Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKStudi ini bertujuan untuk menjelaskan pencalonan tunggal dalam kasus mundurnya calon penantang di kabupaten Timor Tengah Utara (TTU). Penelitian ini menggunakan metode eksplorasi kualitatif dan teori arena dari Neil Fligstein dan McAdam. Studi ini menyatakan bahwa pencalonan tunggal di pilkada TTU 2015 diakibatkan oleh struktur arena dan tindakan strategis aktor. Mundurnya penantang potensial didorong oleh adanya perbedaan sumber daya dan keterampilan politik yang relevan dan efektif untuk mobilisasi elektoral. Tidak hanya itu, penantang menarik diri karena merasakan kompetisi yang sangat rentan memicu konflik dan kekerasan. Hal itu karena menguatnya politisasi identitas yang sangat sensitif dan berpotensi memicu kekerasan antar pendukung. Penjelasan ini berbeda dari sejumlah kasus serupa seperti di Blitar (Sobari, 2017), Pati dan Jayapura (Lay et al. 2017). Perbedaan utamanya ada pada konteks arena kontestasi, jenis sumber daya yang penting bagi aktor, dan jalur menuju pencalonan tunggal. Perspektif ekonomi politik (oligarki lokal) dan politik kartel seperti di Pati dan konsep kepemimpinan ideal yang populer di Blitar, bukan penjelasan yang tepat untuk kasus ini. Penantang potensial tidak mengalami kendala dalam hal pendanaan, rekam jejak dan popularitas. Penantang bahkan mendapatkan dukungan mayoritas dari partai-partai politik yang ada. Namun mereka tidak siap melanjutkan kompetisi yang berat dan berpotensi konflik. Penantang meragukan kredibilitas institusi pemilihan dan keamanan. Mereka meyakini kompetisi tidak dapat berjalan secara bebas, adil dan damai setelah melihat petahana menggunakan cara-cara yang tidak demokratis untuk memobilisasi pemilih secara luas. Kondisi itu mendorong mereka untuk mundur agar pemilihan itu di tunda sehingga peluang mereka bisa menjadi lebih baik.

---

ABSTRACT

This study aims to explain the sole candidacy in the case of the withdrawal of the prospective opponent in North Central Timor district (TTU). It focuses on answering the main question of why this case could happen. The research, which uses a qualitative exploratory method and the arena theory of Neil Fligstein and McAdam, states that the sole candidacy in North Central Timor district (TTU) election was caused by the arena stucture and the actors strategic action.The withdrawal of the potential opponent was caused by the the differences in political skill and in effective and relevant resources to mobilize voters. Besides, the opponent felt that the competition was likely to trigger conflict and violence as the most sentitive identity politization got stronger and could trigger violence between supporters. The explanation differs from a number of similar cases in Blitar (Sobari, 2017), Pati and Jayapura (Lay et al. 2017). The main differences are on the context of competition arena, the type of important resources for the actor and the path or procedure leading to the sole candidacy. The political economy perspective (local oligarchy) in Pati and the concept of ideal leadership in Blitar are not at all the appropriate explanation for this. The opponent did not have any problem in terms of fund, track record, and populariy. They even got support from most political parties in that district but they were not ready to continue the competition which was heavy and that could cause conflict. They doubted the credibility of security and election institutions. Having seen the opponent using non-democratic ways in mobilizing voters massively, they were sure that the competition would not be freely, fairly and peacefully done. This condition made them withdraw in order that the election could be delayed and would in turn give them a better opportunity."

"Penelitian ini menjelaskan dan menganalisis faktor kekalahan calon tunggal dalam pilkada Kota Makassar tahun 2018. Jika mayoritas calon tunggal di beberapa daerah adalah seorang petahana, maka di Makassar lahir dari kalangan elit pengusaha yakni Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi (Appi-Cicu). Hasil menunjukkan, pilkada Makassar tahun 2018 dimenangkan oleh kotak kosong dan untuk kali pertama dalam pilkada di Indonesia kotak kosong unggul. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor kemenangan kotak kosong dalam pilkada Makassar tahun 2018. Landasan teoritis yang digunakan adalah teori elite, konflik, dan rekrutmen politik. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan mengeksplorasi dan menganalisis berbagai studi literatur. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kekalah calon tunggal dalam Pilkada di Kota Makassar tahun 2018 disebabkan oleh beberapa faktor yakni adanya konflik elit dimana konflik yang terjadi antar elit lokal yang tidak mendapat dukungan partai politik dalam pencalonan berperan penting dalam memenangkan kolom kosong dalam Pilkada Makassar. Hal tersebut mengkonfirmasi teori konflik yang dikemukakan oleh Maurice Duverger serta teori elit yang dikemukakan oleh Suzan Keller. Selain itu, rekrutmen politik yang tertutup juga berperan dalam mempengaruhi kekalahan calon tunggal. Hal tersebut mengkonfirmasi teori rekrutmen politik yang dikemukakan oleh Gabriel Almond dan Powel. Faktor lain yang tidak kalah penting yang menyebabkan kekalahan calon tunggal ialah partisipasi politik masyarakat Makassar dalam Pilkada di Kota Makassar.

---

This research discusses about the defeat of factor single candidate in the local election of Makassar in 2018. If the majority of single candidates in some regions are incumbents, then Makassar is born from an elite businessman, Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi (Appi-Cicu), and the incumbent was lost at candidation process. The results show that the 2018 Makassar regional election was won by an empty box and for the first time in the Indonesian elections the empty won at local election. The purpose of this study is to find out the factor of winning empty boxes in the Makassar election in 2018. The theoretical foundation used is elite theory, conflict, and political recruitment. The research method used is qualitative by exploring and analyzing various literature studies.

The findings of the study indicate that the defeat of single candidates in the local election in Makassar in 2018 was caused by several factors, namely the existence of elite conflict where conflicts between local elites who did not get the support of political parties in nominating roles played an important role in winning the empty column in the Makassar regional election. This confirms the conflict theory proposed by Maurice Duverger and the elite theory put forward by Suzan Keller. In addition, closed political recruitment also played a role in influencing the defeat of a single candidate. This confirms the theory of political recruitment put forward by Gabriel Almond and Powel. Another important factor that caused the single candidate's defeat was the political participation of the Makassar community in the regional elections in Makassar City."

"Penelitian ini hendak mengetahui strategi sayap perempuan partai politik yaitu Kesatuan Perempuan Partai Golongan Karya (KPPG) dalam mendorong keterwakilan perempuan di Partai Golongan Karya pada pemilihan umum legislatif 2014. Dengan diakuinya KPPG dalam landasan formal AD/ART Partai Golkar pada 2009 sebagai organisasi sayap yang bertugas menjadi sumber rekrutmen perempuan Partai Golkar baik untuk kepengurusan maupun pencalegan pada Pemilu Legislatif 2014. Namun, meskipun jumlah pengurus perempuan Partai Golkar mengalami kenaikan akan tetapi angka keterwakilan perempuan Partai Golkar dalam parlemen tidak mengalami kenaikan. Pijakan teoritis penelitian ini yaitu politik kehadiran dari Anne Philips, strategi partai politik dalam meningkatkan representasi perempuan dalam politik dari Joni Lovenduski, teori proses rekrutmen dari Pippa Norris, dan teori lainnya yang terkait penelitian. Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan wawancara dan studi dokumen.Hasil temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya peraturan perundang-undangan tentang afirmasi, KPPG berusaha memanfaatkannya untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di internal Partai Golkar. Strategi yang dilakukan KPPG untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam kepengurusan adalah membuat program Desa Dasa Karya dan berusaha memasukkan perempuan di dalam peran-peran strategis dalam kepengurusan Partai Golkar. Sedangkan strategi untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam pencalonan legislatif Partai Golkar pada Pemilu Legislatif 2014 adalah dengan membuat kebijakan 'One Gate Policy', mengawal nomor urut caleg perempuan, memberikan pendampingan dan pembekalan terhadap caleg-caleg perempuan, dan menjalin kerjasama dengan sayap-sayap perempuan lintas partai. Namun terdapat faktor-faktor yang menghambat strategi KPPG. Faktor-faktor tersebut adalah aturan Partai Golkar, struktur Partai Golkar yang didominasi laki-laki, rekrutmen yang oligarki, tipe kepemimpinan ketua umum Partai Golkar, kepemimpinan internal KPPG, motivasi dan kapabilitas kader perempuan, serta internal KPPG yang tidak fokus mengangkat isu perempuan. Sehingga implikasi teoritis yang muncul bahwa meskipun partai politik membuka kesempatan kepada perempuan untuk berkarir dalam dunia politik tetapi partai politik tetap tidak menyediakan jalan bagi perempuan untuk memasuki posisi yang berpengaruh dalam politik. Perempuan minim posisi strategis di dalam partai politik dan posisi strategis juga sulit diraih oleh perempuan.

---

This study discussed about the strategies of womens movements in political party that is Golongan Karya Womens Union in encouraging womens representation in the Golongan Karya (Golkar) Party in 2014 Legislative Elections. With the recognition of KPPG in the formal basis of Statutes and Bylaw Golkar's Party in 2009 as an organization who has duty to become a source of women recruitment for Golkar Party both for stewardship and scrutiny in the 2014 Legislative Election. However, although the number of women members of Golkar Party has increased, Golkar Partys female representation in parliament has not increased. The theoretical basis of this research is political presence from Anne Philips, the strategy of political parties in increasing womens representation in politics from Joni Lovenduski, the theory of the recruitment process from Pippa Norris, and other theory related to this study. This study uses a qualitative method with interview and document study approach.

Findings in this study indicated that with the existence of legislation concerning affirmations, KPPG has utilized the legislation to increase womens representation within Golkar Party. The strategy carried out by KPPG to increase women's representation in the management by establishing Desa Dasa Karya program and including women in the strategic roles in the Golkars management. While the strategy to increase the womens representation in Golkar Party legislative nomination in the 2014 Legislative Election is establishing One Gate Policy, guarding the serial numbers of female candidates, providing assistance and debriefing for female candidates, and establishing the cooperation with cross-party womens wings. However, there are factors that inhibit the strategies from KPPG. The factors such as: the rules in Golkar Party, the men-dominated structure, the oligarchy recruitment, the General Chairmans leadership type, KPPG internal leadership, the motivation and capability of women cadres, as well as internal KPPG does not focus on raising womens issues. So, the theoretical implications appeared that eventhough the political parties has given opportunities for women to pursue careers in politics, the political parties still not yet provide a path for women to take an influential positions in politics. The lack of womens strategic positions in political parties also strategic positions are difficult for women to achieve."

"Proses pemekeran Provinsi Cirebon dimulai sejak tahun 2009, ketika Presidium Pembentukan Provinsi Cirebon (P3C) dideklarasikan. Sampai tahun 2019, P3C belum mampu membentuk koalisi elite politik lokal untuk mengusulkan pemekaran Provinsi Cirebon, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah No 78 tahun 2007 tentang tata cara pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah menyebutkan bahwa cakupan wilayah pembentukan provinsi paling sedikit 5 (lima) kabupaten/kota. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian studi kasus yang berada di wilayah Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Kuningan dan Kota Cirebon (ciyaumajakuning). Teknik pengambilan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi, teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil menunjukkan bahwa tidak terbentuknya koalisi elite politik lokal di ciayumajakuning dikarenakan adanya perbedaan isu di antara kelompok elite politik lokal yang menyetujui (elite politik di Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu dan Kota Cirebon) dengan elite politik lokal yang menolak (elite politik di Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Kuningan) mengenai isu pemanfaatan sumber daya ekonomi, pembangunan daerah, kepentingan politik, etnisitas dan sejarah politik eks-karesidenan Cirebon. Selain itu, lemahnya koalisi elite politik lokal yang hanya didukung oleh tiga wilayah dan perilaku koruptif para elite yang menyetujui usulan pemekaran Provinsi Cirebon baik di tingkat bawah maupun tingkat atas, berakibat pada tidak terbentuknya pemekaran Provinsi Cirebon selama tahun 2009-2019.

---

The proliferation process of the Cirebon Province began in 2009, when the Presidium Pembentukan Provinsi Cirebon (P3C) was declared. Until 2019, the P3C had not been able to form a coalition of local political elites to propose the proliferation of the Cirebon Province, as stated in Article 8 of Government Regulation No. 78 of 2007 concerning the procedures for forming, abolishing and merging regions, stating that the area of the formation of provinces was at least 5 (five) district / city. This study uses a qualitative approach with case study research methods in the areas of Cirebon Regency, Majalengka Regency, Indramayu Regency, Kuningan Regency and Cirebon City (ciyaumajakuning). Data collection techniques carried out by interviews, observation and documentation, data analysis techniques using data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results show that there was no coalition of local political elites in the Ciayumajakuning area due to differences in issues between local political elite groups that agreed (political elites in Cirebon Regency, Indramayu Regency and Cirebon City) with local political elite groups that refused (political elites in Majalengka Regency and Regency Kuningan) concerning the issue of utilizing economic resources, regional development, political interests, ethnicity and the political history of the ex-residency of Cirebon. In addition, the weak coalition of the local political elite which was only supported by three regions and the corrupt behavior of the elite who agreed to the proposed proliferation of the Cirebon Province both at the lower and upper levels, resulted in the absence of the proliferation of Cirebon Province during 2009-2019."

"Ditetapkannya PKPU No.20 Tahun 2018 yang mengatur mantan narapidana korupsi, mantan narapidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak tidak dapat menjadi caleg pada Pemilu 2019 menuai pro dan kontra. KPU telah meminta kepada partai politik untuk mengganti nama bakal caleg yang merupakan mantan narapidana korupsi, namun masih saja ada parpol yang mencalonkan mantan narapidana korupsi menjadi caleg di tingkat DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Bawaslu, Komisi II DPR dan Kemendagri bersepakat mengembalikan persyaratan caleg ke Pasal 240 Ayat 1 huruf g UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Partai Gerindra sebagai parpol yang kerap menyuarakan anti korupsi, merekrut 22 bakal caleg mantan narapidana korupsi pada Pemilu 2019. Proses rekrutmen oleh Partai Gerindra berlangsung tertutup dan tidak terdapat penelusuran rekam jejak dalam mekanisme rekrutmen caleg tersebut. Terbitnya Putusan Mahkamah Agung kemudian memperbolehkan caleg mantan narapidana korupsi ikut serta pada Pemilu 2019. Penelitian metode kualitatif dengan desain studi kasus ini menggunakan teori rekrutmen partai politik Barbara Geddes (1994), Almond & Powell (1966), Almond & Coleman (1961), dan teori modal Kimberly L Casey, Pierre Bourdieu, Robert D. Putnam. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Partai Gerindra yang ingin memperoleh banyak suara dan kursi pada Pemilu 2019, cenderung pragmatis dalam merekrut caleg mantan narapidana korupsi yang memiliki modal politik, sosial dan finansial serta populer. Caleg mantan narapidana korupsi memanfaatkan celah hukum, yaitu PKPU No.20 Tahun 2018 yang bertentangan dengan UU Pemilu No.7 Tahun 2017. Partai Gerindra tidak melakukan penelusuran rekam jejak bakal calon anggota legislatif  serta tetap melakukan rekrutmen terhadap mantan narapidana korupsi. Partai Gerindra sudah seharusnya melaksanakan proses demokratisasi sendiri di dalam tubuh mereka sehingga fungsi-fungsi ideal partai politik bisa dijalankan.

---

With the enactment of PKPU No.20 of 2018 which regulates ex-convicts of corruption, drug trafficking inmates and sexual crimes against children can not be candidates in the 2019 elections reaping pros and cons. KPU has asked political parties to change the names of prospective candidates who are former convicts of corruption, but there are still political parties that nominate ex-convicts of corruption to be candidates at the Provincial and Regency/City DPRD levels. Bawaslu, Commission II of House of Representatives and the Ministry of Home Affairs agreed to return the candidates requirements to Article 240 Paragraph 1 letter g of Law No.7 of 2017 concerning Elections. Gerindra Party as a political party that often voiced anti-corruption, recruiting 22 candidates for former corruption convicts in the 2019 election. The recruitment process by the Gerindra Party was closed and there was no track record in the recruitment mechanism of the candidates. The issuance of the Supreme Courts Decision then allowed candidates for ex-convicts of corruption to take part in the 2019 elections, This qualitative research method with case study design uses the theory of recruitment of political parties Barbara Geddes (1994), Almond & Powell (1966), Almond & Coleman (1961 and the modality theory of Kimberly L. Casey, Pierre Bourdieu, Francis Fukuyama. The findings of this study indicate that the Gerindra Party, which wants to get a lot of votes and seats in the 2019 Election, tend to be pragmatic in recruiting candidates for ex-convicts of corruption who have political, social and financial capital and are popular. Where candidates for ex-convicts of corruption use legal loopholes, namely PKPU No. 20 of 2018 contradicts with the Election Law No. 7 of 2017. The Gerindra Party did not search any track record of prospective legislative candidates and continued to recruit former corruption convicts. The Gerindra Party should have carried out their own democratization processes so that the ideal functions of political parties can be carried out."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terjadinya dinamika politik pasca penandatangan perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura pada tanggal 10 maret 2009 tentang penetapan garis batas laut wilayah kedua negara di bagian barat tahun 2009. Hal ini menjadi menarik diteliti untuk mengetahui dinamika politik di DPR-RI dalam proses ratifikasi penetapan perjanjian kedua negara tersebut dan juga untuk melihat kepentingan masing-masing negara akan terbentuknya Undang-Undang No. 4 Tahun 2010. Penelitian ini fokus kepada dinamika politik yang terjadi di DPR dalam proses ratifikasi mengenai perjanjian batas wilayah Laut RI-Singapura di bagian barat tahun 2009. Dan juga untuk memberi gambaran akan kepentingan kedua belah pihak dalam pegesahan perjanjian tersebut. Dimana dasar dari pengesahan Ratifikasi oleh DPR-RI ini menjadi acuan mulai berlakunya perjanjian tersebut dengan bentuk Undang-undang No. 4 Tahun 2010. Sebagai pijakan teoritis, penelitian ini menggunakan Teori Kebijakan Publik dari William Dunn, James E. Anderson, Thomas R. Dye dan Robert Eyestone, Teori Kepentingan Nasional dari Donald E. Neuchterlein, teori 'Two Level Game' dari Robert D. Putnam, dan Teori Ekonomi Politik Internasional dari Robert Gilpin. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian eksplanasi, dan menggunakan teknik pengumpulan data yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari wawancara mendalam (in-depth interview) dimana wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak berstruktur. Sedangkan data sekunder meliputi buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen DPR-RI, dokumen risalah rapat, dan dokumen lainnya. Setelah dilakukan analisis, Dinamika politik di DPR. Terbagi pro-kontra antara pihak yang mendesak perjanjian ini diratifikasi dan pihak yang berpendapat perjanjian ini tidak perlu segera diratifikasi. Pada tanggal 24 Mei 2010, Pemerintah bersama DPR akhirnya menyepakati pembahasan RUU Ratifikasi Perjanjian Indonesia-Singapura tentang batas wilayah menjadi UU No. 4 Tahun 2010 tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang penetapan garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Selat Singapura 2009. Faktor yang mendasari DPR meratifikasi perjanjian ini antara lain berdasarkan UNCLOS 1982 dimana kegiatan reklamasi pantai yang dilakukan Singapura tidak akan mempengaruhi luas wilayah laut Indonesia, dan menyusutnya luas Pulau Nipa juga tidak berdampak pada pengukuran garis dasar. Dan menegaskan titik dasar Pulau Nipa sebagai pulau terdepan Indonesia dijadikan sebagai dasar pengukuran garis dasar terhadap batas maritim Indonesia. Dengan diratifikasinya UU No. 4 Tahun 2010 ini menandakan bahwa ekspor pasir yang sempat ditutup oleh Menperindag Rini Suwandi tahun 2003 akhirnya dibuka kembali. Implikasi Teoritis menunjukan bahwa Teori Kepentingan Nasional, Teori Kebijakan Publik, Teori 'two level game' dan Teori Ekonomi Politik Internasional dapat menjelaskan mengapa undang-undang batas wilayah laut ini lahir.

---

The political dynamics after the ratification agreement between Indonesia and Singapore in 10 March 2009 became the background of this research. The agreement regulates the western sea boundary between the two countries in 2009. This dynamic is interesting to research on to know the political dynamics after this ratification and the national interests of each of these countries that lead to the introduction of Regulation No. 4 in 2010.

For its theoretical framework, this research used public policy theories from various scientists, such as William Dunn, James E. Anderson, Thomas R. Dye and Robert Eyestone, theories on national interest from Donald E. Neuchterlein, the 'Two Level Game' theory from Robert D. Putnam and International Political Economy Theory from Robert Gilpin.

This research uses qualitative methods with explanatory research and uses data collection technique for primary and secondary data. Primary data comes from indepth unstructured interview. Secondary data are gathered from books, journals, regulations, DPR-RI legal documents, meeting minutes and other documents.

After data was analysed, it shows there were pros and cons between members of the DPR towards the ratification. On 24 May 2010, the government with DPR finally agreed on discussing the draft of regulation on the ratification. The influencing factor of DPR finally agreeing of this ratification is the UNCLOS 1982 where the shore reclamation done by Singapore would not decrease Indonesia territorial boundary and the decreasing width of Nipa island did not influence Indonesia's boundaries as the island remains the boundary point island in Indonesia's maritime territory.

By ratifying the Regulation No. 4 in 2010, the export of sand that once was banned by the then Minister of Industry and Trading Rini Suwandi in 2003 has been allowed to continue. Theoretical implication shows that all theories used (the National Interest, Public Policy, 'Two Level Game' and International Political Economy Theories) can explain the introduction of this regulation on maritime boundaries."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas perkembangan fenomena politik keluarga di Lamongan melalui pemilihan kepala daerah secara langsung (Pilkada) dan sistem pemilu proporsional dengan suara terbanyak yang telah memberikan kesempatan lebih besar kepada keluarga politik untuk memperoleh dan memperbesar kekuasaannya. Fokus penelitian ini adalah melihat kemunculan keluarga Fadeli yang berkontestasi politik di Lamongan dengan temuan penelitian yang menunjukan bahwa keluarga dapat memanfaatkan kekuatan politik formal maupun informal melalui cara strategi klientelisme, sehingga dapat memperluas dan semakin menguatkan politik keluarga Fadeli di Lamongan. Sumber daya yang dimiliki keluarga politik tersebut merupakan unsur penting dalam memaknai politik keluarga dari Garzon dan Park dan strategi klientelisme dari Aspinall dan Berenschot. Strategi klientelisme tersebut dipergunakan setelah Fadeli menjabat sebagai Bupati Kabupaten Lamongan selama 2 periode sejak tahun 2010 dan menjadikan kekuasaan tersebut untuk menggerakan strategi seperti politisasi birokrasi, program kesejahteraan, barang bersama dan dana pembangunan.

---

ABSTRACTThis study discusses the development of family political phenomena in Lamongan through direct elections of regional chiefs (Pilkada) and a proportional electoral system with the most votes have provided grater opportunities for political families to obtain and increase is increasing. The focus of this research is to look at the emergence of Fadeli family who has political contestation in Lamongan with research findings that show that families can utilize formal and informal political forces through clientelism strategies, so as to expand and further strengthen Fadeli's family politics in Lamongan. The resources of the political family are an important element in interpreting the family politics of Garzon and Park and the clientelism strategy of Aspinall and Berenschot. The clientelism strategy was used after Fadeli served as Regent of Lamongan Regency for 2 periods since 2010 and made the power to move strategies such as politicization of the bureaucracy, welfare programs, club goods, and development funds."

"Pencalonan jalur perseorangan pada pilkada langsung di Kabupaten Garut cenderung mengalami penurunan. Dibandingkan pelaksanaan pilkada 2008 dan pilkada 2013, partisipasi bakal pasangan calon dalam pilkada Kabupaten Garut 2018 menunjukkan angka yang paling sedikit. Permasalahan tersebut dikarenakan adanya aturan peningkatan syarat minimal dukungan yang harus dipenuhi oleh bakal pasangan calon sesuai UU Pilkada Nomor 10 Tahun 2016. Kajian ini berfokus pada peran modal politik, modal sosial dan modal ekonomi bagi bakal pasangan calon Suryana dan Wiwin Suwindaryati dalam pencalonan jalur perseorangan pada pilkada Kabupaten Garut tahun 2018, melalui teori modal Pierre Bourdieu (1992) terutama terkait dengan modal politik, modal sosial dan modal ekonomi serta relasi kepemilikan modal dengan pencalonan jalur perseorangan. Untuk memperkuat teori modal politik Pierre Bourdieu dalam penelitian ini, didukung oleh teori modal politik oleh John A. Booth dan Patricia Bayer Richard (1998). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif melalui wawancara mendalam, dan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran modal politik yang terakumulasi dengan kekuatan modal sosial dan modal ekonomi, memengaruhi kekuatan politik dan strategi pasangan calon Suryana dan Wiwin Suwindaryati dalam memenuhi syarat minimal dukungan pada tahap pencalonan perseorangan. dalam pilkada Kabupaten Garut 2018.

---

Nominations for the individual path during the direct election in Garut district tend to fall. In comparison to the 2008 and 2013 elections, the number of individual candidate pairs participating in the 2018 Garut district election was the lowest. This problem is due to the rules for increasing the minimum support requirements that must be met by prospective pairs of candidates according to Election Law Number 10 of 2016. This study focuses on the role of political capital, social capital, and economic capital for the prospective candidates, Suryana and Wiwin Suwindaryati, in the nomination of the individual path in the 2018 Garut district election. Bourdieu's theory of capital (1992), mainly related to political capital, social capital, and economic capital, as well as the relationship between capital ownership and the nomination of the individual path. To strengthen Pierre Bourdieu's theory of political capital in this study, it is supported by the theory of political capital by John A. Booth and Patricia Bayer Richard (1998). This research was conducted using qualitative methods through in-depth interviews and literature studies. The results of this study indicate that the role of political capital, which is accumulated with the strength of social capital and economic capital, affects the political power and strategy of the candidate pair of Suryana and Wiwin Suwindaryati in meeting the minimum support requirements at the individual nomination stage in the 2018 Garut Regency Election."

"ABSTRAK

Pada periode pemilu 2004, 2009 dan 2014, PKS merupakan satu-satunya partai politik dengan keterpilihan perempuan paling sedikit di antara partai politik lain. Namun pada pemilu 2019 perolehan kursi bagi perempuan caleg PKS mengalami peningkatan yang signifikan. Dalam penelitian ini menguraikan mengenai proses kandidasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi keterpilihan perempuan caleg PKS pada pemilu 2004-2019. Hasil dari pembahasan penelitian ini adalah keterpilihan caleg perempuan PKS pada pemilu 2004-2014 dipengaruhi oleh proses kandidasi yang melihat modal politik dan jaringan modal sosial. Sementara pada pemilu 2019 keterpilihan beberapa perempuan caleg PKS dipengaruhi adanya male power relation dari elit lokal yang pernah dan sedang menjabat sebagai kepala daerah. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya pergeseran proses kandidasi dalam PKS yang awalnya bersifat inklusif-eksklusif menjadi inklusif-pragmatis.

---

ABSTRACT

 

---

In the 2004, 2009 and 2014 election periods, PKS was the only political party with the least women elected among other political parties. But in the 2019 election the seats for PKS women candidates improved a significant increase. In this study describes the process of candidacy and the factors that influence the election of women PKS candidates in the 2004-2019 election. The result of this research discussion is the election of PKS women candidates in the 2004-2014 election by the process of candidation that looked at political capital and social capital networks. While in the 2019 election the electability of several PKS women candidates showed that there was a relationship of male power from the local elite who had and were being prepared as regional heads. This difference shows that there is a change in the process of candidacy in PKS that starts from inclusive-exclusive to pragmatic-inclusive.

 

"