Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Persaingan ketat di era globalisasi menuntut pengusaha untuk fokus langsung pada bisnis intinya. Penyerahaan pelaksanaan kegiatan yang bukan bisnis inti kepada pihak lain disebut dengan alih daya. Praktek alih daya seringkali menimbulkan masalah seperti pada kasus pada PT. X dengan PT. Y dan pekerja Z. Pada kasus ini, PT. Penyedia Jasa Y tidak memberikan tunjangan seperti apa yang telah disanggupinya dalam perjanjian kerjasama dengan PT. X kepada tenaga kerja. Berdasarkan kasus tersebut maka akan diuraikan mengenai pola perjanjian alih daya antara PT. X, dengan PT. Penyedia Jasa Tenaga Kerja Y ditinjau dari sudut hukum perjanjian dan hukum perburuhan serta perlindungan terhadap tenaga kerja. Pada dasarnya pola alih daya berdsasarkan hukum perjanjian adalah pemborongan pekerjaan, sedangkan dalam hukum perburuhan terdapat syarat-syarat pekerjaan yang dapat diserahkan. Perlindungan tenaga kerja dalam sudut hukum perjanjian dapat menggugat dengan PMH, sedangkan hukum perburuhan perlindungan dengan Penyelesaian Hubungan Industrial.Tight competition in globalization era requires entrepreneur to focus directly on its core business. Implementation of non-core business activities transfer to the other party is called outsourcing. The practice of outsourcing is often problematic as in the case of PT.X with PT.Service Provider Y and Z workers. In this case, PT. Y does not pay allowance such as what has been promised in agreement with PT. X to the workers. Based on these cases, will be discussed about the pattern of outsourcing agreement between PT. X, with PT. Service provider Y based on contract law and labor law, and labor protection. Basically the pattern of outsourcing in contract law is chartering a job; while in labor laws there are requirements of work that can be delivered. Labor protections in contract law can be sued by PMH, while labor law protections to the Settlement of Industrial Relations."

"Skripsi ini memaparkan pelaksanaan keselamatan kerja sebagai bentuk perlindungan bagi pekerja/buruh yang difokuskan dalam unit penjahitan yang rentan terhadap kecelakaan kerja di PT X, sebuah perusahaan yang bergerak di industri garmen. Penelitian menggunakan metode yuridis-normatif dalam bentuk deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan keselamatan kerja di unit penjahitan PT X telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dan mengalami peningkatan dengan berfungsinya Departemen Compliance. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pelaksanaan keselamatan kerja harus terus ditingkatkan sesuai kebutuhan dan kondisi lapangan sebagai bentuk pemenuhan aspek keselamatan kerja agar pekerja/buruh dapat bekerja dengan aman untuk peningkatan kesejahteraan hidup.

---

This thesis describes the implementation of safety work as a form of protection for workers/labourers focussed in sewing unit where the place is vulnerable to experience working accident at PT X which engaged in garment industry. This research was conducted by applying normative juridical method in a form of descriptive analytic design.

The result showed that the implementation of safety work in sewing unit at PT X has been according to the regulations in the manpower area and it has been increasing as the Compliance Department function actively.

The result also showed that the implementation of safety work should be increased by adjusting to the needs and condition in practice as a form of fulfilling the safety work aspect so the workers/labourers can work safely in order to increase the welfare of life."

"Penelitian ini membahas status ketenagakerjaan Direktur, apakah Direktur di suatu perusahaan masuk dalam kategori Pengusaha atau pekerja/buruh. Parameter yang digunakan untuk menganalisis status ketenagakerjaan Direktur tersebut adalah metode pengangkatan Direktur di perusahaan yang bersangkutan yaitu melalui Rapat Umum Pemegang Saham atau berdasarkan suatu perjanjian kerja. Status ketenagakerjaan ini akan berdampak pada akibat hukum terhadap Direktur ketika terjadi penghentian penugasan, terutama apabila yang bersangkutan mengalami Pemutusan Hubungan Kerja. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif dan pengumpulan data melalui studi pustaka.

---

The focus of this study is to analyze the employment status of a Director of a company, whether they are classified as an Entrepreneur or as a worker/laborer. Parameter used to analyze employment status of a Director is based on the methods of appointment of such Director, which is by the General Meeting of Shareholders of based on a work agreement. The employment status of a Director will then determine the legal consequences when there is a dismissal, especially if there is a severance of an employment relationship (pemutusan hubungan kerja) to the Director. This research is a juridical-normative research with qualitative approach and collecting data through documentary study."

"Skripsi ini membahas tentang implementasi pemutusan hubungan kerja karena kesalahan berat setelah diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 012/PUU-I/2013 dan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. SE.13/MEN/SJ-HK/I/2005. Bentuk dari penelitian hukum ini adalah normatif yuridis yang dilakukan dengan pendekatan kualitiatif dan hasil penelitian hukum ini bersifat penelitian deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa Pemerintah perlu menerbitkan Surat Edaran Petunjuk Teknis mengenai prosedur pemutusan hubungan kerja karena kesalahan berat yang harus sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 012/PUU-I/2003 sehingga tidak akan menimbulkan perbedaan penafsiran bagi para pihak yang berselisih dalam pemutusan hubungan kerja karena kesalahan berat.

---

This undergraduate thesis explains about the implementation of termination of employment due to severe wrongdoings after the issuance of Constitutional Court Decision No. 012/PUU-I/2003 and Ministry of Manpower and Transmigration Circular Letter No. SE.13/MEN/SJ-HK/I/2005. The form of this legal research is juridical normative that is conducted by qualitative approach and resulted in a form of descriptive research. The results of this legal research recommends the Government to issue Circular Letter regarding Technical Guidance on the procedure for termination of employment due to severe wrongdoings that should be in line with the Constitutional Court Decision No. 012/PUU-I/2003."

"Sejak diundangkannya Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perusahaan outsourcing menjadi berkembang. Karena dengan penggunaan outsourcing ini maka perusahaan dapat lebih memperhatikan kegiatan utama perusahaan sehingga perusahaan lebih kompetitif.Namun, praktek outsourcing menimbulkan masalah, khususnya mengenai perlindungan perusahaan outsourcing. Umumnya, perusahaan pemberi kerja cenderung mengalihkan tanggung jawab ke perusahaan outsourcing apabila ada kerugian akibat tindakan atau kelalaian pekerja outsourcing. Skripsi ini menganalisis sejauh mana perlindungan hukum perusahaan outsourcing ditinjau dari Undang-Undang Ketenagakejaan. Dari hasil penelitian penulis menemukan bahwa benar pelaksanaan praktek outsourcing merugikan perusahaan outsourcing, sekalipun telah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Hal ini disebabkan karena Undang-Undang tersebut tidak mengatur dengan jelas mengenai syarat-syarat pembuatan suatu perjanjian dan ketidakjelasan perumusan hubungan kerja antara pemberi pekerjaan, penyedia jasa dengan pekerja. Doktrin respondeat superior tidak dapat diberlakukan untuk bisnis outsourcing karena dari segi manfaat yang mendapatkan manfaat dari pekerja adalah perusahaan pemberi kerja yang memberikan perintah langsung kepada pekerja."

"Perjanjian kerja merupakan ikatan yang mengawali hubungan kerja antara pekerja dan pemberi kerja yang menimbulkan hubungan hukum diantara para pihak. Perjanjian kerja dapat dibuat secara tertulis atau lisan. Perjanjian kerja yang dibuat secara lisan harus diterbitkan Surat Pengangkatan oleh pemberi kerja. Surat pengangkatan yang dikeluarkan oleh pemberi kerja tidak mencantumkan hak dan kewajiban para pihak, sehingga pekerja kurang memahami hak dan kewajibannya. Hal tersebut sering menimbulkan permasalahan baik oleh pekerja maupun pemberi kerja. Berdasarkan permasalahan tersebut, akan dilakukan analisa yuridis pengangkatan pekerja pada Fakultas Y Universitas Z yang perekrutan pekerjanya dengan Surat Keputusan dikaitkan dengan hukum perjanjian dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Z Sebagai Badan Hukum Milik Negara.

---

The employment agreement is a binding that started the employment relationship between the worker and the employer who raises the legal relationship between the parties. The employment agreement may be made in writing or orally. Work agreements are made ​​verbally should be issued Appointment Letter by the employer. Appointment letter issued by the employer does not specify the rights and obligations of the parties, so that workers do not understand their rights and obligations. It often causes problems by both workers and employers. Based on these problems, the analysis of judicial appointments will be working at the Faculty of the University Y Z are recruiting workers by Decree associated with contract law and Act No. 13 of 2003 on Manpower and Government Regulation Number 152 Year 2000 on the Establishment of the University of Z As Owned Legal Entity State."

"ABSTRACTThe focus of this study is to discuss about the consistency between the content ofSpecific Time Work Agreement in PT. X with the regulation in the The Law No.13 Year 2003 concerning Manpower. This study uses normative approach withthe aim to gain an understanding about Specific Time Work Agreement regulationand to understand how the Specific Time Work Agreement regulation is beingapplied in PT X. The result of this study suggested that there need to be a firmconsequences given to the employer who violate the regulation that has beenstated in the Law of Specific Time Work Agreement. There also need to be aclose supervision for the Specific Time Work Agreement which acquired changedof status by the law to Unspecific Time Work Agreement, so that the contractedemployee could obtain their rights equally with regular employee. Furthermorethe manpower institution who has the duty of recording every Specific TimeWork Agreement should be more strict while checking the content of SpecificTime Work Agreement, to avoid the possibility of law violation.

---

ASBTRAKSkripsi ini membahas kesesuaian antara isi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu padaPT. X dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan. Dengan menggunakan bentuk penelitian normatif, tujuan daripenelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan mengenai Perjanjian KerjaWaktu Tertentu dan untuk mengetahui pelaksanaan pengaturan Perjanjian KerjaWaktu Tertentu dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di PT. X. Hasil penelitianmenyarankan bahwa perlu adanya pelaksanaan sanksi yang tegas untuk parapemberi kerja yang melakukan pelanggaran ketentuan Perjanjian Kerja WaktuTertentu dalam Undang-Undang, serta pengawasan terhadap Perjanjian KerjaWaktu Tertentu yang demi hukum statusnya berubah menjadi Perjanjian KerjaWaktu Tidak Tertentu, sehingga karyawan kontrak dapat memiliki hak layaknyakaryawan tetap. Selain itu, instansi ketenagakerjaan yang bertugas untukmelakukan pencatatan setiap Perjanjian Kerja Waktu Tertentu seharusnya lebihketat saat melakukan pemeriksaan atas isi Perjanjian Kerja Waktu Tertentutersebut agar kemungkinan terjadinya pelanggaran peraturan dapat dihindari."

"Penyelesaian perselisihan dalam hubungan industrialdilakukan melalui Pengadilan Hubungan Industrial.Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkaradalam pengadilan. Berkaitan dengan masalah pembuktianmaka penelitian ini pada dasarnya ingin mengetahui (1)Bagaimanakah proses pembuktian dalam PengadilanHubungan Industrial? (2)Kendala-kendala apa yangdihadapi oleh pihak pekerja dalam mengajukan saksi danalat bukti lainnya dalam perkara pemutusan hubungankerja? (3)Apakah sistim pembuktian yang digunakan dalamPengadilan Perselisihan Hubungan Industrial sudahmelindungi kepentingan pekerja khususnya dalam perkarapemutusan hubungan kerja? Untuk menjawab permasalahantersebut maka telah dilakukan penelitian denganmenggunakan metode penelitian hukum normatif. Daripenelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwaproses pembuktian yang digunakan dalam PengadilanHubungan Industrial adalah seperti proses pembuktiansebagaimana digunakan dalam peradilan umum. Prosespembuktian ini seringkali menjadi kendala bagi parapekerja yang mengajukan gugatan ke pengadilan karenaketidakpahaman terhadap proses pembuktian yangditerapkan. Untuk itu sistim pembuktian yang digunakandalam Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial belumseluruhnya melindungi kepentingan pekerja khususnyadalam perkara pemutusan hubungan kerja."