Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Krisis ekonomi Indonesia yang berkepanjangan dan berlangsung sejak tahun 1997 (dipicu oleh terjadinya "currency crises and banking crises") telah memberikan spektrum dampak yang luas dan dalam. Mikrostruktur pasar valuta asing dalam negeri masih ditandai oleh fenomena terjadinya market failure atau distorsi pembentukan harga keseimbangan pasar, disertai fluktuasi nilai tukar rupiah yang tinggi. Pihak otoritas moneter (Bank Indonesia) -- meskipun telah menganut sistem nilai tukar mengambang bebas (free floating exchange rate system) sejak 14 Agustus 1997--, masih terlihat aktif campur tangan melalui intervensi pasar valuta asing untuk rnengendalikan gejolak fluktuasi nilai tukar rupiah yang berlebihan (disorderly manner).Penelitian dengan model pendekatan event analysis study terhadap series data harian kurs Spot USD/Rupiah, frekuensi peristiwa intervensi dan tingkat volatilitas harga selama periode observasi 3 April 2000 sampai dengan 31 Juli 2002 ini, memperoleh bukti empiris bahwa tingkat efektivitas/keberhasilan kebijakan intervensi (sukses aktual) untuk mencapai berbagai sasaran kinerja pengendalian kurs dan volatilitas harga masih relatif rendah yakni kurang dari 50%, pada tingkat proporsi rata-rata 30,6%.Kinerja keberhasilan tertinggi dicapai pada kriteria sasaran/tujuan untuk mengendalikan (mengurangi) volatilitas harga, dengan proporsi sukses aktual 49,2%.Namun demikian, hasil pengujian statistik menggunakan distribusi normal standar-Z dengan derajat keyakinan 95% (α/2 0,05) terhadap masing-masing dari 5 (lima) "Kriteria Sukses" pencapaian sasaran, terbukti tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara sukses aktual intervensi dan sukses virtualnya. Diketahui pula bahwa efektivitas optimum keberhasilan kinerja intervensi hanya mampu bertahan dalam rentang waktu ke depan (lag optimum) selama 1 hari sampai dengan 4 hari. Secara keseluruhan, efektivitas/keberhasilan intervensi tidak terlepas dari karakteristik kondisi mikrostruktur pasar valuta asing yang memiliki beberapa kelemahan mendasar, serta aspek teknis operasional perencanaan strategi dan implementasi kebijakan intervensi Bank Indonesia yang belum sepenuhnya optimal."

"Tesis ini menganalisis pengaruh perubahan nilai tukar terhadap perubahan harga di Indonesia pasca penerapan sistem nilai tukar mengambang bebas dengan menggunakan model Struktural VAR. Bentuk struktural disusun berdasarkan model Pricing Along a Distribution Chain yang dikembangkan oleh McCharty, sehingga tingkat harga dibedakan menjadi tiga yaitu harga impor, harga perdagangan besar dan harga konsumen. Berdasarkan model Struktural VAR tersebut maka dapat dilakukan analisis Impulse Response Functions dan Variance Decomposition.Hasil analisis menunjukkan bahwa perubahan nilai tukar direspons secara negatif oleh tingkat harga, artinya depresiasi nilai tukar Rupiah akan mendorong kenaikan harga baik harga impor, harga perdagangan besar maupun harga konsumen. Koefisien exchange rate pass-through menunjukkan bahwa pengaruh perubahan nilai tukar terhadap tingkat harga di Indonesia cukup besar dengan besaran yang berbeda-beda untuk masing-masing jenis harga. Depresiasi nilai tukar Rupiah akan menyebabkan kenaikan harga impor sebesar 51% dalam waktu enam bulan, kenaikan harga perdagangan besar sebesar 50% dalam waktu enam bulan dan kenaikan harga konsumen sebesar 25% dalam waktu tiga tahun.Temuan tersebut juga didukung oleh hasil analisis variance decomposition yang menunjukkan bahwa nilai tukar mempunyai kontribusi yang besar dalam menjelaskan perubahan harga. Shock nilai tukar mempunyai kontribusi sekitar 47% dalam menjelaskan perubahan harga impor pada bulan kedua, sekitar 58% dalam menjelaskan perubahan harga perdagangan besar pada bulan kedua dan sekitar 24% pada harga konsumen setelah delapan belas bulan. Temuan tersebut menunjukkan besarnya. pengaruh dan kontribusi pergerakan nilai tukar terhadap perubahan tingkat harga di Indonesia."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan variabel makro ekonomi yaitu variabel Pendapatan Domestik Bruto (PDB), suku bunga SBI dan nilai tukar Rupiah terhadap indeks harga saham sektoral di Bursa Efek Jakarta. Penggunaan variabel PDB didasarkan pada pertimbangan variabel ini digunakan untuk mengukur besarnya transaksi yang terjadi dalam perekonomian atau untuk mengukur tingkat pendapatan dengan memperhitungkan transfer dan transaksi dari asset keuangan serta barang-barang. Penggunaan suku bunga SBI didasarkan pada pertimbangan bahwa untuk mengukur rate of return dari asset sebagai alternatif portofolio dapat digunakan suku bunga jangka pendek, selain itu penggunaan SBI juga didasarkan pertimbangan bahwa SBI merupakan indikator yang digunakan untuk mempengaruhi kebijakan moneter yang langsung berdampak pada perekonomian secara keseluruhan. Sedangkan penggunaan variabel nilai tukar didasarkan pada pertimbangan bahwa nilai tukar rupiah terhadap US Dollar menggambarkan kondisi perekonomian Indonesia di mata internasional.Data yang digunakan dalam kajian empiris ini merupakan data time series dan cross section bulanan periode 2000:01 sampai dengan 2004:12 atau 60 pengamatan yang diperoleh dari berbagai sumber penerbitan. Untuk menganalisis data cross section dan time series digunakan alat analisis pooled data dengan metode Seemingly Unrelated Regression (SUR).Dari hasil pengolahan data dapat dilihat bahwa variabel PDB, SBI dan REER berpengaruh signifikan terhadap indeks harga saham sektoral di Bursa Efek Jakarta. Jika dilihat secara sektoral, pengaruh tersebut berbeda-beda tergantung dari kondisi sektoral masing-masing saham. Indeks harga saham yang paling terpengaruh dengan adanya perubahan variabel makro ekonomi adalah indeks harga saham pertambangan sedangkan yang paling kecil dipengaruhi adalah indeks harga saham properti.Upaya menjaga indeks harga saham agar tetap stabil tentunya sangat tergantung dari upaya pemerintah dalam menjaga kestabilan variabel-variabel makro ekonomi agar tidak menurun dari kondisi sebelumnya. Dengan dernikian, kondisi pasar modal di Indonesia diharapkan dapat berkembang dimasa yang akan datang."

"Dalam berinvestasi saham mengharapkan keuntungan (return) dari pembagian deviden dan mendapat capital gain. Keuntungan dari deviden akan diperoleh jika perusahaan penerbit saham mendapatkan keuntungan dari hasil usahanya, sedangkan capital gain akan didapat dari selisih yang positif antara harga beli dan harga jual. Dan biasanya untuk mendapatkan capital gain seorang investor melakukan aktivitas perdagangan saham dipasar sekunder, dengan membeli saham pada saat harga saham mulai meningkat dan menjualnya pada saat harga saham akan turun. Sedangkan untuk memprediksi kapan harga saham akan naik ataupun akan turun itu tidak gampang. Pergerakan harga saham dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro dan ekonomi mikro. Untuk kondisi ekonomi mikro dapat dilihat pada kondisi fundamental perusahaan penerbit saham dan kondisi tersebut hanya dapat mempengaruhi harga saham tertentu. Adapun kondisi ekonomi makro akan berdampak pada pergerakan harga saham secara keseluruhan, termasuk harga saham di sektor pertambangan. Pergerakan harga saham sektor pertambangan di Jakarta Stock Exchange (JSX) cukup tinggi responnya terhadap perubahan kondisi ekonomi makro di Indonesia. Variabel-variabel utama yang signifikan mempengaruhi harga Saham Pertambangan adalah tingkat suku bunga riil SBI, permintaan saham pertambangan, Indeks Harga Saham gabungan (IHSG) dan tingkat suku bunga US$. Selama terjadi kenaikan tingkat suku bunga SBI dan suku bunga dollar Amerika Serikat ternyata menyebabkan penurunan harga saham sektor pertambangan di JSX. Permintaan saham pertambanan dan IHSG juga mempunyai pengaruh positif terhadap harga saham pertambangan. Dari keempat variabel makro diatas variabel tingkat suku bunga SBI adalah variabel yang paling sensitive karena elastisitasnya paling besar, artinya pada saat terjadi perubahaan pada tingkat suku bunga SBI, maka harga saham pertambangan akan dengan cepat merespon terhadap perubahaan tersebut."

"Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang amat penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu.Pada tahap awal pembangunan, penggunaan komponen utang luar negeri sebagai sumber pembiayaan disadari begitu menguntungkan. Sumber pembiayaan luar negeri merupakan salah satu alternatif sumber pembangunan untuk mempercepat proses pembangunan nasional, di mana secara langsung menambah tersedianya dana investasi sehingga mampu mendorong kegiatan produksi dan terciptanya kesempatan kerja. Masuknya modal dari luar negeri juga dianggap sebagai salah satu cara untuk mengatasi hambatan dalam pengelolaan kekayaan alam yang begitu melimpah namun perekonomian dalam negeri belum mampu menyediakan dana untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi kekayaari alam.Meskipun pinjaman diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan namun di lain pihak pinjaman juga menimbulkan biaya. Pada tahun-tahun terakhir ini, biaya tersebut khususnya bagi negara-negara berkembang lebih besar daripada manfaatnya. Biaya terbesar dari semakin besarnya utang adalah cicilan utang (debt servicing). Cicilan utang terdiri dari pembayaran amortisasi (pembayaran utang pokok) dan suku bunga. Apabila utang terus meningkat atau tingkat suku bunganya meningkat maka pembayaran cicilan utang juga akan meningkat.Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa utang luar negeri yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan dan perneliharaan infrastruktur fisik akan menunjang kegiatan investasi dan perdagangan, yang pada gilirannya akan meningkatkan PDB. Oleh karenanya, utang luar negeri Indonesia memiliki kontribusi yang cukup penting dalam kegiatan perekonomian, di mana sumber pembiayaan luar negeri merupakan salah satu alternatif sumber pembangunan untuk mempercepat proses pembangunan nasional yang secara langsung dapat menambah tersedianya dana investasi sehingga mampu mendorong kegiatan produksi. Di sisi lain, besarnya akumulasi jumlah utang telah memberikan tekanan terhadap keuangan negara karena tingginya jumlah kewajiban pembayaran bunga dan cicilan pokok utang yang harus dibayar.Dari hasil penelitian diperoleh bahwa indikator adanya pertumbuhan ekonomi di Indonesia juga dapat dilihat dari tingkat suku bunga, inflasi, laju pertumbuhan investasi dan term of trade.Variabel suku bunga dan inflasi akan berpengaruh negatif terhadap tingkat pertumbuhan PDB. Kenaikan tingkat suku bunga membuat biaya investasi menjadi bertambah mahal sehingga akan mengurangi investasi. Faktor-faktor fundamental yang mempengaruhi perkembangan inflasi di Indonesia antara lain adalah ekspektasi inflasi masyarakat yang cenderung meningkat. Peningkatan ekspektasi inflasi ini terjadi karena adanya kenaikan harga BBM dan Tarif Dasar Listrik yang dilakukan oleh pemerintah.Variabel investasi mempunyai elastisitas yang paling besar, hal ini menunjukan bahwa setiap kenaikan nilai investasi yang dilakukan di Indonesia akan berpengaruh besar pada tingkat pertumbuhan ekonomi. Sementara itu variabel term of trade pada periode 1999-2004 berpengaruh negatif terhadap tingkat pertumbuhan PDB. Kondisi ini terjadi karena penerimaan ekspor yang melambat. Nilai ekspor tahun 2004 hanya tumbuh sebesar 8,25% dibanding tahun 2003 sementara di satu sisi peningkatan nilai impor justru menunjukan adanya peningkatan sebesar 13,73%."

"Tujuan penelitian pada tesis ini adalah ingin mengetahui penyaluran kredit yang dilakukan oleh perbankan di daerah dalam rangka pelaksanaan fungsi intermediasi perbankan selama periode tahun 1995 hingga tahun 2003. Selain itu penulis ingin pula mengetahui faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi perbankan dalam penyaluran kredit.Studi ini menggunakan analisis regresi panel data penawaran kredit. Analisis regresi panel data ini adalah kombinasi dari cross section dan time series, dimana dalam analisis ini menggunakan variabel kapasitas kredit dan ratio modal terhadap aset yang merupakan unsur dari penawaran kredit. Sedangkan variabel PDRB riil dan suku bunga kredit yang merupakan unsur permintaan kredit. Untuk mengetahui dampak krisis yang terjadi pada tahun 1997, maka analisis regresi panel data ini ditambahkan dummy variabel.Analisis penyaluran kredit dilakukan dengan menggunakan model Fixed Effect Cross Section Weight, model ini digunakan karena terdapat empat perbankan pada propinsi yang berbeda. Keempat perbankan di propinsi tersebut adalah perbankan pada propinsi DKI, Jawa Barat, Jawa Timur dan Sumatera Barat.Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah outstanding kredit yang terjadi pada perbankan di daerah tersebut dengan penilaian berdasarkan intercept dari yang terendah sampai yang tertinggi, sehingga outstanding kredit tersebut dapat memberikan gambaran mengenai kondisi perbankan di daerah, yang pada akhirnya akan merupakan masukan bagi Bank Sentral dan Pemerintah Daerah setempat.Pola hubungan variabel lainnya yang mempengaruhi kredit sebagaimana teori pemberian kredit memiliki hubungan positif untuk kapasitas kredit, ratio modal terhadap aset, PDRB dan suku bunga kredit yang pengaruhnya lebih kuat terhadap faktor penawaran kredit, yang diharapkan sesuai dengan hipotesa.Pengaruh kondisi perbankan dalam menyalurkan kredit dari faktor permintaan dan penawaran kredit masih cukup besar, sehingga perbankan di daerah sebagai lembaga intermediasi dapat iebih dioptimalkan kembali.Penelitian selanjutnya guna meningkatkan fungsi intermediasi melalui penyaluran kredit disarankan dapat menggunakan data yang Iebih luas terutama pemanfaatan kredit tersebut sesuai dengan tujuannya, yaitu pemanfaatan pada sektor usaha produktif, seperti sektor-sektor ekonomi daerah yang bersangkutan sehingga dapat diketahui penyebab apa yang terjadl pada tingkat keleseuan sektor riil."

"Kebijakan moneter Indonesia sampai saat ini pada dasarnya masih menggunakan paradigma lama yang mengandalkan mekanisme transmisi kebijakan moneter melalui pengendalian jumlah uang beredar untuk mempengaruhi kegiatan ekonomi. Perekonomian Indonesia yang berubah cepat dan semakin terbuka, khususnya sejak langkah-langkah deregulasi di segala bidang sejak tahun delapan puluhan dan di tengah-tengah lingkungan perekonomian dunia yang semakin terintegrasi, telah menyebabkan paradigma lama sistem pengendalian moneter dengan sasaran kuantitas (monetary aggregates targeting) semakin kurang relevan.Di sisi lain, pasar keuangan dunia yang semkin terintegrasi dan ditunjang oleh semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, telah menyebabkan perpindahan modal bergerak lebih cepat dan seringkali dalam jumlah yang besar mengikuti perkembangan ekonomi dan perubahan kebijakan suatu negara. Misal, di Indonesia terbentuknya sistem pasar uang antar bank yang merupakan sarana bagi industri perbankan untuk kegiatan pinjam meminjam dana.Untuk itu, tulisan ini ingin mengajukan pendekatan lain dengan menerapkan sistem pengendalian moneter menggunakan suku bunga sebagai sasaran operasional untuk meningkatkan kinerja kebijakan moneter Bank Indonesia terhadap suku bunga deposito industri perbankan. Di mana kebijakan operasi pasar terbuka yang terdiri dari suku bunga SBI, dan intervensi rupiah mempengaruhi industri perbankan dalam menetapkan kebijakan suku bunga depositonya. Selain itu adanya sistem keuangan antar bank berupa pasar uang, juga mempengaruhi suku bunga deposito.Penelitian ini membandingkan antara metode single equation dan metode pooled data. Hasil yang diperoleh tidak berbeda, selanjutnya akan digunakan metode pooled data dengan berbagai asumsi.Pengujian pada suku bunga deposito agregat menunjukkan bahwa secara rata-rata semua instrumen moneter berpengaruh terhadap perubahan suku bunga deposito industri perbankan. Sedangkan untuk kelompok tradisional bank dan total aset bank, tidak semua individu memiliki pengaruh yang sama terhadap fluktuasi instrumen moneter Bank Indnesia. Hal ini dapat disebabkan karena kondisi perbankan yang tidak sehat sehingga respon terhadap kebijakan moneter akan berjalan lamban dan tidak efektif, selain itu adanya segmentasi pasar disektor perbankan yang berasal dari operasional masing-rnasing bank seperti, komposisi aset dan kewajiaban serta posisi CAR-nya.Oleh karena itu, agar kebijakan moneter dan sistem keuangan pasar uang antar bank menjadi efektif terhadap industri perbankan, Bank Indonesia harus lebih hati-hati lagi dalam menetapkan kebijakan suku bunganya agar tidak terlalu berfluktuasi karena akan menjadi acuan bagi kalangan dunia perbankan dalam menetapkan suku bunga depositonya. Dan melanjutkan program penyehatan perbankan yang telah dilakukan Bank Indonesia selama ini terutama dalam mengatasi masalah permodalan; kredit macet dan efisiensi operasional sektor perbankan. Dengan kondisi kesehatan yang lebih baik diharapkan perbankan akan dapat dengan cepat menyesuaikan diri terhadap sinyal-sinyal kebijakan moneter Bank Indonesia."

"Sejak terjadi krisis ekonomi tahun 1997, ekonomi Indonesia mengalami berbagai masalah baik yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Salah satu paket kebijakan restrukturisasi perbankan yang tempuh pemerintah guna bangkit dari krisis adalah menggulirkan kebijakan rekapitalisasi perbankan. Kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan bank melalui penyertaan modal pemerintah dengan menerbitkan obligasi rekap. Program ini tuntas dilaksanakan pada Oktober 2000 dengan mengikutsertakan 36 bank dan menelan biaya sekitar Rp.430,4 triliun.Sehubungan dengan luasnya implikasi kebijakan tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektifitas kebijakan penerbitan obligasi rekap dalam mempengaruhi kinerja bank, mengevaluasi kinerja industri perbankan dan bank rekap dengan pendekatan CAMEL serta untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan antara kinerja industri perbankan dan kinerja bank rekap pasca rekap sehingga dapat memberikan rekomendasi kebijakan lebih lanjut.Sample data yang digunakan meliputi 12 bank rekap dengan periode sample sejak Januari 2000 sampai dengan Juni 2004. Data bersumber dari Laporan Bulanan Bank Umum (LBU) yang disampaikan bank secara bulanan ke Bank Indonesia. Metodologi yang digunakan dalam penelitian adalah penilaian kinerja bank berdasarkan pendekatan CAMEL dengan cara menghitung rasio dan skor faktor CAMEL, analisis grafis berupa trend dan pengujian statistik dengan alat uji Independent Sample T Test (t-test) guna mengetahui perbedaan kinerja bank.Dari hasil penelitian kinerja bank periode Januari 2000 s/d Juni 2004, dapat disimpulkan bahwa kebijakan rekapitalisasi perbankan cukup efektif dalam mempengaruhi kinerja perbankan nasional. Hal ini tampak dari pesatnya peningkatan kinerja bank yang tercermin pada trend peningkatan rasio CAMEL dan nilai skor CAMEL. Dari hasil pengujian statistik terhadap rasio dan skor CAMEL diketahui pula bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja industri perbankan dan 12 bank rekap. Hal ini terlihat dari hasil uji skor CAMEL secara keseluruhan menerima hipotesis yang diajukan. Deegan demikian dapat diartikan bahwa 12 bank rekap sangat berpengaruh dan mampu meningkatkan kinerja industri perbankan karena peranan dan market share-nya yang cukup besar.Ditinjau dari pencapaian sasaran kebijakan rekap, target pencapaian CAR minimum 8% secara umum dapat dipenuhi sebelum akhir tahun 2001. Sedangkan dari sisi makro, kebijakan rekap telah berhasil menyelamatkan keberadaan sistem perbankan sehingga mendukung upaya pemulihan perekonomian nasional. Namun, terkait dengan fungsi intermediasi perbankan, hasil penelitian masih menunjukkan bahwa fungsi tersebut belum sepenuhnya pulih. Hal ini tercermin pada rasio LDR yang masih rendah dan relatif besarnya porsi kepemilikan surat-surat berharga (termasuk obligasi rekap) dan SBI dalam komposisi aktiva produktif bank.Guna meningkatkan efektifitas penanganan obligasi rekap maka pemerintah perlu melakukan restrukturisasi operasional perbankan dengan penerapan risk management yang efektif, selain berupaya mendukung terciptanya pasar sekunder obligasi rekap yang likuid beserta perangkat pendukungnya. Dalam kondisi sulit, penulis cenderung menyarankan agar pemerintah terus menerbitkan surat utang sebagai pembayaran pokok dan bunga obligasi yang jatuh tempo sehingga dapat menghindari beban yang terlalu besar dalam tahun anggaran tertentu. Meskipun secara nominal bunga yang dibayar semakin besar tapi nilai riil/porsinya terhadap APBN akan semakin kecil seiring dengan makin pulihnya perekonomian.Sejalan dengan hasil penelitian maka pelaksanaan program divestasi bank rekap yang ditempuh pemerintah hendaknya dilakukan lebih cermat dan tidak terburu-buru. Hal ini mengingat bahwa kinerja bank rekap baik dari sisi solvabilitas, rentabilitas maupun likuiditas sudah jauh lebih baik sehingga sebelum dilakukan divestasi, bank-bank tersebut harus lebih didorong untuk melakukan ekspansi kredit dan mengurangi ketergantungannya pada obligasi rekap dan SBI. Dengan demikian fungsi bank sebagai lembaga intermediator dapat ditingkatkan sekaligus memperoleh keuntungan sehingga nilai jualnya ke depan menjadi lebih tinggi."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tujuan pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia yang salah satu tujuannya adalah pemerataan pembangunan antar wilayah. Analisis dampak desentralisasi fiskal terhadap kesenjangan antar wilayah dibuat dalam empat model yang masing-masing menggunakan indikator yang berbeda dalam desentralisasi fiskal. Model 1, penulis menggunakan Indikator Al (Autonomy indicator), yakni mengukur desentralisasi fiskal sebagai rasio total PAD provinsi (termasuk PAD kab/kota) terhadap seluruh total penerimaan pemerintah pusat, provinsi, dan kab/kota model 2, penulis menggunakan Production Indicator (PI), yaitu mengukur desentralisasi fiskal sebagai rasio total pengeluaran setiap provinsi (termasuk pengeluaran kab/kota) terhadap seluruh total pengeluaran pemerintah pusat, provinsi, dan kab/kota. Model 3, penulis menggunakan Total Revenue Indicator (RI), yakni desentralisasi fiskal diukur dari rasio total pendapatan setiap provinsi (termasuk pendapatan kab/kota) terhadap seluruh total pendapa tan pemerintah pusat, provinsi, dan kab/kota Model 4, dalam model ini penulis menggunakan Total Expenditrure dan Revenue (ERI) Indicator, yaitu mengukur desentralisasi fiskal dari rasio total pengeluaran dan total penerimaan setiap provinsi (termasuk pengeluaran kab/kota) terhadap seluruh total pengeluaran pemerintah pusat, provinsi, dan kab/ko ta.Setiap model dilengkapi dengan variabel kontrol yang dapat menjelaskan faktor-faktor yang dapat diduga meinpengaruhi tingkat kesenjangan regional di setiap provinsi, Ada lima variabel kontrol yang digunakan dalam studi, yaitu PDRB propinsi perkapita (PDRBC), Derajat Keterbukaan (OPENNES), Tingkat pendidikan (EDUC), ketersediaan jalan (JLN), dan jumlah penduduk (POP). Dalam studi ini dampak desentralisasi fiskal terhadap kesenjangan regional dianalisis dengan menggunakan data panel tingkat provinsi selama periode empat tahun (2001 -2004). Hasil estimasi dengan teknik regresi panel fixed effect menunjukkan bahwa baik dengan raenggunakan pendekatan pendapatan maup un pengeluaran, desentralisasi fiskal memiliki hubungan yang signifikan dengan kesenjangan regional. Dengan menggunakan pendekatan pendapatan balk itu Pendapatan Asti Daerah (PAD) maupun total pendapatan desentralisasi memiliki hubungan yang positif, artinya desentralisasi makin melebarkan kesenjangan antar wilayah atau dengan kata lain pada empat tahun pertama pelaksanaan desentralisasi fiskai, hasilnya belum memberikan pengaruh yang positif .terhadap peningkatan pemerataan ekonomi daerah. Desentralisasi fiskal dengan menggunakan pendeka tan pengeluaran (expenditure assignment) yang diindikasikan oleh variabeI total expenditure (PI) dan total expenditure dan revenue (PRI) memberikan arah hubungan yang negatif, dan berpengaruh signifikan. Dengan demikian upaya pemerintah untuk membantu daerahdaerah melalui dana perimbangan cukup berhasil secara signifikan dalam mengurangi kesenjangan an tar wilayah.Dalam kaitannya dengan kesenjangan regional, hasil estimasi menunjukan bahwa ada tiga variabel yang memiliki hubungan positif terhadap kesenjangan regional yaitu, yakni: PDBRC, populasi dan rasio panjang jalan, sedangkan dua variabel lainnya yaitu tingkat pendidikan dan derajat keterbukaan memiliki hubungan negatif. Dengan demikian untuk mengurangi kesenjangan dalam era desentralisasi fiskal ini kebijakan pemerintah seharusnya lebih ditekankan pada meningkatkan investasi dalam sumber daya manusia dalam bentuk pendidikan dan meningkatkan perdagangan luar negeri."

"Pembangunan manusia dan kinerja perekonomian sebenarnya memiliki hubungan yang saling mempengaruhi (two-way relationship), namun faktor-faktor spesifik yang menghubungkannya masih kurang dieksplorasi secara sistematis. Studistudi yang telah ada umumnya lebih menekankan pada modal manusia sebagai salah satu determinant factor pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh timbal batik antara kinerja perekonomian terhadap pembangunan kualitas manusia melalui pendidikan, dan pengaruh sebaliknya yaitu pembangunan manusia melalui pendidikan terhadap kinerja perekonomian. Selain dua jenis variabel pokok tersebut, dianalisis juga variabel terkait lainnya yaitu pengeluaran pendidikan dan distribusi pendapatan dalam mempengaruhi tingkat pendapaian pendidikan, dan pengeluaran pemerintah, keterbukaan ekonomi, serta investasi fisik yang diduga mempengaruhi kinerja perekonomian.Kinerja perekonomian diindikasikan oleh tingkat PDRB/kapita, pendidikan diukur oleh rata-rata lama tahun sekolah penduduk, pengeluaran pendidikan dalam rasio terhadap pengeluaran pembangunan, distribusi pendapatan diukur oleh indeks Gini, pengeluaran pemerintah diukur sebagai rasio terhadap PDRB, keterbukaan ekonomi diukur oleh rasio jumlah nilai transaksi ekspor dan impor terhadap PDRB, dan investasi fisik diukur oleh rasio jumlah PMTDB terhadap PDRB. Semua data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari BPS. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan simultan 2SLS manual pads model data panel fixed effect di 26 propinsi untuk periode tahun 1993, 1996, 1999, dan 2002.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari uji simultanitas ditemukan terdapat hubungan simultan antara persamaan pembangunan pendidikan dengan persamaan kinerja perekonomian, dan sebaliknya. Pada persamaan pendidikan hasil analisis regresi menunjukkan bahwa ketiga variabel penjelas yaitu kinerja perekonomian, belanja sektor pendidikan, dan distribusi pendapatan berpengaruh signifikan terhadap tingkat pendidikan penduduk. Besarnya pengaruh yang ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi variabel babas adalah 1,294 dari variabel kinerja perekonomian, 0,0012 dari variabel belanja sektor pendidikan, dan -0,0046 dari distribusi pendapatan. Sedangkan dalam lingkup wilayah, baik Indonesia Bagian Barat (IBB) maupun Indonesia Bagian Timur (MT), hasil regresi memberikan arah hubungan yang sama dengan hasil estimasi nasional, kecuali untuk variabel pengeluaran pendidikan di IBB diperoleh hasil yang tidak signifikan.Pada persamaan kinerja perekonomian, hasil analisis regresi untuk lingkup nasional menunjukkan bahwa keempat variabel penjelas yaitu tingkat pendidikan, pengeluaran pemerintah, keterbukaan perekonomian, dan investasi fisik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perekonomian. Besarnya pengaruh adalah 0,33355 dari variabel tingkat pendidikan, 0,0033 dari variabel pengeluaran pemerintah, 0,00026 dari variabel keterbukaan perekonomian, dan 0,0024 dari investasi fisik. Demikian halnya dengan hasil estimasi untuk lingkup wilayah IBB dan IBT, diperoleh arah hubungan yang sama dengan estimasi nasional, akan tetapi untuk variabel tingkat keterbukaan di wilayah IBB tidak diperoleh hasil yang signifikan.Berdasarkan hasil estimasi kedua persamaan tersebut, diperoleh hasil bahwa kinerja perekonomian berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap tingkat pendidikan, demikian pula dengan arah sebaliknya, yaitu tingkat pendidikan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja perekonomian. Dengan demikian hasil penelitian ini dapat mendukung pernyataan bahwa terdapat hubungan dua arah (two-way relationship) dan sating berpengaruh secara positif antara kinerja perekonomian wilayah dengan pembangunan manusia melalui pendidikan.Rekomendasi kebijakan yang diusukan adalah pembangunan ekonomi harus dilakukan seiring sejalan dan selaras dengan pembangunan manusia, karena manusia merupakan sasaran dan sekaligus pelaku dari pembangunan. Upaya-upaya menununkan ketimpangan distribusi pendapatan dan meningkatkan jumlah dan proporsi anggaran sektor pendidikan perlu terus diupayakan dan dapat dilaksanakan lebih efektif dan efisien. Pencapaian pendidikan, pengeluaran pemerintah, keterbukaan perekonomian melalui perdagangan luar negeri, dan investasi fisik terbukti secara signifikan dan positif mempengaruhi kinerja perekonomian. Namun dalam implementasinya, khususnya untuk pengeluaran pemerintah perlu lebih diarahkan pada kegiatan-kegiatan produktif terutama untuk meningkatkan distribusi pendapatan masyarakat yang menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas pembangunan manusia melalui pendidikan."