Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini menganalisis fenomena kehadiran China di negara-negara Magribi khususnya Aljazair dan Libya, yang merupakan top trade partner China di kawasan ini. Melalui wadah kerja sama FOCAC dan BRI, China telah berfokus pada kerja sama yang lebih stratejik dalam pada sektor pembangunan dan pinjaman ke negara-negara tersebut. Disamping itu, China menyatakan adanya keselarasan antara BRI dengan SDGs (Suistainable Development Goals), sehingga dirinya akan bersama-sama terlibat secara aktif dalam mendorong pencapain indikator SDGs dengan negara – negara yang terlibat proyek BRI. Penulis menggunakan konsep neokolonialisme serta teori ketergantungan, world sytem theory, dan indikator SDGs untuk memperoleh jawaban dari pertanyaan penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kajian literatur. Melalui penelitian ini dapat disimpulkan bahwa keterkaitan antara BRI dengan SDGs hanya mengandalkan promosi pembangunan infrakstruktur sebagai kendaraan untuk pencapaian indikator - indikator SDGs. Sepanjang lima tahun Aljazair dan Libya bergabung dengan BRI, ditemukan bahwa agenda BRI di kedua negara tersebut hanya berfokus pada aspek – aspek yang berkaitan dengan kepentingan BRI dan khususnya kepentingan China. ......This research analyzes the phenomenon of China's presence in the Maghreb countries, especially Algeria and Libya, which are China's top trade partners in the Maghreb region. Through the FOCAC and BRI cooperation forums, China has focused on more strategic cooperation in the development sector and lending to these countries. In addition, China stated that there is a link between BRI and the SDGs (Suistainable Development Goals), so that it will be actively involved in encouraging the achievement of SDGs indicators with countries involved in the BRI project. The author uses the concept of neocolonialism and dependency theory, world system theory, and SDGs indicators to obtain answers to research questions.This research uses qualitative research with the type of literature review research. Through this research, it can be concluded that the relationship between BRI and the SDGs only relies on the promotion of infrastructure development as a vehicle for achieving the SDGs indicators. During the five years that Algeria and Libya joined the BRI, it was found that the BRI agenda in both countries only focused on certain aspects related to the interests of BRI and especially for China national interest.

Abstrak :
Penelitian ini menganalisis fenomena meningkatnya permintaan produk mi instan Indonesia di Arab Saudi. Bahkan mi instan Indonesia menduduki peringkat pertama di antara produk mi atau pasta yang masuk ke pasar Arab Saudi. Penelitian ini berargumentasi bahwa mi instan Indonesia telah menjadi salah satu strategi gastrodiplomasi Indonesia di negara tersebut. Selanjutnya dengan metode kualitatif deskriptif, penelitian ini akan menganalisis faktor-faktor pendorong (push factors) dan penarik (pull factors) masuknya mi instan Indonesia ke negara tersebut. Data kualitatif akan diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara dan studi literatur dengan memanfaatkan informasi digital dalam bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Wawancara secara langsung dilakukan dengan pihak produsen mi instan di Jeddah untuk menganalisis push factors. Wawancara jarak jauh (e-interview) dilakukan menggunakan platform zoom meeting atau video-call dengan informan masyarakat Arab dan warga negara Indonesia yang tinggal di negara Arab Saudi.  Wawancara jarak jauh ini dilakukan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan diterima dan populernya mie instan Indonesia di negara Arab. Data juga diperoleh melalui pengamatan terhadap informasi digital, salah satunya video iklan berbahasa Arab tentang mie instan Indonesia. Pengamatan ini bertujuan untuk mengetahui citra apa yang dibangun tentang mie instan Indonesia bagi masyarakat Arab. Temuan penelitian ini membuktikan argumentasi bahwa gastrodiplomasi melalui mie instan merupakan diplomasi budaya yang dapat menaikkan citra Indonesia dalam hubungannya dengan negara Arab Saudi. ......This research analyzes the phenomenon of increasing demand for Indonesian instant noodle products in Saudi Arabia. In fact, Indonesian instant noodles are ranked first among noodle or pasta products entering the Saudi Arabian market. This research argues that Indonesian instant noodles have become one of Indonesia's gastrodiplomacy strategies in the country. Furthermore, using a descriptive qualitative method, this research will analyze the push factors and pull factors of the entry of Indonesian instant noodles into the country. Qualitative data will be obtained using interview techniques and literature studies by utilizing digital information in Indonesian and Arabic. Direct interviews were conducted with instant noodle producers in Jeddah to analyze push factors. Remote interviews (e-interviews) were conducted using the zoom meeting or video-call platform with informants from the Arab community and Indonesian citizens living in Saudi Arabia.  These remote interviews were conducted to analyze the factors that led to the acceptance and popularity of Indonesian instant noodles in the Arab country. Data was also obtained through observation of digital information, one of which was an Arabic-language video advertisement about Indonesian instant noodles. This observation aims to find out what image is built about Indonesian instant noodles for the Arab community. The findings of this research will prove the argument that gastrodiplomacy through instant noodles is a cultural diplomacy that can improve Indonesia's image in its relationship with Saudi Arabia.

Abstrak :
Perkembangan zaman yang diiringi dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah melahirkan temuan masalah keagamaan kontemporer yang membutuhkan solusi hukum. Ijtihad istislahi memiliki peran yang cukup penting dalam memberikan solusi hukum kontemporer ini, ditambah lagi dengan keterbatasan jumlah nas yang sudah dianggap final. Melalui penelitian ini, penulis mencoba menjelaskan konsep maslahat dan bentuk reformulasinya, konsep ijtihad istislahi dan bentuk penggunaannya, serta sisi penerapan maslahat dan ijtihad istislahi oleh Komisi Fatwa MUI. Jenis penelitian ini adalah library research yang bersifat deskriptif-analitis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan penelitian ini, penulis menyimpulkan beberapa hal. Pertama, terdapat lima dhawabith dalam penggunaan maslahat, yaitu masih dalam cakupan maqashid al-syariah, tidak bertentangan dengan Al-Qur’an, tidak bertentangan dengan hadis, tidak bertentangan dengan kias, serta tidak berbenturan dengan maslahat yang lebih prioritas. Kedua, reformulasi konsep maslahat dapat dilakukan dengan meredefinisi term seputar maslahat dan merekonstruksi epistemologi maslahat. Ketiga, ijtihad istislahi merupakan upaya pencurahan seluruh daya dan kekuatan untuk sampai pada penemuan hukum Islam berdasarkan pada pemeliharaan kemaslahatan. Keempat, ijtihad istislahi dapat diaplikasikan dalam bentuk al-maslahah al-mursalah, sadd al-dzari’ah, dan al-istihsan. Kelima, berdasarkan pada pedoman penetapan fatwa, Komisi Fatwa MUI menerima penggunaan konsep maslahat sebagai pertimbangan dalam mengeluarkan fatwa, sebagaimana tertulis dalam Metode Penetapan Fatwa MUI Pasal 7 yang tertuang dalam Surat Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Nomor U-596/MUI/X/1997 dan diperkuat dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 6/MUNAS VII/MUI/10/2005 tentang Kriteria Maslahat. Komisi Fatwa MUI juga menerima penggunaan ijtihad istislahi sebagai salah satu pendekatan manhaji dalam penetapan fatwa. Keenam, berdasarkan pada hasil fatwa yang ditetapkan melalui Sidang Komisi Fatwa MUI dalam masalah keagamaan antara tahun 2009 hingga tahun 2018, terdapat 18 dari 66 fatwa yang ditetapkan menggunakan ijtihad istislahi. Dari 18 fatwa ini, 10 (sepuluh) fatwa berdasarkan pada al-maslahah al-mursalah, 3 (tiga) fatwa berdasarkan pada sadd al-dzari’ah, dan 5 (lima) fatwa berdasarkan pada al-istihsan. ......The passage of time, accompanied by the rapid advancement of science and technology, has resulted in the discovery of contemporary religious problems that necessitate legal solutions. Ijtihad istislahi has a significant role in providing this modern legal solution, coupled with the limited number of sacred texts that are already considered. Through this study, the author tries to explain the concepts of maslahat and its form of reformulation, ijtihad istislahi and its form of use, and the application of maslahat and ijtihad istislahi by the Fatwa Commission of the Indonesian Council of Ulama. This type of research is descriptive-analytical, with library research using a qualitative approach. Based on this study, the authors concluded several things. First, there are five criteria for the use of maslahat, which are that it remains within the scope of maqashid al-sharia, that it does not contradict with the Al-Qur'an, that it does not contradict the hadith, that it does not contradict the analogy, and that it does not conflict with the higher priority maslahat. Second, reformulation of the concept of maslahat can be done by redefining the term around maslahat and reconstructing the epistemology of maslahat. Third, ijtihad istislahi is an attempt to expend all power to arrive at the discovery of Islamic law based on the maintenance of maslahat. Fourth, ijtihad istislahi can be applied in the form of al-maslahah al-mursalah, sadd al-dzari'ah, and al-istihsan. Fifth, based on the guidelines for establishing fatwas, the Fatwa Commission of the Indonesian Council of Ulama accepts the use of the concept of maslahat as a consideration in issuing fatwas, as written in the Fatwa Establishment Method of the Indonesia Council of Ulama Article 7, which is contained in the Decree of the Leadership Board of the Indonesian Council of Ulama Number U-596/MUI/X/1997 and strengthened by the Fatwa of the Indonesian Council of Ulama Number 6/MUNAS VII/MUI/10/2005 concerning the criteria of Maslahat. The Fatwa Commission of the Indonesian Council of Ulama also accepted the use of ijtihad istislahi as one of the manhaji approaches in the fatwa establishment. Sixth, based on the results of fatwas established through the Fatwa Commission of the Indonesian Council of Ulama on religious matters between 2009 and 2018, 18 of 66 fatwas were established using ijtihad istislahi. From the 18 fatwas, 10 (ten) are based on al-maslahah al-mursalah, 3 (three) are based on sadd al-dzari'ah, and 5 (five) are based on al-istihsan.

Abstrak :
Memasuki akhir tahun 2020, pemerintah Sudan kembali menerima kedatangan pengungsi dalam jumlah besar ke dalam teritori Sudan yang berasal dari Etiopia. Perang Sipil yang terjadi antara TPLF dan pemerintah Federal Etiopia dalam Perang Tigray memaksa ribuan masyarakat sipil menjadi pengungsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengemukakan kepatuhan pemerintah Sudan terhadap penegakan prinsip non-refoulement dalam penanganan pengungsi asal Etiopia. Penggunaan kaidah penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini, dengan kerangka analisis kepatuhan milik Jan-Philip Graf dan Gray Katsoni, kerangka analisis Exile and Resettlement juga digunakan untuk memetakan pergerakan pengungsi yang berasal dari Etiopia. Melalui serangkaian analisis tersebut ditemukan bahwa, pemerintah Sudan berhasil menegakan prinsip non-refoulement terhadap pengungsi Etiopia yang berada di Sudan dan komitmen pemerintah Sudan tersebut juga turut dibantu dengan kerja sama masyarakat lokal dan organisasi internasional dalam penanganan pengungsi yang telah berlangsung kurang lebih dua tahun terakhir. ......Towards the end of 2020, the Sudan Government hastened up to handle the Ethiopian refugees stranded near the Sudanese-Ethiopian border. The ravaging war between the TPLF and the Federal Ethiopian Government took its toll on the civilians. Thousands flee their homes and moves west as the war drew closer to their cities. This research aims to answer the Sudan Government’s role in upholding the principle of Non-refoulement, using the qualitative approach to study the case with chronological and analytical order. Author employs the Positive Obligations Concept coined by Jan-Philip Graf and Gray Katsoni, also used the Exile and Resettlement concept, first emphasized by Egon F. Kunz. Through a series of analytical explanation, it then concluded that the Sudanese Government’s role in handling the Ethiopian refugees were thoroughly successful despite the political and economic setbacks in home, the involvements of local communities and international organizations also help Sudan on upholding the commitments.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan menganalisis serangkaian upaya Tunisia dalam mengkonsolidasi Negara demokrasi pasca Arab Spring pada periode 2014 sampai 2020. Periode tahun 2014 sebagai titik awal langkah maju untuk membangun demokrasi di Tunisia yang membawa harapan bagi masyarakat Tunisia akan ketidakstabilan politik dan di tahun 2020 sebagaimana dalam Indeks Demokrasi Tunisia pada tahun 2019 mendapatkan skor 6.72 (dari 10,00). Ini menunjukan bahwa Tunisia telah melakukan lompatan besar dalam mengonsolidasikan demokrasinya setelah Arab Spring. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, dan data dianalisis dengan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Analisis tahapan kondisi konsolidasi demokrasi di Tunisia dapat dilihat dalam perjalan sistem pemilihan Presiden dan Parlemen Tunisia pada periode 2014 dan 2019 yang bebas dan adil serta digunakannya Konstitusi baru 2014 menjadi tonggak utama demokratis yang menghormati kebebasan berorganisasi, kebebasan beragama, menjamin check and balance yang berkaitan dengan eksekutif dan mengakui kesetaraan gender. Faktor pendukung proses konsolidasi demokrasi di Tunisia diantaraya: 1) Kemauan tokoh-tokoh politiknya untuk berkompromi; 2) Sektor keamanan (militer) yang lemah dan 3) Kuatnya civil society mengawal proses demokrasi. Namun demikian, penerapan sistem demokrasi tersebut masih menjadi perdebatan dengan masalah tingkat ketidakpuasan yang signifikan tidak hanya dengan partai politik dan Parlemen, tetapi juga dengan institusi demokrasi itu sendiri. Pemerintahan masih belum mampu mengatasi tantangan mendesak, seperti pengangguran kaum muda, kesenjangan sosial ekonomi regional, marjinalisasi politik islam dan korupsi yang merajalela sehingga menjadi penghambat proses konsolidasi demokrasi. ......This study aims to analyze a series of Tunisian efforts in consolidating a post-Arab Spring democratic state in the period from 2014 to 2020. The 2014 period is the starting point for moving forward to build democracy in Tunisia which brings hope to the Tunisia society for the political instability in 2020 as shown in the Tunisia Democracy Index in 2019 got a score of 6.72 (out of 10,00). This shows that Tunisia has made a big leap in consolidating its democracy after the Arab Spring. This study uses a qualitative approach with a case study method, and the data is analyzed by using the interactive Miles and Huberman model. An analysis of the stages of the consolidation of democracy in Tunisia can be seen in the course of the Tunisian Presidential and Parliamentary election system in the 2014 and 2019 periods which were free and fair and the use of the new 2014 Constitution as the main democratic pillar that respects freedom of association, freedom of religion, guarantees checks and balances related to executive and recognizes gender equality. Contributing factors of the democratic consolidation process in Tunisia include: 1) the Willingness of political figures to compromise; 2) The security sector (military) is weak and 3) The strength of civil society overseeing the democratic process. However, the implementation of the democratic system has still in conflict with the problem of a significant level of dissatisfaction, not only with political parties and Parlement but also with the democratic institutions themselves. The government is still unable to overcome urgent challenges, such as youth unemployment, regional socio-economic disparities, the marginalization of Islamic politics and rampant corruption which have become obstacles to the process of consolidating democracy.  

Abstrak :
Pengaruh Etnisitas Yahudi sebagai dasar dari Negara Israel terhadap kepentingan Negara Kota Vatikan di Negara Israel sangat menarik untuk diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pengaruh Negara Yahudi yang berdiri di Tanah Israel dimana Tanah Israel juga merupakan pusat dari Kekristenan secara umum dan Gereja Katolik secara khusus. terhadap kepentingan Gereja Katolik di Tanah Israel. dalam hal ini beberapa sudut pandang yang melandasinnya baik filsafat teologi, sejarah, sosiologi, dan yurisdiksi. dengan menggunakan analisis teori nasionalisme etnis dari Hans Kohn dalam konteks Negara Israel, maka terdapat pengaruh kepentingan Negara Kota Vatikan di Negara Israel, khususnya pengaruh dalam hal keragaman ritus dan kota Yerusalam. ......The influence of Jewish Ethnicity as the basis of the State of Israel on interest The bVatican City State in the State of Israel is very interesting to study. this research aims to understand the influence of the Jewish State that stands on the Land of Israel where the Land of Israel is also the center of Christianity in general and the Catholicn Church in particular. Against the interests of the Catholic Church in the Lnad of Israel. in this case, several points of view underlying it are used used such as theology, history, sociology, and jurisdiction. By using ethnic nationalism theoretical analysis of Hans Kohn in the context of the State of Israel, then there is influence of Vatican City State interest in the State of Israel. Especially the influence in terms of the diversity of rites and City of Jerusalem.

Abstrak :
Saat ini Dunia yang telah memasuki fase polarisasi politik yang terjadi di belahan dunia, negara-negara di dunia harus mampu memilih rekan sekutu yang tepat untuk keberlangsungan pemerintahan. Mesir melalui proyek BRI yang ditawarkan China menggunakan pendekatan softpower dan kesamaan ambisi kedua pemimpin membentuj kerjasama yang saling menguntungkan. Melalui metode kualitatif dan interview mendalam kepada narasumber, penelitian ini memperoleh hasil bahwa. China melalui BRI telah memperluas jangkauan perdagangan dan mengurangi pengaruh Amerika di kawasan MENA serta pembuka gerbang rute perdagangan laut terbesar di dunia melintasi benua Eropa, Afrika dan Asia melalui Terusan Suez. Pertumbuhan ekonomi Mesir dalam keadaan yang baik dan positif, lapangan pekerjaan yang meningkat setiap adanya perusahaan baru yang masuk dan proyek Ibukota baru, kota administrasi eksklusif dan tower tertinggi di Afrika yang dibangun oleh China hingga mendukung Egypt Vision 2030. China dengan proyek BRI yang ditawarkan di Mesir dianggap sebagai sebuah keuntungan daripada jebakan hutang sebab menciptakan kebijakan luar negeri yang lebih mendorong kerja sama dan kepercayaan investasi lebih lanjut daripada melakukan hard deterrance seperti yang dilakukan Amerika dahulu. ......The world now has entered a phase of the political polarization that occurs in parts of the world, all countries in the world must be able to choose the right allies for the continuity of nation. Egypt through the BRI project offered by China using a softpower approach and the common vision of the two ambitious leaders to establish mutual beneficial cooperation. Through qualitative methods and in-dept interviews with truthable informan, this research obtained the results that. China through the BRI has expanded its trade reach and reducing America influence in the MENA region as well as opening the gateway of the world's largest sea trade routes across the European, African and Asian continents through the Suez Canal. Egypt's economic growth is in a good and positive state, jobs are increasing with the introduction of new companies and projects New capital, exclusive administrative cities and the tallest towers in Africa will be built by China to support Egypt Vision 2030. China with the BRI project offered in Egypt is considered an advantage rather than a debt trap because it creates a foreign policy that encourages further cooperation and investment confidence than doing hard deterrance like America used to do.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai peluang dan tantangan cara pandang seorang tokoh pembebasan dari Afrika Selatan yang bernama Farid Esack. Esack mengembangkan keilmuan ini dan menyebutnya sebagai Hermeneutika Pembebasan. Esack konsisten dalam mengembangkan seperangkat metodologi pembacaan teks yang dekat dengan masalah kemanusiaan, terutama penindasan. Metodologi yang digunakan adalah Hermeneutika Pembebasan dengan teks suci yaitu Al-Qur’an sebagai objeknya. Secara langsung Essack tidak terlalu suka dengan kata kata itu, ia lebih suka dipanggil seorang aktivis dalam gerakanya yaitu Islam Progresif. Model hermeneutika Esack, dikembangkan berangkat dari problem kemanusiaannya di Afrika Selatan. Dari tempat tinggalnya ini, Esack mencoba menggali makna teks agar lebih bisa berbicara dan bersifat praksis dimanapun teks tersebut digunakan, terkhusus pada konteks gerakan sosial. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan dirumuskan beberapa masalah tentang cara kerja Hermeneutika Pembebasan Farid Esack dalam memandang suatu teks serta paparan tentang peluang dan tantangan penerapan dalam konteks progresifnya sebagai gerakan sosial, khususnya mengenai upaya pembebasan penindasan terhadap kaum yang dilemahkan. Sementara itu sejumlah teori mengemukakan, bahwa bentuk penindasan atau pelemahan sosial terbagi dalam dua kategori, yaitu tingkah laku individu dan struktur sosial. Kecenderungan terjadinya bentuk penindasan atau pelemahan sosial dikarenakan adanya hambatan-hambatan struktural sistemik yang telah menciptakan ketidaksamaan dalam kesempatan, dan berkelanjutanya penindasan terhadap kelompok miskin oleh kelompok kapitalis. Melalui Hermeneutika Pembebasan ini, selain akan ditemukanya makna pembacaan teks tentang pembebasan yang cocok dengan konteks gerakan sosial, upaya membentuk solidaritas antar kelas untuk mempersempit terjadinya penindasan juga dapat dilakukan. ......This thesis discusses the opportunities and challenges of the perspective of a liberation figure from South Africa named Farid Esack. Esack developed this science and called it Liberation Hermeneutics. Esack is consistent in developing a set of text reading methodologies that are close to humanitarian issues, especially oppression. The methodology used is Liberation Hermeneutics with the holy text of the Qur'an as its object. Directly Essack did not like those words, he preferred to be called an activist in his movement, namely Progressive Islam.Esack established his hermeneutic approach in response to his humanitarian issues in South Africa. Esack makes an effort to delve deeper into the text's meaning from this base of operations so that it can speak and be useful wherever it is utilized, especially in the context of social movements. In order to fully understand the possibilities and difficulties of applying Farid Esack's Hermeneutics of Liberation in its progressive context as a social movement—particularly addressing attempts to free oppression against the vulnerable people—a number of issues will be raised in this study. Meanwhile, a lot of theories contend that social oppression and weakening can be categorized into two groups based on social structure and human behavior. This type of oppression or social weakness is more likely to develop as a result of systemic structural obstacles that have led to opportunity inequality and the continuing oppression of the poor by the capitalist class. In addition to text segmentation about liberation that are appropriate and suitable of social movements, the Hermeneutics of Liberation also facilitates the creation of class solidarity in a solution to decrease the frequency of oppression.

Abstrak :
Penelitian ini menganalisis tentang pengembangan cyber power Israel hingga dapat menduduki posisi yang paling komprehensif di kawasan Timur Tengah. Kehadiran Israel di kawasan dengan melakukan pendudukan dan tindakan apartheid kepada rakyat Palestina menyebabkan sikap permusuhan dari negara-negara tetangganya. Ditambah lagi, citra sebagai negara yang penuh dengan konflik melekat dengan Israel. Hal tersebut merupakan salah satu alasan yang melatarbelakangi Israel dalam mengembangkan kemampuan sibernya. Tujuan dari penelitian adalah untuk menganalisis bagaimana Israel mengembangkan cyber power, apa model-model cyber power Israel serta bagaimana penggunaan cyber power sebagai strategi smart power Israel untuk tujuan strategis Israel di kawasan terutama ke Uni Emirat Arab, Iran dan Palestina. Penulis menggunakan konsep konsep kepentingan nasional, cyber power, dan konsep smart power sebagai sebuah strategi dalam menjawab pertanyaan penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kajian literatur.Melalui penelitian ini dapat disimpulkan bahwa meningkatkan kapabilitas siber sangat relevan dan cocok dilakukan oleh Israel sebagai upaya untuk memenuhi tujuan nasionalnya. Karakteristik siber yang unik dan fleksibel sangat tepat digunakan dalam strategi smart power yang menggabungkan antara hard power dan soft power. Dengan kapabilitasnya yang mumpuni di bidang industri teknologi dan siber, Israel menjadikannya sebagai strategi soft power untuk menarik negara-negara lain untuk menjalin kemitraan seperti yang terjadi dengan Uni Emirat Arab. Di sisi lain, kemampuan siber Israel juga digunakan untuk strategi hard power melalui serangan-serangan siber sebagaimana yang ditujukan terhadap Iran. Israel juga melakukan pendudukan digital terhadap rakyat Palestina dengan membatasi penggunaan internet dan melakukan pengawasan yang ketat melalui teknologi yang dimilikinya terhadap rakyat Palestina. Israel juga menggunakan media untuk memperbaiki citra Israel dengan menunjukkan sisi positif Israel yang lebih menarik daripada pembahasan tentang konflik dan meredam dukungan pro-Palestina.  ......This research analyzes the development of Israel's cyber power to be the most comprehensive in the Middle East region. Israel's presence in the region by carrying out occupation and apartheid actions against the Palestinian people has caused hostility from its neighbors. In addition, the image of being a country full of conflicts is attached to Israel. This is one of the reasons why Israel is developing its cyber capabilities. The purpose of the research is to analyze how Israel develops cyber power, what are Israel's cyber power models and how the use of cyber power as Israel's smart power strategy for Israel's strategic goals in the region, especially for the United Arab Emirates, Iran, and Palestine. The author uses the concept of national interest, concept of cyber power and smart power as a strategy in addressing the research questions. This research uses qualitative research with a literature review type of research. Through this research, it can be concluded that improving cyber capabilities is very relevant and suitable for Israel to fulfill its national goals. The unique and flexible characteristics of cyber are very appropriate to be used in a smart power strategy that combines hard power and soft power. With its capabilities in the technology and cyber industry, Israel makes it a soft power strategy to attract other countries to establish partnerships such as the one with the United Arab Emirates. On the other hand, Israel's cyber capabilities are also used for hard power strategies through cyber attacks directed against Iran. Israel also conducts digital occupation of the Palestinian people by limiting the use of the internet and conducting strict surveillance through its technology on the Palestinian people. Israel also uses the media to improve Israel's image by showing the positive side of Israel which is more attractive than the discussion of conflict and reduces pro-Palestinian support. 

Abstrak :
World Expo adalah pameran internasional yang menghadirkan negara-negara dari seluruh dunia untuk memamerkan budaya dan penemuan terbaru mereka dalam pengembangan kelangsungan hidup yang baik di masa depan. Pada tahun 2021 Dubai, Uni Emirat Arab terpilih menjadi tuan rumah World Expo. Uni Emirat Arab memaksimalkan acara ini karena Dubai Expo 2020 merupakan cara yang efektif untuk membangun citra yang baik. Uni Emirat Arab melakukan diplomasi publik melalui serangkaian acara Dubai Expo 2020. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi diplomasi publik Uni Emirat Arab melalui Dubai Expo 2020. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya-upaya diplomasi publik Uni Emirat Arab melalu Dubai Expo 2020. Periset menggunakan satu konsep dalam hubungan internasional, yakni konsep tiga lapisan diplomasi publik dengan metode riset berupa metode kualitatif yang bersifat deskriptif dengan Teknik wawancara sebagai data primer dan teknik pengumpulan data sekunder berupa kajian pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan strategi diplomasi publik yang dilakukan oleh masing-masing aktor dari Uni Emirat Arab dapat mencapai tujuan diplomasi publik dalam jangka pendek melebihi ekspektasi di dunia internasional. Upaya-upaya yang dilakukan oleh para aktor hubungan internasional ini sesuai dengan bentuk tiga lapisan diplomasi publik serta cukup memenuhi konten dari setiap lapisan tersebut, yakni: monolog, dialog serta kolaborasi. ......The World Expo is an international exhibition that brings countries around the world to showcase their culture and latest discoveries in the development of good survival in the future. In 2021 Dubai, United Arab Emirates was chosen to host the World Expo. The United Arab Emirates maximised this event because Expo 2020 Dubai could be considered an effective way to build a good image. The United Arab Emirates conducted public diplomacy through a series of Dubai Expo 2020 events. The problem in this study is how the United Arab Emirates' public diplomacy strategy through Dubai Expo 2020. This research aims to analyse the United Arab Emirates' public diplomacy efforts through Dubai Expo 2020. Researchers use one concept in international relations, namely the concept of three layers of public diplomacy with a research method in the form of a descriptive qualitative method with interview techniques as primary data and secondary data collection techniques in the form of literature review. The results of this study indicate that the success of public diplomacy strategies carried out by each actor from the United Arab Emirates can achieve public diplomacy goals in the short term beyond expectations in the international world. The efforts made by these international relations actors are in accordance with the form of three layers of public diplomacy and sufficiently meet the content of each layer, namely: monologue, dialogue and collaboration.