Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKRealisasi dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk Puskesmas di KotaDepok dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 meningkat sebesar 25,56%.Tingginya serapan dana tersebut seharusnya diimbangi dengan peningkatancakupan kunjungan neonatal pertama (KN1). Hasil capaian KN1 di tahun 2013mengalami penurunan sebesar 6,11%, sehingga perlu dievaluasi. Penelitiandilakukan di Dinas Kesehatan dan 4 Puskesmas, yaitu Puskesmas Cipayung,Puskesmas Cinere, Puskesmas Cilodong dan Puskesmas Tapos dengan metodakualitatif dan mempertimbangkan variabel dana serta cakupan. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa tidak semua Puskesmas kekurangan sumber daya manusiadan sarana prasarana dalam mengelola BOK dan program kesehatan anak. Namun,ketersediaan dana operasional rutin (BOP) untuk melakukan kunjungan luargedung relatif terbatas, sehingga Puskesmas mengutamakan dana BOK. Sebelumpelaksanaan kegiatan, tiap Puskesmas menetapkan rencana pelaksanaanberdasarkan capaian program tahun sebelumnya dengan melibatkan lintas programdi Puskesmas. Dana BOK dimanfaatkan untuk kunjungan neonatus resiko tinggi,penyuluhan dan pendataan sasaran oleh kader kesehatan

---

ABSTRACTThe Health Operational Fund (BOK) to support programs in 2013 in Depok hasincreased 25,56% as compared to 2012. This should be followed by an increase incoverage of the first neonatal visit (KN1). Performance of KN1 in the year 2013decreased by 6,11%, so it is needed to evaluate the use of BOK. The study wasconducted at the District Health Office level and covering 4 health centers, namelyCipayung, Cinere, Cilodong and Tapos using qualitative approach and consideredcost and coverage variables. The results showed that there was no shortage onhuman resources and facility to manage the Puskesmas Operational funds (BOK)and neonatal health programs. The availability of routine operational funds (BOP)is limited so that the health center has been relying on BOK fund to supportoutreach programs. Each health center set up Plan of Action based on previousprograms achievement involving various relevant programs. The fund was used forhigh risk neonatal visit, counseling and mapping the target by cadres."

"ABSTRAKCakupan kunjungan aktif balita ke posyandu masih rendah. Perbaikanpelayanan di Posyandu dilakukan dengan mengintegrasikan layanan sosial dasar,salah satunya dengan pelayanan SDIDTK (Stimulasi Deteksi Intervensi DiniTumbuh Kembang) di mana setiap balita yang berkunjung ke Posyandudipantau pertumbuhan dan perkembangannya. Penelitian ini bertujuan untukmengetahui hubungan pelayanan SDIDTK dengan kunjungan balita ke Posyandu.Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Data primerdiambil dari wawancara terhadap 100 responden, di empat Posyandu di KelurahanKebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa 84% responden melakukan kunjunganposyandu secara aktif dan 77% mendapat pelayanan SDIDTK. Kunjungan balitaberhubungan dengan umur anak (p= ,006), jumlah anak (p=0,023) dan pelayananSDIDTK (p = 0,049).Rata-rata balita hanya mendapat pelayanan SDIDTK satu kali dalam setahun.Tidak semua posyandu memberikan pelayanan SDIDTK karena kurang aktifnyakader yang sudah terlatih, masih kurangnya penyuluhan dari petugas kesehatan,terbatasnya media KIE tentang SDIDTK, dan kurangnya penggunaan Buku KIAoleh orangtua balita. Disarankan agar jadwal pemberian pelayanan SDIDTK diposyandu sesuai dengan buku panduan, selain itu Puskesmas disarankanmemberikan pelatihan berkala kepada kader.

---

ABSTRACTThe coverage of active toddler visits to Posyandu are still low. Integration ofbasic social services including SDIDTK (Stimulation Detection of EarlyIntervention Developmental) to posyandu activities have been done. ThroughSDIDTK toddlers who visit posyandu receive services to monitor their growthand development. This study aims to analyze relationship between SDIDTKservices with toddler visit to posyandu.This study used quantitative and qualitative approaches. Primary data werecollected by interviewing 100 respondents, in four poyandu in Kebon BaruVillage, Tebet, South Jakarta.The results showed that 84% of respondents visited posyandu actively and77% of those who visited posyandu received SDIDTK services. The studyrevealed that toddlers visit signifantly related with child's age (p=0.006), numberof childrenin family (p= 0.023) and SDIDTK service (p=0.049).On average, toddler obtained only one SDIDTK service annually and not allposyandu provide SDIDTK services. This was caused by inactive cadres tosupport the program although they have already been trained. Other reasons werelack of information dissemination by health workers and lack of IEC on SDIDTKmedia, as well as reluctance of the parents to utilize MCH Handbook. It issuggested that posyandu comply with planned schedule of SDIDTK services aswritten in the guideline. Puskesmas is suggested to provide training to the cadres."

"Selama tahun 2010-2014 Kota Semarang selalu menduduki tiga besar rangking Incidence Rate DBD di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini bertujuan menganalisis pembiayaan program pemberantasan DBD bersumber pemerintah pada tahun 2013-2015 serta kesenjangan sumberdaya. Pendekatan akun biaya kesehatan (health account) digunakan untuk menelusuri pembiayaan menurut sumber, fungsi, penyedia layanan. Hasil studi menunjukkan bahwa total belanja program DBD bersumber APBD tahun 2013 adalah Rp. 4.018.927.020, tahun 2014 sebesar Rp. 4.070.437.715.020, dan tahun 2015 sebesar Rp. 8.889.646.145. Program terutama dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Semarang, dan fungsi layanan kesehatan terutama adalah Surveilans Epidemiologi dan Pengendalian Penyakit Menular. Belanja untuk kegiatan administrasi lebih tinggi daripada belanja untuk program promosi kesehatan dan penangan KLB. Tidak terdapat kesenjangan antara ketersediaan sumber daya yang dipotret dari belanja kesehatan program pemberantasan DBD dengan kebutuhan program berdasarkan perhitungan kebutuhan metode SPM. Namun, terdapat kesenjangan antara ketersediaan sumber daya atau belanja kesehatan dengan perencanaan yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Semarang. Disarankan agar perencanaan program lebih berfokus pada kegiatan promotif dan preventif.

---

During Year 2010 - 2014 Semarang municipality has been stated as the Big Three city with high incidence rate of dengue in Central Java province. This tracking expenditure of DHF Preventive Program has tried to analyze spending by the Local Government for Year 2013-2015, as well as the resources gap. The health account approach was used to analyze spending by source, function, and provider. Total spending for DHF supported by the local government in 2013 was Rp. 4.018.927.020, in 2014 was Rp. 4,070,437,715,020, and in 2015 was Rp. 8,889,646,145. The key player of the program was the Semarang Municipality Health Office. By function, the highest proportion of the spending was for Epidemiological Surveillance and Control of Communicable Diseases. The study also found that higher proportion of spending on administration as compared to direct activities such as community empowerment, and program to solve the outbreak. There was no resources gap if available resources was compared to the nedd according to SPM, however there was a resource gap if compared with the plan developed by the municipality health office. The study suggested to improved planning by focusing more on the direct activities such as promotive preventive."

"ABSTRAKInfeksi saluran pernafasan akut (ISPA) merupakan penyakit menular melaluiudara yang menyerang saluran nafas atas hingga saluran nafas bawah. ISPA padabalita terutama pneumonia merupakan penyebab kematian kedua di Indonesia.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan fasilitas kesehatan olehbalita penderita ISPA di Indonesia berdasarkan Riskesdas 2013. Sampel padapenelitian cross sectional ini adalah balita penderita ISPA dan menjadi sampelRiskesdas 2013, berjumlah 23.310 orang. Hasil penelitian, 36% balita penderitaISPA memanfaatkan fasilitas kesehatan. Terdapat hubungan antara umur, waktutempuh, dan alat transportasi ke fasilitas kesehatan dengan pemanfaatan fasilitaskesehatan. Akses yang dianalisis yaitu waktu tempuh dan alat transportasi yangdigunakan terbukti berhubungan dengan pemanfaatan fasilitas pelayanankesehatan balita dengan ISPA. Faktor yang berhubungan dengan pemanfaatanfasilitas kesehatan adalah umur, waktu tempuh dan alat transportasi ke fasilitaskesehatan. Masih ada kendala akses dalam pemanfaatan fasilitas kesehatanterutama di pedesaan dan luar Pulau Jawa. Pemerintah perlu memperhatikanpeningkatan akses ke fasilitas kesehatan di pedesaan dan luar Pulau Jawa sertameningkatkan program pencegahan.

---

ABSTRACTAcute respiratory infections (ARI) was airborne communicable diseases, attacksupper respiratory to lower respiratory track. ARI in children under 5 years,especially pneumonia was second leading cause of death in Indonesia. Theobjective of this study was to know the healthcare facilities utilization among thechildren under five with ARI in Indonesia. Samples were the children under fivewith ARI in Riskesdas 2013, amounted to 23,310. The study found that only 36%children under five with ARI utilized healthcare facilities. Factors related to theutilization were age, time, and transportation to healthcare facilities withhealthcare facilities utilization. Factors associated with utilization were age,times and transportation to healthcare facilities. It was suggested to solve barrierto access healthcare facilities in rural and outside Java island, as well ascontinuing preventive programs"

"Rumah Sakit sebagai sebuah institusi perlu menerapkan good corporate governance dan good clinical governance dalam meningkatkan mutu pelayanannya secara berkesinambungan. Badan Layanan Umum (BLU) adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Pemerintah menyadari perlunya keleluasaan praktik berbisnis yang sehat di berbagai instansinya, sehingga telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 (PP 23/2005) mengenai Pengelolaan Keuangan BLU dan mengijinkan penerapannya dapat dilaksanakan di berbagai instansi pemerintah termasuk Rumah Sakit. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi tata kelola pada 4 (empat) Rumah Sakit Vertikal Kelas A di Jawa dan Bali.Terdapat perbedaan implementasi pada ke 4 (empat) RS Vertikal tipe A di Jawa dan Bali yang diteliti. Perbedaan tersebut adalah perbedaan pencapaian kelengkapan persyaratan dokumen tata kelola serta perbedaan pada 4 (empat) unsur tata kelola BLU sesuai PP 23/2005 yang meliputi 12 (dua belas) faktor terkait peningkatan mutu pelayanan menurut skema Donabedian dan Glickman, yaitu budaya korporat, penetapan BLU, hospital by laws, Renstra & RBA, pengembangan layanan, pengadaan barang & jasa, standar pelayanan, penetapan tarif, pejabat pengelola, penetapan remunerasi, kepegawaian, pembinaan & pengawasan.Perlunya peningkatan pemahaman pejabat pengelola satuan kerja, peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan, pembentukan pengelola khusus BLU di Kementerian Kesehatan, pembentukan tim terpadu yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Diperlukan juga perubahan budaya organisasi, seleksi & evaluasi RS BLU, pemenuhan syarat kelembagaan BLU, reward & punishment, peraturan yang jelas, rencana strategis & rencana bisnis anggaran yang sesuai. Kebijakan publik yang tepat sangat dibutuhkan dan menentukan keberhasilan suatu negara dalam mencapai tujuannya.

---

A hospital as an institution needs to implement good corporate governance and good clinical governance to improve service quality continuously. Public Service Agency (BLU) is a government agency established in order to provide services to the community in the form of supply of goods and/or services being sold without profit and doing activities based on the principles of efficiency and productivity. The government realized the needs for flexibility in healthy business practices of various institution, so it has issued Government Regulation No. 23, 2005 (PP 23/2005) of the Financial Management BLU and allow its application to be implemented in a variety of government agencies including the hospitals. The purpose of this research is to evaluate governance at four (4) type A vertical hospitals in Java and Bali.

The result of this study in four (4) type A vertical hospitals in Java and Bali showed that there are differences in the implementation. These include differences in achievement of the completeness document on good corporate governance as well as governance requirements documents as well as differences in the 4 (four) elements of governance from PP 23/2005 that includes 12 (twelve) related factors of Donabedian and Glickman’s scheme which are corporate culture, BLU establishment, hospital by laws, strategic planning & business plan budget, service development, procurement of goods and services, service standards, tariffs, management officer, remuneration, staffing, training and supervision.

This research suggested the need for improved understanding of work force management officer, the quality of guidance and supervision, the establishment of specialized managers in BLU in Ministry of Health, the establishment of an integrated team involving all stakeholders. Improvements needed in change organizational culture, BLU’s hospital selection & evaluation, BLU's institutional requirements, reward & punishment system, clear rules and strategic plan & business plan budget. Appropriate public policy to determine the success of a country in achieving its objectives is needed."

"Penelitian ini dilatarbelakangi adanya keterlambatan dalam penyelesaian klaim BPJS di RSUD Dr.Adjidarmo. Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif dan observasi ini menemukan bahwa 85,56% berkas klaim sudah siap dalam bentuk txt file (soft copy). Namun, merujuk kepada Pedoman Implementasi JKN ternyata penyelesaian klaim rawat inap di RSUD Dr.Adjidarmo dinyatakan tidak tepat waktu. Penyebabnya adalah kurang SDM tenaga dokter dan verifikator BPJS, masalah kelengkapan dokumen klaim, tata letak ruang yang belum memadai, SIM-RS yang belum terintegrasi. Rumah Sakit memerlukan waktu untuk menyesuaikan perubahan sistem aplikasi INA-CBGs. Diperlukan kebijakan/prosedur tetap yang mengatur kepastian tugas, tanggungjawab dan wewenang setiap unit klaim. Disarankan agar meninjau kembali isi perjanjian kerjasama, menetapkan SOP dan mengembangkan monitoring dan evaluasi demi perbaikan kinerja penagihan klaim di RSUD Dr.Adjidarmo.

---

This research has done to respond challenge on the claim handling in RSUD Dr.Adjidarmo in the first three months of JKN implementation. This study used a qualitative approach and observation. The study revealed that 85,56% of the claims were ready in txt file. However, if we refer to MOH guideline, it is found that all claims were not timely ready. Inacuracy of the Inpatient claim settlement in Adjidarmo’s Hospital was caused by the lack of human resources/ doctors, personnel BPJS verifier, incomplete documents, layout of manager office, fragmented hospital information system, changing INA-CBGs application system and the absence of procedures and policies. It is expected that BPJS will set up policies and procedures to improve claim handling as well as develop monitoring and evaluation instruments."

"ABSTRAKKabupaten Lampung Tengah sudah menjalankan program Sanitasi TotalBerbasis Masyarakat (STBM) sejak tahun 2012. Namun, ditemukan kendaladalam implementasinya. Insidens diare pada tahun 2013 tidak mengalamiperubahan yang signifikan, dan cenderung sama dengan sebelum dilaksanakanprogram. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis implementasi programSTBM di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2013. Penelitian ini merupakanpenelitian kualitatif melalui wawancara mendalam dengan pelaksana program(implementor) dan kelompok sasaran program (masyarakat). Hasil penelitianmenunjukkan bahwa implementasi program STBM tahun 2013 berjalan kurangoptimal, disebabkan kurangnya tenaga pelaksana, kurangnya partisipasi aktif darimasyarakat dan dana yang relatif terbatas serta tidak berkesinambungan.Dibutuhkan perbaikan dari sisi pelaksana maupun kelompok sasaran (masyarakat)setiap individu dan komunitas mempunyai akses terhadap sarana sanitasi dasarsehingga dapat mewujudkan komunitas yang bebas dari buang air besarsembarangan, setiap individu mencuci tangan pakai sabun dengan benar, dansetiap rumah tangga mengelola limbah sampah dengan benar. Diharapkankejadian penyakit diare dan penyakit berbasis lingkungan lainnya yang berkaitandengan sanitasi dan perilaku dapat berkurang.

---

ABSTRACTCentral Lampung Regency has been executing Community-Based TotalSanitation (CBTS) Program since 2012. However, challenges are still found. In2013, diarrhea incidence rate did not significantly change. This study aimed toanalyze the implementation of CBTS Program in Central Lampung Regency,2013, by using qualitative in-depth interview with program implementer(implementor) and target group (community). The result showed that CBTSProgram was not well implemented due to lack of human resource, lack ofcommunity participation, and limited fund. The study suggested to improve theprogram both from provider perspective as well as target group to achive the goal: everyone has an access to basic sanitation facilities, free from open defecation,properly wash their hand with soap, and correctly handle garbage. It is expectedthat the incidence of diarrheal diseases and other environmental related diseasescould be reduced through improvement of sanitation and community behavior."

"Latar Belakang: Depresi merupakan masalah kesehatan mental yang sering terjadi pada lansia dengan persentase sebesar 12%-16%. Depresi dapat menurunkan fungsi kehidupan sehari-hari dan menurunkan kualitas hidup. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui efektivitas terapi tawa dalam menurunkan depresi dan meningkatkan kualitas hidup pada lanjut usia serta evaluasi ekonominya.Metode: Penelitian ini merupakan penelitian true experimental dan times series dengan menggunakan desain crossover pada terapi tawa dan terapi puzzle. Lokasi penelitian dilakukan di Panti Werdha Jakarta Timur. Populasi lansia adalah 250 orang dengan jumlah subjek penelitian sebanyak 86 orang yang dipilih menggunakan proporsional random sampling dan randomnisasi untuk dijadikan dua kelompok. Pengumpulan data menggunakan kuesioner Geriatric Depression Scale (GDS) dan Older People’s Quality of Life (OPQOL) modifikasi. Analisis data untuk menilai efektifitas menggunakan uji Different in Different (DID) dan menilai efektifitas biaya menggunakan ICER.Hasil: Terdapat pengaruh terapi tawa terhadap depresi diawal intervensi sebelum crossover secara statistik( p= 0,011), sehingga terapi tawa menurunkan depresi lebih besar dibandingkan terapi puzzle. Setelah crossover tidak terdapat perbedaan terapi tawa dan terapi puzzle sama-sama dapat menurunkan depresi (P=0,347). Pada skor OPQOL tidak terdapat perbedaan pengaruh intervensi terapi tawa dan terapi puzzle secara statistik baik sebelum crossover (p=0,581) maupun setelah crossover (p=0,140), sehingga terapi tawa dan terapi puzzle sama-sama dapat meningkatkan kualitas hidup. Pada efektifitas biaya, terapi tawa lebih efektif (65,1%) dibandingkan terapi puzzle (37,2%) dalam menurunkan tingkat/kategori depresi. Untuk peningkatan efektivitas penurunan tingkat atau kategori depresi sebesar 1% pada kelompok terapi tawa diperlukan tambahan biaya sebesar Rp 5.640,-. Nilai tersebut dianggap sepadan (Worth spent) menurut para klinisi dan memiliki efektivitas penurunan tingkat atau kategori depresi dan efektivitas biaya dibandingkan terapi puzzle dalam menurunkan depresi.Kesimpulan: Terapi tawa dan terapi puzzle memiliki pengaruh pada penurunan tingkat/kategori depresi dan peningkatan kualitas hidup pada lansia namun pengaruh penurunan tingkat/kategori depresi pada terapi tawa lebih banyak dibandingkan dengan terapi puzzle. Biaya yang dikeluarkan sepadan (Worth spent) dengan penurunan tingkat/kategori depresi.Saran: Melakukan advokasi kepada Kementerian Sosial, Dinas Sosial, dan Panti Werdha agar dapat menambahkan program terapi tawa dalam upaya meningkatkan kesehatan lanjut usia khususnya menurunkan depresi.

---

Background: Depression is a mental health problem that often occurs in people over 65 years old with a percentage of 12%-16%. Depression can decrease the functioning of daily life. The purpose of this study is to determine the effectiveness and cost of laughter therapy in reducing depression and improving the quality of life in the elderly and its economic evaluation.

Method: This study uses a crossover design and true experimental research with a time series. The location of the research was carried out at the East Jakarta Nursing Home. The elderly population was 250 with the number of 86 research subjects selected using proportional random sampling and randomization. Data were collected using modified Geriatric Depression Scale (GDS) and Older People's Quality of Life (OPQOL) questionnaires. Data analysis used the Different in Different (DID) test and the calculation of the cost-effectiveness of laughter therapy and puzzle therapy.

Results: There was a statistically significant effect of laughter therapy on depression at the beginning of the intervention before crossover (p= 0.011), so that laughter therapy reduced depression more than puzzle therapy. After crossover, there was no difference between laughter therapy and puzzle therapy, both of which could reduce depression (P=0.347). In the OPQOL score, there was no statistically different effect of laughter therapy and puzzle therapy interventions both before the crossover (p=0.581) and after the crossover (p=0.140), so that laughter therapy and puzzle therapy could both improve the quality of life. In terms of cost-effectiveness, laughter therapy more effective (65.1%) than puzzle therapy (37.2%) in lowering the level/category of depression. For an increase

in the effectiveness of reducing the level or category of depression by 1% in the laughter therapy group, an additional cost of Rp 5,640 is required, and the value is considered worth spent according to the clinicians and has the effectiveness of reducing the level or category of depression and cost-effectiveness compared to puzzle therapy in reducing depression.

Conclusion: The effect of depression reduction on laughter therapy was more than puzzle therapy at the beginning of the intervention before the crossover. Laughter and puzzle therapy has an effect on improving the quality of life in the elderly. The costs incurred are commensurate with the decrease in the level/category of depression.

Suggestion: Advocate to the Ministry of Social Affairs, Social Services, and Nursing Homes so that they can add a laughter therapy program in an effort to improve the health of the elderly, especially to reduce depression."

"Pemantauan kualitas hidup pada penderita sindrom metabolik perlu dilakukan secara berkelanjutan, untuk mencapai status kesehatan yang lebih baik. Penelitian ini bertujuan menilai peran perubahan status sindrom metabolik terhadap kualitas hidup terkait kesehatan (HRQoL). Pendekatan studi menggunakan desain follow up prevalence sebagai turunan dari cross sectional yang merupakan bagian dari studi kohor induk. Diagnosis SM ditegakkan ketika jumlah kriteria SM >3 dari 5 faktor risiko menggunakan data studi kohor faktor risiko PTM yang dikelola oleh Balitbangkes Kemenkes RI di Kecamatan Bogor Tengah dalam 4 periode pemantauan tahun 2011-2018. HRQoL diukur melalui wawancara langsung terhadap 874 responden menggunakan kuesioner SF-36 dan EQ-5D-5L. Perubahan status SM yang dapat diidentifikasi adalah: SM persisten (6,8%); SM memburuk (12,8%), SM membaik (10,3%), dan tidak SM (70,1%). Kriteria SM pada periode pemantauan T4 yaitu: obesitas sentral pada laki-laki 23,2% dan perempuan 78,6%; kadar HDL rendah pada laki-laki 31% dan perempuan 36,4%; hipertensi 35,5%; trigliserida tinggi >150 mg/dl adalah 21,9%; serta gula darah puasa tinggi >100 mg/dl adalah 38,2%. Gambaran HRQoL dari hasil pengukuran kuesioner SF-36 yaitu 50,3% memiliki kualitas hidup baik pada dimensi fisik dan 51% baik pada dimensi mental. HRQoL EQ-5D-5L untuk profil status kesehatan adalah 95,7% tidak bermasalah pada dimensi kemampuan perawatan diri; sedangkan masalah yang paling besar adalah pada dimensi ketidaknyamanan (rasa nyeri) seebanyak 76,8%. Pada skala EQ-VAS responden dengan kategori HRQoL rendah sebanyak 8,5% memiliki nilaidi bawah rerata EQ-VAS orang Indonesia pada umumnya. Ada interaksi dalam hubungan perubahan status SM dengan HRQoL pada dimensi fisik berdasarkan faktor riwayat penyakit penyerta (PTM), Analisis multivariat regresi logisttik ganda membuktikan bahwa perubahan status SM yang berinteraksi dengan riwayat penyakit penyerta (PTM: jantung, strok, DM, kanker) memberikan efek HRQoL rendah pada dimensi fisik sebesar POR (95%CI) = 27,5 (10,3-73,2) dan strata tidak memiliki penyakit penyerta sebesar = 9,2 (5,7 – 15,0) setelah dikontrol oleh umur, status kesehatan mental, perubahan IMT, rutinitas periksa kesehatan dalam setahun, dan pengetahuan. Efek interaksi yang dijelaskan menggunakan nilai rasio peluang disebut interaksi multiplikatif dan ini penting dalam menjelaskan hubungan kausalitas bahwa perubahan status SM yang memburuk sebagai penyebab rendahnya HRQoL dimensi fisik. Rekomendasi mengembangkan upaya sinergi dengan instansi terkait dalam menentukan progam intervensi kesehatan dan Germas yang memungkinkan untuk diintegrasikan dalam studi kohor PTM di Kota Bogor.

---

Monitoring the quality of life in patients with metabolic syndrome needs to be carried out on an ongoing basis, to achieve a better health status. This study aims to assess the role of changes in metabolic syndrome status on health-related quality of life (HRQoL). The study approach uses a follow-up prevalence design as a cross-sectional derivative which is part of the main cohort study. The diagnosis of MS is enforced when the total number of criteria for MS >3 from 5 risk factors using a cohort study data of NCD risk factors managed by the Research and Development Center of the Ministry of Health of Indonesia in Central Bogor District in 4 monitoring periods 2011-2018. HRQoL was interviewed with 874 participants using the SF-36 and EQ-5D-5L questionnaires. Changes in MS status that can be identified are: persistent MS (6.8%); worsened MS (12.8%), improved MS (10.3%), and no MS (70.1%). The criteria for MS in the fourth monitoring period were: central obesity in males 23.2% and females 78.6%; low HDL levels in men 31% and women 36.4%; hypertension 35.5%; high triglycerides >150 mg/dl is 21.9%; and high fasting blood sugar> 100 mg/dl is 38.2%. The HRQoL description from the SF-36 questionnaire is 50.3% have a good quality of life on the physical dimension and 51% have a good quality of life on the mental dimension. HRQoL EQ-5D-5L for the health status profile is 95.7% without problems on the dimension of self-care ability; while the biggest problem is the dimension of discomfort (pain) as much as 76.8%. On the respondent's EQ-VAS scale with a low HRQoL category of 8.5% has a value below the average EQ-VAS of Indonesians in general. There is an interaction in the relationship between changes in MS status and HRQoL on the physical dimension based on the history of co-morbidities (NCD). Low HRQoL in the physical dimensions of POR (95% CI) = 27.5 (10.3-73.2) and without comorbidities of = 9.2 (5.7 – 15.0) after adjusting for age, mental health status, changes in BMI, routine health checks in a year, and knowledge. The effect modifications are explained using the probability ratio is called the multiplicative interaction is important in explaining the causal relationship that worsening MS status changes low HRQoL physical dimension. Recommendations for developing a synergy program with related agencies in determining health and Germas intervention programs that allow them to be integrated into the NCD cohort study in Bogor City."