Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Puskesmas adalah suatu bentuk pelayanan kesehatan dasar bagi seluruh anggota masyarakat, yang dewasa ini telah merata di seluruh pelosok tanah air. Dalam rangka untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal maka Puskesmas harus dapat memantapkan mutu pelayanan perlu mempertahankan jangkauan dan pemerataan pelayanan tersebut.Puskesmas Marga Mulya merupakan salah satu Puskesmas di Kota,Bekasi yang mempunyai jumlah kunjungan cenderung mengalami penurunan pada tahun 2002 Wilayah kerja Puskesmas Marga Mulya terletak di tengah-tengah Kota Bekasi dan berdekatan dengan Rumah Sakit Umum Daerah, dengan latar belakang sebagian besar penduduknya berpendidikan SMA keatas (57%). Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran demand terhadap pelayanan kesehatan dasar Puskesmas dan faktor-faktor yang mempengaruhinya di Puskesmas Marga Mulya Kota Bekasi tahun 2002, dan penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan rancangan penelitianrrya cross sectional (potong lintang).Responded adalah sejumlah keluarga yang anggota keluarganya menderita sakit satu bulan terakhir dan memanfaatkan pelayanan kesehatan modem, dengan jumlah responden 270 orang yang di pilih secara acak dan rancang bertingkat.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan, pekerjaan, status ekonomi, harga/ biaya, jarak, waktu tunggu berhubungan bermakna dengan demand terhadap pelayanan kesehatan di Puskesmas, jumlah anggota keluarga, jaminan pemeliharaan kesehatan/asuransi, dan kebutuhan tidak berhubungan bermakna dengan demand terhadap pelayanan kesehatan di Puskesmas.Dari hasil univariat menunjukkan bahwa tingkat demand terhadap pelayanan kesehatan di puskesmas Marga Mulya Kota Bekasi tahun 2002 adalah 51,1%. Proporsi terbanyak alasan tidak memanfaatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas Marga Mulya adalah merasa pengobatan tidak cocok dan alasan lain yang menonjol adalah lokasi saran pelayanan kesehatan lain lebih dekat dengan tempat tinggal.Pada analisa multivariat menunjukkan babwa variabel harga/biaya dan jarak berperan dalam demand terhadap pelayanan kesehatan, dan variabel independent yang paling dominan berhubungan dengan demand terhadap pelayanan kesehatan adalah variabel jarakSaran sehubungan dengan basil penelitian ini agar demand terhadap pelayanan kesehatan di Puskesmas marga Mulya Iebih baik dimasa yang akan datang, maka untuk menjaring masyarakat yang berada jauh dari Puskesmas perlu didirikan Puskesmas pembantu di RW IIl atau RW X dengan melengkapi sarana penunjang.Kepustakaan 38 (1968-2001)

---

Demand For Marga Mulya Health Centre, Bekasi 2002.Puskesmas, one of the basic health service for community, have been widely Iocated in all areas. To improve health status of community, Puskesmas needs to maintain service quality and achieve its service coverage target

Puskesmas Marga Mulya is one of The Health Centre in Bekasi the level of patient visits tends to decline in 2001. The service area of Puskesmas Marga Mulya extends at centre of Bekasi and next to The District Public Hospital with the most background of people are up to senior high school (57 % ).

The goal of this research is to describe demand for Marga Mulya Health Centre and its determinants. The study is a cross sectional study using quantitative method.

Respondent is the head the family who got sick in the last one month and used the modern health service, total sample is 270 respondents selected using multistage random sampling

The result of research showed education, job, status of economy, price or cost, and waiting time were signifantly associated with the demand for Marga Mulya Health Centre while the numbers of the family members, insurance and need had not associated with the demand for health service at Puskesmas.

The result from univariat analysis showed 51,] % of respondents had gone to Marga Mulya Health Centre. The main reason was location.

Multivariat analysis showed that location and price or cost play important roles to demand. Location was the main factor influenced demand for Marga Mulya Health Centre.

The recommendations of the study are improving the service quality in order to screening community which Iived far away from community health centre, sub health centre should be build at RW 3 or RW 10 with completing support facilities.

References 38 (1968-2001)"

"RSUD Argamakmur adalah satu-satunya rumah sakit milik pemerintah tipe C dan merupakan rujukan bagi pelayanan kesehatan di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara. Akibat krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak tahun 1997 sampai sekarang menyebabkan kemampuan pemerintah untuk memberikan subsidi kepada pelayanan kesehatan khususnya rumah sakit semakin terbatas. Terbatasnya subsidi tersebut menyebabkan RSUD Argamakmur mengalami kesulitan dalam pengelolaan dan pembiayaan keuangannya. Instalasi laboratorium yang berfungsi sebagai penunjang medis, pendukung fungsi rujukan rumah sakit dan pusat pendapatan (revenue censer) merupakan salah satu unit pelayanan kesehatan yang paling terkena dampak pennasalahan keuangan tersebut.Untuk mengatasi permasalahan tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara memberikan peluang kepada RSUD Argamakmur untuk menjadi unit swadana. Berkenaan dengan itu rumah sakit diminta untuk melakukan persiapan-persiapan dimana salah satunya adalah perbaikan pola tarif. Permasalahannya adalah belum pernah dilakukan analisis biaya di Instalasi Laboratorium RSUD Argamakmur, sehingga tarif yang berlaku belum diketahui apakah sesuai dengan biaya satuan (unit cost).Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah pemeriksaan per jenis pemeriksaan laboratoriuan masih rendah (rata-rata 19,2%). Tarif yang berlaku saat ini lebih rendah daripada biaya satuan, dimana biaya satuan aktual rata-rata lebih tinggi 261% dan biaya satuan normatif rata-rata lebih tinggi 182% per jenis pemeriksaan.Berdasarkan hasil penelitian diperoleh alternatif tarif yang rasional untuk 12 jenis pemeriksaan laboratoriuin di Instalasi Laboratorium RSUD Argamakmur sebagai berikut. Pertama, alternatif tarif dengan subsidi biaya tetap (fixed cost) dan gaji, ditujukan bagi tarif pelayanan kelas III, akan terjadi peningkatan tarif rata-rata sebesar 88, 7% per jenis pemeriksaan. Kedua, alternatif tarif dengan subsidi biaya tetap (fixed cont) dan gaji dengan kebijakan subsidi silang, ditujukan bagi tarif pelayanan kelas El, I, WP, akan terjadi peningkatan tarif rata-rata sebesar 143,34% per jenis pemeriksaan dari tarif yang berlaku saat ini. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi RSUD Argamalunur untuk melakukan penyesuaian tarif di Instalasi Laboratoriumnya.

---

Rational Pricing Analysis For Laboratory Examination in Argamakmur General District Hospital North Bengkulu 2001Argamakmur General District Hospital is the only Government Hospital Type C and referral hospital for Region of North Bengkulu District. Since economic crisis in 1997 Government prosided only limited subsidy for health services including for hospital. Limited subsidy caused Argamakmur General District Hospital faced the difficulties to operate and support the activities. Laboratory unit with its function to support medical services, ancillary service for referral hospital and revenue center has gotten his impact due to this financial problem.

To overcome that problem the Regional Government of North Bengkulu has given the Argamakmur District Hospital an opportunity to be converted as autonomous hospital. The hospital should have preparatory activities, including price setting, The problem. is there is no cost analysis on Laboratory Unit. yet price was set up without considering the unit cost of services.

This study was an operational study using cost analysis approach for clinical laboratory examination activities in Argamakmur General District Hospital; the study used Activity Based Costing method.

The study showed that total output for each examination were still low (49,2% on average). Current price was lower than unit cost where actual unit cost was higher 262% than the price and normative unit cost was 182% higher current price. The study showed that rational pricing for 12 laboratory examinations were. as followed. First, alternative price with subsidy faced cost and salary was set up for class III wards. Therefore, average price will increase 88,72% for each examination. Secondly alternative price with subsidy for fixed cost and salary implicitly includes cross subsidy was setup for class II, I and VIP wards in general average price will increase 143,34% for each examination.

Findings of the study are expected to be implemented for Argamakmur General District Hospital to adjust the current price at laboratory unit."

"Menyadari semakin terbatasnya kemampuan pemerintah utamanya dalam hal pembiayaan, maka berkembanglah konsep kemitraan dengan swasta dalam pembangunan kesehatan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kasus yang dilakukan di RSUD "X" yang bermitra dengan pihak swasta. Pengumpulan data dilakukan dengan 2 cara yaitu secara kuantitatif dengan mencatat data keuangan yang ada dan kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam dengan informan terpilih. Perhitungan biaya di PKS dilakukan dengan dua cara yaitu Full Cost (menghitung biaya yang seharusnya dikeluarkan oleh PKS) dan Variabel Cost (menghitung biaya yang benar-benar dikeluarkan oleh oleh PKS).Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kemitraan yang dijalin antara RSUD "X" dengan pihak swasta dalam membangun gedung rawat inap dengan fasilitas VIP (PKS) adalah dengan sistem B.0.T yaitu bagi hasil selama 10 tahun dari hasil sewa kamar dengan formula 60% pihak swasta dan 40% pihak RSUD "X". Pengelolaan PKS dilakukan oleh Koperasi Pegawai RSUD "X". Dari penelusuran biaya pada tahun 2001 diperoleh bahwa biaya total di PKS pada tahun 2001 adalah sebesar Rp. 2.912.323.106,-(Full Cost) dan Rp.2.225.133.800,-(Variabel Cost). Biaya terbesar di PKS adalah biaya operasional yaitu sebesar 80,91% dari seluruh biaya yang ada(Full Cost). Sedangkan biaya operasional terbesar adalah untuk alokasi biaya personil yaitu 53,35% dari total biaya operasional yang ada. Total pendapatan PKS pada tahun 2001 adalah Rp.2.894.887.000,-. Adapun CRR PKS tahun 2001 adalah 99,40% (Full Cost) dan 130,10% (Variabel Cost). Pada tahun 2001 PKS tidak menghasilkan SHU atau PKS dalam keadaan defisit yaitu sebesar (Rp.I7.436.106,-) (Full Cost). Tetapi apabila dihitung secara Direct Cost, PKS mendapatkan SHU sebesar Rp.669.753,200,-. Dari hasil wawancara mendalam diperoleh informasi bahwa PKS tidak melakukan subsisdi silang kepada RSUD "X". Trend pendapatan dan pengeluaran PKS sejak mulai didirikan sampai tahun 2001 terlihat relatif meningkat baik yang dihitung secara current price maupun constant price. Dari hasil forecasting selama 10 tahun (1996-2005) menunjukkan bahwa dari kemitraan tersebut, pihak investor mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 872.849.930,- sedangkan pihak RSUD "X" mengalami kerugian sebesar Rp.3.108.259.938,-. Dengan melihat hasil forecasting dapat diketahui bahwa investor swasta merupakan pihak yang paling diuntungkan dalam kemitraan tersebut. Dan pemerintah dalam hal ini RSUD "X" merupakan pihak yang dirugikan. Salah satu harapan dalam kerjasama atau kemitraan dengan swasta di lingkungan RSUD "X" adalah terwujudnya subsidi silang dari PKS kepada RSUD "X" , namun dalam kenyataannya subsidi silang tersebut lama sekali tidak terwujud.

---

Government-Private Partnership in Hospital Services in Financing and Cross Subsidy Perspective (Case Study in Hospital "X")Constraints of the government to finance healthcare services had ignited the concept of government - private sector partnership in hospital services. This study is a case study in a district government hospital "Z" which had started partnering with private sector in developing a new in-patient hospital service (PKS). Data collection has been done using quantitative data collection and qualitatively explored using in-depth interviews with selected informants. Cost calculations in PKS were done using two methods: full cost (calculating the costs that should have been borne by PKS) and direct cost (calculating the costs that has actually been borne by PKS).

The partnership of this district hospital with private sector took place in the form of private sector build a new VIP in-patient building using BOT arrangement for 10 years period. Revenue from bed usage will be divided 60% to the private investor and 40% to the hospital. The cost of PKS services in 2001 was Rp. 2,912,323,106 (full cost) and Rp. 2,225,133,800 (direct cost). Operating cost has the highest share of the total cost (full cost). Within the operating cost category, staff cost ranks first with 53.35%.

Total revenue of PKS in 2001 was Rp 2,894,887,000. Cost Recovery Rate of the PKS in 2001 was 99.40% (full cost) and 130.10% (direct cost). PKS in the year 2001 was deficit (Rp. 17, 436, 106,-) (full cost). But if calculation by direct cost, PKS gain profit Rp. 669,753,200).

From the in-depth interview, it was found that cross subsidy was not take place from PKS to the hospital. Trends of the revenue and costs of PKS from its beginning to 2001 were found increasing both in current and constant price. From forecasting, for a period of 10 years (1996-2005), it was found that from this partnership private investor will gain Rp. 872,849,930,- and the hospital would loose Rp. 3,108,259,938.

From the forecasting, it was found that the private investor will gain benefit from this partnership while the hospital will not. One of the reasons from the development of government-private partnership in this hospital is to provide cross subsidy from the PKS to the hospital. However, this notion has not been realized so far."

"Dalam rangka mempertahankan status kesehatan masyarakat selama krisis ekonomi, upaya kesehatan diprioritaskan untuk mengatasi dampak krisis. Perhatian khusus diberikan kepada kelompok beresiko dari keluarga miskin agar kesehatannya tidak memburuk dan tetap hidup produktif, melalui pemberian Kartu Sehat. Meskipun program ini telah berjalan di Kabupaten Karawang sejak tahun 1998, tetapi pemanfaatannya masih rendah (52,4%).Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pemanfaatan rawat jalan puskesmas serta faktor-faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan rawat jalan puskesmas oleh pemegang Kartu Sehat JPSBK di Kabupaten Karawang.Rancangan penelitian ini adalah rancangan cross sectional untuk mengetahui hubungan pendidikan, umur, pengetahuan, jumlah keluarga, pola pencarian pelayanan kesehatan, kejadian sakit, jumlah balita, jumlah usila, jarak dan persepsi terhadap pelayanan kesehatan dengan pemanfaatan rawat jalan puskesmas oleh pemegang Kartu Sehat. Sebagai responden adalah kepala keluarga pemegang kartu sehat JPSBK di empat puskesmas di wilayah kabupaten karawang berjumlah 382 responden yang dipilih secara acak.Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pendidikan, umur, pengetahuan, pola pencarian pelayanan kesehatan, kejadian sakit, jumlah usila, persepsi terhadap pelayanan kesehatan serta jarak berhubungan dengan pemanfaatan rawat jalan puskesmas. Sebanyak 52,4% dari responden pernah memanfaatkan kartu sehatnya.Dari delapan faktor yang berhubungan, faktor pola pencarian pelayanan kesehatan adalah faktor yang mempunyai hubungan paling erat dengan OR 35,613 (CI 9.601- 132,093).Agar pemanfaatan kartu sehat bisa lebih baik lagi, perlu peningkatan kerja sama lintas sektoral dalam melaksanakan sosialisasi program ini, bekerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat serta meningkatkan pelayanan puskesmas dan kunjungan rumah terhadap pemegang kartu sehat.

---

Analysis on Primary Health Care Out-patient by Health of Card Holder Social Protection Sector Development Program (SPSDP) in Karawang District Year 2001To maintain community health status during economic crisis, health services should be prioritized to encounter the impact. A great concern is dedicated for risky group poor family to maintain their health condition and productive life.

This research aimed to find out the characteristic of health card holder, description of outpatient services use as well as its determinants.

The research used a cross sectional design to find out the relationship of education, age, knowledge, the number of family, health seeking pattern, morbidity case, number of family member under five, number of elderly, the distance and perception on health services use by health card holders.

Respondents are head of households who owned health card (Social Protection Sector Development Program) at four Primary Health Center (PHC) in Karawang District. Simple random sampling is the method to select 330 respondents.

The result revealed that education, age, knowledge, health seeking pattern, morbidity case, number of elderly, the distance and perception of health services are related with PHC's out patient use. The study showed that 52, 4% respondents have used their health card.

Health seeking pattern factor has had close relationship where the OR was 35,613 (CI 9,601- 132,093). Health card use will be much better and successfully achieved if inter sectoral could be strengthen, cooperation, as well as relationship with non government organization along with special emphasis on improving PHC's services as well."

"Pengelolaan merupakan suatu proses untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang harus dilakukan secara efektif dan efisien. Proses pengelolaan obat dapat berjalan dengan baik bila dilaksanakan dengan dukungan kemampuan sumber daya yang tersedia dalam suatu sistem.Tujuan utama pengelolaan obat di Kabupaten/Kota adalah agar tersedia obat dengan mutu yang baik, obat tersebar secara merata baik jenis dan jumlah sesuai dengan kebutuhan Puskesmas. Gudang Farmasi Kota Pangkalpinang saat ini sedang berusaha untuk melaksanakan tujuan tersebut. Untuk itu diperlukan suatu perencanaan strategis di Gudang Farmasi Kota Pangkalpinang dalam rangka menghadapi otonoini daerah tahun 2003-2005. Sebagai dasar untuk menyusun pereneanaan strategis telah dilakukan analisa lingkungan eksternal dan internal Gudang Farmasi Pangkalpinang dan ditemukan sejumlah faktor yang berperan sebagai peluang, ancaman, kekuatan, serta kelemahan bagi Gudang Farmasi Pangkalpinang.Perencanaan strategis ini disusun dengan melakukan metode penelitian operasional (Operational Research) pendekatan yang digunakan kualitatif melalui wawancara mendalam, sumber data sekunder dan observasi oleh peneliti sendiri.Pada visi Dinas Kesehatan kota Pangkalpinang ditetapkan visi Gudang Farmasi kota Pangkalpinang adalah untuk mencukupi kebutuhan obat di puskesmas dalam rangka menuju Pangkalpinang sehat 2008." Berikutnya dirumuskan padam beberapa misi untuk mengupayakan terwujudnya visi Gudang Farmasi adalah: 1) menjaga mutu obat terjamin, memenuhi kriteria khasiat, keamanan dan keabsahan obat yang diizinkan beredar dan mernenuhi syarat untuk memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan, memadai, merata dan terjangkau di seluruh wilayah kota Pangkalpinang 2) Obat yang tersedia sesuai dengan kebutuhan nyata baik dalam jun lah dan jenis obat dalam jumlah yang cukup, kontinu dan tepat waktu.Tujuan jangka panjang Gudang Farmasi Kota Pangkalpinang adalah memantapkan kerjasama lintas sektoral dan lintas program serta menyediakan pelayanan obat dan alat kesehatan secara lengkap dengan jumlah dan jenis yang mencukupi kebutuhan di puskesmas, meningkatkan efesiensi dan produktivitas melalui pemanfaatan fasilitas yang ada, meningkat sistem informasi yang baik dan optimalisasi pemberdayaan sumber daya manusia di GFK.Perumusan strategi dilakukan melalui tiga tahap kegiatan dengan menggunakan dua matriks sebagai checklist. Tahap pertama (input stage) menggunakan matriks EFE dan IFE. Tahap kedua (tahap mencocokkan) yaitu dengan menggunakan matiks SWOT dan IE. Pada tahap ketiga (tahap keputusan) yaitu dengan menggunakan matriks QSPM. Pengambilan keputusan dilaksanakan secara konsensus melalui CDMG ( Consensus Decision Making Group).Nilai total EFE adalah 3,07 yang diperoleh dari hasil evaluasi lingkungan eksternal, ditunjukkan bahwa Gudang Farmasi Pangkalpinang dapat merespon peluang-peluang yang ada. Hasil evaluasi lingkungan internal dengan nilai total 2,84, menunjukkan bahwa Gudang Farmasi secara internal memiliki kekuatannya berada pada titik di atas rata-rata.Hasil penentuan strategi terpilih menunjukkan bahwa strategi yang sesuai bagi Gudang Farmasi Pangkalpinang adalah strategi intensif dan strategi integratif yang digunakan secara bersamaan, Sosialisasi dan pelaksanaan perencanaan strategis ini sebaiknya segera dilaksanakan secara periodik, serta dilakukan pemantauan dan evaluasi agar sesuai dengan visi, dan tujuan jangka panjang yang telah ditetapkan.Daftar bacaan : 30 (1977 - 2001)

---

Strategy Planning on Pharmacy Warehouse of Pangkalpinang City in the Occasion of Rural Autonomy, 2003-2005Management is a process to achieve the goal that should be conducted effectively and efficiently. The process of drug management could run smoothly if supported by human resources that available in a proper system. The specific objective of District Drug Management at district level is to provide drug in good quality; it disseminates equally distributed (number and types) according need of by the Health Center.The District Warehouse of Pangkalpinang City at the moment is trying to implement those goals. A strategic plan is needed to respons the district autonomy in 2003-2005. To achieve those goals, the external and internal environmental analysis at the District Warehouse of Pangkalpinang has been done is found that some factors underlying as the opportunity, threat, strength and weakness for District Warehouse of Pangkalpinang.This strategic plann was developed using operational research, qualitative approach through in-depth interview, secondary data analysis and observation.The vision of District Warehouse of Pangkalpinang is to provide sufficient drug at the Health Centers to achieve healthy Pangkalpinang in 2008." Mission: 1) To maintain the quality of drug, meet with the criteria of safety and validity of drug that allowed to be distributed, and met the condition to maintain and improve the quality of health service, sufficient, equally distributed, accessible throughout the Pangkalpinang City. 2) Available drugs meet need (number and types) i.e. with the disease pattern, sufficient continue and could be provided in time.The long term goals of District Warehouse, Pangkalpinang City is "to improve cooperation between inter sector and inter program, provides drug service and health supplies sufficiently both in number and types that needed by the Health Center, improving the efficiency and productivity through utilizing available facilities, develop good information system and empower the human resources at the GFK." The formulation of strategy is conducted through three steps; i.e. two matrixes as checklist were used. First step (input stage) used EFE and IFE matrixes. Second step (matching phase) used SWOT and IE matrixes. On the third step (decision step) used QSPM matrix. The decision-making was conducted by consensus through CDMG (Consensus Decision-Making Group).The total value EFE is 3.07 that obtained from the result of evaluation on external environmental, it is showed that District Warehouse of Pangkalpinang could respond the opportunities. The result of evaluation on internal environmental with total value is 2.84, it showed that the District Warehouse internally has its strength and the rating is above the normal standard.The result of selected strategy showed that the strategy that meet with the District Warehouse of Pangkalpinang is intensive and integrative strategies that should be used simultaneously.The socialization and implementation of this strategic plann should be implemented, as well as controlling and evaluation to correspond the vision, mission and the long terms goal.References: 30 (1977-2001)."

"Reformasi telah mengubah kebijakan pembangunan nasional dimana setiap kebijakan pembangunan kesehatan diisyaratkan harus mencakup paradigma sehat. Di sisi lain, lahir pula kebijakan otonomi daerah. Sebagai salah satu implikasinya adalah dalam pembiayaan kesehatan. Alokasi anggaran daerah untuk kesehatan menjadi sangat tergantung sepenuhnya pada keputusan di tingkat daerah.Dengan adanya krisis ekonomi yang belum kunjung teratasi maka terjadi peningkatan beban pembiayaan kesehatan, di lain pihak masyarakat semakin kritis menuntut pelayanan yang bermutu. Untuk dapat mencapai pembangunan kesehatan dan kecukupan alokasi pembiayaan kesehatan maka salah satu peluang adalah mobilisasi dana melalui mekanisme peningkatan tarif terhadap pelayanan kesehatan masyarakat, dengan sayarat sesuai kemampuan membayar masyarakat.Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sampai saat ini belum diketahui berapa besarnya tarif Puskesmas yang rasional, Melalui penelitian ini diharapkan didapatkan gambaran tarif Puskesmas yang rasional untuk wilayah kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan mempertimbangkan biaya satuan, kemampuan dan kemauan membayar masyarakat dalam membayar tarif pelayanan kesehatan.Penelitian ini dilakukan pada dua Puskesmas yang diambil secara purposive dari sembilan Puskesmas yang ada, dengan dasar kriteria pemilihan yang ditentukan dan diharapkan dapat mewaldli Puskesmas di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Puskesmas tersebut adalah Puskesmas Kuala Tungkal II yang berada di pusat Kabupaten dan Puskesmas Pijuan Baru yang berada di desa Pijuan Baru Kecamatan Tungkal Ulu.Analisis biaya menggunakan data sekunder yang tersedia di Puskesmas pada tahun 2001. Sedangkan analisis kemampuan dan kemauan membayar masyarakat dilakukan dengan survei terhadap masyarakat di dua wilayah Puskesmas tersebut, dengan pemilihan sampel rumah tangga yang berada dalam radius 5 km dari Puskesmas, masing-masing secara acak dipilih 100 responden.Penelitian ini menyimpulkan bahwa tarif Puskesmas Rp 2.000,- yang barn diberlakukan pada bulan September 2001 berada dibawah biaya satuan normatif (Rp 7.239,- untuk Puskesmas Kuala Tungkal II sampai Rp 9.899,- untuk Puskesmas Pijuan Baru) dan dibawah kemampuan dan kemauan membayar masyarakat. Dengan simulasi tarif yang dilakukan maka dengan tarif Rp 5.000,- yang diusulkan sebagai tarif yang rasional dapat meningkatkan pendapatan dan cost recovery rate Puskesmas namun masih realistis dilihat dari tingkat kemampuan masyarakat. Terhadap sejumlah masyarakat yang tidak mampu membayar akibat kenaikan tarif hams mendapat subsidi, misalnya dengan cara pemberian "Kartu Miskin".Dafar Pustaka : 26 ( 1983 sampai 2001 )

---

The current reform has changed national development policies, all policies in health have to be in line with healthy paradigms. On the other hand, regional autonomy policy has been set up One implication is that allocation for health budget depend on regional decision making.The economic crisis which not been recovered yet have increased the health financial burden. Meanwhile the society demand on health services has been increasing. To achieve the health development goal and to meet the budget allocation for health, one possibility opportune is through resource mobilization i.e. pricing adjustment in public institution.Up to now the rational tariff for PHC in Tanjung Jabung Barat District has not been determined yet. This research was carried out to describe the illus the rational tariff for PHC in Tanjung Jabung Barat District by considering unit cost, as well as ability to pay.Two out of nine PHC had purposively been sampled based on certain criteria to represent all of PHC in Tanjung Jabung Barat District. The two PHCs were PHC Kuala Tungkal II in urban area and PHC Pijuan Baru on Pijuan Baru village in Tungkai Ulu district/rural area.PHC cost analysis used the secondary data in 2001, while ability to pay analysis used survey data on two selected PHC. Respondents are families who reside within the 5 km radius of the PHC. Total number of samples is 100 respondents for each PHC area.The research found that the current price of Rp 2.000,- which has been adopted since September 2001 was below the normative unit cost (Rp 7.239,- for PHC Kuala Tungkal II up to Rp 9.899,- for PHC Pijuan Baru) and the community still can afford it. From the tariff simulation it is suggested that tariff could be adjusted to Rp 5.000; increasing revenue and cost recovery rate is expected could cover the need for opeartional cost. For the poor the government should provide subsidy, for example using "Kartu Miskin".Reference: 26 (1983 - 2001)"

"Dinas Kesehatan Lampung Utara dalam penjabaran tujuan pembangunan kesehatan telah menerapkan suatu kebijakan unit swadana di Puskesmas Bukit Kemuning dengan tujuan memberikan keleluasan Puskesmas dalam mengelola pendapatan fungsionalnya untuk meningkatkan mutu pelayanannya. Selanjutnya untuk menentukan kebijakan lebih lanjut Puskesmas unit swadana yang sudah di uji cobakan di Puskesmas Bukit Kemuning selama 3 tahun ini perlu dievaluasi.Berkaitan itu dilakukan penelitian yang bertujuan mendapatkan informasi mengenai pengelolaan sumber daya manusia dan sumber daya keuangan sebelum dan sesudah diterapkannya kebijakan unit swadana di Puskesmas Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara tahun 2002 dengan pendekatan input ,proses dan out put.Penelitian ini adalah studi kasus dengan disain potong lintang di Puskesmas Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara. Data diperoleh dari wawancara, dan observasi, dan penelusuran data sekunder. Wawancara mendalam dilakukan pada 12 informan yang terlibat dan memahami proses keswadanaan, tidak melibatkan pengguna Puskesmas.Hasil Penelitian menunjukkan dalam hal pengelolaan sumber daya manusia sesudah swadana dengan adanya kebijakan untuk dapat menggunakan pendapatan fungsional untuk menunjang pengelolaan sumber daya manusia menyebabkan telah diberikannya insentif sebagai sistem reward, dilakukannya kegiatan pendidikan dan ketrampilan secara mandiri serta dilakukannya kegiatan peningkatan kedisiplinan.Hasil kegiatan ini adalah terjadinya peningkatan pendapatan karyawan dari Rp 8.974.523 (tahun 1999) sampai Rp 35.580.745 (tahun 2001), adanya kegiatan peningkatan pengetahuan karyawan yang dilaksanakan secara mandiri sebanyak 6 kali dan adanya peningkatan jumlah hari kerja dari 93,72 % ke 96,05 % dibandingkan sebelum swadana.Permasalahan yang ada adalah masa depan tenaga honorer, belum adanya konsep perhitungan insentif dan standar pelaksanaan pelatihan.Dalam hal pengelolaan keuangan menunjukkan bahwa sesudah swadana dengan adanya sumber dana dari seluruh pendapatan fungsional Puskesmas dan kebijakan mengelola semua pendapatan fungsionalnya sehingga menyebabkan penganggaran keuangan dilakukan terpadu dengan botom up system, penerimaan dari semua pelayanan dengan sistem satu pintu, penggunaan keuangan berdasarkan pedoman yang telah disahkan dan pelaporan keuangan yang dilaksanakan tiap bulan dan akhir tahun yang terdokumentasi lengkap dibandingkan sebelum swadana.Permasalahan yang ada sesudah swadana adalah administrasi yang rinci dengan tidak didukungnya penyelenggara keuangan dengan pendidikan dan pelatihan yang sesuai.Puskesmas swadana membawa manfaat terutama dalam bidang pengelolaan sumber daya manusia dan pengelolaan keuangan untuk meningkatkan pelayanan, sehingga dapat diterapkan pada Puskesmas lain yang telah memenuhi kriteria. Puskesmas swadana juga merupakan salah satu solusi mengurangi beban pemerintah daerah dalam rangka menyediakan kebutuhan dana untuk operasional Puskesmas namun harus disesuaikan dengan kondisi daerah dimana Puskesmas berada.

---

Financial and Human Resources Management before and after Implementation of Swadana Policy (A Case Study in Bukit Kemuning Health Center, North Lampung District, 2002)To achieve the goal of health development, the District Health Office of North Lampung has decided Bukit Kemuning Health Center to be transformed as an Swadana Health Center. The Health Center has a more flexibility in managing its revenue and uses it to improve the quality of care. Bukit Kemuning Swadana Health Center has been set up as a trial Health Center three years ago and need to be evaluated as lesson learned and further policy making.A study is conducted to obtain the information on the management of financial and human resources before and after implementation swadana policy the input, process and out-put approach.This study is a cross-sectional study. The data were obtained from in-depth interview, observation, and analysis of the secondary data. In-depth interview is conducted, 12 informants that related and understand to the process of swadana policy were interview.The result of study showed that there was improvement on management of human resources after implementation of the policy where they could use their revenue for incentive as part of the reward system. Education and training activities were also undertaken to improve staff skills. There was also improvement in discipline on staff.The employees? income has increased from Rp. 8.974.523 in 1999 to Rp. 35.580.745 in 2001, as well as the knowledge of employee and productive working days increase from 93.72% to 96.05%. However, sustainability for providing honoraria of the staff remains questionable. The employment status has not cleared yet, since there is no concept of incentive formula and standard of training for the employee.After implementation of the policy swadana unit, Bukit Kemuning Health Center managed its revenue from all source of funds. The budget is allocation process is conducted integrated leg using bottom up approach, one door policy. Monthly and annual income statements were documented regularly. However, the financial administration in detail remain a problem, it is not supported by training on financial management.After implementation of swadana Health Center, the management of financial and human resources at Bukit Kemuning Health Center has been improving. The policy might be applied to other Health Centers, as long as is the criteria could be met. District Health office could consider this policy to reduce financial burden without scarifying the community."

"Penanganan program kesehatan bagi masyakat tidak mampu adalah tanggung jawab Pemerintah. Melalui subsidi diharapkan penanganan tersebut menjadi optimal sesuai dengan kebutuhan pengobatan. Agar subsidi yang ada tepat, baik secara ukuran kuantitatif maupun kualitatif maka periu dilakukan perhitungan biaya yang rill dan evaluasi terhadap penerimaan subsidi tersebut kepada pihak yang memang membutuhkan.Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran kecukupan subsidi pasien tidak mampu di lnstalasi Rawat Jalan RSUD Koja berdasarkan perhitungan biaya satuan dan bagaimana evaluasi penerimaan subsidi tersebut untuk pasien yang benar-benar tidak mampu (validasi). Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan studi kasus, yang pengumpulan datanya dilakukan melalui wawancara, pengumpulan data sekunder dan survei lapangan untuk validasi pasien tidak mampu.Hasil penelitian menyimpulkan besarnya biaya satuan pelayanan rawat jalan untuk pasien tidak mampu adalah sebesar Rp. 104.000,- termasuk biaya obat, yang diperoleh dengan perhitungan analisis biaya Activity Based Costing. Evaluasi ketepatan subsidi kepada Pasien tidak mampu yang berhak menerima dengan kriteria yang telah ditetapkan memiliki validitas ketidakmampuan sebesar 96 %. Sebanyak 4 % sisanya merupakan pasien tidak mampu yang berasal dari luar Jakarta Utara sehingga tidak diperhitungkan.Untuk mendapatkan angka subsidi yang mencukupi kebutuhan pengobatan pasien tidak mampu maka pemerintah perlu memperhitungkan besar biaya satuan. Dan untuk pelaksanaan prosedur dan ketepatan pemberian subsidi tersebut perlu dilakukan pengawasan dari pihak terkait.Daftar bacaan : 35

---

Analysis on Cost Subsidy for the Poor at Ambulatory Care Service unit, Koja General District HospitalProtecting the poor is Government's responsibilities. Implementation of subsidy policy seems to be the important strategy to meet the medical treatment need for the poor effectively. To ensure appropriateness of the subsidy, calculation on the unit cost is needed.The objective of this study is to obtain information on subsidy for Ambulatory in Unit of Koja General District Hospital based on the unit cost and validation of those who entitled to obtain the subsidy.The study showed that the cost was Rp. 104.000,- based on Activity Based Costing analysis. It is also confirmed that 96% subsidy provided is distributed to the entitled person. The remaining 4% was dedicated for those who reside outside North Jakarta.Based on the study result, the Government need to calculate the unit cost of subsidy for the poor. To ensure the appropriateness and sufficient subsidy, control to the subsidy disbursement is needed.References: 35"

"Krisis ekonomi dan otonomi daerah dapat menyebabkan menurunnya subsidi pemerintah kepada rumah sakit. Disisi lain jumlah dan jenis pelayanan rumah sakit harus ditingkatkan karena demand masyarakat yang makin meningkat oleh sebab terjadinya pergeseran pola penyakit.Tarif yang berlaku saat ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 1995 dan oleh karena adanya rencana dari RSUD Solok., untuk menjadi rumah sakit swadana, maka perlu ditetapkan tarif rasional, yang dalam penelitian ini dihatasi pada penetapan tarif di instalasi rawat inap menurut kelas rawatan.Dalam menetapkan tarif rasional di instalasi rawat inap dilakukan penelitian biaya di unit-unit penunjang dan unit-unit produksi, meliputi biaya investasi, biaya operasional dan biaya pemeiiharaan. Data berupa data sekunder dikumpulkan dari catatan/laporan kegiatan, pengolahan data dilakukan dengan double distribution method, dan kemudian dilakukan perhitungan yang menghasilkan biaya total dan biaya satuan. Survey kemampuan membayar masyarakat (ATP) dilakukan pada pengunjung rawat inap dengan wawancara berupa kuesioner yang telah disiapkan. Persepsi stakeholders yangterkait dengan penelapan tarif dilakukan dengan wawancara mendalarm. Simulasi tarif dilakukan dengan berpatokan pada biaya satuan, tarif saat ini, ATP, persepsi .stakeholders, dan cost recovery ale. Dengan demikian didapat tarif rasional instalasi rawat inap menurut kelas rawatan, yaitu: Kelas Utama: Penyakit Dalam Rp. 30.000, Kelas 1 Penyakit Dalam Rp. 22.500_- , Kelas I Kebidanan Rp. 27.500, Kelas II Bedah Rp. 20.000.-, Kelas II Anak Rp. 20.000,-, Kelas 11 Penyakit Dalam Rp. 16,000,-; dan Kebidanan Rp. 22.500,-. Kelas ZFI Bedah Rp. 6,000. Anak Rp. 8.000,- , Penyakit Dalam Rp. 4.000.-dan Kebidanan Rp. 6,000, . Rekomendasi dari penelitian ini adalah masih tetap diharapkan subsidi dari pemerintah kepada rumah sakit dan masyarakat tak mampu.Daftar bacaan : 35 (1983 - 2000)

---

Determining Rational Tariff of Hospital's Ward Installations that Classified by the Class Rate at Rumah Sakit Umum Daerab Solok in 1999/2000Economic crisis and district autonomy influenced government's subsidies to district hospitals. On the other side, public hospitals should improve and develop their services to respons public's demand.Tariff of RSUD Solok was set up in 1995 (Perda) and due to the plan to become more atonomous the hospital need to determine its Rational Tariff.In setting up Rational tariff for inpatient care costs for supporting and production units were determined including investment and operational costs, as well as maintenance cost. The secondary data was collected from hospital records, has been and analysed using double distribution method. To describe the ability to pay (ATP), interview to the patiens have been conducted, interviews with stakeholders were also conducted to obtain information on their stakeholders perception of the rational tariff Simulation had been done based on findings of unit cost, perceptions,and the cost recovery rate. Proposed tariffs for inpatient care (RSUD) Solok, are as follow. TIP (Internal Medicine) Rp. 30.000; First Class: Internal Medicine Rp. 22.500,-, Obgyn Rp. 27.500, Second Class: Surgery Rp. 20.000, Pediatric Rp. 20.000, Internal Medicine Rp. 16.000,- and Obgyn Rp. 22300, Third Class: Surgery Rp. 6.000, Pediatric Rp. 8.000, Internal Medicine Rp. 4.000,- and ObgynRp. 6.000, Based on the findings, the government need to continue to provide subsides to public hospitals and the poor.References: 35 (1983 - 2000)"

"Rumah Sakit Kepolisian Pusat Raden Said Sukanto yang disebut Rumah Sakit Sukanto adalah badan pelaksana pada Dinas Kedokteran dan Kesehatan Polri. Salah satu kegiatannya adalah menyelenggarakan perawatan pasien inap, dalam tahun 1998 telah dirawat sejumlah 11436 pasien, terdiri dari pasien Dinas sebanyak 6984 orang, pasien Askes 1074 orang, pasien Jamsostek 829 orang dan pasien Umum 2549 orang.Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui biaya total opersional Rumah Sakit, biaya satuan masing-masing Ruang Perawatan, gambaran kecukupan anggaran serta menghitung Cost Recovery Rate masing-masing golongan pasien dan pola subsidi silang baik antara Ruang Perawatan maupun antara golongan pasien. Desain penelitian adalah operasional dengan sifat Cross Sectional untuk mendapatkan gambaran pembiayaan dalam operasional rawat inap. Tehnik pengumpulan data dengan menghitung kebutuhan material pada penyelenggaraan rawat inap kurun waktu 1(satu) tahun dan meng-konversi-kan dalam bentuk biaya total dan biaya satuan.Dari hasil penelitian didapat biaya total operasional rawat inap sebesar Rp 2,059,979,644.80 dan biaya satuan pada Ruang VIP Rp 70,532 Ruang Kelas I Rp 26,875, Ruang Kelas 2 Rp 32,134 dan Ruang Kelas 3 rata-rata Rp 38,777. sedang biaya penggunaan obat selama kurun satu tahun sebanyak Rp 4,508,350,527. Dukungan anggaran Dinas untuk pembiayaan operasional rawat inap hanya 41% dan dukungan obat Dinas untuk kebutuhan obat pasien Dinas hanya 25.30%. Golongan pasien Askes memberikan defisit pada semua Ruang Perawatan dengan CRR 45%, golongan pasien Jamsostek memberikan hasil surplus dengan CRR 164%, golongan pasien Umum memberikan hasil surplus dengan CRR 101%. Bila dikaitkan dengan pasien Dinas, maka dengan tarif yang berlaku saat ini secara keseluruhan terjadi defisit pada pelaksanaan operasional rawat inap di tahun 1998 dengan CRR 82%.Dari keseluruhan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa rencana kedepan perlu dilakukan penyempurnaan pengelolaan obat Dinas, penambahan anggaran operaslonal Rumah Sakit dan tinjauan tehadap tarif yang berlaku saat ini.

---

Cost Analysis and Adequacy of the Operational Cost to Support the Inpatients Departement in Police Central Hospital R. Said Sukanto, Jakarta 1998, in Anticipating in Independent and Self Supporting the Indonesian Police DepartementThe Police Central Hospital Raden Said Sukanto, or Sukanto Hospital is an operating unit under the Police Medical and Health Department. In 1998 the hospital had accepted 11,436 inpatients, consisting of 6,984 patients of military, 1,074 patient of ASKES, 829 patients of JAMSOSTEK and 2,549 public patients.The aim of this research are to analyze the total operational cost of the hospital, the unit cost of each ward, the overview of the adequacy of the budgets and to calculate the Cost Recovery Rate (CRR) of each category of patients as well as pattern of cross-subsidy The study is conducted based on a cross sectional approach. To calculate all of the input materials the data was collected in one calendar year and converted into the total operating cost and the unit cost.The total operational cost was Rp. 2,059,979,644.80 ) Der year and the unit cost of VIP room was Rp 70,532, First class room Rp 26,875, Second class room Rp 32,134 and Third class room Rp 38,777 in average. The total cost of drug during the calendar year was Rp 4,508,350,527. The police budget had contributed to the total operational cost of inpatient care only about 41 % and 25.3% of the costs of the drug. The ASKES patients caused deficits to most of ward with CRR 45%, JAMSOSTEK patients achieved the surplus with CRR 164%, whereas public patients achieved the surplus with CRR 101%. For overall cost and source of fund, the inpatient department had achieved CRR 82%The study concludes that for future improvement a better plan should be made the drug management, hospital budgeting and the pricing strategy."