Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Di era kompetisi, inovasi merupakan suatu alat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan. Akan tetapi, keadaan demikian tidak terjadi di setiap negara, di mana tidak semua negara mampu menjamin aktivitas ekonominya sarat dengan inovasi. Skripsi ini menunjukan bahwa capaian inovasi suatu negara disebabkan oleh terbentuknya faktor institusional pendukung inovasi yang berasal dari sebab-sebab politik. Sebab-sebab tersebut terangkum dalam konsepsi kerapuhan sistemik, yang memahami bahwa terdapat tiga atribut: faktor eksternal/geopolitik, koalisional/domestik, dan akses sumber daya/fiskal, yang ketiganya memengaruhi pembentukan institusi pendukung inovasi. Menggunakan studi kasus inovasi di Indonesia pada era reformasi, diperlihatkan bagaimana kontinuitas kegagalan inovasi terjadi akibat tidak terpenuhinya sebab-sebab tersebut. ......In the era of competition, innovation plays as an instrument to achieve a more stable and sustainable economic growth. However, such option is not taking place in every country, only some can utilize and ensure effective innovative activities in their economies. This thesis shows that state’s innovation performance is caused by the establishment of innovation-led institution which is rooted from several political causes. Those political causes are summarized in the conception of systemic vulnerability, which explains that there are three attributes: security/geopolitics, coalitional/domestic, and resource/fiscal, which influence the establishment of such institution. With the focus on Indonesia Reform era, innovation failure continuity is explained by the absence of those causes.

Abstrak :
Keberadaan pekerja migran di suatu negara memang berpotensi menimbulkan beragam narasi nasionalis mengenai siapa kita? dan siapa mereka, namun dari kacamata mereka lah nasionalisme yang melekat dalam kehidupan sehari-hari dan diterima sebagai suatu kelaziman dapat dipahami. Penelitian ini menelaah kembali nasionalisme dalam fenomena talenta asing dengan mengangkat keberadaan orang-orang Indonesia yang memiliki pengalaman sebagai pekerja talenta asing di Singapura. Kedua negara tersebut membangun nasionalismenya dengan elemenelemen modernis yang berjangkar ke masa depan. Melihat kurangnya kajian level mikro dari studi nasionalisme, penelitian ini mendalami bagaimana pengalaman orang Indonesia memaknai narasi nasionalisme Singapura. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan mengadopsi teknik-teknik etnografi secara terbatas. Berdasarkan pengamatan di lapangan, penelitian ini menemukan bahwa nasionalisme Singapura dialami dan dimaknai oleh orang Indonesia sebagai kebanalan tatanan. Berangkat dari pemikiran Michael Billig mengenai banal nasionalism, penelitian ini mendefinisikan kebanalan tatanan sebagai kondisi endemik di mana tatanan, secara sadar maupun tidak, menjadi norma dalam berperilaku dan, sebagai konsekuensinya, membentuk ekspektasi suatu populasi dalam kehidupan sehari-hari.

---

In a country where migrant workers are welcomed, there?s indeed a wide range of potential nasionalist narrative regarding ?us? and ?others? come to surface, but it is from their point of view that the nationalism embedded in daily life and seen as prevalence can be understood. This research attempts to reexamine nationalism by capturing the experience of Indonesian foreign talent migrants who works and live in Singapore. Seeing the lack of micro-level studies of nationalism scholarship, this study to pose a question on how the Singapore nationalism is being experienced and interpreted by the Indonesian foreign talent. Both countries build their nationalist agenda on modern elements anchoring the future. This study requires a qualitative approach and is conducted by adopting limited ethnographic techniques. Based on field observation, this study found that Singapore nationalism is experienced and interpreted by Indonesian foreign talent as a banality of order. Extending from Michael Billig?s banal nationalism, this study defines ?banality of order? as the endemic condition in which order, either consciously or not, became the behavioral norm and, consequently, shapes the daily expectation of a population.

Abstrak :
ABSTRACT
Di era globalisasi ekonomi, kemampuan negara untuk menyediakan perlindungan sosial bagi warga negaranya mulai tergerus. Walaupun demikian, negara masih memiliki ruang untuk melakukan inovasi dalam pembuatan kebijakannya. Dalam kerangka pemikiran Karl Polanyi, yakni Gerakan ganda, setiap tekanan ekonomi internasional akan menciptakan respon alamiah yang berperan sebagai anti-tesis dari logika ekonomi pasar. Di Indonesia, hal ini nampak dalam kasus distribusi Bantuan Langsung Tunai BLT, sebuah program kompensasi yang diberikan pemerintah kepada rumah tangga miskin atas dampak pemotongan subsidi BBM yang disebabkan oleh kenaikan harga minyak dunia. Berdasarkan hal tersebut maka tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan ekonomi politik dari perkembangan BLT sebagai salah satu kebijakan perlindungan sosial Indonesia dengan menggunakan kerangka gerakan ganda perangkap akuntabilitas. Dalam kasus Indonesia, BLT tidak lagi hanya berperan sebagai gerakan tandingan dan bertujuan untuk memperbaiki dislokasi sosial dan ekonomi akibat globalisasi ekonomi. Namun demikian, lebih jauh lagi BLT dalam konteks ekonomi politik Indonesia menjadi instrumen politik dari partai-partai untuk mendapatkan kekuasaan di lembaga eksekutif.

---

ABSTRACT
In the era of economic globalization, the states capacity to provide social protection for its citizens has begun to erode. Nevertheless, the state still has room for innovation in its policy making. In Karl Polanyis double movement concept, every international economic pressure will create a natural response that is used as an anti thesis of the market economy logic. In Indonesia, the case of Unconditional Cash Transfer BLT, a compensation program given to the poor households following the effect of fuel subsidies reduction. Therefore, this research paper aims to analyze the political economy dimension of BLTs expansion as one of Indonesias social protection policy by using double movement and accountability trap framework. In the case of Indonesia, BLT did not only serve as a counter movement and a tool to fix socio economic dislocation caused by economic globalisation. Furthermore, BLT in the context of Indonesian political economy, was also used as a political instrument to gain power in the executive branch by the political parties.

Abstrak :
ABSTRAK
Dalam konteks globalisasi dan perekonomian terbuka, ekspansi program kesejahteraan sosial sering kali dideterminasi oleh tekanan kelompok buruh atau partai “kiri.” Skripsi ini menunjukan bahwa elemen-elemen populis yang terlembaga pada suatu negara dapat menjadi penentu dikembangkannya programprogram kesejahteraan sosial. Hal ini ditelaah dengan menggunakan kerangka teori perubahan institusional bertahap, yang memahami bahwa institusi merupakan mekanisme distribusi kekuasaan yang terlembaga dan memiliki kesenjangan di antara desain dan implementasi sehingga dapat dimanfaatkan aktor di dalamnya untuk melakukan perubahan. Studi kasus ekspansi jaminan kesehatan Indonesia, melalui SJSN dan BPJS, akan digunakan untuk memperlihatkan perubahan institusional bertahap ini dengan memberikan fokus pada dinamika intraparlemen

---

ABSTRACT
In the context of globalization and open economy, expansion in welfare program is often determined by labor union or “left” party forces. This thesis shows that populist elements could be the determinant of the expansion of welfare programs. It has been studies in the framework of incremental institutional change, which see institution as a power-distribution mechanism that are institutionalized. It also shows a gap between design and implementation, so that it can be utilized by concerning actors to push for change. The case of the expansion of the Indonesian healthcare provision, through SJSN and BPJS, will be used to highlight the incremental institutional change, and also it gives focus to the dynamics of the in the parliament.

Abstrak :
ABSTRACT
Analisis kebijakan luar negeri seringkali mengetengahkan bahwa kebijakan merupakan konsekuensi logis dari faktor-faktor material, seperti kapabilitas militer dan ekonomi, maupun ideasional, seperti visi, identitas, dan ideologi negara. Namun demikian, bagaimana kedua hal ini bergabung membentuk praktik kebijakan luar negeri di suatu negara tetap menjadi pertanyaan, baik di kalangan praktisi maupun akademisi. Penelitian ini akan mencoba menawarkan diskusi khusus terhadap pertanyaan tersebut dengan cara memperhatikan kontinuitas agenda di dalam kebijakan luar negeri suatu negara yang dihasilkan oleh praktik sehari-hari yang mengombinasikan kedua faktor di atas. Dengan menggunakan kasus kontinuitas agenda ASEAN di dalam kebijakan luar negeri Indonesia, penelitian ini akan menunjukkan bahwa diplomat berperan penting dalam mengombinasikan kedua pandangan tersebut sehingga membentuk kebijakan luar negeri suatu negara. Secara lebih spesifik penelitian ini akan menggunakan pemikiran Bourdieu yang diaplikasikan melalui gabungan metode induktif, interpretivis, dan historis untuk menggali pemahaman dan pertimbangan diplomat Indonesia dalam melanggengkan agenda ASEAN di dalam kebijakan luar negeri Indonesia.

---

ABSTRACT
Over time, the Foreign Policy Analysis (FPA) has been setting forth the idea that foreign policy is a logical consequence from material factors, such as military capability and economy, as well as ideational factors, such as country?s vision, identity, transparancy making process. More specifically, this research will be using Bourdieu's thoughts through the mixture of several methods, such as inductive, interpretive, and historical, to further scrutinize the Indonesian diplomat's understanding and reasoning in perpetuating ASEAN position as the cornerstone in Indonesia's foreign policy.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai bagaimana globalisasi dan demokrasi mempengaruhi dinamika anggaran pendidikan Indonesia, berdasarkan teori dari Ben W. Ansell dengan menggunakan perspektif ekonomi politik internasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-positivistik, dengan metode analisis data kongruen dan process tracing. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa globalisasi dan demokrasi mempengaruhi dinamika anggaran pendidikan di Indonesia dalam mekanisme sebab-akibat yang berbeda dengan diprediksi Ansell. Globalisasi dan demokrasi tidak begitu saja mempengaruhi sektor pendidikan di Indonesia. Indonesia memiliki dinamika anggaran pendidikan yang khas, yang di dalamnya, kenaikan anggaran pendidikan terjadi secara lamban, karena adanya tekanan fiskal yang dialami Indonesia. Sementara itu, kenaikan anggaran pendidikan Indonesia justru dipengaruhi oleh tiga mekanisme yang unik. Pertama, adalah Persatuan Guru Republik Indonesia sebagai instrumen pemerintah Orde Baru yang mendorong kenaikan anggaran pendidikan. Kedua, ada tekanan dari jaringan pendidikan regional dan internasional, yang mana Indonesia terlibat di dalamnya. Ketiga, politik koalisi dan kompetisi dalam tubuh partai politik Indonesia juga cenderung secara bersama-sama menekan pemerintah untuk menaikkan anggaran pendidikan. Yang terpenting, momentum Pemilu 2009 telah mendorong pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono untuk memenuhi amanat Undang-Undang Dasar 1945 dengan mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pada kesimpulannya, dinamika anggaran pendidikan di Indonesia lebih dipengaruhi oleh elemen-elemen politik domestik

---

ABSTRACT
This thesis studies about how globalization and democracy affected the dynamics of Indonesia‟s education budget based on Ben W. Ansell‟s theory by using international political economy‟s perspective. This research uses positivist-qualitative approach with congruence and process tracing as methods of data analysis. The result of this research shows that globalization and democracy affected Indonesia‟s education budget through some causal mechanisms which are different from Ansell‟s predictions. Globalization and democracy did not necessarily affect Indonesia‟s education sector. Indonesia has a unique dynamics of education budget, in which education budget slowly increased due to the fiscal burden. Meanwhile, the increase of education budget was affected by three unique mechanisms instead. First, it was Indonesia‟s Teacher Unions as New Order‟s infrastructural power who urged the government to increase education budget. Second, there were peer pressures from regional and international education network where Indonesia involved in. Third, the politics of coalition and competition in Indonesian political parties tended to simultaneously urge the government to increase the education budget too. Last but not least, momentum of Election 2009 had urged Susilo Bambang Yudhoyono‟s administratives to comply the Constitution 1945 by allocating education budget 20% from national and regional budget. In conclusion, the dynamics of Indonesia's education budget was rather affected by the elements of domestic politics.

Abstrak :
ABSTRACT
ASEAN Way seringkali diagungkan oleh beberapa akademisi sebagai manifestasi dari kepercayaan bersama di Asia Tenggara. Sebagian dari mereka bahkan menganggapnya sebagai dasar fundamental dari identitas kolektif regional. Menariknya, negara-negara di Asia Tenggara melibatkan negara besar secara berbeda dalam menangani agenda keamanan maritim melalui mekanisme normatif di kawasan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi dinamika normatif terkait bagaimana norma maritim yang dibawa oleh negara besar diterima oleh negara-negara ASEAN. Norma-norma tersebut meliputi: Kebebasan Bernavigasi Freedom of Navigation dan Praktik Perikanan. Guna melakukannya, penelitian ini akan mengangkat dua studi kasus yaitu: sengketa teritorial di Laut Cina Selatan, serta aktivitas perikanan ilegal Illegal, Unregulated, and Unreported Fishing. Oleh karena itu, penelitian ini akan mendiskusikan mengenai titik potong antara norma, keamanan maritim, dan negara besar.

---

ABSTRACT
ASEAN Way has been frequently applauded by some scholars as the manifestation of shared belief in Southeast Asia. Some of them even recognize it as the fundamental basis of regional collective identity. However, Southeast Asian states engage great powers differently in addressing growing maritime security agenda through regional normative mechanism. Therefore, this research will investigate normative dynamics of how international maritime norms brought by great powers accepted by ASEAN member states. The aforementioned norms include Freedom of Navigation and Fishing. In so doing, this research shall proceed with two case studies which are territorial dispute in South China Sea, and illegal, unregulated, and unreported fishing. Thus, this paper shall discuss about the nexus between norms, maritime security, and great powers.

Abstrak :
ABSTRACT
Sebagai upaya untuk memerangi ancaman kejahatan transnasional, Indonesia melalui Kepolisian Negara Republik Indonesia POLRI, telah terlibat dalam berbagai program kerjasama internasional yang ditujukan untuk memperkuat otoritas maupun kapabilitas penegakan hukumnya. Aspek menarik yang tulisan ini sorot adalah bahwa keterlibatan Indonesia dalam kerjasama kontra-kejahatan transnasional via POLRI tersebut, hadir dalam intensitas kedalaman kerjasama police-to-police yang beragam, dimulai dari bentuk kerjasama pertukaran informasi hingga pembangunan fasilitas penegakan hukum permanen yang dikelola bersama oleh POLRI dengan mitra internasionalnya. Tulisan ini mengidentifikasi bahwa ragam keterlibatan POLRI tersebut merupakan konsekuensi dari pengaturan proses pengambilan keputusan kerjasama kontra-kejahatan transnasional Indonesia, yang harus dilakukan melalui koordinasi antara agensi penegakan hukum POLRI dan Kemlu RI selaku representasi politik luar negeri Indonesia. Sejauh mana keterlibatan Indonesia dalam suatu kerjasama police-to-police untuk memerangi kejahatan transnasional merupakan hasil kompromi dari preferensi organisasional masing-masing focal point tersebut. Merujuk pada kerangka pemikiran perumusan Kebijakan Luar Negeri model birokrasi-politik dan konsep internasionalisasi kepolisian, tulisan ini akan membahas: 1 bagaimana proses pengambilan keputusan Indonesia terkait kerjasama police-to-police; 2 pertimbangan apa saja yang melandasi preferensi organisasional dari POLRI dan Kemlu RI; 3 bagaimana proses pengambilan keputusan tersebut telah berdampak pada ragam program kerjasama kontra-kejahatan transnasional Indonesia yang dikelola oleh POLRI; dan 4 penerapan konsepsi pengambilan keputusan tersebut pada proses pembentukan Densus-88 AT dan JCLEC, selaku dua produk kerjasama kontra-kejahatan transnasional Indonesia dengan tingkat intensitas paling mendalam.

---

ABSTRACT
As an effort to combat its threat of transnational crime, Indonesia through its Indonesian National Police POLRI , has been involved in a range of international cooperation programs which are intended to strengthen its law enforcements authority and capabilities. The interesting aspect that this research paper highlights from Indonesia rsquo s involvement in combatting transnational crime via POLRI is its variation in police to police cooperation depth, ranging from information exchange to the establishment of a permanent law enforcement facility unit co managed by POLRI and its international counterpart. This paper argues that POLRIs variation in police to police cooperation depth is a consequence from Indonesias Foreign Policy Decision Making setup, that requires POLRI ndash Indonesias law enforcement agency, to first coordinate with Kemlu RI ndash the Ministry of Foreign Affairs representation of Indonesias foreign policy, in order to decide Indonesias involvement in said counter transnational crime cooperation. To what extent Indonesia is able to commit in a police to police cooperation to combat transnational crime, is a result of compromise from each focal points organizational preference towards the issue. In accordance to the bureaucratic politics model of Foreign Policy Decision Making framework and the concept of police internationalization, this paper will discuss 1 Indonesias Foreign Policy Decision Making process on determining police to police cooperation to combat transnational crime 2 the fundamental considerations that underlie both POLRI and Kemlu RI organizational preference towards counter transnational crime cooperation 3 Indonesias Foreign Policy Decision Making process impact on its variation of involvement in counter transnational crime cooperation as managed by POLRI and 4 the decision making process of Densus 88 AT and JCLEC, as two of Indonesias most profound police to police cooperation products.