Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Menegakkan negara demokrasi berarti mutlak menegakkan jaminan terhadap hak atas informasi. DPR diwajibkan untuk membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. PPID DPR RI telah menetapkan standar tata cara memperoleh informasi publik sehingga ada prosedur yang jelas dalam mendapatkan informasi. Hambatan-hambatan yang menghambat keterbukaan informasi di DPR saat ini, harus segera di atasi, karena akan menghambat terciptanya suatu undang-undang yang partisipatif dan memiliki daya dukung sosial.Upholding democracy equals enforcing an absolute guarantee of the right to information. DPR is required to build and develop the information and documentation system for managing public information properly and efficiently so that it can be easily accessed by the public. PPID DPR RI has set the standard procedures for obtaining public information so that there are clear procedures for obtaining information. Barriers that impede information disclosure in the DPR today, must be overcome, because it will inhibit the creation of a law which has a participative quality and social support."

"Skripsi ini membahas tentang perbandingan Lembaga Pengawas Pemilu ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Legislatif pada umumnya dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara Pemilu. Penelitian ini adalah penelitian Hukum sosiologis/empiris dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pada umum nya Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 telah lebih baik dalam mengatur mengenai Lembaga Pengawas Pemilu dibandingkan Undang-Undang yang ada sebelumnya walaupun memiliki beberapa kekurangan, lebih baik karena Lembaga Pengawas Pemilu sekarang lebih independen dalam melasanakan tugasnya karena sejajar kedudukannya dengan KPU serta tidak bergantung dengan KPU, dan memiliki wewenang untuk mengatur anggota KPU. Kata kunci: Pengawasan, pengawasan pemilu, panitia pengawasan pemilu

---

This essay discusses the comparison of Election Supervisors review of Law No. 12/2003 about legislative elections, with Law No. 22/2007 about Election organizers. This research is a sociological research Law/empirical with the descriptive design. Results of research showed that in general Law No. 22/2007 has been better in managing the institution of the Election Supervisor than the previous, even has some shortages, it is better because of Election Supervisors is now more independent in its work because it has a parallel position with KPU, does not depend on KPU, and have the authority to set KPU members. "

"Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi pengawasan, selain itu fungsi legislasi dan fungsi anggaran. Dalam melaksanakan fungsinya Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Fungsi dan hak Dewan Perwakilan Rakyat itu diatur dalam Pasal 20A Undang Undang Dasar 1945. Fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dijalankan pemerintah. Dalam menjalankan fungsinya, Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. DPR berhak untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Panitia khusus angket pengusutan kasus Bank Century DPR merupakan pelaksanaan hak penyelidikan DPR berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan atas bail out Bank Century. BPK menyimpulkan bahwa bail out Bank Century patut diduga melanggar hukum. Walaupun DPR berhak melakukan penyelidikan, namun hasil penyelidikan DPR tidak dapat dipergunakan sebagai bukti di pengadilan. Proses penyelidikan DPR adalah proses politik yang mencerminkan pandangan mayoritas fraksi di DPR. Meskipun demikian, pemerintah harus sungguh-sungguh memperhatikan proses politik tersebut, karena Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, bila dalam penyelidikan yang dilakukan DPR ditemukan fakta-fakta yang menyakinkan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden bertanggungjawab. Selanjutnya DPR berhak untuk menyatakan pendapat. Atas pendapat DPR tersebut, apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum. DPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.

---

House of Representatives has a supervisory function, in addition to legislative and budgetary functions. In performing its functions the House of Representatives has the right of interpellation, the right questionnaire, and the right to express an opinion. Functions and rights of the House of Representatives was set forth in Section 20A Constitution Act 1945. Audit function is conducted through the supervision over the implementation of laws and Budget of the State-run government. In performing its functions, the President can not freeze and or dissolve the House of Representatives. Parliament is entitled to conduct an investigation of the implementation of laws and / or government policies relating to the important, strategic and broad impact on society, nation and the state is allegedly contrary to laws and regulations. The special committee investigating a case questionnaire Century Bank House is a House investigation into the implementation of rights based on BPK audit on the bail out of Century Bank. CPC concluded that Century Bank bail-out should be suspected of breaking the law. Although Parliament has the right to investigate, but the results of the House investigation can not be used as evidence in court. House of Representatives inquiry process is a political process which reflect the views of the majority faction in parliament. Nevertheless, the government must seriously consider the political process, because the President and / or the Vice President may be dismissed in his term by the People's Assembly at the proposal Permusyaratan House of Representatives, when the House of Representatives conducted an investigation which found the facts are convincing that the President and / or the Vice President accountable. Furthermore, the Parliament is entitled to our opinion. On the opinion that the Parliament, when the Constitutional Court decides that the President and / or Vice President proved to have violated the law. Parliament held a plenary session to continue the proposed dismissal of the President and / or Vice President to the People's Consultative Assembly."