Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penyerangan kelompok teroris terhadap warga negara asing di tempat pariwisata mampu menciptakan dampak yang luas dan mampu menarik perhatian dunia. Seiring terjadinya berbagai isu terorisme di Indonesia, maka muncul berbagai peringatan perjalanan (travel advisory) ke Indonesia yang diharapkan mampu menciptakan kewaspadaan dan ketakutan bagi warga negara asing untuk datang ke Indonesia. Namun, hal ini bukan anggapan semua warga negara asing, karena kenyataannya banyak dari mereka tetap mengunjungi Indonesia dengan berbagai tujuan dan salah satunya untuk berlibur seperti kelompok wisatawan backpackers yang mengutamakan kebebasan, mencari tantangan dan pengalaman, bahkan di negara-negara yang dianggap beresiko untuk dikunjungi seperti Indonesia. Penelitian ini berusaha mencari tahu pengalaman para backpackers dari 3 negara di Eropa (Inggris, Belanda dan Swedia) mengenai perasaan dan pandangan mereka selama backpacking ke Indonesia terkait dengan isu terorisme. Melalui pendekatan kualitatif dengan wawancara terhadap lima informan, menghasilkan data temuan mengenai pengalaman dan pandangan para informan backpackers yang berlibur ke Indonesia pasca Bom Bali I tahun 2002 silam. Data temuan dianalisa melalui temuan literatur sebelumnya terkait ketakutan akan kejahatan, terorisme, dan kaitannya dengan keberadaan peringatan perjalanan.

---

Many terrorism acts attacked tourist areas with tourists as the terrorist‟s prime target. By attacking groups of foreign tourists, it would gain bigger impact to the world citizens and countries so they could reach the higher existence and spread fear among their target groups. As the terrorism acts often occured in Indonesia, many other countries started to issue travel advisory for Indonesia which probably emerged vigilance and fear among their citizens. However, this policy not always suceeded, there are still many foreigners coming to Indonesia especially on vacation purpose. Considerable part of them are backpacker tourists, which is a group of free-minded and challange-seeking traveller that sometimes also look for ?adventure‟.

This research is trying to find out the experiences of five backpackers from three different countries in Europe (England, Netherland and Sweden) which related to their point of view and feelings about terrorism issues post Bali Bombing in 2002 (and many other terrorism act that have occured since then). The research uses a qualitative approach by collecting data through interviews and literature then analized with configurations that relate to fear of crime, terrorism and the existence of travel advisory."

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kondisi secara fisik dan geografis Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Pematang Siantar. Dari kondisi fisik dan geografis tersebut memberikan dampak terhadap pelaksanaan pengamanan dalam mencegah berbagai gangguan ketertiban, khususnya dalam mencegah terjadinya pelarian yang dilakukan oleh warga binaan.Metode yang digunakan untuk melakukan penelitian yaitu dengan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif yang datanya diperoleh melalui proses wawancara dan observasi lapangan. Penelitian ini kemudian menyimpulkan bahwa harus segera dilakukan pembenahan, baik secara fisik maupun secara sumber daya manusia sehingga terwujud suatu pola pengamanan yang efektif.

---

The aim of this research is to describe the physical and geographical conditions in Class IIA Narcotics Prison of Siantar which can give impact toward the implementation of security in order to prevent a variety of disorders, especially in preventing the escape by inmates.

Qualitative approach is used to conduct the research to the descriptive design and data obtained through interviews and field observations. The study thus concludes that the reform should be done, both physically and human resources to realize a pattern of effective security."

"Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) sebagai salah satu bentuk dokumen resmi pelengkap kendaraan bemotor kerap disalahgunakan keberadaannya. Salah satu bentuk penyalahgunaan tersebut terjadi dalam kasus ?motor kawin?, yakni dengan cara melakukan pemanfaatan secara tidak sah STNKB. Penelitian ini membahas mengenai bentuk pemanfaatan secara tidak sah STNKB yang terjadi dalam kasus ?motor kawin?. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Sedangkan, untuk menjelaskan bentuk pemanfaatan secara tidak sah STNKB dalam kasus ?motor kawin, peneliti menggunakan konsep fraudulent misrepresentation dan bagian dari Model initial involvement. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pemanfaatan secara tidak sah STNKB dalam kasus ?motor kawin? dilakukan dengan cara memberikan identitas resmi terhadap motor bodong, yaitu dengan membuat STNKB sah dari sebuah motor dengan jenis yang sama menjadi STNKB motor bodong tersebut. Sehingga ada dua unit motor dengan identitas yang sama. Adapun motif informan dalam menjalani praktik ?motor kawin? ini adalah motif keuntungan finansial. Motif lain dari informan adalah adanya kemudahan yang ditimbulkan oleh berbagai pihak. Hal ini menjadi kesempatan bagi informan untuk menjalankan kegiatan motor kawin.

---

Vehicle registration as a form of legal document of vehicle often abused its existence. One form of such abuse occurs in ?motor kawin? wich is happen by utilization of unauthorized. This research examine unauthorized utilization form of vehicle registration that occurs in ?motor kawin?. This type of research is qualitative descriptive research. To explain the form of unauthorized use of vehicle registration in ?motor kawin?, researcher used the concept of ?fraudulent misrepresentation? and ?initial involvement model?. The results of this research concluded that the unauthorized utilization of vehicle registration in ?motor kawin? occurs by giving legal identity from legal vehicle to be used by stolen vehicle wich have the same type with its legal vehicle. Thus, there are two vehicle with the same vehicle registration. In the case of ?motor kawin?, offenders was motivated by financial profit. Moreover, the other motive is conveniences brought by the various parties give chance for offenders to conduct ?motor kawin?."

"Di Indonesia masalah kejahatan penyalahgunaan narkotika selalu menjadi masalah yang sangat kompleks dan sangat sulit untuk menyelesaikannya atau mungkin tidak akan pernah selesai, walaupun telah banyak upaya yang dilakukan aparat penegak hukum untuk memeberantas penyalahgunaan narkotika. Salah satu bentuk upaya dalam memberantas penyalahgunaan narkotika di Indonesia adalah dengan memberlakukan Undang undang baru tentang narkotika yakni UU No 35 Tahun 2009, terdapat beberapa perubahan yang terdapat di dalam UU No 35 Tahun 2009 dua diataranya adalah pemberatan ancaman hukuman pidana dan program wajib lapor bagi pengguna narkotika.Penelitian ini membahas mengenai Pandangan Rasional Seorang Pengguna Heroin Terhadap Program Wajib Lapor yang Tercantum Didalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara terhadap dua orang pengguna heroin untuk menjelaskan bagaimana pandangan rasional pengguna heroin, peneliti menggunakan teori rational choice dan deterrence, hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Program wajib lapor sebenarnya ditanggapi positif oleh kedua pengguna heroin yakni informan peneliti baik itu N yang belum melakukan wajib lapor, maupun E yang sudah melakukan wajib lapor. Data temuan dianalisa dengan cara menjelaskan melalui wajib lapor sebagai efek penggetarjeraan dan teori pilihan rasional.

---

In Indonesia, narcotics abuse always been one of the most complex and complicated criminal problems, eventhough there have been so many rules and law from law maker to eracdicate drugs abuse. One of the real effort in the eradicate drugs abuse is law about narcotics which is UU No 35 2009, there has been two amendment which are weighting criminal penalties and obligation to report for narcotics users.

This research examine about rational perspective of heroin users through the amandement of criminal penalties and obligation to report in UU No. 35 2009 about narcotics. In this research, researcher using qualitative approach by doing two interview of heroin users. For explaining how the rational perspective of the heroin users, researcher using retional choice theory and deterrence. The outcome of this research conclude that actually both of the heroin users -which is research informan- either N or E who have been doing the obligation to report. The obligation to report as a detterence for N, if we see from the effect of special detterence is not so big, because at the end of the day N does not want stop using heroin. Data are analyzing with explaining obligation to report as detterence and rational choice theory."

"Penelitian ini mengamati permasalahan penyelundupan manusia menuju Australia yang memanfaatkan wilayah Indonesia sebagai transit point dengan menggunakan jalur laut sehingga mendapat sebutan manusia perahu. Ini merupakan salah satu bentuk dari kejahatan lintas negara yang menempatkan imigran gelap dan pengungsi asal Asia Selatan dan Timur Tengah sebagai komoditi untuk mendapatkan keuntungan materil.Alasan penulis meneliti permasalahan ini beranjak dari keprihatinan terhadap permasalahan yang menimbulkan akibat buruk terhadap keamanan individu (yaitu hubungan gelap dan pengungsi), terhadap hubungan bilateral antara Australia dan Indonesia pada khususnya dan keamanan regional dalam lingkup yang lebih luas. Selain itu kejahatan penyelundupan manusia ini cenderung semakin berkembang. Hal ini dikarenakan besarnya keuntungan yang didapatkan oleh sindikasi kejahatan ini dibandingkan dengan penyelundupan obat terlarang dan senjata. Selain keuntungan yang besar, resiko yang ditimbulkan juga relatif lebih kecil. Karenanya diperlukan pemahaman yang dalam mengenai fenomena ini agar perkembangan dari kejahatan lintas negara ini dapat dihambat sehingga dampak-dampak buruk yang ditimbulkan dapat direduksi.Apabila dilihat dari pendekatan teori dari Carlo Morselli, kejahatan people smuggling ini merupakan sebuah organisasi kejahatan yang bersifat transnasional. Organize crime penyelundupan manusia perahu ini tumbuh karena pengantara (broker). Broker atau multiple broker membuat jaringan antara satu titik ke titik yang lain dalam upaya melancarkan aktivitas penyelundupan imigran gelap ke Australia ini. Peran broker sangat aktif dan memiliki pengaruh besar akan jalannya jaringan kriminal people smuggling. Untuk itu, broker merupakan kunci utama (key player) atas berlangsungnya aktivitas kejahatan ini. Ia menghubungkan yang tak terhubung, serta menjadi pihak yang mampu membaca situasi, dan melakukan pergerakan yang cepat, lincah, dan gesit saat melakukan perannya.

---

This research observes about people smuggling heading to Australia which being transported through the sea, or well known as boat men. This is a form of transnational crime putting black immigrants and refugees from South Asia and Middle East as commodities to gain profit.

By concerning this problem, researcher try to elaborate the impact that has been appeared due to this case related to personal safety and bilateral relationship between Australia and Indonesia, spesifically regional safety in the greater context. It is getting critical when we see that this bussiness getting bigger and more profitable compared by drug dealing and gun trading. In the other hand, this bussiness risk is relatively smaller beside other kind of crimes. Hereby, it is needed full comprehension to recognize this phenomena in order to prevent, reduce till eliminate the bad impacts of the development of this transnational crime.

From Carlo Morselli approach, this case can be seen as smugggling people that been classified as transnational organized crime. Broker plays major role in this phenomena. Broker or multiple brokers create networks between the check points to reinforce the bussiness flow into Australia. Broker actively takes control and having great impact as key player of this case. All are connected, instructed and done under the broker’s command."

"Skripsi ini membahas tentang faktor yang mempermudah peluang terjadinya pungutan liar oleh oknum kepolisian unit judi sila satuan reserse kriminal Polres X terhadap pemilik kedai di Kabupaten Y Kecamatan Z. Penelitian dilakukan dengan mencari tahu faktor yang mempermudah peluang polisi melakukan tindakan pungutan liar tersebut. Empat orang yang dijadikan sebagai sebagai informan didalam penelitian ini yang pernah terlibat dan juga menjadi korban didalam pungutan liar dan juga mengetahui tentang aktivitas perjudian dan tindakan pungutan liar. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan secara kualitatif untuk menjelaskan faktor yang melingkupi tindakan pungutan liar oleh polisi dalam memberantas perjudian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang mempermudah peluang terjadinya pungutan liar oleh oknum polisi yaitu ddiawali dengan tindakan korupsi polisi yang kemudian berkelanjutan menjadi tindakan pertukaran sosial antara oknum polisi dengan peemilik kedai.

---

This minithesis discusses factors that facilitate illegal payments opportunities by police officer of Sila Gamble Unit Police Criminal Investigation X against shop owner in Simalungun District of Y. This study carried out by finding out the factors that facilitate police officer opportunities to perform their extortion actions. Four people who become as the informant in this study are those who have been involved and also a victim of the extortion and also know about the activities of the gambling and extortion action. The approach used in this study is a qualitative approach to explain the factors that surround the act of extortion by the police officer in sweeping away gambling. In the end, this study found that the factors that facilitate opportunities for extortion by police officers are begins with the act of police corruption then continuing into the actions of social exchange between the police with the shop owner."

"Pentingnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan presiden (pilpres) 2014 merupakan salah satu cara untuk menciptakan kebijakan yang pro-rakyat. Hal tersebut dapat terjadi karena calon presiden dan calon wakil presiden akan berlomba-lomba dalam membuat rancangan kebijakan publik yang dimasukkan kedalam visi mereka, sehingga masyarakat dapat memilih mana yang lebih peduli terhadap mereka dan lebih mengutamakan kepentingan golongannya. Kebijakan publik merupakan produk politik, sehingga unsur-unsur politik mewarnai kebijakan yang dihasilkan. Kebijakan publik yang pro-rakyat melibatkan publik dalam setiap tahap penyusunan, realistik, jelas tolak ukur keberhasilan, jelas dasar hukum, dan antar kebijakan tidak terjadi tumpang tindih atau bertentangan. Pada dasarnya kebijakan publik di Indonesia tidak selalu berorientasi pada kepentingan publik. Dengan adanya pemilihan presiden tahun 2014 ini, Indonesia diharapkan memiliki pemimpin yang dapat membentuk dan menjalankan kebijakan yang pro-publik (pro-rakyat) sehingga masalah-masalah di negeri ini dapat teratasi.

---

The importance of community participation in the 2014 presidential election is one way to create pro-people policies. This can happen because presidential candidates and vice presidential candidates will compete to create public policy plans that are included in their vision, so that people can choose which one cares more about them and prioritizes the interests of their group. Public policy is a political product, so political elements color the resulting policies. Pro-people public policies involve the public at every stage of preparation, are realistic, have clear benchmarks for success, have a clear legal basis, and there is no overlap or conflict between policies. Basically, public policy in Indonesia is not always oriented towards the public interest. With the 2014 presidential election, Indonesia is expected to have a leader who can form and implement pro-public (pro-people) policies so that the problems in this country can be resolved."

"Tulisan ini menggambarkan kondisi dan peran media massa sebagai sarana pemberi informasi dan pemantau selama masa Pemilihan Presiden RI tahun 2014 lalu. Media massa juga dianggap mampu menyusun realita dari berbagai peristiwa yang terjadi hingga menjadi wacana yang memiliki kekuatan mengkampanyekan politik. Calon presiden dan wakil presiden bersaing dengan menerapkan strategi komunikasi yang ampuh guna memenangkan kompetisi di ajang Pemilu 2014. Pembahasan dilakukan dengan menggunakan pemikiran peran media massa dan teori komunikasi massa dan komunikasi politik yang dikemukakan oleh Paul F. Lazarsfeld dan Elihu Katz.

---

This paper describes the condition and the role of the mass media as a means of giving information and monitoring during the 2014 Presidential election last. The mass media are also considered to be able to compile the reality of the events that happened to be a discourse that has the power of a political campaign. Candidates for president and vice president compete with each other by implementing effective communication strategy in order to win the competition in the general election 2014. The discussion is done by using thought the role of mass media and mass communication theory and political communication presented by Paul F. Lazarsfeld and Elihu Katz.

"

"Tulisan ini memaparkan pemilihan presiden 2014 terhadap perekonomian negara khususnya di bagian kebijakan fiskal dan perpajakan. Dalam penulisan ini juga terdapat berbagai aspek-aspek perpajakan di Indonesia. Calon presiden 2014 harus memiliki komitmen untuk menjalankan kebijakan fiskal. Setelah terpilih, calon presiden yang terpilih harus melaksanakan komitmen serta visi misinya sebaik mungkin salah satunya pada bidang fiskal dan perpajakan.

---

This paper describes the 2014 presidential election against the country's economy , especially in the fiscal and taxation policies . In this study, there are also many aspects of taxation in Indonesia . 2014 presidential candidate must have a commitment to carry out fiscal policy . Once elected , the candidate elected president should implement the commitment and vision of one of the best mission in the fiscal and taxation .
"