Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini menganalisis fenomena kehadiran China di negara-negara Magribi khususnya Aljazair dan Libya, yang merupakan top trade partner China di kawasan ini. Melalui wadah kerja sama FOCAC dan BRI, China telah berfokus pada kerja sama yang lebih stratejik dalam pada sektor pembangunan dan pinjaman ke negara-negara tersebut. Disamping itu, China menyatakan adanya keselarasan antara BRI dengan SDGs (Suistainable Development Goals), sehingga dirinya akan bersama-sama terlibat secara aktif dalam mendorong pencapain indikator SDGs dengan negara – negara yang terlibat proyek BRI. Penulis menggunakan konsep neokolonialisme serta teori ketergantungan, world sytem theory, dan indikator SDGs untuk memperoleh jawaban dari pertanyaan penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kajian literatur. Melalui penelitian ini dapat disimpulkan bahwa keterkaitan antara BRI dengan SDGs hanya mengandalkan promosi pembangunan infrakstruktur sebagai kendaraan untuk pencapaian indikator - indikator SDGs. Sepanjang lima tahun Aljazair dan Libya bergabung dengan BRI, ditemukan bahwa agenda BRI di kedua negara tersebut hanya berfokus pada aspek – aspek yang berkaitan dengan kepentingan BRI dan khususnya kepentingan China.

---

This research analyzes the phenomenon of China's presence in the Maghreb countries, especially Algeria and Libya, which are China's top trade partners in the Maghreb region. Through the FOCAC and BRI cooperation forums, China has focused on more strategic cooperation in the development sector and lending to these countries. In addition, China stated that there is a link between BRI and the SDGs (Suistainable Development Goals), so that it will be actively involved in encouraging the achievement of SDGs indicators with countries involved in the BRI project. The author uses the concept of neocolonialism and dependency theory, world system theory, and SDGs indicators to obtain answers to research questions.This research uses qualitative research with the type of literature review research. Through this research, it can be concluded that the relationship between BRI and the SDGs only relies on the promotion of infrastructure development as a vehicle for achieving the SDGs indicators. During the five years that Algeria and Libya joined the BRI, it was found that the BRI agenda in both countries only focused on certain aspects related to the interests of BRI and especially for China national interest."

"Penelitian ini menganalisis fenomena meningkatnya permintaan produk mi instan Indonesia di Arab Saudi. Bahkan mi instan Indonesia menduduki peringkat pertama di antara produk mi atau pasta yang masuk ke pasar Arab Saudi. Penelitian ini berargumentasi bahwa mi instan Indonesia telah menjadi salah satu strategi gastrodiplomasi Indonesia di negara tersebut. Selanjutnya dengan metode kualitatif deskriptif, penelitian ini akan menganalisis faktor-faktor pendorong (push factors) dan penarik (pull factors) masuknya mi instan Indonesia ke negara tersebut. Data kualitatif akan diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara dan studi literatur dengan memanfaatkan informasi digital dalam bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Wawancara secara langsung dilakukan dengan pihak produsen mi instan di Jeddah untuk menganalisis push factors. Wawancara jarak jauh (e-interview) dilakukan menggunakan platform zoom meeting atau video-call dengan informan masyarakat Arab dan warga negara Indonesia yang tinggal di negara Arab Saudi.  Wawancara jarak jauh ini dilakukan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan diterima dan populernya mie instan Indonesia di negara Arab. Data juga diperoleh melalui pengamatan terhadap informasi digital, salah satunya video iklan berbahasa Arab tentang mie instan Indonesia. Pengamatan ini bertujuan untuk mengetahui citra apa yang dibangun tentang mie instan Indonesia bagi masyarakat Arab. Temuan penelitian ini membuktikan argumentasi bahwa gastrodiplomasi melalui mie instan merupakan diplomasi budaya yang dapat menaikkan citra Indonesia dalam hubungannya dengan negara Arab Saudi.

---

This research analyzes the phenomenon of increasing demand for Indonesian instant noodle products in Saudi Arabia. In fact, Indonesian instant noodles are ranked first among noodle or pasta products entering the Saudi Arabian market. This research argues that Indonesian instant noodles have become one of Indonesia's gastrodiplomacy strategies in the country. Furthermore, using a descriptive qualitative method, this research will analyze the push factors and pull factors of the entry of Indonesian instant noodles into the country. Qualitative data will be obtained using interview techniques and literature studies by utilizing digital information in Indonesian and Arabic. Direct interviews were conducted with instant noodle producers in Jeddah to analyze push factors. Remote interviews (e-interviews) were conducted using the zoom meeting or video-call platform with informants from the Arab community and Indonesian citizens living in Saudi Arabia.  These remote interviews were conducted to analyze the factors that led to the acceptance and popularity of Indonesian instant noodles in the Arab country. Data was also obtained through observation of digital information, one of which was an Arabic-language video advertisement about Indonesian instant noodles. This observation aims to find out what image is built about Indonesian instant noodles for the Arab community. The findings of this research will prove the argument that gastrodiplomacy through instant noodles is a cultural diplomacy that can improve Indonesia's image in its relationship with Saudi Arabia."

"Perkembangan zaman yang diiringi dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah melahirkan temuan masalah keagamaan kontemporer yang membutuhkan solusi hukum. Ijtihad istislahi memiliki peran yang cukup penting dalam memberikan solusi hukum kontemporer ini, ditambah lagi dengan keterbatasan jumlah nas yang sudah dianggap final. Melalui penelitian ini, penulis mencoba menjelaskan konsep maslahat dan bentuk reformulasinya, konsep ijtihad istislahi dan bentuk penggunaannya, serta sisi penerapan maslahat dan ijtihad istislahi oleh Komisi Fatwa MUI. Jenis penelitian ini adalah library research yang bersifat deskriptif-analitis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan penelitian ini, penulis menyimpulkan beberapa hal. Pertama, terdapat lima dhawabith dalam penggunaan maslahat, yaitu masih dalam cakupan maqashid al-syariah, tidak bertentangan dengan Al-Qur’an, tidak bertentangan dengan hadis, tidak bertentangan dengan kias, serta tidak berbenturan dengan maslahat yang lebih prioritas. Kedua, reformulasi konsep maslahat dapat dilakukan dengan meredefinisi term seputar maslahat dan merekonstruksi epistemologi maslahat. Ketiga, ijtihad istislahi merupakan upaya pencurahan seluruh daya dan kekuatan untuk sampai pada penemuan hukum Islam berdasarkan pada pemeliharaan kemaslahatan. Keempat, ijtihad istislahi dapat diaplikasikan dalam bentuk al-maslahah al-mursalah, sadd al-dzari’ah, dan al-istihsan. Kelima, berdasarkan pada pedoman penetapan fatwa, Komisi Fatwa MUI menerima penggunaan konsep maslahat sebagai pertimbangan dalam mengeluarkan fatwa, sebagaimana tertulis dalam Metode Penetapan Fatwa MUI Pasal 7 yang tertuang dalam Surat Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Nomor U-596/MUI/X/1997 dan diperkuat dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 6/MUNAS VII/MUI/10/2005 tentang Kriteria Maslahat. Komisi Fatwa MUI juga menerima penggunaan ijtihad istislahi sebagai salah satu pendekatan manhaji dalam penetapan fatwa. Keenam, berdasarkan pada hasil fatwa yang ditetapkan melalui Sidang Komisi Fatwa MUI dalam masalah keagamaan antara tahun 2009 hingga tahun 2018, terdapat 18 dari 66 fatwa yang ditetapkan menggunakan ijtihad istislahi. Dari 18 fatwa ini, 10 (sepuluh) fatwa berdasarkan pada al-maslahah al-mursalah, 3 (tiga) fatwa berdasarkan pada sadd al-dzari’ah, dan 5 (lima) fatwa berdasarkan pada al-istihsan.

---

The passage of time, accompanied by the rapid advancement of science and technology, has resulted in the discovery of contemporary religious problems that necessitate legal solutions. Ijtihad istislahi has a significant role in providing this modern legal solution, coupled with the limited number of sacred texts that are already considered. Through this study, the author tries to explain the concepts of maslahat and its form of reformulation, ijtihad istislahi and its form of use, and the application of maslahat and ijtihad istislahi by the Fatwa Commission of the Indonesian Council of Ulama. This type of research is descriptive-analytical, with library research using a qualitative approach. Based on this study, the authors concluded several things. First, there are five criteria for the use of maslahat, which are that it remains within the scope of maqashid al-sharia, that it does not contradict with the Al-Qur'an, that it does not contradict the hadith, that it does not contradict the analogy, and that it does not conflict with the higher priority maslahat. Second, reformulation of the concept of maslahat can be done by redefining the term around maslahat and reconstructing the epistemology of maslahat. Third, ijtihad istislahi is an attempt to expend all power to arrive at the discovery of Islamic law based on the maintenance of maslahat. Fourth, ijtihad istislahi can be applied in the form of al-maslahah al-mursalah, sadd al-dzari'ah, and al-istihsan. Fifth, based on the guidelines for establishing fatwas, the Fatwa Commission of the Indonesian Council of Ulama accepts the use of the concept of maslahat as a consideration in issuing fatwas, as written in the Fatwa Establishment Method of the Indonesia Council of Ulama Article 7, which is contained in the Decree of the Leadership Board of the Indonesian Council of Ulama Number U-596/MUI/X/1997 and strengthened by the Fatwa of the Indonesian Council of Ulama Number 6/MUNAS VII/MUI/10/2005 concerning the criteria of Maslahat. The Fatwa Commission of the Indonesian Council of Ulama also accepted the use of ijtihad istislahi as one of the manhaji approaches in the fatwa establishment. Sixth, based on the results of fatwas established through the Fatwa Commission of the Indonesian Council of Ulama on religious matters between 2009 and 2018, 18 of 66 fatwas were established using ijtihad istislahi. From the 18 fatwas, 10 (ten) are based on al-maslahah al-mursalah, 3 (three) are based on sadd al-dzari'ah, and 5 (five) are based on al-istihsan."

"Penelitian ini mendalami pemikiran Zakiah Daradjat tentang Psikoterapi Islami dan relevansinya dengan studi Tasawuf Perkotaan. Tujuan penelitian adalah mengetahui persinggungan, relevansi dan kontribusi pemikiran Zakiah Daradjat terhadap pengembangan jiwa Islam. Penelitian menggunakan pendekatan fenomenologi pemikiran dengan metode menggali karya-karya tulis Zakiah Daradjat dan karya-karya sarjana yang lain mengenai pemikiran-pemikirannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat persinggungan akademik antara Psikoterapi Islam dengan studi Tasawuf Perkotaan. Persinggungan itu terletak pada fokus bersama dalam upaya mencapai kesejahteraan spiritual. Upaya ini dibangun di dalam kerangka Islam yang telah disesuaikan dengan lingkungan masyarakat perkotaan. Analisis menunjukkan bahwa relevansi pemikiran Zakiah Daradjat tentang Psikoterapi Islami dengan studi Tasawuf Perkotaan ditunjukkan melalui pendekatan ilmiah yang terstruktur dan sistematis yang ditujukan untuk mengatasi berbagai masalah penyakit hati yang dihadapi oleh masyarakat perkotaan dalam kerangka spiritualitas Islam. Analisis selanjutnya menunjukkan bahwa kontribusi Zakiah Daradjat terletak pada pengintegrasian dasar-dasar Islam sebagaimana Al Quran dan Al Hadis di dalam pengembangan Psikoterapi Islami. Kontribusinya secara akademik diantara para ahli Psikologi Islam kontemporer terletak pada pengembangan perspektif tentang etika dan konseling. Pengembangan perspektif itu juga berkontribusi dalam kesejahteraan jiwa terutama dalam memperkuat struktur jiwa Islam sebagaimana yang digambarkan di dalam tradisi Tasawuf akhlaqi yang merujuk pada Al Ghazali. Kunci kesejahteraan jiwa itu terletak dalam perjuangan untuk mencapai penyucian jiwa (tazkiyatan nafs). Penelitian menyimpulkan bahwa pemikiran Zakiah Daradjat tentang Psikoterapi Islami telah memperkuat perjuangan jiwa Islam dalam upaya mencapai penyucian jiwa. Dalam upaya untuk mencapai penyucian jiwa itu, Zakiah Daradjat telah memberikan pendekatan terstruktur dan sistematis yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat perkotaan kontemporer.

---

This research explores Zakiah Daradjat's thoughts on Islamic Psychotherapy and its relevance to the study of Urban Sufism. The aim of the research is to determine the intersection, relevance and contribution of Zakiah Daradjat's thoughts to the development of the Islamic soul. The research uses a phenomenology of thought approach with the method of exploring the written works of Zakiah Daradjat and the works of other scholars regarding her thoughts. The research results show that there is an academic intersection between Islamic Psychotherapy and Urban Sufism studies. This intersection lies in a shared focus in efforts to achieve spiritual well-being. This effort is built within an Islamic framework that has been adapted to the environment of urban society. The analysis shows that the relevance of Zakiah Daradjat's thoughts on Islamic Psychotherapy to the study of Urban Sufism is demonstrated through a structured and systematic scientific approach aimed at overcoming various mental problems faced by urban communities within the framework of Islamic spirituality. Further analysis shows that Zakiah Daradjat's contribution lies in integrating the basics of Islam such as the Al Quran and Al Hadith in the development of Islamic Psychotherapy. His academic contribution among contemporary Islamic psychology experts lies in developing perspectives on ethics and counseling. Developing this perspective also contributes to mental well-being, especially in strengthening the structure of the Islamic soul as described in the Akhlaqi (morals) Sufism tradition which refers to Al Ghazali. The key to the well-being of the soul lies in the struggle to achieve purification of the soul (tazkiyatan nafs). The research concluded that Zakiah Daradjat's thoughts on Islamic Psychotherapy have strengthened the struggle of the Islamic soul in an effort to achieve soul purification. In an effort to achieve this purification of the soul, Zakiah Daradjat has provided a structured and systematic approach that is adapted to the needs of contemporary urban society."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan yang dapat merusak proses pendidikan, khususnya pada generasi muda. Mereka cenderung terlena oleh budaya yang tidak selaras dengan nilai-nilai kebudayaan Indonesia yang mencakup kebaikan, kesantunan, dan kesederhanaan. Lebih jauh lagi, banyak anak muda saat ini lebih memilih budaya yang tidak mencerminkan nilai-nilai Islami. Dengan pemahaman yang lebih dalam, hal ini dapat mengarah pada pergeseran nilai-nilai moral bangsa, terutama di kalangan generasi muda di masa mendatang. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi proses dan strategi pendidikan Islam yang efektif di usia dini melalui studi kasus di SDIT Al-Qudwah Depok dan menganalisis implementasi penerapan Islam usia dini dalam perspektif antropologi Islam di SDIT Al-Qudwah Depok. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus di SDIT Al-Qudwah. Data yang dipakai dalam penelitian ini berasal dari berbagai sumber, yaitu sumber tertulis dan lisan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dua teknik utama, yakni penelitian lapangan (field research) dan penelitian kepustakaan (library research). Teknik analisis data menggunakan analisis isi (content analysis) yang difokuskan pada pendidikan Islam di usia dini dari perspektif antropologi Islam. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pandangan antropologi Islam di SDIT Al-Qudwah mengenai konsep kebudayaan memiliki relevansi yang signifikan. SDIT Al-Qudwah memiliki program khusus untuk mengembangkan karakter anak sesuai dengan fitrahnya, seperti pembelajaran tentang akhlak mulia, kejujuran, dan tanggung jawab. Guru mengadopsi pendekatan holistik dengan memperlakukan setiap anak sebagai individu dengan potensi unik yang harus dikembangkan, sejalan dengan perspektif antropologi Islam yang mengakui nilai dan martabat setiap individu sebagai khalifah Allah di bumi.

---

This research is motivated by problems that can undermine the educational process, especially in the younger generation. They tend to be influenced by cultures that are not in harmony with Indonesian cultural values, which include goodness, decency, and humility. Furthermore, many young people today prefer cultures that do not reflect Islamic values. With a deeper understanding, this could lead to a shift in the moral values of the nation, especially among the younger generations of the future. This study aims to identify effective Islamic education processes and strategies at an early age through a case study at SDIT Al-Qudwah Depok and to analyze the implementation of early childhood Islamic education from the perspective of Islamic anthropology at SDIT Al-Qudwah Depok. The data used in this research comes from various sources, both written and oral. Data collection techniques are carried out using two main methods, namely field research and library research. Data analysis techniques use content analysis that focuses on Islamic education at an early age from the perspective of Islamic Anthropology. The findings of this study show that the view of Islamic anthropology at SDIT Al-Qudwah on the concept of culture has significant relevance. They have special programs to develop children’s character according to their nature, such as learning about noble morals, honesty, and responsibility. The teachers adopt a holistic approach by treating each child as an individual with unique potential to be developed, in line with the Islamic anthropological perspective that recognizes the value and dignity of each individual as the caliph of Allah on earth."

"Proyek ambisius dari Visi Saudi 2030 telah mengubah wajah konservatif Arab Saudi ke arah yang lebih moderat dalam versi Muhammad b. Salman. Teks-teks keagamaan yang selama ini dipegang sebagai dalil dalam konsitutsi dan fatwa memerlukan interpretasi ulang agar dapat menyesuaikan dengan konsep moderat yang diusung oleh MBS. Fenomena tersebut disebut sebagai post-Salafisme sebagaimana yang diistilahkan oleh Sinani, Lacoroix dan Razavian. Penelitian ini melihat perubahan pemahaman terhadap teks keagamaan serta membandingkannya dengan kebijakan dalam proyek Visi Saudi 2030. Dengan menggunakan teori relasi kuasa-pengetahuan (Foucault) serta hermeneutika (Abou El Fadl), objek penelitian dapat dianalisis dari teks keagamaan dan konteks kebijakan yang berlaku di Arab Saudi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Visi Saudi 2030 memengaruhi wacana keagamaan di Arab Saudi yang mengarah kepada post-Salafisme. MBS sebagai pemegang kuasa (power) menggunakan lembaga-lembaga yang memiliki otoritas dalam mengembangkan wacana keagamaan. Penelitian ini menyorot tiga isu untuk membandingkan fatwa yang berlandaskan hadis. Pertama, isu demokrasi serta ketaatan kepada pemimpin menjadi kontroversi di antara kalangan ulama pasca peristiwa Musim Semi-Arab. Kedua, isu hiburan berupa musik, pertandingan tinju/sepak bola yang selama ini difatwakan haram oleh ulama Saudi. Ketiga, isu perempuan—yang selama ini cenderung bernuansa misoginis dari fatwa CRLO—dengan kebijakan yang baru, seperti memberikan izin untuk mengemudikan mobil.

---

The ambitious Saudi Vision 2030 project has changed Saudi Arabia’s conservative towards a more moderate one in the version of Muḥammad b. Salman. Religious texts that have been held as postulates in constitutions and fatwas require reinterpretation to adapt to the moderate concept promoted by MBS. This phenomenon is called post-Salafism as mentioned by Sinani, Lacroix, and Razavian. This research looks at changes in the understanding of religious texts and compares them with policies in the Saudi Vision 2030. There were two theories used in this styudy, i.e, Foucault’s theory of power-knowledge relations and Abou El Fadl’s hermeneutics. The object of this research can be analyzed from religious texts and the policy context that applies in Saudi Arabia. The research results show that Saudi Vision 2030 influences religious discourse in Saudi Arabia which leads to post-Salafism. MBS as the holder of power uses institutions that have authority to develop religious discourse. This research highlights three issues to compare fatwas based on hadith. First, the issue of democracy and obedience to leaders became controversial among the ulama after the events of the Arab Spring. Second, the issue of entertainment, i.e., boxing/football matches which have been declared haram by Saudi clerics. Third, women’s issues—which have so far tended to be misogynistic from CRLO fatwas—with new policies, such as permitting them to drive a car."

"Memasuki akhir tahun 2020, pemerintah Sudan kembali menerima kedatangan pengungsi dalam jumlah besar ke dalam teritori Sudan yang berasal dari Etiopia. Perang Sipil yang terjadi antara TPLF dan pemerintah Federal Etiopia dalam Perang Tigray memaksa ribuan masyarakat sipil menjadi pengungsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengemukakan kepatuhan pemerintah Sudan terhadap penegakan prinsip non-refoulement dalam penanganan pengungsi asal Etiopia. Penggunaan kaidah penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini, dengan kerangka analisis kepatuhan milik Jan-Philip Graf dan Gray Katsoni, kerangka analisis Exile and Resettlement juga digunakan untuk memetakan pergerakan pengungsi yang berasal dari Etiopia. Melalui serangkaian analisis tersebut ditemukan bahwa, pemerintah Sudan berhasil menegakan prinsip non-refoulement terhadap pengungsi Etiopia yang berada di Sudan dan komitmen pemerintah Sudan tersebut juga turut dibantu dengan kerja sama masyarakat lokal dan organisasi internasional dalam penanganan pengungsi yang telah berlangsung kurang lebih dua tahun terakhir.

---

Towards the end of 2020, the Sudan Government hastened up to handle the Ethiopian refugees stranded near the Sudanese-Ethiopian border. The ravaging war between the TPLF and the Federal Ethiopian Government took its toll on the civilians. Thousands flee their homes and moves west as the war drew closer to their cities. This research aims to answer the Sudan Government’s role in upholding the principle of Non-refoulement, using the qualitative approach to study the case with chronological and analytical order. Author employs the Positive Obligations Concept coined by Jan-Philip Graf and Gray Katsoni, also used the Exile and Resettlement concept, first emphasized by Egon F. Kunz. Through a series of analytical explanation, it then concluded that the Sudanese Government’s role in handling the Ethiopian refugees were thoroughly successful despite the political and economic setbacks in home, the involvements of local communities and international organizations also help Sudan on upholding the commitments."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis serangkaian upaya Tunisia dalam mengkonsolidasi Negara demokrasi pasca Arab Spring pada periode 2014 sampai 2020. Periode tahun 2014 sebagai titik awal langkah maju untuk membangun demokrasi di Tunisia yang membawa harapan bagi masyarakat Tunisia akan ketidakstabilan politik dan di tahun 2020 sebagaimana dalam Indeks Demokrasi Tunisia pada tahun 2019 mendapatkan skor 6.72 (dari 10,00). Ini menunjukan bahwa Tunisia telah melakukan lompatan besar dalam mengonsolidasikan demokrasinya setelah Arab Spring. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, dan data dianalisis dengan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Analisis tahapan kondisi konsolidasi demokrasi di Tunisia dapat dilihat dalam perjalan sistem pemilihan Presiden dan Parlemen Tunisia pada periode 2014 dan 2019 yang bebas dan adil serta digunakannya Konstitusi baru 2014 menjadi tonggak utama demokratis yang menghormati kebebasan berorganisasi, kebebasan beragama, menjamin check and balance yang berkaitan dengan eksekutif dan mengakui kesetaraan gender. Faktor pendukung proses konsolidasi demokrasi di Tunisia diantaraya: 1) Kemauan tokoh-tokoh politiknya untuk berkompromi; 2) Sektor keamanan (militer) yang lemah dan 3) Kuatnya civil society mengawal proses demokrasi. Namun demikian, penerapan sistem demokrasi tersebut masih menjadi perdebatan dengan masalah tingkat ketidakpuasan yang signifikan tidak hanya dengan partai politik dan Parlemen, tetapi juga dengan institusi demokrasi itu sendiri. Pemerintahan masih belum mampu mengatasi tantangan mendesak, seperti pengangguran kaum muda, kesenjangan sosial ekonomi regional, marjinalisasi politik islam dan korupsi yang merajalela sehingga menjadi penghambat proses konsolidasi demokrasi.

---

This study aims to analyze a series of Tunisian efforts in consolidating a post-Arab Spring democratic state in the period from 2014 to 2020. The 2014 period is the starting point for moving forward to build democracy in Tunisia which brings hope to the Tunisia society for the political instability in 2020 as shown in the Tunisia Democracy Index in 2019 got a score of 6.72 (out of 10,00). This shows that Tunisia has made a big leap in consolidating its democracy after the Arab Spring. This study uses a qualitative approach with a case study method, and the data is analyzed by using the interactive Miles and Huberman model. An analysis of the stages of the consolidation of democracy in Tunisia can be seen in the course of the Tunisian Presidential and Parliamentary election system in the 2014 and 2019 periods which were free and fair and the use of the new 2014 Constitution as the main democratic pillar that respects freedom of association, freedom of religion, guarantees checks and balances related to executive and recognizes gender equality. Contributing factors of the democratic consolidation process in Tunisia include: 1) the Willingness of political figures to compromise; 2) The security sector (military) is weak and 3) The strength of civil society overseeing the democratic process. However, the implementation of the democratic system has still in conflict with the problem of a significant level of dissatisfaction, not only with political parties and Parlement but also with the democratic institutions themselves. The government is still unable to overcome urgent challenges, such as youth unemployment, regional socio-economic disparities, the marginalization of Islamic politics and rampant corruption which have become obstacles to the process of consolidating democracy.  "

"Pengaruh Etnisitas Yahudi sebagai dasar dari Negara Israel terhadap kepentingan Negara Kota Vatikan di Negara Israel sangat menarik untuk diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pengaruh Negara Yahudi yang berdiri di Tanah Israel dimana Tanah Israel juga merupakan pusat dari Kekristenan secara umum dan Gereja Katolik secara khusus. terhadap kepentingan Gereja Katolik di Tanah Israel. dalam hal ini beberapa sudut pandang yang melandasinnya baik filsafat teologi, sejarah, sosiologi, dan yurisdiksi. dengan menggunakan analisis teori nasionalisme etnis dari Hans Kohn dalam konteks Negara Israel, maka terdapat pengaruh kepentingan Negara Kota Vatikan di Negara Israel, khususnya pengaruh dalam hal keragaman ritus dan kota Yerusalam.

---

The influence of Jewish Ethnicity as the basis of the State of Israel on interest The bVatican City State in the State of Israel is very interesting to study. this research aims to understand the influence of the Jewish State that stands on the Land of Israel where the Land of Israel is also the center of Christianity in general and the Catholicn Church in particular. Against the interests of the Catholic Church in the Lnad of Israel. in this case, several points of view underlying it are used used such as theology, history, sociology, and jurisdiction. By using ethnic nationalism theoretical analysis of Hans Kohn in the context of the State of Israel, then there is influence of Vatican City State interest in the State of Israel. Especially the influence in terms of the diversity of rites and City of Jerusalem."

"Saat ini Dunia yang telah memasuki fase polarisasi politik yang terjadi di belahan dunia, negara-negara di dunia harus mampu memilih rekan sekutu yang tepat untuk keberlangsungan pemerintahan. Mesir melalui proyek BRI yang ditawarkan China menggunakan pendekatan softpower dan kesamaan ambisi kedua pemimpin membentuj kerjasama yang saling menguntungkan. Melalui metode kualitatif dan interview mendalam kepada narasumber, penelitian ini memperoleh hasil bahwa. China melalui BRI telah memperluas jangkauan perdagangan dan mengurangi pengaruh Amerika di kawasan MENA serta pembuka gerbang rute perdagangan laut terbesar di dunia melintasi benua Eropa, Afrika dan Asia melalui Terusan Suez. Pertumbuhan ekonomi Mesir dalam keadaan yang baik dan positif, lapangan pekerjaan yang meningkat setiap adanya perusahaan baru yang masuk dan proyek Ibukota baru, kota administrasi eksklusif dan tower tertinggi di Afrika yang dibangun oleh China hingga mendukung Egypt Vision 2030. China dengan proyek BRI yang ditawarkan di Mesir dianggap sebagai sebuah keuntungan daripada jebakan hutang sebab menciptakan kebijakan luar negeri yang lebih mendorong kerja sama dan kepercayaan investasi lebih lanjut daripada melakukan hard deterrance seperti yang dilakukan Amerika dahulu.

---

The world now has entered a phase of the political polarization that occurs in parts of the world, all countries in the world must be able to choose the right allies for the continuity of nation. Egypt through the BRI project offered by China using a softpower approach and the common vision of the two ambitious leaders to establish mutual beneficial cooperation. Through qualitative methods and in-dept interviews with truthable informan, this research obtained the results that. China through the BRI has expanded its trade reach and reducing America influence in the MENA region as well as opening the gateway of the world's largest sea trade routes across the European, African and Asian continents through the Suez Canal. Egypt's economic growth is in a good and positive state, jobs are increasing with the introduction of new companies and projects New capital, exclusive administrative cities and the tallest towers in Africa will be built by China to support Egypt Vision 2030. China with the BRI project offered in Egypt is considered an advantage rather than a debt trap because it creates a foreign policy that encourages further cooperation and investment confidence than doing hard deterrance like America used to do."