Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Sebagai negara yang berdaulat dan merdeka, Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki simbol kedaulatan negara yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warga negara Indonesia. Mata uang Rupiah merupakan salah satu simbol kedaulatan negara. Pemerintah dan bangsa Indonesia memahami bahwa Indonesia menginginkan Rupiah menjadi tuan rumah di negara sendiri. Tesis ini menjelaskan bagaimana dampak yang terjadi pascadikeluarkannya peraturan Bank Indonesia No. 17/3/PBI/2015, yang mewajibkan penggunaan Rupiah di wilayah NKRI terhadap pembukuan dalam mata uang US Dollar. Kemudian bagaimana langkah alternatif yang ditempuh oleh Wajib Pajak agar dapat menjalankan pembukuan menurut akuntansi dan menurut pajak, khususnya bagi WP yang belum mecapai lima tahun penggunaan mata uang USD-nya. Setelah itu, diakhiri dengan analisis solusi mengatasi dampak yang ditimbulkan PBI 17 tersebut. PBI 17 ini merupakan law enforcement dari UU Mata Uang No. 7 Tahun 2011. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis dampak PBI 17 tahun 2015 terhadap pelaksanaan pembukuan dalam mata uang USD. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menginventarisasi alternatif penyelesaian dalam praktek, dan untuk mendapatkan solusi terhadap dampak yang ditimbulkan oleh PBI 17 terhadap pembukuan dalam mata uang USD. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan bersifat deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumentasi dan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini adalah meningkatnya compliance cost, administration cost dan timeconsumption cost sebagai dampak dari PBI 17 tahun 2015, menjadi pendorong bagiwajib Pajak untuk mengajukan permohonan pencabutan izin menyelenggarakan pembukuan dengan mata uang USD. Ketentuan perundang-undangan yang mengatur adanya batasan paling sedikit lima tahun menyelenggarakan pembukuan dengan mata uang asing USD, terhadap wajib pajak yang mata uang fungsionalnya adalah Rupiah sebagai dampak dari PBI 17 / 2015, dianggap sudah tidak relevan lagi. Secara substance over form rule, izin-izin pembukuan dalam mata uang USD.

---

ABSTRACT
As a sovereign and independent country, the Unitary State of the Republic of Indonesia has a symbol of state sovereignty that must be respected and proud of all Indonesian citizens. Rupiah currency is one of the symbols of state sovereignty. The Government and the Indonesian people understand that Indonesia wants the Rupiah to host its own country. This thesis explains how the impact happened after the issuance of Bank Indonesia regulation no. 17/3 / PBI / 2015, which requires the use of Rupiah in the territory of NKRI against bookkeeping in US Dollar. Then how is the alternative measures taken by the Taxpayer to be able to keep accounting according to accounting and according to tax, especially for WP who have not reached five years of use of its USD currency. After that, it ends with an analysis of solutions to address the impact of the PBI 17. PBI 17 is a law enforcement of the Currency Act no. 7 Year 2011. The purpose of this research is to understand and analyze the impact of PBI 17 of 2015 on the implementation of bookkeeping in USD currency. In addition, this study aims to inventory alternative solutions in practice, and to obtain solutions to the impact of PBI 17 on bookkeeping in USD currency. This research uses qualitative and qualitative descriptive method. Data collection techniques were conducted with documentary studies and in-depth interviews. The result of this research is the increasing of compliance cost, administration cost and time consumption cost as the effect of PBI 17 year 2015, become the impetus for Taxpayer to apply for revocation of license to hold bookkeeping with USD currency. The statutory provisions governing the limitation of at least five years of holding books with USD foreign currency, against the taxpayer whose functional currency is Rupiah as the effect of PBI 17/2015, is deemed to be irrelevant. Substantially over form rule, accounting licenses in USD currency for taxpayers whose functional currency is Rupiah, should be re-evaluated immediately. The government can immediately revoke the bookkeeping permit in the USD currency because it is deemed to be out of tune with the objective of Currency Law and PBI 17, namely realizing the sovereignty of the Rupiah and stabilizing the Rupiah exchange rate.

Abstrak :
ABSTRAK
Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu sumber pendapatan daerah. Tesis ini akan membahas tentang efektivitas penerapan kebijakan tarif progresif Pajak Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta mengatasi kemacetan dan upaya Pemda DKI dalam hal optimalisasi penerimaan PKB untuk mendukung earmarking sebesar 20%. Metode yang digunakan dalam penelitiaan ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data dengan studi literatur dan studi lapangan. Hasil dari penelitian ini adalah Perda No. 2 tahun 2015 tentang tarif progresif Pajak Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta dinilai sudah efektif untuk meningkatkan pendapatan sedangkan belum efektif dalam mengurangi kemacetan di DKI Jakarta.

---

ABSTRACT
Motor vehicle tax is one of a source of regional revenue.This thesis discusses effectiveness of the progressive rates policy on motor vehicle tax in Jakarta special upon congestion and the local government revenue optimization to support earmarking of about 20 %.Methods used in this research is qualitative descriptive with data collection techniques by study literature and field.The result from this research are that the progressive rate policy on motor vehicle tax in jakarta considered to have already effective to increase their regional revenue, but it is not effectivly to reduce the traffic congestion.

Abstrak :
ABSTRAK
Dalam mendorong investasi di bidang usaha dan/daerah tertentu diimplementasikan kebijakan tax allowance, namun perusahaan penerima fasilitas mengalami penurunan. Tesis ini membahas tentang efektivitas implementasi kebijakan tax allowance dan faktor yang mempengaruhinya. Penelitian menggunakan teori kebijakan publik, perpajakan, dan investasi. Menggunakan paradigma post positivist, pendekatan kualitatif, dan teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam. Hasil penelitian menujukan dimensi tepat kebijakan, pelaksana, lingkungan, dan proses terpenuhi, tetapi tepat target belum terpenuhi. Implementasi kebijakan tax allowance cukup efektif dan faktor yang mempengaruhi adalah faktor pendukung dan penghambat. Agar dimensi tepat target terpenuhi dengan membuat grading kriteria perusahaan, persyaratan, dan insentif. Untuk menanggulangi faktor penghambat dengan melonggarkan kriteria dan persyaratan, dan meningkatkan sosialisasi kebijakan tax allowance.

---

ABSTRACT
In encouraging investment in the field of business and/or certain areas implemented tax allowance policy, but the company receiving the facility has decreased. This thesis discusses the effectiveness of the implementation of tax allowance policy and the factors that influence it. Research uses public policy theory, taxation, and investment. Using post positivist paradigms, qualitative approaches, and data collection techniques with in-depth interview. The results of the research indicate the exact dimensions of policies, implementers, environments, and Process fulfilled, but the exact target has not been met. Implementation of tax allowance policy is quite effective and influence factors of supporting and inhibiting factors. So that the exact dimensions of the target fulfilled by creating a grade of company criteria, requirements, and incentives. To overcome obstacles by loosening criteria and requirements, and increasing the socialization of tax allowance policy.

Abstrak :
Latar belakang penelitian ini adalah fenomena transfer pricing TP abuse yang sering dilakukan oleh PMA. Permasalahan yang diangkat terkait kesesuaian proses pemeriksaan TP dengan konsep dan regulasi, hambatan yang ada, dan melihat dari sisi BEPS Action 8-10. Penelitan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dengan jenis penelitian studi kasus PT XYZ. Hasil penelitian terdapat ketidaksesuaian praktik dengan konsep dan juga regulasi berupa ambiguitas penggunaan checklist, proses penetapan perusahaan pembanding, dan penetapan operating margin PT XYZ di titik median. Hambatan dalam proses pemeriksaan TP yaitu assymetrical information, pemahaman TP yang beragam, dan keterbatasan waktu. BEPS Action 8-10 memberikan lima langkah penilaian risiko pada analisa FAR dengan tetap berpedoman pada control over risk dan financial capacity.Kata Kunci : harga transfer, Analisa Fungsi, Asset, dan Risiko, BEPS

---

AbstractsBackground for this research is the phenomenon of transfer pricing TP abuse that often used by MNE rsquo s. The problem that brought up on this research were the conformity between tax audit practice according to TP rsquo s concept and regulation, the obstacle that faced during tax audit, and the perspective on BEPS Action 8 10. This research used qualitative approach with depth interview data collection using case study in PT.XYZ. This research found that there are non conformity such as ambiguities of Per 22 rsquo s checklist, process for comparabled selection, and adjustment on median level for PT XYZ OM. The obstacles that faced during Tax Audit were asymmetrical information, various understanding on TP, and time constrain. BEPS Action 8 10 provide five step of risk analysis on FAR that still guided by control over risk and financial capacity approaches.

Abstrak :
Sunset Policy tahun 2008 dan Reinventing Policy tahun 2015 adalah dua kebijakan yang digunakan untuk meningkatkan peneirmaan negara sekaligus meningkatkan basis data DJP. Tesis ini membahas perbandingan efektivitas kebijakan Sunset Policy dibandingkan dengan Reinventing Policy dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak di Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar serta membahas hambatan-hambatan yang terjadi dalam implementasi kedua kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Sunset Policy lebih efektif dibandingkan dengan kebijakan Reinventing Policy. Saran agar sebaiknya kebijakan ini ditinjau kembali dan dipilih kebijakan yang sifatnya menyeluruh seperti Tax Amnesty. Saran lainnya adalah apabila suatu kebijakan sedang berjalan, janganlah kebijakan yang akan datang diketahui oleh publik terlebih dahulu. ......Sunset Policy 2008 and Reinventing Policy 2015 are two policies that are used to improve state awareness while enhancing the DGT database. This thesis discusses the comparison of the effectiveness of the Sunset Policy compared with the Reinventing Policy in an effort to increase tax revenue in the DGT Office of the Great Taxpayer and discuss the barriers that occur in the implementation of both policies. This research uses qualitative approach with descriptive design. The results of this study indicate that Sunset Policy is more effective than the Reinventing Policy policy. Suggestions for this policy should be reviewed and selected comprehensive policies such as Tax Amnesty. Another suggestion is that if a policy is in progress, let no future policy be known to the public first.

Abstrak :
ABSTRAK
PT.Z perusahaan jasa memiliki aktivitas usaha yang berkaitan dengan payroll services. Pelunasan pajak penghasilan dalam tahun berjalan utamanya dilakukan melalui withholding tax system atau potong pungut. Penelitian akan meneliti efektivitas dan akseptabilitas perencanaan pajak melalui withholding tax atas PPh 21 dan PPh 23. Alternatif yang tersedia adalah PPh 21 dipotong atas gaji kotor dan atas gaji bersih. Sementara pembebasan pemotongan PPh 23 lebih kepada kemampuan perusahaan memanfaatkan fasilitas yang disediakan undang-undang. Efektivitas perencanaan pajak PT.Z diukur menggunakan indikator likuiditas dan beban pajak. Penelitian ini juga akan menganalisis akseptabilitas perencanaan pajak. Ukuran akseptabilitas ini adalah dapat diterima baik oleh otoritas pajak yang berarti tidak melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku. Penelitian bersifat kualitatif deskriptif dengan menganalisis data perusahaan dan pendapat dari pihak konsultan pajak, pihak otoritas pajak serta akademisi perpajakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pajak PT.Z sudah efektif dan acceptable dengan likuiditas yang meningkat dan beban pajak lebih kecil, tidak bertentangan dengan aturan perpajakan yang berlaku dan didukung pembukuan dan bukti-bukti. Namun ada risiko bisnis menyangkut jumlah pajak yang ditagih ke pengguna jasa dengan jumlah yang dibayar ke kas negara tidak sama. Untuk meningkatkan efektivitas, pengajuan fasilitas pembebasan pemotongan PPh 23 diajukan lebih awal. Sementara meningkatkan akseptabilitas, PT.Z perlu menyusun kontrak yang mengikat antara PT.Z dengan pengguna jasa menyangkut klausul gross up PPh 21 lebih baik menggunakan istilah tunjangan pajak.

---

ABSTRACT
PT.Z as a service company has business activities that are closely related to payroll services. The settlement of income tax in the current year is mainly done through the withholding tax system, ie authorizing third parties to deduct and collect taxable taxes. The reserch will examine the effectiveness of tax planning through withholding tax on PPh 21 and PPh 23. The available alternative is PPh 21 deducted on gross salary and nett salary. While the withholding of Income Tax 23 is more to the company's ability to utilize the facilities provided by the law. Measuring the effectiveness of tax planning, the authors use liquidity indicators and tax burden. The research will analyze the acceptability of tax planning. The indicator of this acceptability is acceptable by both parties, tax authorities and tax payer which means that it fit with the applicable taxation rules. This research is qualitative descriptive by analyzing company data and opinions from the tax consultant, the tax authorities and academics in the field of taxation. The results showed that PT.Z tax planning has been effective and acceptable, with increasing liquidity indicator and smaller tax burden, not contradictory to applicable taxation rules and supported by bookkeeping and evidences.There is a business risk with relating of the difference Suggestion of increasing effectiveness, applying for facility of exemption of withholding of Income Tax 23 is proposed earlier. Meanwhile, to improve acceptability, PT.Z needs to prepare editorial contracts binding between PT.Z and service users regarding the terms of gross up of PPh 21 by using tax allowance.

Abstrak :
Berubah-ubahnya peraturan PPN yang mengatur nilai lain sebagai DPP PPN bagi perusahaan freight forwarding menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan bagi industri frieght forwarding. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif untuk menganalisa kesenjangan dan hambatan-hambatan yang timbul dalam implementasi kebijakan terkait Nilai Lain Pajak Pertambahan Nilai bagi industri freight forwarding. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah diterbitkannya kebijakan mengenai Nilai Lain untuk industri jasa freight forwarding, pihak freight forwarding telah mendapat kepastian hukum mengenai kebijakan perpajakan dalam hal ini PPN. Dalam proses implementasi masih ditemui hambatan yang disebabkan oleh ketidakjelasan bunyi peraturan yang tercantum dalam pedoman pelaksanaan kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah.

---

VAT regulations that regulates other value of VAT for freight forwarding industry that keep constantly change leads to uncertain condition in implementation process due to freight forwarders tax liability. This research use qualitative methods to analyze the inequaliy and the obstacles during the implementation of this new policy regarding other value of VAT for the freight forwarding industry. Adjustment in line with the process of implementation is needed due to the dispute that occurred in the field implementation related to the process of implementation of the policy. The research resulted that freight forwarding industry has achived the equality and the certainty of the law of the policy that goverment issued.

Abstrak :
Skripsi ini membahas pengawasan BPHTB di DKI Jakarta. Dengan dialihkannya BPHTB menjadi pajak daerah, pemerintah DKI berupaya melakukan mengoptimalkan pendapatan daerah melalui pengawasan pajak daerah. Karna dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala dalam peratuan terkait. Sehingga menimbulkan celah bagi wajib pajak untuk melakukan penyelundupan pajak. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan pemungutan BPHTB di DKI Jakarta belum secara konsisten dilakukan, karna masih terdapat potensial loss akibat belum ada pembaharuan NJOP yang sesuai dengan kondisi pasar saat ini. NJOP yang lebih kecil memberikan kecenderungan kepada wajib pajak untuk melaporkan nilai transaksi sesuai NJOP alih-alih harga transaksi. Dari hasil penelitian tersebut, penulis memberi saran agar pihak pemerintah provinsi DKI Jakarta segera melakukan penyesuaian NJOP terkini. ......This undergraduate thesis discuss about the supervision of Land and Building Tile Transfer Duty collection in Jakarta region. Due to the diversion of Land and Building Tile Transfer Duty to local tax, the government of Jakarta attempted to optimalize the regional income through supervision of local tax. There are some inhibiting factors in regulations so that prompted clefts for moral hazard in society. Researcher used a qualitative approach. The result that there was an unconsistence in Land and Building Tile Transfer Duty supervision which caused potencial loss due to needs of reconditional tax objects sales value which suitably with nowdays market value. Lower tax objects sales value gave tax payer opportunity to report transaction based on tax objects sales value instead of real transaction. Researcher suggest the government of Jakarta to make adjustment to the tax objects sales value.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) terkait dengan fenomena penurunan penerima fasilitas KITE dan perubahan menjadi pengusaha Kawasan Berikat (KB). Perusahaan yang diteliti adalah PT XYZ yang berdiri sejak tahun 1998 sebagai penerima fasilitas KITE dan sejak tahun 2012 berubah menjadi pengusaha Kawasan Berikat. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini bahwa pada PMK 253/PMK.04/2012 dan PMK 254/PMK.04/2012 tidak lagi memberikan pembebasan pada PPN dan PPnBM serta sanksi yang memberatkan perusahaan sebesar 100% hingga 500% untuk realisasi ekspor yang tidak sesuai dengan pengajuan, selain itu fasilitas Kawasan Berikat memberikan manfaat-manfaat bagi PT XYZ seperti adanya penangguhan Bea Masuk, Cukai, serta PPN dan PPnBM sehingga mempengaruhi arus kas perusahaan dan hasil barang yang telah diproduksi dapat dijual di dalam Daerah Pabean sebanyak-banyaknya 25% dari realisasi ekspor/penyerahan ke Kawasan Berikat dari tahun sebelumnya.

---

This study aims to analyze the implementation of the Facility for Export Purpose (KITE) associated with the phenomenon of a decrease in the receiving facility and the changes become bonded entrepreneurs (KB). Companies studied were the XYZ Ltd. was founded in 1998 as a recipient of KITE facilities and since 2012 turn into bonded entrepreneurs. The approach used in this study is descriptive qualitative approach. The results of this study that the PMK 254/PMK.04/2012 and 253/PMK.04/2012 no longer give exemption on VAT and luxury sales as well as sanctions that incriminate the company by 100% to 500% for export realization that does not comply with the filing, bonded facility additionally provide benefits for XYZ Ltd. as the suspension of import duty, excise, VAT and luxury sales and thus affect the company's cash flow and results that have been produced goods can be sold in the customs area as much as 25% of the export realization / delivery to bonded zones from the previous year.

Abstrak :
Dinas Perhubungan DKI Jakarta telah mengajukan permohonan pembebasan bea masuk atas impor bajaj berbahan bakar gas. Namun permohonan tersebut tidak dikabulkan oleh Kementerian Keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan latar belakang tidak diberikannya fasilitas pembebasan bea masuk atas impor bajaj berbahan bakar gas. Pada dasarnya, fasilitas pembebasan bea masuk diberikan guna menunjang pembangunan. Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang tidak diberikannya fasilitas pembebasan bea masuk impor bajaj adalah karena bajaj bukan termasuk kendaraan umum yang memiliki fungsi vital bagi transportasi Indonesia. ...... Jakarta Transportation Agency has applied for exemption of import duty on gas-fueled bajaj. However, the request was not granted by the Ministry of Finance. This study aims to explain the background of not granting exemption of import duty on gas-fueled bajaj. Basically, the import duty exemption is given to support national development. This thesis uses a qualitative approach to data collection techniques through field studies and literature. The results showed that the background is not given import duty exemption for Bajaj three-wheeler because bajaj is not including public transport which has a vital function for the Indonesian transport.