucutan kebijaksanaan nasional di bidang lainnya, sehingga makin merongrong kedaulatan nasional suatu bangsa. Dampak uni moneter terhadap perekonomian Inggris, juga menjadi pertimbangan mendasar mengenai kebijaksanaan terhadap mata uang tunggal. Singkatnya negara Uni Eropa, terutama Inggris belum memenuhi tingkat integrasi yang diperlukan untuk mencapai suatu uni moneter yang sukses. Sebaliknya dengan kondisi yang ada sekarang dikhawatirkan sistem uni moneter menjadi tidak efisien, dan dalam sejarah telah terbukti bahwa suatu sistem perekonomian yang tidak efisien usianya tidak akan bertahan lama.Kombinasi dari pertimbangan politis dan ekonomis mengenai berbagai dampak yang timbul sebagai konsekuensi keanggotaan dalam mata uang tunggal Eropa menjadi dasar keputusan Inggris untuk menunda keikutsertaannya. Namun keputusan ini tidak menutup peluang Inggris untuk menjadi anggota, bila suatu saat nanti keanggotaan dalam euro dianggap penting untuk mencapai kepentingan nasional Inggris."

"Sejak deklarasi kemerdekaan negara - negara Asia Tengah pada tahun 1991, China secara bertahap memposisikan dirinya sebagai salah satu negara yang mempunyai peranan penting di kawasan tersebut. Hal ini menimbulkan suatu pertanyaan tentang apakah hal ini menunjukkan suatu perubahan geo politik setelah runtuhnya Uni Soviet dan merupakan konsolidasi akan adanya kekuatan baru China. Negara - negara Asia Tengah secara politik saat ini mempunyai peranan yang penting terlebih karena adanya kekeayaan akan energi yang dihasilkan serta adanya pengaruh besar dua negara tetangganya yaitu, China dan Rusia. Implikasi Cina di Asia Tengah mempunyai pengaruh yang besar untuk jangka panjang dimana Hl ini juga mempengaruhi rejim ? rejim yang ada di kawasan tersebut. Sehingga langkah strategi China di Asia Tengah merupakan hal yang penting. Saat ini China telah mencoba membangun jaringan pemberantasan penjualan obat dan senjata tran-nasional di kawasan itu. Di saat yang bersamaan Cina juga mendukung adanya perlawanan gerakan terorisme agama yang di curigai beranggotakan kaum separatisme Uygur di Xinjiang, China dan kaum oposisi di Asia Tengah. Cina juga mendukung usaha penolakan negara - negara Asia Tengah akan usaha pembentukan demokrasi yang diusulkan pihak Barat di kawasan Asia Tengah. Dibidang ekonomi,Cina juga memanfaatkan posisi negara - negar Asia Tengah yaitu, sebagai negara landlocked yang merupakan kawasan yang sangat menjanjikan secara ekonomi bagi China maupun Asia Tengah. Hal ini tidak dapat dipisahkan pula dengan keberadaan sumber - sumber energi di Asia Tengah yang dibutuhkan Cina untuk mengantisipasi pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan permintaan energi dalam negeri China. China melihat Asia Tengah tidak hanya sebagai negara yang berbatasan langsung tetapi juga merupakan wilayah transit yang dapat memfasilitasi perdagangan dengan negara - negara seperti Iran, Afghanistan, India serta Pakistan. Selain itu, China juga menggunakan organisasi regional Shanghai Cooperation Organisation (SCO)sebagaii zona perdagangan bebas guna memudahkan penyaluran produk - produk China di pasar Asia Tengah dan Rusia. China juga berusaha menanamkan pengaruh - pengaruh kebudayaan China yang diharapkan dapat berkembang di Asia Tengah. Dari pemaparan diatas, tesis ini berusaha untuk menganalisa lebih dalam langkah - langkah strategi China dalam usaha pengamanan wilayah perbatasannya serta keamanan energinya di Asia Tengah. Tesis ini juga menganalisa aspek ekonomi yang mempunyai peranan penting didalamnya, keberadaaan Shanghai Cooperation Organization (SCO) serta menganalisa strategi China dalam mengatasi kaum separatis Uyghur di Xinjiang.

---

Since the declaration of independent of Central Asia states in 1991, China has gradually emerged as one of the region?s main partners. This rapprochement raises questions about the geopolitical changes in the aftermath of the Soviet Union?s demise and the consolidation of China?s new power. The Central Asia states, politically adrift since the collapse of the Soviet Union, are now set to play a major part in energy policies but they are still largely under the influence of their two great neighbors, namely Russia and China. The Chinese implication in Central Asia will have a major impact in the long term since it permits the reinforcement of Beijing?s political influence on Central Asia regimes and the reinforcement of their geopolitical alliance. Therefore, the strategic gains for Central Asia with China?s increased presence are important. Beijing is trying to check the trans-nationalization of arms and drug networks in the area. At the same time, the struggle against ?religious extremism? is being used to justify the repression of dissident movements (Uyghur separatists in Xinjiang and the political opposition in Central Asia) and to reject, on the grounds that they would be destabilizing, the democratizing measures requested by the West. In the economic realm, China will also modify the geographic situation of Central Asia. While the region is hampered in its growth by its landlocked character and significant promise in economic and financial relations between China and Central Asia over the medium- to long-term, are about the development of the region?s enormous energy resources to fuel China?s anticipated economic growth and burgeoning energy demands. China sees Central Asia not only as a border region, but also as an intermediary and transit area, which facilitates trade with Iran, Afghanistan, India, and Pakistan. Such a strategy will reinforce Central Asia?s historical role on the Silk Road. These geopolitical and economic objectives remain linked. For many years, China militated for the Shanghai Cooperation Organization to become a free-trade zone, which would transform Central Asia and Russia into new markets for Chinese products. This Chinese commercial domination over the region will also have a cultural impact that remains, for the time being, difficult to assess. Exchanges of people, the learning of the Chinese language, and the entrance of Central Asia into the sphere of Chinese cultural influence, will grow, creating a totally new situation in Central Asia. In this paper, I aim to analyze deeply about China's strategies mainly in ways to secure its territorial and energy securities related to the engagement with Central Asia. I intend to shed light on economic issues that are likely to play a crucial role, the appearance of the Shanghai Cooperation Organization (SCO) and also to observe China strategies in managing the Uighur separatism in Xinjiang."

"Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana sebuah fenomena dari keberhasilan pembangunan ekonomi dan politik internasional dari negara -negara industri baru (NICs) yang berada di kawasan regional Asia Timur, yang terdiri dari Taiwan, Korea Selatan, Hong Kong dan Singapura. Ditinjau dari karakter wilayah, kemiripan tahapan pembangunan, hingga pencapaian yang diperoleh dari dinamika perkembangan ekonomi dan industrinya, maka penulis memilih hanya dua negara yaitu Taiwan dan Korea Selatan dengan asumsi bahwa kedua negara tersebut paling memiliki nilai-nilai universal dalam tahapan pembangunannya sehingga akan bisa dijadikan prototipe oleh negara-negara di Asia Tenggara khususnya Indonesia.Perspektif yang digunakan dalam tesis ini adalah dari perspektif Teori hubungan internasional dengan menggunakan pendekatan teori pertumbuhan ekonomi tahapan linier yang dikenal sebagai Rostow Model, guna meneropong proses tahapan awal dari pembangunan ekonomi dan politik di Taiwan dan Korea Selatan. Sedangkan untuk proses tahapan pembangunan ekonomi ? politik internasional untuk selanjutnya dianalisa dengan menggunakan teori Internasional dependensia, dengan menggunakan rujukan model Theotonio Dos Santos dan Immanuel Wallerstein.Temuan dari tesis ini adalah adanya kesamaan tahapan dan faktor-faktor dari pembangunan ekonomi-politik di Taiwan dan Korea Selatan sehingga mampu menghantarkan Taiwan dan Korea Selatan masuk dalam kelompok negara pelopor sebagai negara industri baru di Asia Timur, bagaimana proses keberhasilan itu berjalan ternyata menjadi sebuah fenomena yang sangat menarik dan dapat dijadikan sebuah prototipe bagi negara-negara yang sedang mengejar ketertinggalannya dengan negara sentral (terlebih dahulu mengalami kemajuan). Khususnya negara ? negara di Asia Tenggara seperti Indonesia yang notabene telah memenuhi semua persyaratan untuk maju menjadi negara industri baru di kawasan Asia.

---

This research discusses about the phenomenon of international economic - politic development from newly industrializing countries (NICs) that exist in regional areas of East Asia, that are Taiwan, Republic of Korea, Hong Kong and Singapore. Based on the region characteristic, the similarities of development stage until the dynamic achievement of economical and industrial development, so the researcher only choose two countries that are Taiwan and Republic of Korea with assumption that these countries have most universal value at development stage so can be prototype by countries in South East Asia, especially in Indonesia.This perspective that is used at this thesis is from the theory of international relation perspective with using the stage of linear economic growth theory that is known as Rostow?s model in order to see the early stage process from economic - politic development in Taiwan and Republic of Korea, meanwhile for the stage process of economic-politic are analyzed by using the International Dependency theory with using Theotonio Dos Santos and Immanuel Wallerstein model references.From the research, it is found that Taiwan and Republic of Korea have similarities of stages and factors of economic - politic development. It makes Taiwan and Republic of Korea become the pioneer of a newly industrializing countries at East Asia, How the succesfulness is proceed actually became an interesting phenomenon and can be a prototype for the countries that is running after their leaving behind with central stage (developed countries in early) especially the countries in South East Asia like Indonesia that has already fullfilled all requirements to be a newly industrializing countries at Asian region."

"Penelitian dalam tesis ini dimaksudkan untuk menjabarkan bentuk pelaksanaan kebijakan luar negeri India yang dijalankan oleh negara tersebut berkenaan dengan Look East Policy yang dalam kerangka penjabarannya didahului dengan mengkaji faktor-faktor, baik internal maupun eksternal, yang melatarbelakangi kebijakan luar negeri India dalam mengeluarkan Look East Policy terhadap negara-negara ASEAN. Faktor-faktor internal yang dimaksud adalah berupa perkembangan dalam kondisi politik, ekonomi, dan keamanan domestik India yang menstimulasi negara tersebut untuk merilis Look East Policy. Disisi lain, faktor-faktor eksternal mencakup pengidentifikasian berbagai masalah yang terutama muncul dikarenakan perubahan pada lingkungan eksternal India dengan perubahan-perubahan yang terjadi pasca-Perang Dingin. Penjabaran lebih lanjut akan diterangkan dengan bentuk aplikatif dari implementasi kebijakan Look East Policy terhadap ASEAN dalam tiga tataran. Tataran yang pertama adalah tatanan antara implementasi kebijakan Look East Policy India sebagai negara dengan ASEAN sebagai organ regional. Tataran yang kedua adalah tatanan antara implementasi kebijakan Look East Policy India sebagai negara dengan kerjasama sub-regional dalam ASEAN. Tataran yang ketiga adalah tatanan hubungan bilateral antara implementasi kebijakan Look East Policy India dengan Negara-Negara yang berada dalam kawasan Asia Tenggara. Penelitian ini mengambil bentuk penelitian deskriptif untuk menjabarkan realisasi kebijakan Look East Policy secara komprehensif pada implementasi yang memiliki relevansi dengan latarbelakang kebijakan India untuk merilis Look East Policy yang terkait dengan arah kebijakan luar negeri negara tersebut untuk menata kembali hubungan luar negerinya dengan negara-negara ASEAN. Penjabaran realisasi kebijakan Look East Policy atas negara-negara ASEAN, baik yang memiliki dimensi ekonomi maupun non-ekonomi, akan menjadi fokus pada penelitian ini.

---

The goal of this research is to describe the form of India?s foreign policy. India?s foreign policies are closely related to Look East Policy orientation. The description of India?s foreign policy begins with the study of explanations to the factors which came as an input factor toward India?s Look East Policy to ASEAN Countries. There are several factors that came as background. These factors are divided into two categories, internal and external factors. Further description will be explained by the explanation of applicative form of look east policy orientation in three levels. The first level will emphasize the relation between the implementation of India?s look east policy and the ASEAN as a regional organ. The Second level will emphasize the relation between the implementation of India?s look east policy and the sub regional cooperation within the ASEAN territories. The third level will emphasize the relation between the implementation of India?s look east policy and the countries of ASEAN territories as bilateral relations. This research takes a form of descriptive research to describe the realizations of India?s look east policy comprehensively at the level of implementation that relevance with the background of India?s foreign policy which related to its orientation due to the redefining india?s foreign relations toward ASEAN Countries. The implementation of India?s ‗Look East Policy? foreign policy -economically or non-economically- will be the focus study of this research."

"PBB dan Uni Eropa mempunyai peranan yang cukup signifikan dalam membantu pemerintah Sudan mengatasi krisis kemanusiaan di Darfur. Namun demikian pemberian bantuan kemanusiaan oleh kedua lembaga tersebut telah menimbulkan benturan intervensi kemanusiaan. Bertitik tolak dari asumsi bahwa intervensi kemanusiaan berhubungan erat dengan pemberian bantuan kemanusiaan, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa akibat terjadinya benturan intervensi terhadap bantuan kemanusiaan khususnya di Darfur, Sudan.Penelitian ini didasarkan pada kerangka teori bahwa dalam praktik hubungan internasional kontemporer, pelaksanaan intervensi kemanusiaan didasarkan pada suatu kebutuhan untuk mengatasi krisis kemanusiaan yang terjadi dalam suatu wilayah negara tertentu, maka teori yang dapat menjelaskan substansi penelitian adalah teori-teori mengenai intervensi kemanusiaan dalam wilayah suatu negara, dan teori mengenai hak asasi manusia, terutama yang berhubungan dengan kewajiban masyarakat internasional dalam perlindungan dan penegakan hak asasi manusia.Untuk mendapatkan data penelitian, maka penulis mempergunakan metode penelitian berupa metode historis, komparatif dan studi kasus. Ketiga metode tersebut dipergunakan dalam rangka mendapatkan data valid mengenai kronologis intervensi kemanusiaan dan bantuan kemanusiaan yang dilakukan PBB dan Uni Eropa khususnya di Darfur, Sudan. Data penelitian diperoleh dengan studi kepustakaan dan observasi.Studi kepustakaan dilakukan dengan cara menelusuri dan memahami teori dan konsep mengenai intervensi kemanusiaan, sedangkan observasi dilakukan secara tidak langsung dengan cara mengumpulkan data mengenai peranan PBB dan Uni Eropa dalam pemberian bantuan kemanusiaan yang terdapat dalam media masa cetak dan elektronik termasuk situs-situs yang memuat informasi yang berhubungan dengan topik penelitian. Analisis data penelitian kemudian dilakukan secara kualitatif.Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa terjadinya benturan intervensi kemanusiaan berpengaruh secara signifikan terhadap bantuan kemanusiaan kepada penduduk sipil di Darfur. Hal ini terbukti bahwa masih terdapat penduduk sipil yang belum menerima bantuan kemanusiaan dari PBB dan Uni Eropa. Oleh karena itu, penulis berkesimpulan bahwa pemberian bantuan kemanusiaan yang dapat menimbulkan terjadinya benturan intervensi kemanusiaan telah mengurangi tujuan pemberian bantuan PBB dan Uni Eropa kepada pemerintah Sudan dalam mengatasi krisis kemanusiaan khususnya di Darfur.

---

The United Nations and Europe Union have a quite significant role to support the Government of Sudan to trounce the humanitarian crisis in Darfur. Nonetheless, the humanitarian aid given by both organizations has gene rated humanitarian intervention conflict. Preliminary from the assumption that humanitarian intervention is strongly related to humanitarian aid, hence this research is aimed to seek the effect of the humanitarian intervention conflict to humanitarian aid especially in Darfur, Sudan.The theoretical framework of this research is that, in international contemporary relationship, the implementation of humanitarian intervention is based on a particular requirement to overcome humanitarian crisis which is happened in a country or one area of a country. Therefore, the theory which can explain the substance of this research are humanitarian intervention theory of the country and the human rights theory, especially the one which is related to international community's responsibility in protecting and upholding the human rights.In order to get appropriate research data, the research methods used in this research are case studies, historical and comparative research methods. Those three methods are used to obtain valid data to find out the chronology of humanitarian intervention and humanitarian aid conducted by the United Nations and Europe Union, especially in Darfur. Sudan. Research data is obtained through bibliography study and observation.Bibliography study is conducted by tracing and comprehending the concept and theory concerning humanitarian intervention. While observation is indirectly conducted by collecting the data on the United Nations and Uni Europe's roles in giving humanitarian aid which are available in printed and electronic mass media, including websites which have appropriate information related to the research topic. The research data is then qualitatively analyzed.The result of the research indicates that the phenomenon of humanitarian intervention conflict is significantly affected the humanitarian aid given to the civil resident in Darfur. It is verified that there are still many civil residents of Darfur who have not received the humanitarian aid yet from the United Nations and Europe Union. At the end of this paper, the author concludes that the humanitarian aid is able to generate human intervention conflict which lessen the aim of humanitarian aid by the United Nations and Europe Union to the Government of Sudan in overcoming human crisis, especially in Darfur."

"Tesis ini membahas mengenai kebijakan luar negeri Indonesia terhadap isu perubahan iklim global era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Perubahan iklim yang semakin nyata mengancam kehidupan manusia di muka bumi mendorong negara-negara untuk mengantisipasinya. Persoalan perubahan iklim tidak dapat ditangani oleh satu negara, namun dibutuhkan kerja sama negaranegara untuk melakukan tindakan bersama dalam rangka mencegah dan memeranginya. Kerja sama antara negara maju dan negara berkembang tampaknya tidak mudah dilakukan mengingat adanya perbedaan kepentingan di antara keduanya. Negara berkembang menuntut negara maju untuk bertanggung jawab atas emisi gas rumah kaca yang telah dihasilkan selama pembangunan industrinya hingga membawa kesuksesan ekonomi seperti yang tampak sekarang ini. Sementara negara maju menghimbau negara berkembang agar ikut berpartisipasi dalam melakukan tindakan-tindakan nyata mengantisipasi perubahan iklim karena tingkat emisinya yang terus meningkat. Kebijakan luar negeri Indonesia harus adaptif sesuai dengan kebutuhan bagi kepentingan nasionalnya. Indonesia senantiasa menunjukkan komitmennya sebagai negara yang mendukung terhadap isu perubahan iklim global dengan memelopori pertemuan-pertemuan internasional dalam rangka mengurangi emisi sebagaimana diwajibkan dalam Protokol Kyoto , salah satunya UNFCCC. Kebijakan luar negeri Indonesia dalam menangani isu perubahan iklim global banyak dipengaruhi oleh kondisi politik di lingkungan domestik dan lingkungan eksternal. Pemerintah Republik Indonesia berperan dalam mengelola dinamika politik yang terjadi untuk dapat dirumuskan menjadi sebuah kebijakan luar negeri mengenai perubahan iklim global.

---

This thesis is focusing on the Indonesian Foreign Policy in responding to global climate change issues era Susilo Bambang Yudhoyono during 2004-2008. Climate change has increasingly threatened the life people in this world. This problem has urged many countries to take actions. The climate change problem cannot be resolved by individual country, but it needs the cooperation among all countries in this world. However, the cooperation between developed and developing countries seems uneasy because of the differences of economics interests among them. In this issues, developing countries invoke developed countries to take responsibility for greenhouse gas emissions that have been generated during the development of their industries. Meanwhile, developed countries also call for developing countries to participate in this action as nowadays most developing countries also emit greenhouse gases more than developed countries. Indonesian Foreign policy have to adaptive for its national interest. Indonesia shows the commitment by supporting international meetings to decrease the emission as of Kyoto Protocol mandate, one of them is UNFCCC. Indonesian foreign policy in responding to global climate change more influences by domestic and external political conditions. The Indonesian government has central role in managing the dynamic domestic politic that can be formulated in foreign policy on global climate change."

"Tesis ini membahas diplomasi publik Amerika Serikat di Eropa pada masa perang dingin dana pengaruhnya terhadap nilai ekonomi seni Amerika Serikat. pengaruh ini dilihat dari interaksi diplomasi publik dengan agen agen seni Amerika Serikat dan bagaimana sinerginya dapat berpengaruh terhadap nilai ekonomi seni lukis asal Amerika dan film Hollywood. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam melihat permasalahan ini penelitian berikut menggunakan pendekatan soft power dan keterkaitannya dengan diplomasi publik. Dalam pembahasan berikut, seni dalam konsep kenegaraan Amerika Serikat dapat berkembang karena kaitannya dengan pengolahannya sebagi sumber soft power di ranah domestik yang kemudian bersinergi dengan elemen diplomasi publik, diplomasi ekonomi dan situasi politik dunia ditengah perang dingin.

---

This thesis analyzes United States public diplomacy during cold war operated in the Europe and it?s influence on american art?s economic value. This operation is examined from United States public diplomacy interactions with artworld agents and how this cooperation impacts the economic value of Unites States Abstract Painting dan Hollywood Movies. This research is a qualitative research with descriptive approach and using soft power in public diplomacy as theoritical approach. A strong foundation in ideological factor in American Art grew into a strong competence to expand in the global scene during the cold war with multiagent support from public diplomacy, economic diplomacy and private agencies."

"Tesis ini membahas mengenai peranan Ukraina dan Belarus dalam hubungan perdagangan Rusia dan Uni Eropa di sektor energi selama periode 2004-2009. Peranan Ukraina dan Belarus dilihat dari fungsinya sebagai negara transit di dalam struktur perdagangan energi di kawasan, fasilitas infrastruktur dan jalur transportasi yang dimiliki, dan juga diplomasinya di sektor energi dinilai dapat menunjukkan peranan kedua negara tersebut terhadap perdagangan energi Rusia dan Uni Eropa. Penelitian ini adalah penelitian penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa fasilitas infrastruktur dan jalur transportasi energi transit yang dimiliki oleh Ukraina dan Belarus sangat berperan terhadap perdagangan energi Rusia dan UE. Selain itu, peranan Ukraina dan Belarus juga didukung oleh kondisi sistem politik, fasilitas energi transit, dan keadaan pasar energi domestik di kedua negara. Selanjutnya, diplomasi energi di antara negara-negara transit (Ukraina dan Belarus) dengan negara pemasok energi (Rusia) juga sangat berperan dalam kelancaran pengiriman pasokan energi dari Rusia ke UE. Konflik-konflik energi yang terjadi di antara keduanya dapat berpotensi menimbulkan gangguan-gangguan terhadap kelancaran perdagangan energi Rusia dan UE.

---

This thesis analyses the role of Ukraine and Belarus in the energy trade between Russia and EU in the period of 2004-2009. Ukraine and Belarus are viewed based on their functions as the transit energy country within the regional energy trade structure, their energy infrastructures and transportation routes, and also their diplomacies in the energy sector are considered to be able to describe the role of the two countries on the energy trade between Russia and EU. This theis is using qualitative research with descriptive method. As the result of this thesis, it is concluded that energy infrastructure facilities and transportation routes play significant roles within the regional energy trade. Moreover, the roles of Ukraine and Belarus as energy transit countries are also supported by their political systems, domestic energy transit facilities, and also their domestic energy markets. Furthermore, energy diplomacies between transit energy countries (Ukraine and Belarus) and energy supplier country (Russia) also play an important role in ensuring the reliability of energy supply from Russia to EU. Energy conflicts that have happened show potential energy disturbances toward the regional energy trade."