Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pajak hiburan merupakan salah satu Pajak Daerah yang cukup potensial untuk dapat meningkatkan Penerimaan Asli Daerah, namun dilihat dari perkembangan penerimaannya masih menunjukan angka yang kurang menggembirakan dimana terlihat dari realisasi penerimaan tahun 2000 hanya memberikan kontribusi sebesar 12,94 % dari total penerimaan Pajak Daerah Wilayah Jakarta Selatan, atau sebesar 3,40 % dari total penerimaan Pajak Daerah tingkat Propinsi.

Dilatarbelakangi permasalahan tersebut maka masalah yang diteliti berkaitan dengan pengukuran tingkat efektifitas pemungutan pajak hiburan di Suku Dinas Pendapatan Daerah Jakarta Selatan dan apakah administrasi perpajakan yang ada sudah mendukung pelaksanaan pemungutan pajak hiburan di Wilayah Jakarta Selatan.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis dengan menyajikan data historis perkembangan penerimaan pajak hiburan dilakukan penghitungan tingkat efektifitas pemungutan pajak hiburan melalui analisis statistik "Pearson Correlation" dan dilakukan penghitungan estimasi potensi Pajak Hiburan secara mikro dan makro.

Dari hasil penelitian analisis statistik dengan bantuan SPSS dan penelitian administrasi perpajakan pada Suku Dinas Pendapatan Daerah Jakarta Selatan, didapat suatu hasil penelitian sebagai berikut :

1. Efektifitas pemungutan Pajak Hiburan menunjukkan tingkat efektifitas yang tidak stabil.
2. Dari hasil analisis regresi di dapat koefisien korelasi sebesar 0,613 yang menunjukan hubungan antara rencana dan realisasi penerimaan pajak hiburan adalah positif dan derajat hubungan adalah cukup kuat.
3. Besarnya sumbangan penetapan rencana penerimaan terhadap variasi (naik turunnya) realisasi penerimaan pajak hiburan hanya sebesar 38 %, sedangkan 62 % ditentukan oleh faktor lain.
4. Pengukuran tingkat efektifitas melalui pendekatan secara mikro dengan melihat potensi pajak hiburan, efektifitas yang dicapai sebesar 53,36 %.
5. Dari sisi administrasi perpajakan, kegiatan penyelenggaraan pemungutan dan SDM yang ada kurang mendukung efektifitas pemungutan pajak hiburan, ini terlihat dari kurang efektifnya hasil pemeriksaan dan pencairan tunggakan wajib pajak yang dikelola oleh Suku Dinas Pendapatan Daerah Kodya Jakarta Selatan.

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi Suku Dinas Pendapatan Daerah Jakarta Selatan untuk dapat meningkatkan penerimaan pajak hiburan yang optimal.

Abstrak :
Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan di Kota Depok cukup tinggi dan mengalami peningkatan yang cukup besar setiap tahunnya. Hal ini menyebabkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan di Kota Depok belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab tingginya tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan di Kota Depok dan strategi yang dilakukan untuk mencairkan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam. Hasilnya adalah terdapat empat faktor penyebab tingginya tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan yaitu data tidak akurat, kesulitan pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Sumber Daya Manusia tidak memadai dan kurangnya partisipasi Wajib Pajak. Sementara strategi untuk mengurangi tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan meliputi strategi yang sudah diimplementasikan dan strategi yang belum diimplementasikan.

---

Rural and urban property tax arrears in Depok is quite high and has increased considerably every year. This caused the rural and urban property tax revenue in Depok is not optimal. This study aims to analyze the factors causing the high rural and urban property tax arrears in Depok and the strategies undertaken to reduce rural and urban property tax arrears. This research uses qualitative approach with in depth interviews data collection techniques. The results are, there are four factors causing high rural and urban property tax arrears which are inaccurate data, difficulties of distributing notification of property tax payable, insufficient human resources and lack of taxpayer participation. Meanwhile the strategies undertaken to reduce rural and urban property tax arrears include strategies that have been implemented and strategies that have not been implemented.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai implementasi sistem pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan online di Kota Depok. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dan mengidentifikasi kendala dalam implementasi sistem tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan implementasi dilakukan melalui sistem online yang menunjukan adanya perbaikan administrasi pajak namun belum dapat mencapai tujuan implementasinya yaitu memberi kemudahan dalam pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Kendala dalam sistem online adalah kendala Sumber Daya Manusia dan kendala sarana dan prasarana. ...... This undergraduate thesis discusses about the implementation of Duty on Land and Building Acquisition online collection system in Depok Municipality. This study aims to analyze the implementation and identify the obstacles in the implementation of the online system. This research uses qualitative approach and qualitative data analysis technique. The results of this study indicates that the implementation is done through online system, which indicates tax administrative improvement though it has not been able to achieve the implementation goal to providing convenience in the collection of Duty on Land and Building Acquisition. Constraints in the online system are human resource constraints and constraints of facilities and infrastructure.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai latar belakang pembentukan P3B Indonesia-Mauritius, analisis pemilihan comprehensive tax treaty, - pemicu terminasi P3B dan skema treaty shopping sebagai salah satu bentuk penyalahgunaan P3B Indonesia-Mauritius. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa latar belakang pembentukan P3B Indonesia-Mauritius lebih bersifat politis dan belum dilandasi kajian akademis yang transparan dan efektif. Untuk menghindari risiko penyalahgunaan P3B, maka mini-agreement seperti tax information exchange agreement bisa menjadi alternatif comprehensive tax treaty dengan tax haven country. Mengingat tingginya investasi Mauritius yang masuk ke Indonesia pada periode implementasi P3B, maka new agreement bisa dibuat sebagai alternatif setelah terminasi untuk mempertahankan tingginya arus masuk investasi Mauritius ke Indonesia. Hasil penelitian ini menyarankan agar dalam membuat P3B, kajian akademis harus transparan dan melibatkan pihak-pihak kompeten seperti akademisi dan praktisi perpajakan. ......This thesis discusses the background of the formation of Indonesia-Mauritius tax treaty, analysis of selection of a comprehensive tax treaty, factors that trigger tax treaty termination and the scheme of treaty shopping as one kind of treaty abuse of Indonesian-Mauritius. This research is a descriptive qualitative with research design. The research concludes that background of formation of Indonesia- Mauritius tax treaty is more political and not based on an academic study that is transparent and effective. To avoid the risk of misuse of tax treaty, a miniagreement such as a tax information exchange agreement can be an alternative rather than a comprehensive tax treaty with a tax haven country. Because Mauritius noted as a high investment country into Indonesia on treaty implementation period, so new agreement could be made as an alternative after termination for maintaining in flow investment from Mauritius to Indonesia. Results of this study suggest that in making P3B, academic study should be transparent and involve competent parties such as academics and tax practitioners.

Abstrak :
Pada kenyataannya di Indonesia terdapat suatu sengketa pajak yang terjadi sehubungan dengan pemajakan atas kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan. Adapun hal yang menjadi sengketa adalah pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penjualan repossessed assets. Hasil analisis menunjukkan bahwa sengketa yang terjadi dilatari oleh perbedaan dasar pemikiran. Menurut perusahaan pembiayaan, seharusnya penjualan repossessed assets yang terjadi, tidak terutang PPN, karena tidak terjadi penyerahan dan bukan dilakukan dalam lingkup usahanya. Sementara itu, pihak otoritas perpajakan di Indonesia berkeyakinan bahwa atas kegiatan tersebut di atas terutang PPN. Dasar pemikiran pemeriksa pajak adalah kebalikan dari pendapat perusahaan pembiayaan. Dengan mengacu pada sengketa di atas, maka analisis berikutnya adalah bertujuan untuk menguji karakteristik kegiatan penjualan repossessed assets berdasarkan konsep taxable supplies dan menguji business activity dari kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan. Hasil analisis menunjukkan bahwa penjualan repossessed assets memenuhi unsur-unsur dalam teori Value Added Tax (VAT), sehingga dapat diperlakukan sebagai obyek pemajakan. Namun karakteristik penjualan repossessed assets itu sendiri bersifat sulit untuk dipajaki atau dikenal dengan istilah hard to tax yang dapat saja dipertimbangkan untuk dikecualikan dari obyek pemajakan. Selain itu menimbulkan ketidakadilan jika terdapat perbedaan perlakuan perpajakan atas transaksi yang sama dilakukan oleh bentuk usaha yang lain. Apabila ketentuan perpajakan yang ada tidak dibuat secara tegas dan komprehensif, maka akan menimbulkan ambiguitas interpretasi dari pihak-pihak yang bersengketa. Pada akhirnya akan berakibat meningkatkan cost of taxation bagi Wajib Pajak dan pemerintah, juga berdampak pada industri lain yang terkait, misalnya industri kendaraan bermotor. Penelitian ini mengusulkan suatu solusi sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang terjadi. Alternatif yang diusulkan mengacu pada teori presumptive tax, untuk menetukan "dasar pengenaan pajak" yang dapat diterapkan secara adil dan memenuhi konsep "revenue productivity". Hasil penelitian ini mengusulkan suatu "tax base" berupa "nilai lain". Dengan keterbatasan yang ada, peneliti berharap agar alternatif ini dapat menjadi solusi bagi sengketa yang terjadi. Dengandemikian, dapat mendorong perkembangan industri pembiayaan dan industri lain yang terkait.

---

As the matter of fact, dispute lies in Indonesia in accordance with tax treatment on business activity conducted by financing company, which is Value Added Tax (VAT) imposition on sales of repossessed assets. The analysis output shows that the dispute is caused by different mindset. According to Financing Company, sales on repossessed asset are not the object of VAT as there is no transfer of ownership and not being done under its business scope. Plus, the tax imposition does not fulfill fairness because there is different treatment applied for similar business activity by different form of entity. On the other hand, tax authority in Indonesia believes that it is object of VAT. The basic principle of tax auditor is on the contrary of Financing Company"s. Thus, the next analysis is to examine characteristic of repossessed assets sales based on taxable supplies concept and to examine business activity conducted by Financing Company. Analysis results fulfillment of aspect on VAT theory by repossessed assets, so that it can be treated as tax object. But the characteristic of repossessed assets sales itself is hard to tax, which is possible to considerably be exceptional from object of tax. Aside from that, it creates unfairness since different treatment applied for similar transaction hold by different form of business entity. Clear tax regulation is required to avoid ambiguity of interpretation from conflicted parties which leads to cost of taxation increase for Tax Payer and Government. Also it may impact other related industry, e.g. vehicles industry. The observation proposes a solution as an alternative to overcome dispute. Proposed alternative is based on presumptive tax theory, to determine "tax base" which may ensure fairness and obey the concept of "revenue productivity". The output of this thesis proposes a "tax base" in a form of "other value". The writer expects the alternative will become solution for dispute appeared and stimulate the development of Financing Industry and other related industry.

Abstrak :
Perkembangan dunia usaha di Indonesia tidak lepas dari pengaruh perkembangan teknologi informasi. Dengan adanya teknologi informasi tersebut memberikan kemudahan kepada dunia usaha untuk melakukan aktivitas bisnisnya. Salah satunya adalah peranti lunak (software) yang digunakan untuk kelancaran proses bisnis sehingga akan mempercepat pekerjaan dan menciptakan biaya operasional yang murah pada suatu perusahaan. Sehubungan dengan berkembangnya software dalam dunia bisnis maka terdapat peluang dan tantangan dalam dunia perpajakan Indonesia. Banyaknya software-software dari negara lain yang masuk ke Indonesia mengakibatkan terjadinya perdagangan yang melewati batas-batas wilayah negara. Dalam hal ini aspek tentang perpajakan harus diatur dengan jelas karena masih sering terjadi perbedaan interpretasi tentang penghasilan atas software yang dijual oleh reseller kepada pengguna akhir yaitu dianggap royalty atau bussiness income. Terkadang negara pembuat software memiliki peraturan yang berbeda dengan peraturan perpajakan di Indonesia. Fenenoma yang terjadi di lapangan sering banyak perbedaan persepsi anatar pihak Ditjen Pajak dan Wajib Pajak yang dalam hal ini diwakili oleh Asosiasi Piranti Lunak Indonesia (ASPILUKI). Dalam penelitian ini, peneliti membandingkan perlakuan perpajakan atas software dengan negara India dan China. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan perlakuan perpajakan atas software di India dan China. Kemudian menganalisis penyebab perbedaan intrepretasi pemajakan atas software di Indonesia dan menganalisis perlakuan perpajakan yang seharusnya diterapkan pada software di Indonesia. Kemudian juga dianalisis bagaimana kasus/isu-isu kontemporer yang terjadi yang terkait royalty software yang terjadi di Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisa komparatif dan deskriptif analitik Analisa komparatif yaitu membandingkan antara perlakuan perpajakan di India dan China dengan Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan perpajakan atas software di Indonesia telah dilakukan sesuai dengan perlakuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

---

The progress of business world in Indonesia cannot be separated from the effect of the progress of information technology. Information technology has provided the world of business with facilities to conduct business activity. One of the facilities is the software that is used to accelerate business process so that it will in turn accelerate work accomplishment and create effective operating cost in a company. With respect to the progress of use of software in the world of business, there are chances and challenges in the world of taxation in Indonesia. A lot of software entering Indonesia from other countries has resulted in they occurrence of trade that passes the territorial borders of countries. In this respect, the taxation aspects must be provided in expressly because there is still different interpretation to the income generated from software sold by reseller to end users, i.e. it is considered as royalty or business income. Sometimes, a software-making country maintains a regulation that is different from taxation regulation applicable in Indonesia. The phenomenon that often occurs on site is that there is often different perception between Directorate General of Tax and Tax Payers, who, in this matter, are represented by the Association of Indonesian Software (ASPILUKI). In this research, the researcher compares taxation treatment for software between that in India and that in China. This research is aimed to compare taxation treatment to software in India and in China, and analyze the causes of the different interpretation of taxing for software in Indonesia and analyze taxation treatment that should be applied to software in Indonesia. This is also to analyze how contemporary cases/concerns relating to royalty software often occur in Indonesia. The approach applied is qualitative approach using comparative and descriptive analysis, namely comparing between taxation treatment in India and China and that in Indonesia. The result of the research shows that taxation treatment to software in Indonesia has been conducted in accordance with the treatment by the applicable laws and regulations.

Abstrak :
Hampir semua orang pernah mengalami masalah antrian. Begitu juga dengan Wajib Pajak (WP), pasti pernah mengalami hal tersebut, terutama saat melaksanakan kewajiban pelaporan SPT di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Jumlah WP dan jenis SPT yang relatif banyak menyebabkan terjadinya penumpukan WP pada saat pelaporan SPT tersebut. Tidak hanya itu, WP pun menjadi lama menunggu untuk mendapatkan pelayanan saat pelaporan SPT. Kondisi ini menyebabkan pelayanan yang diberikan oleh KPP kepada WP menjadi tidak optimal. Direktorat Jenderal Pajak (DJP), khususnya KPP, telah berusaha mengantisipasi masalah tersebut dengan cara mendorong penggunaan e-SPT oleh WP. E-SPT merupakan sistem pelaporan pajak dengan menggunakan media elektronik. Selain itu, e-SPT yang merupakan bagian dari e-government di instansi DJP dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada WP. Salah satu manfaat dari penggunaan e-SPT oleh WP adalah pelayanan saat pelaporan SPT yang dilakukan oleh petugas loket pelayanan relatif lebih cepat dibandingkan dengan pelayanan saat pelaporan SPT secara manual (tidak menggunakan e-SPT). Oleh karena itu, dengan penggunaan e-SPT oleh WP, diharapkan dapat meminimalisir penumpukan WP pada saat pelaporan SPT dan WP tidak terlalu lama menunggu untuk mendapatkan pelayanan penerimaan SPT. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis masalah kondisi antrian di KPP Pratama Jakarta Kembangan. Kondisi antrian yang dianalisis adalah kondisi antrian sebelum WP menggunakan e-SPT dan kondisi antrian setelah WP menggunakan e-SPT. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan desain eksplanatif (eksperimen). Eksperimen dilakukan atas dua kondisi antrian yaitu kondisi antrian sebelum WP menggunakan e-SPT dan kondisi antrian setelah WP menggunakan e-SPT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan penggunaan e-SPT oleh WP, kondisi antrian menjadi relatif lebih baik. Oleh karena itu, saran yang diberikan antara lain adalah dengan jalan mendorong penggunaan e-SPT oleh WP di samping memberikan pelatihan kepada petugas loket pelayanan dalam memroses penerimaan SPT.

---

Almost all people had experienced the queuing problems. So also with taxpayers, must have experienced this, especially when fulfilling the reporting obligations of tax return in The Integrated Services Room of The Tax Office. The number of the taxpayers and the number of types of tax returns, which is relatively more cause the accumulation of the taxpayers at the time of reporting it. Not only that, the taxpayers are also waiting too long to get the service when reporting the tax returns. This condition causes the services provided by the tax office to the taxpayers were not optimal. Directorate General of Taxation (DGT), especially the tax office, has been trying to anticipate those problems with encouraging the use of e-SPT by the taxpayers. E-SPT is a tax reporting system use electronic media. In addition, e-SPT, which is part of e-government in the DGT is intended to optimize the services to the taxpayers. The one of the benefits from the use of e-SPT by taxpayers is the service providing by the service counter staff spends a little more than reporting the tax returns manually (not use e-SPT). Therefore, the use of e-SPT by the taxpayers, is expected to minimize the accumulation of the taxpayers when reporting the tax returns and to minimize the waiting time to get the services provided by the service counter staff. This research study aims to analyze the problems of the queuing condition in The Tax Office of Pratama Jakarta Kembangan. The conditions of the queuing that analyzed are the condition of the queuing before and after the use of e-SPT by the taxpayers. The approach used was the quantitative approach with the explanative design (experiment). The experiments conducted on the two conditions, namely the condition of the queuing before the use of e-SPT by the taxpayers and the condition of the queuing after the use of e-SPT by the taxpayers. The results of research shows that by the use e-SPT by the taxpayers, the condition of the queuing to be relatively better. Therefore, the advice given, among others, are encouraging the use of e-SPT by the taxpayers in addition providing training to counter staff in the process of the tax returns receiving.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepatuhan pegawai golongan II di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Pusat. Kepatuhan wajib pajak dilihat berdasarkan kepatuhan formal dan material. Penelitian ini juga berusaha untuk menganalisis hubungan antara demografi responden yang terdiri dari jenis kelamin, usia, pendidikan, status, lama bekerja, dan golongan dengan kepatuhan wajib pajak. Penelitian menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan melibatkan 150 responden yang diambil secara acak sederhana. Data kepatuhan wajib pajak diperoleh dari data sekunder dengan melihat data penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Wawancara dengan pimpinan dan wajib pajak juga dilakukan untuk memperkuat hasil penelitian. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak digunakan analisis deskriptif, sedangkan untuk mengetahui hubungan antara demografi responden digunakan analisis tabulasi silang dan Chi square. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara formal, pegawai DJP di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Pusat memiliki kepatuhan yang tinggi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sementara jika dilihat secara material, pegawai DJP di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Pusat tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal itu terlihat dari tidak adanya laporan pajak atas penghasilan tambahan dari Wajib Pajak. Temuan lain menunjukkan bahwa faktor demografi yang terdiri dari jenis kelamin, usia, pendidikan, status, lama bekerja, dan golongan tidak memiliki hubungan dengan kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, faktor demografi tidak dapat menjadi prediktor yang valid untuk melihat patuh tidaknya wajib pajak, khususnya di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Pusat. Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, maka perlu adanya sosialisasi dan pembinaan secara langsung dari pimpinan terhadap para pegawai agar memahami peraturan-peraturan perpajakan khususnya yang terkait dengan penghasilan tambahan. Sosialisasi secara langsung perlu lebih diprioritaskan karena akan lebih efektif jika dibandingkan dengan melalui intranet. Perlu pula dibentuk tim khusus yang bertugas melakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak internal KPP dan didukung dengan pemberlakuan sanksi secara tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, juga penting dilakukan penelitian lanjutan dengan pendekatan kuantitatif untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pegawai DJP di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Pusat dengan melibatkan faktor-faktor internal maupun eksternal individu.

---

This research aims to identify compliance of second rank employees in the environment of Directorate General of Tax?s Central Jakarta Regional Office. Taxpayer compliance is reviewed based on formal and material compliances. This research also seeks to analyze correlation between respondent demographic profiles consisting of sex, age, education, status, work length, and rank with taxpayer compliance. The research employs descriptive quantitative method engaging 150 respondents taken by simple random. Data of taxpayer compliance is obtained from secondary data by reviewing data of Tax Return (SPT) submission. Interviews with directors and taxpayers are also carried out to confirm research result. Descriptive analysis is employed to identify taxpayer compliance level, while to identify correlation between respondent demography, cross-tabulation and Chi square analysis are employed. Results of this research indicates that formally, Directorate General of Tax?s employees in the environment of Directorate General of Tax?s Central Jakarta Regional Office have high compliance in fulfilling their tax obligation. While if materially reviewed, Directorate General of Tax?s employees in the environment of Directorate General of Tax?s Central Jakarta Regional Office are not compliant in fulfilling their tax obligation. Since there is no tax report on additional income from Taxpayers. Other finding indicates that demographic factors consisting of sex, age, education, status, work length, and rank do not have correlation with taxpayer compliance. Therefore, demographic factors may not become valid predictors to review the taxpayer compliance, particularly in Directorate General of Tax?s employees in the environment of Directorate General of Tax?s Central Jakarta Regional Office. Based on findings in this research, there is a need for socialization and development directly from leaders to employees in order to comply with tax rulings especially related to additional income. Direct socialization is necessary to be put as a priority as it would be more effective compared to socialization via intranet. There is also a need to establish a special team assigned to inspect internal taxpayers KPP and supported by sanction decisively imposed in compliance with the applicable regulation. In addition, it is necessary to conduct follow up studies with quantitative approach to identify factors influencing compliance of employees in Directorate General of Tax?s employees in the environment of Directorate General of Tax?s Central Jakarta Regional Office by involving individual internal and external factors.

Abstrak :
Latar belakang penulisan tesis ini adalah banyaknya kekalahan yang diderita oleh Direktorat Jenderal Pajak atas sengketa transaksi cash pooling di Pengadilan Pajak. Makin banyaknya grup perusahaan yang menggunakan transaksi ini dalam cash management-nya juga menjadi latar belakang yang mendorong penulisan tesis ini. Tujuan penulisan tesis ini untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai transaksi cash pooling itu sendiri berikut analisis dari sisi perpajakannya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait. Cash pooling merupakan aplikasi dari cash management. Dalam pelaksanaannya tidak dapat dihindari bahwa transaksi ini akan menimbulkan efek perpajakan karena pada hakekatnya menimbulkan hubungan hutang piutang dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Secara umum cash pooling dilakukan melalui dua skema yaitu Cash Concentration (zero/target balancing) dan Notional Cash Pooling. Bank adalah pihak yang berperan sebagai fasilitator dalam transaksi ini. Analisa atas Putusan Pengadilan Pajak yang dikeluarkan pada tahun 2008, yaitu sebanyak 3 (tiga) putusan yang berkaitan dengan sengketa transaksi cash pooling dengan skema cash pooling yaitu cash concentration dan transaksi terjadi pada grup perusahaan domestik, diperoleh hasil bahwa dilakukannya koreksi oleh DJP karena pada saat pemeriksaan maupun proses keberatan Wajib Pajak tidak memberikan data maupun dokumen yang berkaitan dengan transaksi ini. Data ataupun bukti baru disampaikan Wajib Pajak pada saat proses banding di Pengadilan Pajak. Transaksi cash pooling yang mempunyai akibat timbulnya hutang piutang antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa maka analisa mendalam harus dilakukan untuk menilai transaksi ini apakah sesuai prinsip harga pasar wajar (arm's length price) dan memastikan keaslian pinjaman (yang diukur dengan Debt Equity Ratio/DER). Saran yang diberikan dalam tesis ini adalah segera diselaraskannya Undang-undang Pengadilan Pajak dengan Pasal 26 A Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Saran lainnya adalah segera diterbitkan aturan yang komprehensif berkaitan dengan masalah transfer pricing, berikut aturan yang menetapkan Debt Equity Ratio (DER) untuk mencegah timbulnya skema thin capitalization.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai perlakuan PPN bagi Kontraktor PKP2B Generasi Pertama. Dilatarbelakangi oleh sengketa antara Kontraktor dengan Pemerintah karena Kontraktor menahan sebagian Dana Hasil Produksi Batubara sebagai kompensasi atas tidak digantinya PPN yang dibayar oleh Kontraktor. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa PPN bukan merupakan pajak baru sehingga pemerintah tidak perlu menggantinya. Namun ternyata penyelesaian sengketa dimana kedua pihak sepakat kembali kepada kontrak menyatakan pemerintah harus membayar kembali PPN tersebut kepada kontraktor dan kontraktor diwajibkan membayar Pajak Penjualan sampai habis masa kontrak. Penelitian ini menyarankan kepada Pemerintah agar menetapkan batubara sebagai Barang Kena Pajak.

---

This thesis is discussed about the treatment of the Value Added Tax for the Contractor of Coal Co-operation Agreement. Based on the lawsuit between the Contractor and the Government which is caused by the Contactor who kept the half of Government Part of Coal Production, as a compensation of the VAT, which has paid by the Contractor but has not been reimbursed by the Government. This research is a qualitative research using a descriptive design. The result of this research is shown that the Government thought that VAT is not a new tax so that they do not need to reimburse it. However, it turned out into a lawsuit solution that both of parties have agreed to go back to the contract which declared that the Government has to repay the VAT to the Contractor, whereas the Contractor has an obligation to pay the Sales Tax until the end of the contract. This research suggests the Government to determine the Coal as a Taxable Goods.