Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini adalah kajian tentang tari tradisional Jawa Surakarta di Jakarta. Dalam hal ini fokus penelitian saya adalah Retno Maruti bersama perkumpulan tarinya Padnecwara dan karya yang dihasilkannya Abimanyu Gugur. Dalam mengkaji masalah ini saya menggunakan konsep dan teori kebudayaan yang diperkenalkan Geertz, dikembangkan oleh Suparlan dan Melalatoa, serta konsep dan teori tradisi, sistem nilai budaya dan tari untuk mengetahui sejauh mana Retno Maruti meneruskan tari tradisional Jawa Surakarta di Jakarta. Pengkajian dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif melalui kajian kasus serta menggunakan metode individual's life history yang memusatkan perhatian pada upaya yang dilakukan Retno Maruti dalam menjalani karirnya sebagai seniman tari yang menghasilkan karya tari yang berkualitas dan dinantikan kehadirannya. Metode pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan, wawancara mendalam dan penggunaan literatur yang relevan. Hasil penelitian yang saya lakukan menunjukkan bahwa Retno Maruti dapat menjadi seniman tari Jawa yang berkualitas dan berhasil mengembangkan karirnya di Jakarta karena ia memiliki bakat besar dari ayahnya, seorang seniman profesional yang giat dan berdedikasi tinggi di bidangnya. Maruti juga mempunyai minat pada kesenian yang bertumbuh dengan baik, karena dia selalu berada dalam lingkungan orang-orang yang giat berkesenian dan berkesempatan dididik, diajar dan diarahkan oleh guru-guru kesenian yang mumpuni di bidangnya, termasuk ayahnya. Hal ini yang menjadikan Maruti memiliki disiplin dan dedikasi yang tinggi dalam berkesenian selain karya-karya berkualitas. Gejolak yang besar dalam Maruti untuk meneruskan tradisi sekaligus adanya rangsangan kreativitas untuk melakukan pencarian dan pengembangan dalam tradisi tersebut, tampak diperkuat oleh instansi-instansi kesenian maupun non kesenian dan komunitas pendukungnya seperti para penari, pengrawit, penonton yang "setia" maupun yang baru dan donator. Para pendukung Maruti pada umumnya adalah orang Jawa yang tinggal di Jakarta, baik kalangan pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga, budayawan, pengusaha hingga pejabat tinggi. Mereka membutuhkan ekspresi kultural untuk menyatakan kerinduannya pada hal-hal yang berkaitan dengan budayanya. Mereka juga ingin menyatakan identitas dirinya dalam hubungannya dengan kebudayaan kelompok lain di kota Jakarta ini. Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut adalah sering menonton pertunjukan karya garapan Maruti atau menjadi pelaku dalam pergelaran tersebut. Dengan adanya berbagai faktor peluang dan pendorong seperti telah disebutkan, Retno Maruti berhasil meneruskan tari tradisional Jawa Surakarta, namun menampilkan bentuk dan keindahan "baru" tanpa harus melanggar kaidah-kaidah tradisi dan kehilangan makna, simbol dan nilai kejawaannya.

Abstrak :
ABSTRAK Sejak Repelita pertama hingga kelima dalam pola umum pembangunan jangka panjang pertama, pembangunan bidang ekonomi dititik beratkan pada sektor pertanian. Untuk itu berbagai jenis program pembangunan telah dan akan dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia, mulai dan program intensifikasi, diferensiasi dan ekstensifikasi pertanian serta berbagai program penunjang lainnya. Hal ini semua secara ideal bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan rakyat Indonesia sesuai dengan tujuan Pembangunan Nasional, yakni mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara merata berdasarkan Pancasila (GBHN, 1988). Berbicara tentang masyarakat petani di Indonesia, tidak terlepas dari masyarakat petani menetap dan masyarakat peladang berpindah karena kedua fenomena tersebut nyata keberadaannya. Khususnya petani lading berpindah banyak dijumpai di luar pulau Jawa, Bali dan Madura (Koentjaraningrat, 1984: 1; Dephut, 1988-1993). Clifford Geertz (1976: 13-16) mengkategorikannya sebagai ekosistem Indonesia luar yang mencakup Sumatera, Kalimantan, Irian Jaya, Sulawesi, Flores, Maluku. Data tentang jumlah peladang menurut Departemen Kehutanan ada sekitar 1. 200.000 kepala keluarga atau 6.000.000 jiwa (Dephut, 1988 - 1993). Biro Pusat Statistik memperkirakan sekitar 5.553.935 jiwa. Sedangkan menurut Food and Agricultural Organization (FAO) menyatakan sekitar 12.000.000 jiwa (Mering Ngo, 1990; Santoso, 1991; Mubyarto; 1991). Michael Dove (1981; 63-64) memperkirakan sekitar 3.800.000 kepala keluarga. Departemen Sosial (1991) menyatakan jumlah peladang sekitar 224.000 kepala keluarga atau 1.200.000 jiwa yang tersebar di 93 kabupaten dari 20 propinsi di seluruh Indonesia. Mengingat jumlah peladang yang masih begitu besar, sejak lama pemerintah sudah berusaha mencari berbagai alternatif dan solusi dalam hal penanganan pembangunan, karena selain dianggap tidak standar dalam tingkat kehidupan ekonomi juga mempunyai andil yang besar dalam kerusakan ekosistem hutan. Perhatian tersebut telah ada sejak jaman pemerintah kolonial walaupun secara lebih sungguhsungguh diperhatikan sejak terbentuknya pemerintahan Republik Indonesia (Wirakusumah, 1980: 33). Beberapa departemen pemerintah diikutsertakan dalam berbagai program pembangunan dalam mengantisipasi peladang. Misalnya Departemen Sosial yang dikordinir oleh Direktoral Jenderal Bina Sosial, Departemen Pertanian yang dikordinir oleh Direktorat Jenderal Kehutanan, Departemen Dalam Negeri yang dikoordinir oleh Direktorat Jenderal Pembangunan Desa, dan Departemen PUTL yang dikordinir oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya (Departemen Dalam Negeri, 1978:18-20). Direktorat Jendral Kehutanan sejak tahun 1971 melaksanakan program pembangunan dalam usaha penanggulangan perladangan berpindah dengan penekanan pada reboisasi dan resetlemen penduduk. Inti pengendaliannya dilakukan dengan tiga pokok usaha, yakni: pembentukan usaha tani menetap, rehabilitasi areal bekas perladangan dan pembinaan serta pengembangan usaha tani (Departemen Pertanian, 1981). Kemudian tahun 1986 dilahirkan program Social Forestry atas bantuan Ford Foundation yang secara khusus menggarap petani ladang yang hidup di sekitar hutan lindung. Kemudian dikenal juga adanya program Desa Bina Hutan yang bertujuan mengikut sertakan konsesi pemegang HPH (Hak Pengusahaan Hutan) untuk mengembangkan masyarakat di sekitar dan dalam area konsesi serta program alokasi penempatan penduduk sekitar daerah transmigrasi. Departemen Dalam Negri dengan program pernerataan desa masyarakat peladang dan Departemen Sosial dengan program Resetlemen) desa (Santoso, 1991).

Abstrak :
Dalam Islam, ulama adalah pemimpin umat. Keberadaan mereka dibutuhkan oleh masyarakat Kotamadya Banda Aceh yang 95% penduduknya memeluk Agama Islam. Islam mempunyai konsep bersih yang luas untuk kepentingan ibadah dan kepentingan kebersihan lingkungan. Namun potensi seperti di atas belum banyak menunjang program kebersihan di Kotamadya Banda Aceh untuk mewujudkan kota bersih sesuai dengan peraturan yang berlaku. Masalah yang diteliti berkisar pada sejauh mana peranan ulama yang berfungsi sebagai motivator dalam sistem pengelolaan kebersihan, pengetahuannya dalam makna konteks tentang bersih yang mendukung pengetahuan bersih dari konsep Islam. Kemudian bentuk-bentuk aktivitasnya, kondisi kebersihan, dan partisipasi masyarakat. Penelitian ini bertujuan ingin mengetahui tingkat peranan ulama dalam pelaksanaan program kebersihan, khususnya fungsi mereka sebagai motivator dengan menerapkan konsep agama tentang bersih. Pada bagian bahasan teoritis memuat beberapa konsep yang mendasari standar penerapannya: (1) Rumusan pengertian bersih dan kebersihan sebagai standar yang dianut; (2) Konsep bersih menurut Islam untuk kepentingan ibadah dan lingkungan; (3) Teori tentang-peranan untuk menetapkan keberadaan peranan ulama dalam sistem pengelolaan kebersihan yang berfungsi sebagai motivator; (4) Pengertian ulama dan konsep kepemimpinannya di Aceh; (5) Rujukan ulama yang bersumber dari Al Qur'an dan Hadis; (6) Kerangka konseptual yang membentuk variabel-variabel sebab, akibat dan permasalahan yang diteliti; (7) Penjelasan variabel-variabel dan hipotesis kerja (Tan 1980 dan baca Moleong 1989) untuk mengarahkan penelitian, penulisan dan pembahasannya. Selanjutnya dalam metodologi, setelah memilih Kotamadya Banda Aceh sebagai lokasi penelitian, lalu menetapkan jenis sampei utama yaitu ulama secara random sebanyak 28 responder yang akan diteliti peranannya. Sampel unsur pemerintah dan masyarakat sebagai sampel pendukung, masing-masing berjumlah 23 dan 70 responden. Pertimbangannya, pemerintah sebagai pihak penyelenggara program kebersihan, sedangkan masyarakat sebagai sasaran motivasi ulama dan yang berhubungan langsung dengan kebersihan secara operasional. Data dikumpulkan dengan kuesioner, wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Data diolah dengan tabulasi distribusi persentase relatif, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan analisis deskriptif berdasarkan data kuantitatif. Adapun hasil penelitian: (1) Penduduk Kotamadya Banda Aceh 95% memeluk Agama Islam dari jumlah penduduk 168.789 jiwa; (2) Kotamadya Banda Aceh belum mencerminkan kota bersih sesuai dengan standar yang dianut karena masih rendahnya partisipasi masyarakat. Hambatannya antara lain masih sulitnya merubah budaya membuang sampah di sembarang tempat yang dilatarbelakangi kurangnya pemahaman pengertian kebersihan lingkungan dan kurangnya motivasi. Pengertian dan penerapan konsep Islam tentang bersih masih terbatas pada kepentingan ibadah yang disebabkan antara lain oleh kurangnya keterlibatan ulama dalam memberikan motivasi tentang kebersihan lingkungan; (3) Sebagai upaya untuk mengatasinya, diperlukan sistem pengelolaan yang terpadu meliputi Perda, pengadaan sarana, partisipasi masyarakat, dan motivasi ulama bersama unsur lain; (4) Ulama Kotamadya Banda Aceh secara kognitif mempunyai pengetahuan konsep Islam tentang bersih. Namun secara kuantitatif sebagian besar mereka belum banyak mengembangkan makna bersih secara kontekstual dalam memberikan motivasi. Atau: secara kualitatif pengembangan makna konstekstual sudah diterapkan, akan tetapi hanya oleh sebagian kecil ulama. Motivasi pengertian dan penerapan konsep Islam tentang bersih pada umumnya masih berkisar pada kepentingan ibadah ritual; (5) Tingkat keterlibatan ulama ternyata masih kurang (6l%) seperti terlihat pada bentuk aktivitasnya. Padahal pilihan terbesar responden masyarakat (43%) mengharapkan kehadiran ulama sebagai motivator bahkan mendapat dukungah dari responden pemerintah. Ada kecenderungan hubungan antara tingkat kurangnya peranan ulama dalam melaksanakan fungsinya sebagai motivator, dengan kurangnya pengetahuan mereka secara kualitatif (tebel 7) ; (6) Motivasi tentang kebersihan dengan pendekatan agama merupakan materi pendekatan yang tepat. Selanjutnya media mimbar dan teknik ceramah masih dominan dipergunakan. Padahal masyarakat sudah mendambakan media dan teknik yang lebih luas dan bervariasi; (7) Responden masyarakat 98,5% menyatakan partisipasi masyarakat tergantung motivasi ulama dengan alasan masih tingginya kredibilitas masyarakat terhadap ulama, dan ulama diakui sebagai pemimpin terdekat dengan umat (tabel 17); (8) Responden masyarakat 61% menyatakan bersih sudah merupakan bagian dari kehidupan masyarakat, namun 53 menjawab masih terbatas pada keperluan ibadah. Alasan di atas merupakan faktor lain yang menyebabkan masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam kaitannya dengan pengertian bersih yang hanya mereka terima dari praktek bimbingan ibadah melalui pengajian (54, 5%). Pembahasan berkisar tentang sejauh mana pengetahuan dan penerapan konsep Islam tentang bersih yang dimiliki ulama itu didukung oleh pengetahuaan bersih dalam pengertian umum. Selain tuntutan dakwah, tanggung jawab peranannya dalam sistem pengelolaan kebersihan yang fungsinya sebagai motivator, juga karena tuntutan pembangunan berwawasan lingkungan. Di sini ulama diperlukan kesadaran tanggung jawabnya dalam pembangunan berlanjut untuk meningkatkan kualitas umat. Karena tingkat partisipasi masyarakat berkaitan dengan pengetahuan dan penerapan bersih secara luas serta partisipasinya tergantung dari motivasi ulama, maka dituntut menguasai pengetahuan konsep Islam tentang bersih dalam makna kontekstual. Lingkungan bersih,.partisipasi masyarakat, dan motivasi ulama menjadi satu sistem operasional yang mempunyai hubungan antara satu unsur dengan unsur lainnya. Akhirnya sampai kepada kesimpulan bahwa peranan ulama telah ada dan diperlukan dalam sistem pengelolaan kebersihan, akan tetapi masih pada tingkat rendah. Rendahnya peranan ulama disebabkan oleh faktor-faktor seperti kurangnya pengetahuan dan penerapan konsep Islam tentang bersih dalam makna kontekstual, bentuk dan frekuensi kegiatan, penggunaan media dan teknik kegiatan. Kurangnya peranan ulama mempengaruhi rendahnya partisipasi masyarakat. Rendahnya partisipasi masyarakat bersama faktor lain juga dipengaruhi oleh faktor mendasar yaitu terbatasnya pengertian dan penerapan konsep Islam tentang bersih hanya pada keperluan ibadah ritual yang mereka terima dari pengajian dan bimbingan praktek ibadah. Mengingat ulama sebagai pemimpin umat yang memiliki kredibilitas tinggi di mata masyarakat Kotamadya Banda Aceh, maka peranan mereka diperlukan dalam sistem pengelolaan kebersihan. Ulama juga sebagai guru umat sehingga dituntut menguasai pengetahuan konsep Islam tentang bersih dalam arti luas.

---

The Role Of Ulama In The Implementation Of Cleanliness Program: A Case Study in Banda Aceh MunicipalityAccording to Islamic teaching, ulama are leaders of mankind. They are needed by the community members of Banda Aceh Municipality where 95 percent of the population-are Moslems. Is-lam has a broad and comprehensive concept of cleanliness for worship (as ritual washing) and environmental purposes. However, the above-mentioned concept has not been fully adopted to support the cleanliness program in Banda Aceh Municipality to make the clean city program a complete success, in accordance with the existing regulations. This study deals with the extent of the function of the role of ulama as motivators in the management system of cleanliness, the know-ledge of cleanliness within the contextual sense which sup-ports the knowledge derived from Islamic concept, the types of activities, the condition of the city and the people's participation. The general objective of this study is to assess the potential role of ulama in the implementation of the cleanliness program, especially to identify the extent of the role of ulama as motivators in environmental cleanliness. In the chapter on the theoretical framework, several concepts supporting the implementation, of cleanliness programs are presented, including: (1) The definitions of clean and cleanliness as standard references; (2) The concept of cleanliness according to Islamic teaching for worship and environmental purposes; (3) Theory of role; in order to specify the position of ulama in their role and their function as motivators; The definition of ulama and the concept of leader in Aceh; The ulama's references which are mostly based on Al Qur'an and Hadits; (6) The conceptual framework which comprises the causality variables and working hypothesis (Tan 1980, and Moleong 1989) directing the study, its writing up and analysis. Methodology. Banda Aceh Municipality was chosen as the research location because a cleanliness program has been implemented in this city. Using the random sampling method, 28 ulama whose role would be studied, were selected as the main sample, followed by a supporting sample consisting of 23 respondents from the local government officials and community members. The selection of the supporting simple was based on the fact that the government is the implementation of the cleanliness program, while the community members are the target group of the ulama's role as motivators, and at the same time are also directly and operationally involved in the program. Data were collected using questionnaires, interviews, observations, as well as reviewing the literature related to the study. Later, the data were processed by tabulating the relative percentage distribution, and then qualitatively analyzed by using descriptive analysis, which was based on quantitative data. Result of the study: (1) The research was conducted in Banda Aceh Municipality, with a total population of 168.7 89, of which 95 per cent are Moslems; (2) The research results indicated that due to people's low participation, so far the Banda Aceh Municipality has. not presented the condition and image of a clean city in accordance with the expected standard. Findings showed that the constraints rest among others on the fact that it is still difficult to change the cultural behavior of these people in disposing of their waste. This stems from lack of understanding and awareness of environmental cleanliness as well as lack of motivation. The under-standing and application of cleanliness based on Islamic concepts so far is still limited to worship purposes (as impurities) indicating that the ulama have not been fully participating in motivating the people to carry out the program; (3) Within the endeavors to implement the cleanliness program, an integrated management system is highly necessary, involving the local Government Regulation, facilities, public participation, and motivation geared by the ulama and other relevant agencies; (4) The ulama of Banda Aceh Municipality possess cognitive knowledge of cleanliness based on their religious concept. However, quantitatively most of these ulama have not developed the contextual meaning of cleanliness when motivating the people. In other words, qualitatively the con-textual notion of cleanliness has only been developed by a very limited number of ulama. In general, the knowledge and application of the concept of cleanliness in Islamic teaching is still mainly focused on fulfilling the call for worship purposes; (5) The extent of the involvement of ulama in their motivating role is still considered low (61 percent), whereas the responses from community members (43 per cent) and government officials (61 percent) expect that the ulama should play a role as motivators. There is high correlation between a weak role for the ulama as motivators and a lack of qualitative knowledge on their part {Table 7);(6) Religious approach is connected with cleanliness, or the other way around, that cleanliness can be used as a standard for motivating the people. Furthermore conventional media and techniques, such as pulpit and talks (ceramah) are still predominantly used. It should be noted that the people now expect wider varieties of media and techniques; (7) Responses from community members (95,5 per cent) indicated that public participation depends on the ulama's role as motivators, due to the ulama's high credibility and the ulama are still regarded as the people's closest leaders; (8) Responses from community members (61 per cent) declared that cleanliness had become part of their community life, however 53 per cent acknowledged that it was only limited to worship. The above reasons are the factors which influence the low public participation which is related to people's perception of the cleanliness concept acquired from worship and religious doctrines (54,5 percent, see Table 27). The chapter of theoretical discussion deals with extent of the ulama's knowledge of their religion and the application of Islamic concepts, which is also supported by their general interpretation of cleanliness. The responsibility of the ulama according to their role as motivators in the management of the cleanliness program is not only because of their responsibility to preach (dakwah), but also be issued of the need to implement sustainable development. Therefore, in-order to enhance the quality of life for mankind; awareness of sustainable development on the part of ulama is imperative. Since the level of public participation is significantly related to people's knowledge and under-standing of cleanliness in a broad sense, and their participation depends on the motivation geared by the ulama, hence the ulama should have sufficient knowledge of the Islamic concept of cleanliness within its contextual meaning. Cleanliness, public participation and motivation generated by the ulama have become an operational system in interaction with one another. The role of the ulama is needed in the management system of cleanliness, but is still at a low level. This low level is caused by several factors such as minimum knowledge and application of the Islamic concept of cleanliness in the contextual manner, kind and frequency of activities, utilization of media and technique of these activities and forth. If the role of the ulama is decreased, the public participation is lower as well. The level of people's participation together with other factors are affected by several basic factors, such as limited understanding and application of-the Islamic concept of cleanliness merely for religious matters which they get through doctrines (pengajian-pengajian), and worship guidance. Ulama as leaders of mankind have the highest credibility in their society. Therefore an active role in the cleanliness management system on the part of ulama is a must. Ulama as well as teachers are in demand for their knowledge of the Islamic concept of cleanliness in a broad sense.

Abstrak :
Sebagian besar dari anggota masyarakat suku-bangsa dididik dan dibesarkan dengan bahasa daerahnya, sehingga akibatnya pengaruh yang paling dominan bagi mereka adalah pengaruh bahasa tersebut. Pengaruh ini dapat dilihat, misalnya, pada orang berbicara dan logat seseorang. Kecendrungan dari setiap warga masyarakat suku-bangsa untuk berbicara dalam bahasa daerah dalam kehidupannya sehari-hari adalah akibat kebiasaan berbahasa sejak kecil

Abstrak :
Banyak literatur menunjukkan bahwa peningkatan gizi anak atau kurang gizi pada anak berkaitan dengan kondisi ekonomi masyarakat, ketahanan pangan, serta aspek sosial budaya masyarakat. Tulisan ini mencoba mempelajari gaya hidup masyarakat sebagai produk interaksi aspek ekonomi, katahanan pangan, serta aspekaspek sosial budaya terhadap kebiasaan makan anak balita di desa Sukamulya, Sukabumi. Penelitian dengan menggunakan metode observasi partisipasi ini beranjak dari adanya beberapa gejala yang teramati setelah terjadinya perubahan tanaman pertanian dan berbagai perubahan sosial budaya dan ekonomi masyarakat di Sukamulya. Tersedianya bahan-bahan pangan di lingkungan geografis, peningkatan ekonomi, serta masuknya praktisi medis pada tahun 1996, secara teoritis merupakan sarana untuk peningkatan gizi anak. Namun demikian gejala kurang gizi pada anak masih ditemui pada masyarakat Sukamulya, sehingga muncul asumsi bahwa pengetahuan mengenai makanan balita secara medis di satu sisi dan peningkatan ekonomi di sisi lainnya tidak merubah kebiasaan makan balita menjadi lebih baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan tidak selalu disertai dengan peningkatan gizi. Uang belanja yang dikeluarkan untuk bahan pangan tidak berkaitan dengan jumlah pendapatan tetapi lebih berkaitan dengan karakteristik individu dan gaya hidup keluarga yang satu lama lain saling berinteraksi. Karakteristik individual yang dimaksud adalah menyangkut selera, sikap fatalistic, keinginan memasak, serta kearifan mengolah dan memvariasikan bahan makanan dalam keluarga. Sedangkan gaya hidup menyangkut gaya hidup yang kondusif dan tidak kondusif. Gaya hidup yang kondusif, seperti pemanfaatan lembaga kesehatan desa, senantiasa menggunakan pengetahuan secara medis untuk meningkatkan kualitas makan anak, cenderung memiliki keseimbangan dalam alokasi dana rumah tangga. Sedangkan gaya hidup yang tidak kondusif, seperti menolak pemanfaatan lembaga desa, alokasi dana cenderung untuk barang-barang selain bahan pangan, telah menyebabkan terjadinya kurang gizi.

Abstrak :
ABSTRAK Perkembangan pembangunan di Jakarta cenderung mengubah tanah menjadi kedap air. Daerah yang sebelumnya merupakan media yang bisa dirembesi air diubah menjadi daerah yang ditutupi berbagai jenis bangunan seperti permukiman, pertokoan, jalan, dll. Sementara itu kebutuhan akan air bersih yang berasal dari air tanah cukup tinggi, yaitu menurut Transoto (1988) 78 %, sedang dari hasil penelitian ini di lapangan adalah 94,7 %. Kebutuhan air bersih yang berasal dari air tanah diperkirakan akan semakin meningkat, karena tingkat pertambahan penduduk yang cukup tinggi (3,0%/tahun), dan meningkatnya jumlah pertokoan, perkantoran serta industri, sementara kemampuan Perusahaan Air Minum (PAM) DKI masih sangat terbatas untuk memasok air bersih. Sebagai akibat dari kekedapan permukaan tanah terhadap air di DKI maka timbul berbagai masalah lingkungan seperti kekeringan pada musim kemarau, (karena persediaan air tanah kurang) dan intrusi air laut. Permasalahan di atas erat kaitannya dengan persepsi masyarakat terhadap sumberdaya air hujan, yang pada akhirnya mempengaruhi pengelolaan air hujan yang di terapkan mereka selama ini. Untuk meliput persepsi masyarakat terhadap air hujan serta tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan pemerintah dalam hubungannya dengan IMB, terutama Koefisien Dasar Bangunan dan ruang terbuka, maka dalam penelitian ini dicoba untuk meneliti seluruh wilayah DKI Jakarta yang dibagi ke dalam 4 zone. Pembagian zone didasarkan pada perbedaan topografi, dan sifat air tanah. Pada masing-masing zone diambil tiga tempat yang diharapkan dapat menggambarkan zone secara keseluruhan. Sedangkan untuk kelurahan contoh dipilih daerah yang terdapat dibagian tersebut, karena diasumsikan bahwa pada daerah yang terpadat kebutuhan akan air tanah adalah sangat tinggi, dan daerah yang tertutup oleh bangunan atau kedap air lebih luas. Menurut hasil penelitian ini, di zone 2 rasa air tanahnya sekarang adalah payau, sedangkan pada tahun 1979 (Sandy, 1979) rasa airnya masih tawar. Dengan demikian intrusi air laut telah meluas sampai ke zone 2 dalam selang waktu 9 tahun terakhir. Dalam hubungan dengan pengelolaan air hujan yang diterapkan masyarakat ataupun perkantoran, ternyata masyarakat lebih banyak yang membuang air ke selokan atau sungai, tanpa usaha untuk mengembalikannya ke dalam tanah. Hanya sebagian kecil yang mengalirkan air hujan ke dalam kolam atau bak resapan. Ada juga yang membiarkan air hujan itu jatuh dari atap ke halaman, tetapi hal ini bukan untuk mengupayakan air hujan masuk ke dalam tanah. Nampaknya masyarakat selama ini masih menganggap bahwa air hujan merupakan limbah yang secepat mungkin harus dibuang atau dialirkan ke sungai, bukan sebagai suatu sumberdaya yang harus diselamatkan. Dalam hubungannya dengan pengelolaan air hujan hanya sebagian kecil saja masyarakat yang menggunakan air hujan untuk berbagai keperluan, sedang yang terbanyak mempergunakan air hujan tersebut adalah masyarakat di zone pantai atau zone 1. Sebagian rumah yang dibangun developer telah menerapkan pengelolaan air hujan dengan cara mengalirkan hujan dan atap lewat rantai ke bak resapan. Bak resapan tersebut terletak di sudut teras, akan tetapi bak ini terbuka dan volumenya juga kecil. Tetapi oleh sementara pemilik rumah tersebut, sistem yang begini telah diubah dengan mengalirkan air dari atap ke selokan, berarti kualitas pengelolaannya menjadi turun. Dalam hubungannya dengan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan pemerintah, terlihat bahwa mayoritas masyarakat memiliki KDB (koefisien Dasar Bangunan) di atas 41 % baik di zone 1, 2, 3 dan maupun di zone 4. Sedangkan dalam peraturan pemerintah KDB diharuskan 40 %. Di samping itu khusus untuk bagian selatan Jakarta pemerintah DKI telah menetapkan bahwa pada setiap kapling harus ada ruang terbuka sebesar 85 % agar air berkesempatan meresap ke dalam tanah lebih banyak. Ternyata dari hasil penelitian ini, umumnya (96 %) masarakat memiliki ruang terbuka di bawah 69 %, bahkan 25 % dan diantaranya hanya 0-17 % saja yang mempunyai ruang terbuka. Dari analisis regresi dan korelasi antara tingkat pendidikan dengan pengelolaan air hujan di zone pantai atau zone 1 ternyata bahwa orang yang berpendidikan lebih tinggi menggunakan sistem pengelolaan air hujan yang lebih baik dari orang yang berpendidikan lebih rendah, akan tetapi hubungannya adalah nyata. Sedangkan masyarakat yang bermukim di zone 2 dan 3 ternyata orang yang berpendidikan lebih tinggi menerapkan sistem pengelolaan air hujan yang lebih jelek dari pada orang yang berpendidikan lebih rendah. Khusus bagi masyarakat yang bermukim di zone 4, sistem pengelolaan air hujan yang diterapkan oleh orang yang berpendidikan lebih tinggi hampir tidak ada bedanya dengan sistem pengelolaan air hujan yang diterapkan oleh orang yang berpendidikan lebih rendah. Hubungan antara tingkat pendidikan dengan penggunaan air hujan oleh masyarakat di zone 1 (pantai) ternyata orang yang berpendidikan lebih rendah lebih banyak menggunakan air hujan dibandingkan dengan orang yang berpendidikan lebih tinggi, tetapi hubungannya tak nyata. Di zone 2 dan 3 juga orang yang berpendidikan lebih rendah lebih banyak menggunakan air hujan dari pada orang yang berpendidikan lebih tinggi, dan hubungannya adalah nyata. Akan tetapi di zone 4 temyata orang yang berpendidikan lebih tinggi lebih banyak menggunakan air hujan dibandingkan dengan orang yang berpendidikan lebih rendah, dan hubungannya nyata.

---

ABSTRACT The development of Jakarta tends to alter land to become impermeable areas which are functioning among others to absorb rainwater, have been changed into buildings, settlements, business centers, roads, etc. In the meantime, the capability of public water supply of Jakarta is limited. Only less then 40 % of 7.5 million populations is supplied with tap water. In the study area there are kampungs that only have 33.8 % tap water supplies. Therefore, the need for clean water is substituted mostly by using river water and pumping the groundwater. It was assumed that the exploitation of groundwater will increase proportionally with the population growth rate of 3.0 % per year. This has become even more serious due to the lack of appropriate management of rainwater by the community. The prospect of rainwater as a resource is neglected, and rainwater is even regarded as a problem. The rapid growths of buildings are also made worse due to the fact that most people do not follow the regulation concerning license to build. They neglect the limit of the allowable building base coefficient. The allowable building basic coefficient is 15 %, while the fact shows that in the study area the coefficient is increasing to 41 %. These conditions gave rise to a lot of environmental problems, such as drought, intrusion of seawater, particularly into densely populated areas where high-rise buildings were built. With the population of 7.5 million people and the water consumption of 200 liter per day per person, there is a daily need for clean water of 15 million cu.m. While the whole Jakarta area (approximately 560.sq. km with its 2,000 mm annual rainfall) may have a daily supply of rain-water of 32 million cu.m. If during the rainy season (with is 6-7 months annually) 50 % of the rainwater can be met. Therefore, there is an urgency to develop rainwater conservation campaign. The conservation of rainwater will serve as a resource, reducing the use of groundwater or dirty river water.

Abstrak :
Sebagai salah satu kebutuhan integratif masyarakat petani pedesaan Jawa, Tayub ternyata tetap hidup meskipun ia telah mengalami sejumlah perubahan fungsi. Berdasarkan ciri-ciri masyarakat petani pedesaan Jawa pada umumnya, maka aktivitas masyarakat dan pranata Desa Ngumbul Kecamatan Todanan Kabupaten Blora dan Desa Rejosari Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan, Propinsi Jawa Tengah, merupakan desa kajian penelitian ini. Selain itu, sebagian besar masyarakat di kedua desa tersebut juga merupakan masyarakat pendukung Tayub. Berdasarkan hasil penelitian di kedua desa tersebut tergambar bahwa sebagai salah satu media yang dijadikan sarana untuk memenuhi kebutuhan integratif, masyarakat pendukung menyikapi Tayub seperti halnya mereka menyikapi keberadaan slametan yakni sebagai sarana untuk menciptakan keselamatan dan rasa aman, sarana untuk menciptakan hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam, dan manusia dengan dunia supernatural dalam rangka mempertahankan moral lokal atau tradisi kecil mereka. Bertolak dari kenyataan tersebut, maka tidak mustahil jika Tayub oleh masyarakat pendukung dianggap merupakan salah satu media yang mampu menampung pandangan, aspirasi, kebutuhan, dan gagasan mereka. Lebih dari itu, Tayub sebagai kebutuhan integratif masyarakat petani pedesaan Jawa pada dasarnya sejalan dengan hakikat keseimbangan, keserasian, dan kenyamanan hidup mereka. Mereka akan tetap mempertahankan dan menyelenggarakan Tayub sebagai bagian dari kebutuhan integratifnya, sepanjang Tayub mampu menampung pandangan, aspirasi, dan gagasan sesuai dengan kebudayaan yang mereka anut. Pandangan, aspirasi, dan gagasan petani pedesaan yang lazim diidentikan dengan tradisi kecil akan mengalami perubahan akibat pengaruh tradisi besar yang diciptakan pemegang kekuasaan dan pemerintah.

Abstrak :
ABSTRAK Keberhasilan perbaikan prasarana permukiman kumuh seringkali digunakan sebagai salah satu tolok ukur keberhasilan suatu negara dalam mensejahterakan rakyatnya. Oleh karena itu tujuan perbaikan prasarana permukiman kumuh adalah mengubah permukiman kumuh menjadi wilayah yang nyaman bagi penghuninya. Artinya menjadi lingkungan permukiman yang teratur dan sehat. Masalah permukiman yang dihadapi, khususnya di kota-kota besar di Indonesia antara lain adalah kelayakan lingkungan, kebetahan, kepadatan dan lain-lainnya termasuk masalah kesenjangan pertumbuhan penduduk yang pesat dengan lahan yang tidak pernah bertambah. Pendekatan pembangunan untuk memecahkan masalah permukiman kumuh dilakukan pemerintah melalui Program Perbaikan Kampung (KIP) yang pada dasarnya dititikberatkan pada pembangunan fisik. Sehubungan dengan itu, program ini dikritik karena dianggap kurang peka dan kurang menyentuh aspek sosial budaya masyarakat yang menempati permukiman kumuh tersebut. Berkenaan dengan itu maka dalam penelitian ini yang menjadi pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut: Faktor-faktor lokal dan spesifik apa saja yang mempengaruhi timbulnya permukiman kumuh? Perubahan lingkungan lokal dan spesifik apa saja yang dapat menimbulkan peningkatan kualitas hidup? Apakah program perbaikan permukiman kumuh oleh pemerintah sudah meningkatkan kualitas hidup masyarakat? Untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut, maka penelitian dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: Mengetahui kedudukan manusia di dalam lingkungan sebagai dasar untuk menentukan pola hubungan perbaikan prasarana permukiman dengan peningkatan kualitas hidup penghuninya. Menentukan lokasi penelitian untuk menguji kebenaran pendugaan yang mempengaruhi keberhasilan perbaikan prasarana permukiman kumuh Kelurahan Bandarharjo dan Kelurahan Tanjung Mas sebagai lokasi penelitian. Tahap selanjutnya adalah mendatangi lokasi untuk bersosialisasi dengan kehidupan masyarakat pemukiman kumuh yang diteliti, untuk menggali berbagai informasi yang diperlukan. Tahap pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara lisan dengan memberi informasi yang dapat dipercaya, responden penelitian ditetapkan sebanyak 200 orang, masing-masing 100 orang di Kelurahan Bandarharja dan 100 orang di Tanjung Mas. Pemilihan sampel (responden) dilakukan secara random sampling. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif, dengan metode descriptive analysis. Tahap terakhir adalah menginterpretasikan data dan mengambil kesimpulan dari analisis kualitatif. Berdasarkan analisis kualitatif, dapat disimpulkan bahwa: 1. Faktor-faktor yang mempengaruhi permukiman kumuh adalah kondisi fisik yaitu jalan, drainase, air minumdan sanitasi yang dibangun oleh pemerintah maupun melalui swadaya masyarakat belum dapat memperbaiki kondisi lingkungan karena adanya pasang laut atau rob yang datang tidak menentu. Status rumah yang ditempati pada umumnya milik sendiri tetapi status tanah milik pemerintah/BUMN yang belum dimanfaatkan. Kondisi sosial ekonomi yaitu tingkat pendidikan yang rendah dan jumlah penghasilan yang relatif kecil dan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan hidup keluarga sehari-hari juga merupakan faktor yang menyebabkan terjadinya permukiman kumuh. 2. Faktor-faktor perubahan yang dapat menimbulkan peningkatan kualitas hidup adalah perbaikan kondisi fisik yaitu pembuatan tanggul sepanjang bantaran sungai atas bantuan pemerintah. Hal ini untuk mencegah banjir pada musim kemarau karena adanya pasang laut atau rob. Kondisi sosial ekonomi yang dapat menimbulkan perubahan kualitas hidup adalah bila status tanah yang ditempati oleh warga dapat dimiliki warga dengan cara mengangsur. Karena dengan demikian setiap warga akan berusaha memperbaiki rumahnya tanpa adanya keraguan atau kekhawatiran warga terhadap kemungkinan pembongkaran/penggusuran. Faktor lain adalah peningkatan pendidikan warga yang sebagian besar hanya tamat Sekolah Dasar dan tidak tamat SD. dan sanitasi yang dibangun oleh pemerintah maupun melalui swadaya masyarakat belum dapat memperbaiki kondisi lingkungan karena adanya pasang laut atau rob yang datang tidak menentu. Status rumah yang ditempati pada umumnya milik sendiri tetapi status tanah milik pemerintah/BUMN yang belum dimanfaatkan_ Kondisi sosial ekonomi yaitu tingkat pendidikan yang rendah dan jumlah penghasilan yang relatif kecil dan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan hidup keluarga sehari'-hari juga merupakan faktor yang menyebabkan terjadinya permukiman kumuh. 3. Program pemerintah untuk memperbaiki permukiman kumuh dengan KIP masih belum berhasil. Bantuan yang didapat oleh warga relatif masih sangat sedikit apabila dibandingkan dengan kebutuhan yang diperlukan untuk memperbaiki rumahnya. Perbaikan kondisi fisik seperti jalan, drainase terasa kurang memadai akibat adanya banjir rob atau pasang taut. Partisipasi warga terhadap KIP kurang mendapat tanggapan sebagaimana mestinya akibat terbatasnya waktu warga. Hal ini terjadi karena sebagian besar warga bekerja sebagai pedagang atau buruh.

---

ABSTRACT The success of the improvement of the slum area facility often to be used as one of the parameter to evaluate a country in the national wealthy programme. For, the aim of the government slum area improvement programme are to change the slum area into a welfare area. The main problem of the environment feasibility, psychological, density aspects and others include the fast population growth problem. With limitad land area. The Revitalization of slum area by the government through Kampung Improvement Programme (KIP) and Integrated Development City Programme basically more concentrated on the phsycal development. This programme in critized because they are reachless in social and cultural aspect of the people. The research questions is as follow: What kinds of local and spesific factors which influence of the born of the slum areas? What kinds of the environmental aspects can influence the increase of the life quality? Is the government slum area improvement programmme can increase the quality of life of the people? The research process is as follow: To know the subordination of the people is the environment as basic to formulate the pattern between the improvement of the public resettlement facility and the quality of life improvement. To determine the research location to examine the examination of the hypothesis; Subdistrict Bandarharjo and Subdistrict Tanjung Mas as research location. To communicate with the society life in the slum area to get the informations. Primer Data collection through interview and the research respondent is 200 people, 100 in the Subdistrict Bandarhajo and Tanjung Mas. The sampling method is random sampling. The analizing method as qualitative. With descriptive method analysis. At the final was interpretation of the data and summarizing of the result qualitative analysis. Conclusions: 1. Factors that influenced the slum area are physical condition such as road, drainage, drink water and sanitation. The effort of government and community on physical development are not success yet because the rob that often comes. The house status is community right but the land it self belong to the state or government own company. The other factors are the low social economic condition such as low education level and low income level. 2. Factors that can changes and promote the quality of life are revitalization of physical condition. For this purposes, the government builds the instalation to cover the flood and rob. Social economic condition can change the quality of life. The lope of the community to buy land which they lived, so they can improve their house without fear and worry. 3. The government programme for revitalization of slum area through Kampung Improvement Programme are not successfully. The government aid for community are relatively smale compared with the community need for the house improvement. Revitalization of physical condition such as road, drainage are not succesfully because flood and rob. The community participation toward Kampung Improvement Programme failed by the limited time most of- them are small merchant or worker.

Abstrak :
Ringkasan
Tulisan ini merupakan hasil penelitian tentang partisipasi masyarakat Betawi pada upaya pelestarian lingkungan, dengan mengambil studi kasus di kawasan Cagar Budaya Condet. Penelitian ini juga membahas faktor-faktor yang berpengaruh dalam partisipasi tersebut serta implikasinya terhadap upaya pelestraian lingkungan.

Terjadinya proses pembangunan yang cepat di dalam mempertahankan kelestarian dalam wujud aslinya sehingga lahirlah lingkungan baru buatan manusia.

Dalam mengembangkan lingkungan buatan manusia ini harus diperhitungkan kelangsungan fungsi hidup alam agar peruuahan yang terjadi tidak sampai merugikan manusia. Karena itu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, perlu dimanfaatkan faktor-faktor dominan seperti faktor demografi, sosial dan budaya, faktor geografi, hidrografi, geologi dan topografi, faktor klimatologi, faktor flora dan fauna, dan faktor-faktor kemungkinan perkembangannya. Berbagai faktor ini merupakan faktor komponen lingkungan hidup yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pembangunan.

Kawasan Condet yang terletak di daerah pinggiran kota Jakarta terdiri dari tiga kelurahan, yaitu Kelurahan Balekambang, Batuampar dan Kampung Tengah. Pada awal tahun 1975, daerah tersebut merupakan daerah yang didominasi oleh Masyarakat Betawi yang hidup dari pertanian buah-buahan, yaitu salak dan duku. Keasrian lingkungan yang masih merupakan perkebunan buah-buahan beserta budayanya yang khas Betawi Condet saat itu, merupakan salah satu asset Pemerintah DKI Jakarta yang potensial untuk dilestarikan. Karena itu pada tahun 1975 Pemerintah DKI Jakarta mengeluarkan kebijaksanaan yang pada dasarnya untuk melindungi eksistensi sektor agraris serta mempertahankan budaya Betawi.

Pada saat ini, 20 tahun kemudian setelah dikeluarkannya kebijaksanaan pertama yang menyangkut pengaturan pola tata guna tanah di kawasan Condet, lingkungan Condet sudah jauh berbeda dari tujuan yang diharapkan. Dibangunnya jalan Raya Condet serta pengaruh perkembangan dan pembangunan kota Jakarta merupakan faktor utama yang menyebabkan meningkatnya penduduk pendatang, baik dari dalam kota maupun luar kota, masuk ke Kawasan Condet ini. Keadaan ini mengakibatkan perubahan fungsi lahan, yang semula didominasi oleh tanaman buah buahan, menjadi pemukiman yang padat lengkap dengan fasilitasnya. Peningkatan kebutuhan masa ini yang berkembang sejalan dengan arus pembangunan, menyebabkan Kawasan Condet makin berubah, jauh dari tujuan pelestariannya. Meskipun demikian Pemerintah Daerah DKI Jakarta tetap berusaha agar kawasan Condet tetap dapat dipertahankan sebagai daerah pertanian buah-buahan melalui berbagai kebijaksanaan.

Penelitian ini akan mendiskripsikan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat Betawi di Condet dan sejauh mana implikasi dari sikap partisipasi itu dalam upaya pelestarian lingkungannya. Faktor-faktor tersebut adalah tingkat pendidikan, jenis lapangan pekerjaan, tingkat penghasilan, luas kepemilikan lahan sebagai faktor sosial dan ekonomi, sedangkan sebagai faktor budaya adalah kebiasaan pengalihan hak oleh ,masyarakat Betawi yang dalam hal ini berupa cara waris atau hibah kepada sanak keluarganya. Sampel yang diambil adalah sebanyak 74 sampel dari 123 Kepala Keluarga Betawi Condet pemilik lahan perkebunan buah-buahan atau setidaknya masih mempunyai pohon buah-buahan di halaman rumahnya.

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui pengamatan di lapangan, teknik wawancara dan quesioner. Analisis data dilakukan secara deskriptif dari hasil tabulasi silang (cross tabulation); dan untuk menguji hubungan variabel digunakan uji statistik non parametric dengan menggunakan metode chi-square ( }C2 ) dan perhitungan koefisien kontingensi C.

Sebagai variabel bebas dipilih faktorfaktor (fungsi dari variabel) sebagai berikut . (1) tingkat peradidikan sebagai faktor sosial, (2) tingkat penghasilan sehubungan dengan jenis pekerjaan dan (3) luas kepemilikan lahan sebagai faktor ekonomi, serta (4) kebiasaan dalam pengalihan hak atas lahan yang dimiliki sebagai faktor budaya. Sebagai variabel terikat adalah partisipasi masyarakat yang meliputi (1) perilaku terhadap lahan yang dimiliki, (2) motivasi responden, yaitu keinginan responden untuk menjual lahannya kepada pihak ketiga, serta (3) sikap pemilik lahan terhadap peraturan yang berhubungan dengan upaya pelestarian.

Karena satu variabel dependen dihubungkan dengan dua atau lebih dari dua variabel independen, maka metode analisa yang digunakan adalah teknik regresi berganda atau multiple regression.

HASIL PENELITIAN Penelitian yang dilakukan di ketiga kelurahan menghasilkan kesimpulan sebagai berikut : 1. Tingkat pendidikan, jenis lapangan pekerjaan yang berhubungan serta luasnya lahan yang dimiliki, merupakan variabel yang mempunyai korelasi positif dengan partisipasi masyarakat yang menyangkut sikap terhadap pemeliharaan lahan. Kecuali itu tingkat pendidikan juga mempunyai korelasi yang positif dengan motivasi masyarakat pada sikap adaptif terhadap lingkungan, dengan perkataan lain, makin tinggi tingkat pendidikan yang dimiliki, keinginan responden untuk menjual lahannya juga makin kecil. Keadaan ini dapat diartikan bahwa makin tinggi tingkat pendidikan seseorang, makin besar yang diharapkan dari partisipasinya terhadap upaya lingkungan. Tetapi sebaliknya upaya pelestarian tidak memberi pengaruh terhadap sikap masyarakat dalam keiinginannya untuk menjual lahannya.

2. Peran budaya pewarisan, yaitu yang berhubungan dengan cara pengalihan hak atas lahan yang dimiliki, kepada sanak keluarganya merupakan kondisi yang tidak menunjang upaya partisipasi, dalam arti bahwa tindakan demikian akan mengurangi luas kepemilikan lahan perkebunan yang dimiliki perorangan

3. Upaya pelestarian yang dilaksanakan melalui kebijaksanaan serta peraturan-peraturan di Kawasan Condet sampai saat ini makin jauh dari yang diharapkan. Kurang berfungsinya faktor-faktor penguat (reinforcement) yang berupa ganjaran, tindakan hukum dan lain-lain,mengurangi timbulnya sikap partisipasi masyarakat dalam menunjang upaya pelestarian.

KEGUNAAN HASIL PENELITIAN

Suatu hasil penelitian adalah untuk mencari suatu kebenaran dan pemberi artian yang terus menerus diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi perumus kebijaksanaan dalam menentukan peraturan selanjutnya yang menyangkut upaya pelestarian di Kawasan Condet. Agar dapat dicapai hasil sebagaimana yang diharapkan maka disarankan untuk membentuk suatu badan khusus yang tugas pokoknya

adalah menyelenggarakan usaha-usaha yang berhubungan dengan upaya pelestarian di kawasan Condet ini. Badan tersebut hendaknya membuat suatu konsep rencana pengadaan yang terarah dan operational untuk meningkatkan nilai tambah pelestarian lingkiingan dan budaya masyarakat Betawi Condet. Di samping itu dalam rencana kerjanya dimasukkan rencana untuk membantu meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat petani buah-buahan. Hal ini juga untuk mengurangi keinginan untuk rnengalihkan lahannya kepada orang lain.

Untuk mempertahankan eksistensi kebun buah-buahan serta mengembangkan seni-budaya masyarakat Betawi, pada saat ini masih dimungkinkan untuk mengalokasikannya di Wilayah Balekambang, terutama disekitar pinggir sungai Ciliwung yang masih memiliki areal kebun buah-buahan yang masih cukup lugs.

---

Summary
This essay is based on research into the Hetawi ethnic participation toward environmental preservation efforts, which conducted by making a case study in the cultural preservation area of Condet in East Jakarta. This study also discusses the factors which influence the participations on the environmental preservation efforts.

The rapid development of a city always makes it' difficult to maintain its existing ecosystem. Therefore a new human made environment is often created. In order to expand this human made environment, one has to maintain the functions of the natural environment so that the adverse impact of the changes can be minimized. This means that to improve the prosperity of the community, factors as demographic, social and cultural, hydrographic, geology and topographic, and factors such as development possibility can be useful. In 1975, the Condet area in Jakarta Metropolitan City, which consists of three kelurahan, was one of Jakarta's fringe rural villages. The inhabitants of Condet, who for generation had been ethnically Betawi, still depended for their livelihood on fruit cultivation.

During this time, Condet was identified as one of many government assets with Potential for preservation. So in 1975 the DKI Jakarta government issued a regulation which established the Condet Cultural Preservation Project.

The objectives of the project were agricultural sector and the Betawi's culture. Nowadays, twenty years after the first rule on land use planning in the Condet area was made, the Condet environment has become very different from one which was expected. The construction of new asphalted Condet main road, connecting the center of the city and Condet village, and its subsequent influence on urban growth, has been the main factor which has caused these changes. City residents were attracted to move to this village, ruining its green-agricultural environment and making Condet increasingly urbanized. The natives of Condet are being progressively displaced by newcomers from the city center, and the amount of land owned by the indigenous population and used for cultivation has become less and less.

This is happening even though the DKI Jakarta Government still wants Condet to retain its fruit cultivation and preserve the native traditions of Condet, through some regulation.

This research will describe the extent to which the participation effort has been affected by the social and cultural lives of the natives and the implication to the environmental preservation. The factors which have affected their participation in this environment preservation are, the level of education, occupation and level of income, the quantity of land owned, and cultural role in Condet society. The research uses a sample of 74 responden taken from 123 Household Heads of the Betawian and who have their own land and stay in Kelurahan Balambang and Batuampar. Data used in this research were obtained by using observation technique, interviews, and questionnair. Data analysis is carried out descriptively by means of cross tabulation. To test the relationship between variables, this research uses statistical techniques such as chi-square and coeffisient contingency C. The dependent variables are (1) level of education as social factors, (2) ocupation, (3) land ownership as economic factors and (4) traditional behavior to transfer their land as part of cultural role. The independent variables are the participation of the inhabitants i.e., (1) the behaviour to the land owned, (2) the motivation to sell the land and (3) the behavior to the laws in connection with the preservation Multiple regression technique is used because one dependent variable is related to two or three independetn ones.

RESULT OF THE RESEARCH

The research was made in three kelurahan in Condet and give results as follows :

1. Level of education, occupation and land ownership are the factors that have positive corelations with public participation on land conservation. In addition, level of education has positive relationship with the motivation of the population towards environment preservation. In other words, the higher the educatioon the more reluctant the landowners to sell their land.This phenomenon also indicates that the higher educated inhabitants would contribute more to the efforts on the environment conservation. However, conservation efforts have relationship with the attitude of the people to sell their land.

2. The system of inheritance on how the land should be subdivided between the heirs, constrains the efforts to increase public participation because the size of the parcels to be cultivated would be reduced.



The research results are expected to be used as inputs by policy makers in developing the Condet preservement law in the future. To achieve such results the following considerations need to be taken into account: there has to be a committee in charge of the implementation for the action in Condet preservation, in which one of the program is making efforts to increase the income of the Betawi ethnics inhabitants.

Abstrak :
ABSTRAK Migrasi merupakan aliran sumberdaya manusia dari suatu lingkungan hidup (ekosistem) ke lingkungan hidup (ekosistem) lainnya dalam suatu wilayah negara. Migrasi juga merefleksikan keseimbangan aliran sumberdaya manusia dari suatu wilayah ke wilayah lainnya (Firman, 1994). Migrasi umumnya selalu cenderung dari wilayah atau kawasan (ekosistem) yang lingkungan hidupnya masih minus ke wilayah atau kawasan (ekosistem) yang lingkungan hidupnya lebih mantap keadaan sosial-ekonominya. Jadi, migrasi merupakan tanggapan atau reaksi migran atas ketidakmantapan (ketimpangan) lingkungan sosialekonominya di daerah asal, atau lingkungan hidup daerah asal tidak berfungsi secara balk bagi kehidupan para migran. Sementara itu ada anggapan para migran bahwa terdapat kemantapan ekosistem di luar daerahnya yang akan menjadi daerah tujuan migrasinya itu. Pola migrasi di Indonesia kelihatannya masih bersifat Jawa sentris, artinya sebagian besar migran dari seluruh wilayah di Indonesia menuju ke Jawa dan sebagian besar migran dari Jawa menuju ke wilayah-wilayah di Jawa juga, terutama terpusat ke kota-kota besar (kota metropolitan). Pemusatan arus migrasi ke kawasan (ekosistem) kota metropolitan ini menunjukkan suatu pengutuban (polarisasi), yang menyebabkan kepadatan penduduk Pulau Jawa, terutama di kawasan kota metropolitannya lebih tinggi daripada daerah-daerah lainnya. Hal ini lebih nampak lagi di wilayah Kota Metropolitan Jakarta, kepadatan penduduknya pada tahun 1993 mencapai 11.183 jiwa/km2 dengan pertumbuhan penduduknya pada periode 1980-1990 sebesar 2,41 persen dan pada tahun 1990-1993 sebesar 2,12 persen per tahun, yang merupakan wilayah propinsi dan kawasan kota metropolitan terpadat dan terbesar pertumbuhan penduduknya di Indonesia. Kepadatan dan pertumbuhan penduduk Kota Metropolitan Jakarta yang tinggi ini sebagai suatu akibat dari penduduk yang pindah ke kota tersebut lebih banyak yang mampu menetap daripada pindah kembali ke daerah asal atau ke daerah lain. Kemampuan menetap migran ke suatu lingkungan tempat tinggal menimbulkan terkonsentrasinya sumberdaya manusia paaa satu ruang kehidupan, yang sudah tentu pada gilirannya agihan penduduk tidak merata dan seimbang di setiap wilayah dan kawasan, pemanfaatan sumber daya lingkungan hidup juga tidak merata dan perhatian terhadap pembangunan wilayah pun tidak merata dan seimbang. Terkonsentrasinya sumber daya manusia di kota-kota besar (kota metropolitan) sering diikuti dengan meningkatnya gejala perusakan dan pencemaran lingkungan hidup, seperti tekanan terhadap lahan perkotaan, meningkatnya produksi limbah, rusaknya air tanah, masalah sanitasi atau kesehatan masyarakat, timbulnya pemukiman liar dan kumuh, dan sebagainya. Di samping itu, meningkatnya angkatan kerja yang belum dapat terserap dalam kesempatan kerja yang produktif, timbulnya kesenjangan taraf hidup antar kelompok masyarakat dan tekanan-tekanan sosial psikologis lainnya, baik dialami masyarakat kota umumnya maupun yang dialami oleh masyarakat migran sendiri. Berdasarkan kenyataan di lapangan terdapat indikasi bahwa kemampuan menetap masyarakat migran asal Manggarai ke Kota Metropolitan Jakarta, khususnya yang menetap di Jakarta Timur tergolong cukup tinggi. Tingginya kemampuan menetap masyarakat migran ini erat kaitannya dengan lingkungan sosial-ekonomi migran, baik sewaktu di daerah asal maupun setelah menetap di kota metropolitan. Atas dasar hal tersebut maka disusun hipotesis kerja, yakni kemampuan menetap migran ke kota metropolitan dipengaruhi oleh kesempatan kerja sewaktu di daerah asal, kesesuaian (kepuasan) dengan lapangan kerja di lingkungan daerah asal, status sosial-ekonomi sewaktu di daerah asal, pola konsumsi sewaktu di daerah asal, nilai kemakmuran (ekonomis) wilayah yang diharapkan migran di daerah asal, nilai pemilikan lahan usaha di daerah asal, kesempatan kerja setelah menetap di kota metropolitan, kesesuaian (kepuasan) dengan lapangan kerja di lingkungan kota metropolitan dan sekitarnya, status sosial-ekonomi setelah menetap di kota metropolitan, pola konsumsi setelah menetap di kota metropolitan, nilai kemakmuran (ekonomis) yang diharapkan migran di kawasan kota metropolitan dan sekitarnya, peranan infrastruktur penunjang mata pencaharian terhadap kegiatan ekonomi migran di wilayah kota metropolitan. Penelitian ini dilakukan di Wilayah Kotamadya Jakarta Timur sebagai bagian dari Wilayah Kota Metropolitan Jakarta dengan populasi sebanyak 294 migran asal Suku Manggarai yang memenuhi beberapa kriteria yang telah ditetapkan. Dari populasi tersebut terpilih sampel sebanyak 62 orang migran atau 21,09 persen yang berdomisili di Kelurahan Palmeriam Kecamatan Matraman. Sampel ini merupakan sampel wilayah yang ditentukan secara purpossive (purpossive area sampling) untuk menentukan lokasi sasaran penelitian dan sekaligus menentukan jumlah migran sebagai responden. Untuk memperoleh data, maka digunakan daftar pertanyaan (kuesioner) dan wawancara secara mendalam. Sedangkan untuk menganalisis data digunakan analisis deskripsi atau interpretasi dan pemahaman dengan hantuan tabeltabel. Selain itu juga dianalisi.s dengan uji statistik Korelasi Rank Spearman dengan memperhatikan faktor koreksi T terhadap ranking berangka sama dan untuk menguji signifikansinya menggunakan rumus "distribusi student's t". Dari hasil analisis data ditemukan bahwa : 1. Masyarakat migran asal Manggarai ternyata mempunyai niat untuk bertahan hidup (menetap selamanya) pada lingkungan hidup (ekosistem) Kota Metropolitan Jakarta dari pada pindah lagi ke daerah asal atau ke daerah lain. Hanya 3,23 persen dari responden yang berniat untuk pindah kembali dan 22,58 persen yang masih ragu-raga. Hal ini diperkuat pula dengan lama menetap mereka di Kota Metropolitan Jakarta yang tergolong cukup lama (5 tahun ke atas) yakni sebanyak 59,68 persen dan adaptasi sosial-ekonomi yang cukup tinggi dan tinggi yakni sebanyak 62,90 persen dari responden. 2. Nilai budaya Manggarai dalam kegiatan sosial--ekanomi seperti gotong-royong dalam rangka pengumpulan dana, kegiatan arisan, hidup damai dengan sesama warga masyarakat di lingkungan sekitar, gensi (gengsi) atau ritak (main), rantang rugi (takut rugi) dan rantang rabo (takut dimarahi) serta saling membantu dalam mencari pekerjaan merupakan nilai-nilai yang memperkuat strategi adaptasi sosial-ekonomi para migran (ata long). 3. Berdasarkan tolok ukur yang telah ditetapkan, maka kemampuan menetap migran asal Manggarai di lingkungan Kota Metropolitan Jakarta, khususnya di Wilayah Jakarta Timur, dapat dikategorikan cukup tinggi. Hanya 32,26 persen dari responden yang termasuk kategori rendah. 4. Tingginya kemampuan menetap migran ke kota metropolitan dipengaruhi oleh rendahnya tingkat kesempatankerja migran sewaktu di daerah asal 5. Tingginya kemampuan menetap migran ke kota metropolitan dipengaruhi oleh ketidaksesuaian atau ketidakpuasan migran dengan lapangan kerja di lingkungan daerah asal (thit < ttah(a0,05;6o)). 6. Tingginya kemampuan menetap migran ke kotametropolitan dipengaruhi oleh sangat rendahnya status sosial-ekonomi migran sewaktu di daerah asal (thit { ttab(ao,05;60)) 7. Kendatipun pola konsumsi (tingkat konsumsi dan tingkat kebutuhan hidup) migran sewaktu di daerah asal rendah atau kurang baik, tetapi tidak mempengaruhi tingginya kemampuan menetap migran ke kota metropolitan (thit > ttab(a0,05;60) 8. Tingginya kemampuan menetap migran ke kota metropolitan dipengaruhi oleh sangat rendahnya nilai kemakmuran (ekonomis) wilayah yang diharapkan migran di daerah asalnya (thit {tab(a0,05;60)) 9. Walaupun rendahnya atau kurang baiknya nilai pembukaan lahan usaha migran di daerah asalnya., tetapi tidak mempengaruhi tingginya kemampuan menetap migran ke kota metropolitan (thit > ttah(a0,05;60)). 10. Tingginya kemampuan menetap migran ke kota metropolitan dipengaruhi oleh tingginya kesempatan kerja migran setelah menetap di kota metropolitan (thit > ttab(a0,05;60)) 11. Tingginya kemampuan menetap migran ke kota metropolitan dipengaruhi oleh adanya kesesuaian atau kepuasan migran dengan lapangan kerja migran di lingkungan kota metropolitan (thit >ttab(0,Q5;6O)). 12. Tingginya kemampuan menetap migran ke kota metropolitan dipengaruhi oleh tingginya status sosial-ekonomi migran setelah menetap di wilayah kota metropolitan (thit } ttab(a0,05;60)). 13. Tingginya kemampuan menetap migran ke kota metropolitan dipengaruhi oleh tingginya atau baiknya pola konsumsi migran setelah menetap di kota metropolitan (thit > ttab(G0,05;60)) 14. Tingginya kemampuan menetap migran ke kota metropolitan dipengaruhi oleh tingginya nilai kemakmuran (ekonomis) wilayah yang diharapkan migran di kota metropolitan (thit > ttab(ao,o5;6o)). 15. Tingginya kemampuan menetap migran ke kota metropolitan dipengaruhi oleh besarnya peranan infrastruktur penunjang mata pencaharian yang terdapat di kawasan kota metropolitan terhadap kegiatan ekonomi migran (thit } ttab(a0,05;60)).

---

ABSTRACT Migration is a flow of human resource from one ecosystem to another ecosystem in an area of a country. Migration also reflects the balanced flow of human re-source from one area to another (Firman, 1974). Generally, migration usually tends to move from regions or areas (ecosystem) with a living environment that is minus to regions or areas (ecosystem) with social-economic environment that are better/stable. Thus, migration is a response or reaction of migration on the social-economic environment's imbalance of the original region, or biological environment of the original region that is not able to function properly for migrants to live. Meanwhile. Migrants assume that there is ecosystem stability outside of their region that will be the target of their migration. The migration patterns in Indonesia is still centrally/ located in Java, which means that most of the migrant from all regions in Indonesia migrate to Java and most migrants from Java also migrate to certain regions around Java, particularly big cities (metropolitan cities). The concentration of migration flow in metropolitan areas (ecosystem) implies a polarization, which causes population density in Java, particularly in the metropolitan area, which is found to be more dense than other regions. This is, especially more dominant in Metropolitan Jakarta the population density of which reaches 11.183 people/km2, with its population growth in 1980--1990 around 2.41 percent and 1990--1993 was 2.12 percent a year. This makes Jakarta as the most dense province and metropolitan area, with the highest population growth in Indonesia. This high growth and density of population is the result of the fact that most migrants who move to this city have the ability to find a place and reside in the city than move back to their original or other areas. The ability of migrants to reside in certain neighborhood causes human resource concentration in certain living spaces, and of course, the distribution of population is not equal or balanced in each region or area. Thus, the use of living natural resource will not be equal, as well as the attention to development will not be equal or there is imbalance. The concentration of human resource in big cities (metropolitan cities) is usually followed by a phenomenon of biological destruction and contamination, such as the increase of household' waste production, damage of ground water, illegal settlement or slum areas, etc. Besides, the increase of laborers that cannot be absorbed by productive work opportunities, disparity of standard of living among societal groups and other social-psychological pressures, both have been experienced by both the rural society and migrant society a like. Based on the reality in the field, there are indications that the residing ability of Manggarainese migrant society in Metropolitan Jakarta, particularly in East Jakarta is found to be high. The high ability of this migrant society has close correlation with the social-economic environment of the migrants, both when being in their original region and after residing in the metropolitan city. Based on that case, it is hypothesized that the ability of migrants to reside in the metropolitan city is influenced by work opportunities in their original region (when they were still in their original area), their satisfaction on work opportunities in their original region, their social-economic status in their original region, consumption patterns when they were in their original region, the values of prosperity (economical values) they expected in their original region, the values of work field in their original region, work opportunities they have after residing in metropolitan city, their satisfaction on work opportunities around the metropolitan city, social-economic status after residing in metropolitan city, pattern of consumption after residing in metropolitan city, the values of prosperity expected by the migrants from metropolitan city, the role of supportive infrastructure like the means of making a living toward economic activities in metropolitan city. This research was carried out in the Region of East Jakarta Municipality as a part of the Metropolitan City of Jakarta, with some 294 Manggrainese migrants who satisfied determined requirements. From those population, the selected samples were 62 migrants or 21.09 percent of the total population who reside in Kelurahan Palmeriam Kecamatan Matraman. This purposive area sampling is aimed at deter-mining the target location for research and the number of migrants as the respondents. A Questionnaire was used to obtain the data, and detailed interview was carried out as well. While for data analysis, descriptive analysis was used. Whereas interpretation and comprehension are presented through tables. Data analysis was also done by using Rank Spearmen Statistical Correlation testing by seeing correlation factor T on similar number of rank, and " distribution of student's "t" formula is used to test its significance. Through the analysis, it is found that: 1. Manggarainese migrant society have purpose to reside in the biological environment (ecosystem) of Metropolitan Jakarta, rather than moving back to their original region. Only 3.23 percent of the respondents are eager to move back, and 22.58 percent of respondents are still in doubt. This is also. stressed by the fact of length of living or residing in Metropolitan Jakarta (above 5 years) the percentage of which is 59.68 percent, social-economic adaptation is also high enough; this makes 62.90 percent of respondents. 2. Cultural values in social-economic activities, such as cooperation in collection of funds, arisan and living harmoniously with tribes around their neighborhood, as well as creating mutual help in finding jobs opportunities. These are the values that help to strengthen their strategy in social-economic adaptation. 3. Based on the determined measurement, the ability of Manggrainese migrants to reside in the neighborhood of Metropolitan Jakarta, particularly in East Jakarta,is categorized as fairly high. Only 32.26 percent of all respondents are categorized to be low. 4. The high ability of migrants to reside in Jakarta is influenced by the low work opportunities available in their original region (th<<< tab (Q 0.025;60). 5. The high ability of migrants to reside in the metropolitan city is influenced by dissatisfaction or incompatibily of migrants' on available work opportunities in their original region (th,, < tab (.0.05;60)). 6. The high ability of migrants to reside in the metropolitan city is influenced by their very low social-economic status in their respective original region (thit < tsab (a 0.050)). 7. Although the consumption pattern (rate of consumption and rate of living necessity) of migrants in their original region is low or worse, but it does not influence the high ability to reside in the metropolitan city(thit < tsab (a 0.05:50)) 8. The high ability of migrants to reside in metropolitan city is influenced by their very low prosperity values (economic) of the region expected by the migrants in their original region (this < tsab) 9. The low values of field possession in their original region, such does not influence the high ability to reside in metropolitan city(thit 7 tthb (x0.05;50)) 10. The high ability of migrants to reside in the metropolitan city is influenced bythe high work opportunities after the migrants settled in the metropolitan city `thit> stab (a O.05;6d) 11. The high ability of migrants to reside in the metropolitan city is influenced by the suitability and satisfaction of migrants in the work opportunities availablein the metropolitan city (this > stab (a 0.05;0)) 12. The high ability of migrants to reside in the metropolitan city is influenced by migrants social-economic status after residing in the metropolitan city(thit> CI; (a 0,05;50) 13. The high ability of migrants to reside in the metropolitan city is influenced by the better consumption pattern after residing in the metropolitan city(t it > tsah (a 0.05;60)) 14. The high ability of migrants to reside in the metropolitan city is influenced by the high prosperity values (economic) in the area expected by migrants in themetropolitan city (this > tsab (a 0.050)) 15. The high ability of migrants to reside in the metropolitan city is influenced by the high supportive infrastructure of the metropolitan city for economic activities of the migrants (thit > tteb (a 0.50;60)