Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"1. Pembangunan nasional dan pembangunan politik Pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh 'bangsa Indonesia, pada hakekatnya bertujuan untuk:"Mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman tentram, tertib dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, berdaulat, tertib dan damai".Pembangunan sebagaimana dimaksud meliputi segala aspek kehidupan seluruh rakyat Indonesia, termasuk di dalamnya aspek kehidupan bidang politik. Pembangunan di bidang politik, secara nasional merupakan salah satu tugas Departemen Dalam Negeri, yang dalam hal ini ditangani oleh Direktorat Jenderal Sosial Politik. Ini dapat dilihat dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 tahun 1974 tanggal 26 Maret 1974 tentang tugas pokok Departemen Dalam negeri, yaltu:"Menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pemerintahan umum, otonomi daerah, pembangunan masyarakat desa dan agraria"Sedangkan urusan pemerintahan umum, yang dimaksud adalah:"Urusan pemerintahan yang meliputi bidang-bidang ketemtraman dan ketertiban, politik, koordinasi, pengawasan dan urusan pemerintahan lainnya yang tidak termasuk dalam tugas sesuatu Instansi dan tidak termasuk rumah tangga Daerah".Pembangunan politik tersebut di atas adalah dalam rangka tercapainya stabilitas politik dalam negeri, dengan sendirinya juga stabilitas keamanan nasional. Dengan dicapainya stabilitas keamanan nasional tersebut, maka pelaksanaan pembangunan dibidang lainnya diharapkan akan dapat berjalan dengan baik. Atas dasar ini, maka pembinaan politik masyarakat perlu mendapatkan perhatian yang serius supaya pelaksanaan dan perwujudannya dapat terarah sehingga pada gilirannya dapat melahirkan suatu kehidupan masyarakat yang menunjang kesinambungan pembangunan Nasional.2. Sistem pembinaan politik.Berdasar pada Keputusan Presiden di atas, maka yang berwenang mengadakan pembinaan politik terhadap masyarakat adalah Menteri Dalam Negeri, yang taktis operasionalnya dilakukan oleh Dirjen Sospol. Mengingat luasnya wilayah negara Indonesia dengan jumlah penduduknya yang cukup banyak?"

"Diferensiasi dan pengalokasian sebagai proses sosial dasar dalam masyarakat. Pada umumnya manusia menginginkan adanya hubungan yang harmonis satu sama lain, tidak terjadi konflik serta menginginkan adanya keteraturan. Apabila dalam suatu rumah tangga terdapat konflik antara orang tua, anggota keluarga senantiasa menginginkan agar supaya bisa tenang, agar bisa bekerja dan belajar dengan tenang. Demikian juga dalam suatu masyarakat ada keinginan untuk bisa hidup dengan tenang aman dan teratur. Sebagaimana halnya organisme biologis, masyarakat sebagai organisme sosial memerlukan adanya keteraturan, di mana setiap bagian mempunyai fungsi masing-masing. Masyarakat mempunyai intitusi sosial, yang masing-masing mempunyai fungsi mempertahankan adanya masyarakat. Hubungan antara intitusi sosial merupakan sistem sosial. Sebagai sistem sosial masyarakat mempunyai peraturan dan kebiasaan yang merupakan fakta sosial yang berisikan cara bertindak, berfikir dan merasakan yang mengendalikan individu.Perkembangan dan pertumbuhan suatu sistem sosial dapat terlihat dengan makin bertambahnya diferensiasi intitusi sosial dalam masyarakat tersebut. Bertambahnya diferensiasi intitusi sosial menyebabkan bertambahnya aturan-aturan yang secara spesifik mengatur tingkah laku individu yang tergabung dalam sistem sosial atau bagian sistem sosial. Dengan demikian makin kompleks suatu masyarakat makin banyak aturan-aturan spesifik yang mengatur tingkah laku anggota masyarakat, di mana anggota masyarakat harus melaksanakan harapan peran yang ditentukan dalam sistem intitusi sosial.Dalam kenyataan di masyarakat terlihat bahwa masyarakat terbagi dan teralokasikan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan harapan yang berupa nilai-nilai yang terdapat dalam intitusi sosial. Harapan peran apa yang harus dilaksanakan sangat tergantung pada situasi dan kondisi masyarakat. Berdasarkan situasi dan kondisi muncul diferensiasi intern sistem sosial. Harapan peran yang terdapat di masyarakat pedesaan berbeda dari harapan peran yang terdapat di masyarakat perkotaan. Dengan kata lain anggota masyarakat akan melaksanakan perbuatan sesuai dengan ciri-ciri kebudayaan masyarakat bersangkutan.Anggota masyarakat senantiasa ditekan oleh masyarakat untuk berbuat sesuai kemauan masyarakat. Masyarakat memiliki kekuatan menyuruh dan memaksa terhadap individu terlepas dari, kemauan individualnya. Diferensiasi intern sistem sosial disebabkan oleh bermacam-macam faktor baik yang dilakukan secara sengaja ataupun secara terselubung. Salah satu wujud diferensiasi sosial berupa pelapisan-pelapisan sosial (stratifikasi sosial). Sistem berlapis-lapis itu merupakan ciri yang tetap dan umum dalam setiap masyarakat yang hidup teratur, dimana dalam kenyataan akan ada pelapisan berdasarkan kekayaan, pendidikan, umur dan sebagainya."

"Dalam suatu negara yang sedang melaksanakan program pembangunan (untuk meningkatkan kesejahteraan hidup dan kualitas hidup masyarakatnya), maka tentunya berbagai persoalan yang timbul sebagai akibat adanya kegiatan pembangunan itu sendiri merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindarkan. Hal ini disebabkan proses pembangunan itu harus ditempuh dalam tahapan-tahapan dan meliputi banyak hal. Perubahan-perubahan dengan sendirinya akan terjadi, baik yang positif maupun yang negatif dan yang mungkin berasal dari luar maupun dari lingkungan masyarakat. Perubahan yang dimaksud termasuk perubahan yang disengaja maupun tidak disengaja.Salah satu faktor penting sebagai sumber perubahan dalam masyarakat adalah masuknya atau diperkenalkannya ide-ide baru atau hal-hal baru dalam masyarakat. Masuknya ide-ide baru atau hal-hal baru itu sebagai akibat adanya interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan lainnya, seperti misalnya antara pemimpin dengan pengikutnya. Jadi, perolehan ide-ide baru itu bisa bersumber dari orang perorang, saluran media massa (TV, radio, surat kabar), maupun lewat kunjungan keluar daerah (mobilitas geografis).Dengan demikian dapat dikatakan bahwa masuknya ide-ide baru atau hal-hal baru itu akan membawa perubahan-perubahan dalam diri seseorang yang dapat dilihat dalam sikap, perilaku, cara berpikir maupun tindakan. Seperti dalam penggunaan teknologi sederhana yang kemudian beralih kepada teknologi canggih dalam upaya meningkatkan hasil produksi mereka.Melalui komunikasi yang hidup dalam masyarakat, akan terjadilah suatu proses dalam diri manusia, baik melalui pengenalan maupun pemahaman tentang sesuatu yang dikomunikasikan itu, yang pada akhirnya akan menghasilkan sikap menerima atau menolak terhadap hal-hal baru, yang ditawarkan kepada anggota masyarakat. Daniel Lerner, seorang tokoh yang berhasil mengungkapkan tentang pengaruh komunikasi dalam menggerakkan dan mempercepat proses modernisasi dalam masyarakat transisi yang sedang membangun. Dalam karyanya itu dikatakan bahwa komunikasi (media massa), urbanisasi, dan literasi (pendidikan) mendorong masyarakat yang sedang berkembang meningkatkan mobilitas, psikis (mental) yang dituangkannya ke dalam konsep empati. Menurut Lerner dengan memiliki empati, anggota masyarakat secara kejiwaan akan menjadi personalitas yang mobil, yaitu mampu membayangkan masa depan menuju kehidupan yang lebih baik. Oleh karena itu, anggota masyarakat yang memiliki empati itu akan berusaha untuk membangun dirinya dengan cara melakukan hal-hal baru."

"Pendidikan politik merupakan konsep ilmu-politik yang perlu dikembangkan dan mengandung sejumlah masalah yang penting diteliti, karena konsep dan permasalahannya berkaitan erat dengan dimensi kemanusiaan, kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan. Namun demikian, pengembangan konsep dan penelitian masalah yang dimaksud, masih jauh ketinggalan bila disejalankan dengan keperluan dan kepentingan untuk itu.Keadaan yang tidak menggembirakan itu dapat diketahui melalui tulisan Miriam Budiardjo bersama Maswadi Rauf pada tahun 1982, ketika kedua ilmuwan itu menyusun sejenis daftar judul penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa, dosen, dan lembaga-lembaga penelitian.Dalam daftar itu, ternyata belum ada peneliti yang secara eksplisit meneliti masalah dan mengembangkan konsep di bawah judul "Pendidikan Politik". Kebalikan dari keadaan itu justru dapat dilihat di kalangan masyarakat, terutama dalam kegiatan praktisi politik, yang telah menjadikan masalah pendidikan politik sebagai bahan percakapan populer dan kegiatan sehari-hari yang menarik sekalipun belum diolah masak-masak.Itulah salah satu gejala yang menunjukkan dan menyebabkan urgensi konsep dan masalah yang terkandung di dalam pendidikan politik itu. Urgensi itu akan semakin terlihat lagi bila diungkapkan melalui kedua konsep dasar yang membentuknya, yakni pendidikan dan politik."

"Di Indonesia, dalam perkembangan kehidupan politik dan pemerintahan sampai tahun 1982 dalam usahama mewujudkan cita-citanya membangun kehidupan bernegara, bangsa Indonesia telah mencoba berbagai Sistem Politik. Praktek-praktek politik pada awal-awalan kemerdekaan memperlihatkan pengaruh Liberalisme sampai tahun 1959 disusul praktek Authoritarianisme sampai tahun 1965. Sejak itu dicoba untuk menerapkan mekanisme politik dengan peranan dominan untuk mengelola pemerintahan di tangan golongan Angkatan Bersenjata khususrgya Angkatan Darat dengan Dwifungsi ABRI-nya.Berlainan dengan Angkatan Bersenjata di banyak negara lain tentang peranannya dalam masyarakat, ABRI yang lahir dan muncul pada waktu yang bersamaan dengem dicetuskannya Revolusi Kemerdekaan, memperlihatkan peranannya bukan saja sebagai prajurit dalam masyarakat, tetapi juga sebagai pejuang. ABRI menemukan dirinya, bukan saja bertempur medan perang, tetapi sekaligus juga memainkan fungsi lain dalam bidang sosial-politik dan pemerintahan. Rupanya masa-masa, revolusi merupakan proses sosialisasi ABRI ke dalam ke dua fungsi tab. Persepsinya berasal dari pengalaman nyata. ABRI terdorong oleh rasa tanggungjawabnya, telah tampil ke depan pertama-tama oleh panggilan tugasnya di bidang pertahanan dan keamanan untuk melindungi integritas bungsa Indonesia sebagai negara kesatuan yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945.ABRI sebagai organisasi militer modern telah lahir dari kancah revolusi di tengah-tengah kehidupan rakyat. Revolusi telah memberi pengalaman bahwa dukungan rakyat di seluruh wilayah Indonesia merupakan kunci keberhasilannya mengemban tugas pokok bidang pembelaan negara itu. Karenanya berbagai doktrin dan landasan-landasan pemikiran di kalangan ABRI selalu diwarnai oleh dukungan rakyat itu."

"Tesis ini tentang pelayanan keamanan yang dilakukan Polsek Metro Ciputat. Perhatian utama tesis ini adalah corak kegiatan pelayanan yang dilakukan kepolisian dengan fokus perlakuan pembedaan pelayanan yang ditujukan kepada individu, komuniti dan lembaga negara yang didasarkan atas diskresi. Dalam kajian tesis ini fungsi pelayanan keamanan dilihat dari perspektif rangkaian tindakan birokrasi maupun petugas kepolisian yang berperan sesuai dengan posisinya dalam menjalankan pelayanan keamanan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode etnografi dengan tehnik pengumpulan data secara pengamatan, wawancara dengan pedoman dan pengamatan terlibat untuk mengungkapkan tindakan birokrasi maupun petugas kepolisian dalam menjalankan pelayanan keamanan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembedaan pelayanan keamanan dilakukan birokrasi kepolisian menyangkut kebijaksanaan organisasi dan yang dilakukan petugas kepolisian atas interpretasi tindakannya dilapangan. Tindakan yang dilakukan birokrasi maupun petugas kepolisian didasarkan atas alasan macam dan tingkat kepentingan yang dilayani serta imbalan yang diterima dari pelayanan tersebut. Kegiatan pelayanan keamanan yang dijalankan Polsek Metro Ciputat ditujukan untuk : (a) Kepentingan individu meliputi menjaga kehormatan nama baik, keselamatan jiwa, kedudukan jabatan dan harta benda milik individu warga masyarakat, (b) Kepentingan komuniti meliputi menjaga ketertiban dan keteraturan kehidupan komuniti di permukiman, keteraturan kegiatan di komuniti bisnis, keteraturan kegiatan ditempat umum, keamanan sarana dan prasarana perekonomian serta kelangsungan kerja berbagai alat produksi dan bisnis, (c) Kepentingan lembaga negara yang ditujukan untuk menjamin kemajuan peradaban di bidang pendidikan. Alasan dilakukannya tindakan ini dengan melihat status, kedudukan, prioritas, kepentingan dan kegiatan yang dilayani Polsek Metro Ciputat. Pelaksanaan kegiatan pelayanan keamanan ini dipengaruhi oleh peralatan dan dukungan anggaran yang kurang mencukupi dalam pelaksanaan tugas, program kegiatan yang tidak disusun secara baik, pelaksanaan tugas yang bersifat reaktif serta mempertimbangkan kepentingan dan tingkat hubungan dari masyarakat yang dilayani. Perlakukan pembedaan pelayanan keamanan mewarnai hubungan dan tanggapan masyarakat terhadap fungsi dan peranan kepolisian. Hubungan dan tanggapan masyarakat atas pelayanan keamanan mempengaruhi hubungan yang sederajat antara polisi dan masyarakat dalam rnewujudkan kegiatan pemolisian masyarakat yang mana warga masyarakat dapat mencegah dan menanggulangi gangguan kamtibmas sesuai kebutuhannya serta kepolisian dalam menjalankan pelayanan sesuai fungsi dan peranannya.Implikasi dari tesis ini adalah perlunya penguatan Polsek sebagai ujung tombak pelaksanaan tugas kepolisian yang berhubungan secara langsung dengan kepentingan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan keamanan. Penguatan ini dilakukan melalui cara mencukupi peralatan material dan anggaran, mengubah pendekatan pelaksanaan tugas yang bersifat reaktif menjadi proaktif menyusun program kegiatan yang sesuai kebutuhan masyarakat, peningkatan kemampuan manajerial Polsek yang dikaitkan dengan pemahaman budaya lokal masyarakat setempat, menumbuh kembangkan kegiatan pemolisian masyarakat sebagai perwujudan hubungan kemitraan yag sederajat antara polisi dengan masyarakat dan diwujudkannya lembaga pengawas yang mengontrol kepolisian dalam menjalankan tugas."

"Tesis ini merupakan upaya untuk memahami reaksi sosial terhadap bekas narapidana wanita dari Lembaga Pemasyarakatan (disingkat : lapas) Wanita Tangerang yang menyandang label sebagai bekas penjahat. Padahal mereka sebenarnya adalah sosok anak manusia yang telah melakukan perilaku menyimpang terhadap norma sosial yang terdapat di tengah masyarakat. Hal ini meIiputi adat istiadat, taboo, kebiasaan-kebiasaan khusus, tingkah Iaku yang aneh dan menjadi mode, nilai - nilai moral dan sebagainya Sementara ilmuwan berpendapat perilaku yang menyimpang dapat berupa kelakuan-kelakuan yang nonkonform, yang asosial, yang anti sosial maupun kriminal. Namun, pendapat lain mengemukakan bahwa konsep penyimpangan pada dasarnya relatif, tergantung darimana melihat dan dari kacamata siapa.Menganalisa dan mendiagnosa secara tajam kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh wanita antara lain diperlukan pancarian faktor-faktor yang berkaitan dengan kondisi sosial budaya tertentu dan ada saat tertentu. Artinya, Kita harus melihat faktor sosial dan faktor kebudayaan yang mempengaruhi di dalam pandangan masyarakat memberikan label terhadap pelaku menyimpang. Kehidupan masyarakat yang sarat dengan norma-norma dan nilai-nilai sosial dirasakan terganggu oleh perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anggota masyarakatnya, sehingga label yang diberikan ternyata tidak Serta merta memudahkan mereka kembali kelingkungannya.Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif serta di dukung oleh data deskriptif berupa kata - kata tertulis atau lisan dari orang - orang dan perilaku yang diamati. Dengan demikian dapat menjelaskan gejala sosial dengan memahami tingkah laku manusia menurut kerangka acuan dari sang pelaku itu sendiri. Lokasi penelitian berawal dari penelitian di Lapas Wanita Tangerang yang dipilih karena Iapas ini merupakan Iapas wanita yang terbesar di seluruh Indonesia dibandingkan dengan tiga Iapas lainnya. Kemudian dilakukan upaya menemui dan mewawancarai tiga bekas narapidana wanita dari lapas tersebut sebagai informan kunci.Berbagai macam bentuk reaksi sosial yang diwujudkan seperti mengamati, menggerebek rumah, menangkap dan menggiring, menjauhi dengan publikasi terhadap bekas narapidana wanita dimana mereka berdomisili. Namun ada juga yang diterima kembali sepenuhnya menjadi warga masyarakat. Kesemua ini tidak terlepas dari perilaku bekas narapidana wanita yang tertampil ketika diwawancarai yang berusaha menghilangkan identitas diri, tidak berterus terang serta mencoba menyangkal dirinya telah berbuat kesalahan.Penulis menggunakan pendekatan interdisipliner dalam melakukan kajian terhadap bekas narapidana wanita. Dari sejumlah teori dalam kriminologi penulis memilih teori paradigma interaksionis atau pendekatan reaksi sosial yang Iebih khusus lagi disebut teori labeling. Berdasarkan pada teori labeling dicoba untuk digambarkan bahwa bekas narapidana wanita adalah berperilaku menyimpang."

"Seperti yang tercanangkan dalam PELITA demi PELITA, maka PELITA IV yang telah berakhir ini, telah ditentukan sebagai permulaan era industrialisasi ekonomi Indonesia. Diharapkan agar pertumbuhan industri lebih cepat dari sektor-sektor lainnya. Sejalan dengan pengembangan industri, akan membawa pula perubahan-perubahan dalam berbagai bidang kehidupan lainnya entah positif maupun negatif. Daerah Cilegon, dengan semakin berkembangnya industri di sana, yang dimulai sejak tahun 1960-an, yaitu didirikannya pabrik baja Trikora yang kini menjadi PT Krakatau Steel, tentunya telah mengakibatkan perubahan-perubahan. Untuk melihat perubahan-perubahan apa yang terjadi, dilakukanlah penelitian ini.1. Pembatasan konsep industrialisasi Industrialisasi menurut Moore, berarti digunakannya sumber-sumber kekuatan nirnyawa (in-animate) secara meluas dalam produksi ekonomi, dan sering digunakan dalam pengertian yang sama dengan modernisasi ekonomi. Moore sendiri menggunakannya dalam pengertian yang lebih luas. Secara sederhana dikemukakan oleh Dharmawan bahwa industrialisasi pada suatu masyarakat berarti adanya pergantian teknik produksi dari cara yang masih tradisional ke cara modern, yang dalam segi ekonomi industrialisasi berarti munculnya kompleks industri yang besar dimana produksi barang-barang konsumsi dan barang-barang sarana produksi, diusahakan secara massal. Dalam tulisan ini industrialisasi secara operasional dimaksudkan dengan berdirinya sebuah perusahaan industri baja di sebuah daerah pedesaan, yaitu tumbuhnya industri baja PT Krakatau Steel di Cilegon.2. Syarat-syarat Perkembangan Industrialisasi Dikemukakan oleh Soemiatno, bahwa masyarakat Barat yang bersifat individualistis, materialistis, rasionil, berani dan penuh tanggung jawab serta senantiasa mencari sesuatu yang baru, merupakan pra kondisi yang menguntungkan bagi lahirnya industri disana. Berdasarkan pengamatannya sebelum PELITA II dikatakan bahwa kondisi tersebut belum ada pada masyarakat Indonesia. Sedangkan Mountjoy mengemukakan bahwa industrialisasi bukan hanya sekedar mendirikan perusahaan-perusahaan industri, akan tetapi pembangunan itu meminta dan sekaligus menghasilkan perubahan-perubahan besar dalam masyarakat dan struktur kehidupan sosial. Dalam memajukan ekonomi faktor terpenting adalah manusia itu sendiri, sehingga bagi negara-negara berkembang yang ingin memajukan sektor industri dalam perekonomiannya, mereka harus meningkatkan kualitas penduduknya sampai ke tingkat yang memadai.Demikian halnya dengan Indonesia, walaupun Soemiatno telah mengatakan pada PELITA II masyarakat Indonesia belum siap untuk menghadapi industrialisasi, kini dalam rangka menyongsong tahap lepas landas diharapkan kondisi tersebut sudah berubah, Diasumsikan bahwa masyarakat sudah siap mengikuti irama kehidupan industrial, yang mungkin tidak dapat dihindari menuju ke masyarakat industri."

"Wilayah pedesaan yang merupakan tempat tinggal sebagian besar penduduk Indonesia hingga kini masih menarik perhatian bagi para peneliti dan perencana baik di tingkat pusat maupun daerah, bahkan makin meningkat dalam beberapa dasawarsa terakhir ini. Perhatian ini terutama dilandasi kesadaran bahwa dalam rangka pembangunan yang tengah digalakkan dewasa ini, maka kebutuhan untuk merangsang wilayah pedasaan khususnya yang ditujukan bagi pengelolaan sumber - sumber alamiah maupun manusiawinya, besar kemungkinan akan mempercepat derap pembangunan.Dalam hubungan ini kenyataan telah mengajarkan bahwa faktor keberhasilan program pembangunan banyak ditentukan oleh sejauh mana partisipasi masyarakat pedesaan mampu ditimbulkan. Alasan pokok yang ditunjuknya adalah seringkali suatu program pembangunan, khususnya yang datang dari "atas-desa" justru memunculkan "keterasingan" bagi masyarakat pedesaan itu sendiri. Padahal yang diharapkan adalah dengan partisipasi aktif dari masyarakat pedesaan di dalam proses pembangunan, maka pembangunan akan dirasakan sebagai karya seluruh warga masyarakat.l)"