Hasil Pencarian

Ditemukan 32 dokumen yang sesuai dengan query

Rachmawati Putri, author

Hak atas informasi dalam proses pembentukan perundang- undangan di DPR RI = Right to information of the legislation in DPR RI

Menegakkan negara demokrasi berarti mutlak menegakkan jaminan terhadap hak atas informasi. DPR diwajibkan untuk membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. PPID DPR RI telah menetapkan standar tata cara memperoleh informasi publik sehingga ada prosedur...

Depok: Universitas Indonesia, 2012

S43785

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Rizki Masapan, author

Pengujian peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu) terhadap undang-undang dasar (analisis putusan MK No.138/UU-VII/2009 perihal pengjujian PERPU No.4 Tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang No.30 Tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi terhadap undang-undang dasar 1945)

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010

S24809

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Adi Febrianto Sudrajat, author

Makna penggantian undang-undang npmpr 12 tahun 2003 menjadi undang-undang nomor 10 tahun 2008 berkenaan dengan pengisian keangotaan dewan perwakilan rakyat

Depok: Universitas Indonesia, 2009

S25492

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Wiyadi Andi, author

Eksistensi Lembaga Perwakilan Rakyat Bilameral. (Tinjauan atas perubahan status dan struktur Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945)

Depok: Universitas Indonesia, 2006

S25406

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Sihombing, Sara A.N., author

Optimalisasi peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD): Suatu tinjauan hukum tatanegara

Depok: Universitas Indonesia, 2006

S25276

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Ulung Sultara, author

Hubungan Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam pengisian jabatan-jabatan tertentu menurut Undang-undang Dasar 1945 (Suatu tinjauan hukum tata negara)

Depok: Universitas Indonesia, 2007

S25304

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Panggabean, Tardip, author

Keberlakuan Pasal 22 ayat (1) huruf d Undang-Undang nomor 16 tahun 2004 terhadap kedudukan jaksa agung : studi kasus putusan MK No. 49/PUU-VIII/2010 = Applicability of article 22 paragraph (1) letter d act number 16 year 2004 position against attorney general : case study constitutional court decision MK No. 49/PUU-VIII/2010

Ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menimbulkan ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum karena di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tidak diatur masa jabatan Jaksa Agung. Jikapun ada, maka yang diatur adalah batas pensiun jaksa, yakni 62 (enam puluh dua) tahun...

Depok: Universitas Indonesia, 2011

S272

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library