Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pemerintah Indonesia melalui penyederhanaan birokrasi berusaha untuk mencapai birokrasi yang ramping, lincah, dan profesional. Penyederhanaan birokrasi merupakan perwujudan dari praktik delayering diterapkan di Indonesia melalui pengalihan jabatan administrasi ke jabatan fungsional, penyederhanaan struktur, dan penyesuaian sistem kerja baru. Namun, masih terdapat permasalahan yang dihadapi dalam penyederhanaan birokrasi, seperti pengalihan jabatan yang tidak sesuai sistem merit, struktur organisasi yang baru hanya formalitas, dan adanya ketidakpahaman terhadap esensi sistem kerja yang baru. Penerapan penyederhanaan birokrasi merupakan perwujudan perubahan kelembagaan. Penelitian bertujuan menganalisis dinamika proses penyederhanaan birokrasi di Indonesia dalam perspektif institutional formation. Penelitian ini menggunakan kerangka institutional formation yang menggambarkan hubungan antara aturan, aktor, dan konteks dalam formasi kelembagaan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa interpretasi, intervensi, dan kontestasi aktor merupakan aspek paling memengaruhi dinamika penyederhanaan birokrasi sebab terdapat perbedaan interpretasi dari instruksi pimpinan sebagai cikal bakal kebijakan dan kontestasi aktif dari para aktor dalam mempertahankan kepentingan instansi masing-masing. Kemudian, ditemukan adanya hubungan konteks organisasi dan aturan terhadap dinamika penyederhanaan birokrasi. Dengan demikian, dinamika dalam penyederhanaan birokrasi dipengaruhi oleh aturan, aktor, dan konteks. ......The Indonesian government, through simplification of the bureaucracy, seeks to achieve a lean, agile and professional bureaucracy. The simplification of the bureaucracy is a manifestation of the delayering practice implemented in Indonesia through the transfer of administrative positions to functional positions, simplification of structures, and adjustments to new work systems. However, there are still problems encountered in simplifying the bureaucracy, such as transferring positions that are not in accordance with the merit system, the new organizational structure is only a formality, and there is a lack of understanding of the essence of the new work system. The application of bureaucratic simplification is a manifestation of institutional change. This study aims to analyze the dynamics of the bureaucratic simplification process in Indonesia from the perspective of institutional formation. This study uses an institutional formation framework that describes the relationship between rules, actors, and context in institutional formation. This research uses a qualitative approach. Data collection techniques using in-depth interviews and literature studies. The results of the study show that actors' interpretation, intervention, and contestation are the aspects that most influence the dynamics of bureaucratic simplification because there are different interpretations of the leadership's instructions as the forerunner of policies and active contestation from actors in defending the interests of their respective agencies. Then, it was found that there was a relationship between organizational context and rules on the dynamics of bureaucratic simplification. Thus, the dynamics in bureaucratic simplification are influenced by rules, actors, and context.

Abstrak :
E-government berdampak signifikan pada administrasi publik di mana layanan publik beroperasi. Titik tolak penelitian ini adalah bahwa investasi dalam teknologi tidak bebas nilai dan diperlukan analisis realisasi manfaat e-government yang dikombinasikan dengan fokus pada nilai dengan framework value positions oleh Rose et al. (2015). Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan nilai yang diciptakan oleh implementasi JAKI. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode ilustratif sebagai strategi analisis data. Pengumpulan data melalui wawancara mendalam dilengkapi dengan data sekunder. Temuan penelitian menghasilkan bahwa nilai professionalism memfasilitasi dalam penciptaan layanan publik yang berkualitas yang dapat memungkinkan adanya penciptaan public record dan kesetaraan bagi masyarakat dalam mengakses layanan publik. Akan tetapi, kesetaraan ini belum tercapai dikarenakan JAKI belum mampu mengakomodasi seluruh lapisan masyarakat secara inklusif, terutama penyandang disabilitas. Nilai efficiency memfasilitasi dalam penciptaan layanan publik yang berkualitas karena efisiensi yang tercipta dapat memungkinkan adanya penghematan sumber daya bagi internal pemerintah dan penghematan waktu serta biaya bagi masyarakat dalam mengakses layanan publik. Selanjutnya, JAKI digambarkan sebagai pendorong nilai service yang diasosiasikan dengan kepastian layanan 24/7 dan upaya pemerintah dalam pembentukan layanan citizen centric, tetapi ketidakcocokan informasi yang diterima oleh masyarakat sebagai kesenjangan terhadap proposisi nilai service. Di sisi lain, JAKI tidak digambarkan sebagai pendorong keterlibatan warga. ......Point of departure in this study is that investments in technology are not value-free, they are necessary to identify the realization of the benefits of e-government combined with a focus on value. The purpose of this paper is to investigate how JAKI can substantially contribute to value generation in the public sector. This study uses a qualitative approach with illustrative methods. In-depth interviews and secondary evidence provide the empirical data for the analysis. The findings reveal that professionalism facilitates the creation of better services because it allows the creation of public records and equity for citizens in accessing services. However, this equity has not been achieved because JAKI has not been able to accommodate citizen inclusively. Efficiency facilitates the creation of better government and better services because the efficiency created can allow saving resources for internal government and saving time and costs for the citizens. Furthermore, JAKI is described as the value of service driver associated with 24/7 service assurance and in the establishment of citizen centric services, but the information mismatch as a gap to the service value proposition. On the other hand, JAKI is not described as a driver of engagement that accommodates in deliberative processes and decision-making.

Abstrak :
Pandemi COVID-19 berpengaruh terhadap kondisi ketenagakerjaan di Indonesia. Isu kesehatan masyarakat kemudian menjadi prioritas utama pemerintah dalam pengambilan kebijakan dibidang ketenagakerjaan. Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) juga terkena dampak pandemi COVID-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Perlindungan Pra Penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) Pasca Masa Pandemi COVID-19 (Studi Kasus UPT BP2MI DKI Jakarta). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dan pengumpulan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia program perlindungan pra penempatan calon Pekerja Migran Indonesia CPMI telah dilaksanakan secara maksimal oleh UPT BP2MI dengan memprioritaskan kesehatan pekerja migran pada masa pandemi ataupun pasca pandemi, serta mengimplementasikan kebijakan pelindungan yang diambil oleh Pemerintah Indonesia pada saat pandemi COVID-19. Adapun faktor yang menjadi hambatan atau kendala dalam pelaksanaan perlindungan pasca penempatan buruh Migran Indonesia yaitu kurangnya sosialisasi dari perangkat yang terkait serta peraturan yang tidak konsisten, sehingga mengakibatkan kurang maksimalnya pelaksanaan kebijakan terkait pra penempatan calon pekerja migran. Pandemi COVID-19 ini telah memberi pelajaran bagi pemerintah Indonesia untuk membuat kebijakan pelindungan kepada CPMI yang bersifat fleksibel dan sesuai dengan isu termutakhir. ......The COVID-19 pandemic has affected labour conditions in Indonesia. Public health issues then become the government's top priority in making policies in the labour sector. Prospective Indonesian Migrant Workers (CPMI) are also affected by the COVID-19 pandemic. This study aims to determine the Implementation of Pre-placement Protection Policies for Prospective Indonesian Migrant Workers (CPMI) after the COVID-19 Pandemic (Case Study of UPT BP2MI DKI Jakarta). This research uses a qualitative approach with data collection techniques through interviews, and document collection. The results showed that the implementation of the Protection of Indonesian Migrant Workers pre-placement protection programme for prospective Indonesian Migrant Workers CPMI has been implemented optimally by UPT BP2MI by prioritising the health of migrant workers during the pandemic or post-pandemic, and implementing protection policies taken by the Government of Indonesia during the COVID-19 pandemic.The factors that become obstacles or constraints in the implementation of post-placement protection of Indonesian Migrant Workers are the lack of socialisation from related devices and inconsistent changes in regulations that in turn resulting in less than optimal implementation of policies related to pre-placement of prospective migrant workers. The COVID-19 pandemic has provided lessons for the Indonesian government to make protection policies for CPMI that are flexible and in accordance with the latest issues.

Abstrak :

Di kondisi saat ini, organisasi atau instansi sektor publik perlu melakukan pengembangan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menjalankan pemerintahan. Salah satu bentuk intervensi yang dapat dilakukan adalah intervensi manajemen sumber daya manusia melalui talent management. Salah satu instansi yang penting untuk menerapkan talent management adalah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) sebagai instansi perencana pembangunan nasional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana implementasi talent management, sebagai bentuk intervensi dalam pengembangan organisasi di Kementerian PPN/Bappenas. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan kuantitatif dengan paradigma post-positivist. Dimensi yang digunakan berasal dari teori implementasi talent management sebagai bentuk intervensi manajemen sumber daya manusia menurut Cummings & Worley yang terdiri dari: coaching and mentoring, career planning and development, leadership and management. Data penelitian diperoleh dari wawancara mendalam dan studi pustaka. Hasil dari penelitian ini adalah implementasi talent management sebagai bentuk intervensi dalam rangka pengembangan organisasi masih dalam tahap pembentukan kebijakan berupa Peraturan Menteri (Permen) terkait pedoman talent management beserta infrastruktur pendukungnya. Kendati demikian, terdapat aspek-aspek tertentu dalam implementasi talent management termasuk yang terkait dengan dimensi yang dikemukakan oleh Cummings & Worley. Aspek tersebut menjadi kekuatan atau peluang bagi Kementerian PPN/Bappenas dalam mengimplementasikan talent management disamping adanya beberapa kendala yang dihadapi.

 

---

In current conditions, public sector organizations or agencies need to carry out developments to increase effectiveness and efficiency in running government. One form of intervention that can be carried out is human resource management intervention through talent management. One of the important agencies for implementing talent management is the Ministry of National Development Planning/National Development Planning Agency (Ministry of National Development Planning/Bappenas) as the national development planning agency. The aim of this research is to analyze the extent to which talent management is implemented as a form of intervention in organizational development at the Ministry of National Development Planning/Bappenas. This research is descriptive research that uses a quantitative approach with a post-positivist paradigm. The dimensions used come from the theory of implementing talent management as a form of human resource management intervention according to Cummings & Worley, which consists of: coaching and mentoring, career planning and development, leadership and management. Research data was obtained from in-depth interviews and literature study. The result of this research is that the implementation of talent management as a form of intervention in the context of organizational development is still in the policy formation stage in the form of a Ministerial Regulation (Permen) regarding talent management guidelines and supporting infrastructure. However, there are certain aspects in implementing talent management, including those related to the dimensions proposed by Cummings & Worley. This aspect is a strength or opportunity for the Ministry of National Development Planning/Bappenas in implementing talent management despite several obstacles faced.

 

Abstrak :
Kementerian PPN/Bappenas dijadikan sebagai instansi pertama dan percontohan untuk instansi pemerintah lainnya dalam implementasi flexi work. Implementasi flexi work dianggap dapat menunjang produktivitas dan kinerja para ASN di Pusbindiklatren Bappenas sebagai pembina perencana. Datangnya pandemi COVID-19 menjadi stimulus transformasi cara kerja ke arah digital, namun juga menyebabkan fenomena VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan flexi work di Pusbindiklatren Bappenas pada masa pandemi COVID-19. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah post-positivist. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi pustaka. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan Edward III. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan flexi work di Pusbindiklatren Bappenas pada masa pandemi COVID-19 terbilang cukup berhasil, dilihat berdasarkan dari empat dimensi yang diteliti. Hanya ditemui beberapa masalah di dimensi sumber daya dan disposisi. Hal yang menjadi permasalahan adalah beberapa kerugian yang dirasakan ASN selama implementasi flexi work seperti cenderung overtime, peningkatan tingkat stres akibat isolasi, dan kurang fokus dalam bekerja, serta peserta diklat yang menghadapi kesulitan dalam keahlian penggunaan teknologi. Oleh karena itu, diperlukan penegasan peraturan yang sudah berlaku serta komitmen dari atasan/pimpinan. Serta dilanjutkannya konsep flexi work secara seimbang antara kantor dan rumah. ......Ministry of National Development Planning (Bappenas) was made as the first institution that implements flexi work and served as model for other institutions. The implementation of flexi work is considered to be able to support the productivity and performance of ASN at the Bappenas Pusbindiklatren as supervisor for planners. The arrival of the COVID-19 pandemic became a stimulus for the transformation towards the digital way of work, but also caused the VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity) phenomenon. This study aims to determine the implementation of the flexi work policy at Pusbindiklatren Bappenas during the COVID-19 pandemic. The research approach used is post-positivist. The data collection technique used is a qualitative method through in-depth interviews and literature study. The theory used in this research is Edward III's policy implementation theory. The results of this study indicate that the implementation of the flexi work policy at Pusbindiklatren Bappenas during the COVID-19 pandemic was quite successful, judging from the four dimensions studied. Some problems are encountered in the dimensions of resources and dispositions. The problem is some of the disadvantages that ASN had during the implementation of flexi work such as: overtime tendency, increased stress levels due to isolation, and lack of focus on work, as well as training participants who face difficulties in using technologies. Therefore, it is necessary to affirm the existing regulations and commitment from superiors/leaders. As well as continuing the concept of flexi work in a balanced way between office and home.

Abstrak :
Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis strategi pengembangan talenta pada Biro SDM Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan serta hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi pengembangan talenta tersebut. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil analisis, pengembangan talenta dilaksanakan dalam tiga tahapan yaitu prapengembangan, pengembangan dan monitoring, dan evaluasi. Strategi pengembangan talenta pada Biro SDM Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan dilakukan dengan menggunakan dua metode yakni metode on-class training dan off-class training yang diharapkan dapat mendukung talenta untuk mencapai kompetensi yang diharapkan secara efektif dan efisien. Adapun hambatan dan tantangan yang dihadapi adalah jumlah calon talenta yang cukup besar sehingga dibutuhkan upaya yang lebih keras untuk melakukan seleksi, terdapat sejumlah inkonsistensi regulasi dengan Kementerian PAN-RB, dan kesulitan dalam mengoptimalkan pemanfaatan potensi SDM talenta yang sudah teridentifikasi. ......This thesis aims to analyze the talent development strategy at the Bureau of Human Resources Management, Secretariat General of the Ministry of Finance as well as the obstacles and challenges faced in implementing the talent development. This study uses the concept of talent management but only focuses on talent development. The data collection was carried out using in-depth interviews and literature study. Based on the results of the analysis, talent development is carried out in three stages, namely pre-development, development and monitoring, and evaluation. The talent development strategy at the Bureau of Human Resources Management, Secretariat General of the Ministry of Finance is carried out using two methods, namely the on-class training and off-class training methods which are expected to support talents to achieve the expected competencies effectively and efficiently. The obstacles and challenges faced are the large number of talent candidates requires extra efforts to conduct the selection process, a number of regulatory inconsistencies between the Ministry of Finance and the Ministry of Administrative Reform, and difficulties in further utilizing the identified talents.

Abstrak :
Pelaksanaan reformasi birokrasi didorong untuk dilakukan secara besar-besaran. Reformasi birokrasi dilakukan dengan penghapusan eselon III dan IV untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Perubahan ini dilakukan pada seluruh kementerian/lembaga di Indonesia, salah satunya adalah Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Pejabat eselon III dan IV akan dialihkan menjadi jabatan fungsional. Ditjen Migas memutuskan untuk memangkas hampir seluruh pejabat eselon III dan IV dan mengalihkannya menjadi pejabat fungsional. Teori yang digunakan adalah teori restrukturisasi, resistensi, dan manajemen perubahan. Metode penelitian yang digunakan adalah post positivist. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi pustaka. Untuk menganalisis data kualitatif digunakan ideal type. Pelaksanaan restruktrurisasi yang dilakukan menimbulkan beberapa dilema bagi pegawai di Ditjen Migas, seperti perubahan pada beban kerja dan kewenangan pegawai, manajemen yang terpusat pada pejabat eselon II, dan problematika lainnya. Pelaksanaan restrukturisasi tidak menjamin organisasi menjadi lebih efektif dan efisien, sehingga diperlukan monitoring dan evaluasi setelah implementasi selesai. Pemerintah dalam menerapkan kebijakan disarankan untuk memilih dan memilah organisasi dengan baik sebelum menerapkan kebijakan. Tidak hanya itu, penulis menyarankan agar akademisi dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan restrukturisasi. ......Bureaucratic reform is one of the president’s agenda and is being done throughout the whole country. It is done by removing echelon III and IV to create a good governance. This changes in applied to all ministry and governments instritution, for example is Directoral of Oil and Gas. Echelon III and IV will be shifted into functional position. Directoral of Oil and Gas decided to shift almost all their employee into functional position. The theory used are restructuring, resistance, and change management. The research method used is post positivist. Data is gathered through interview and other documents. To analyze the data, we use ideal type. The restructuring creates new dillema for the employee, such as changes in their work load, changes of authority into echelon II employee, and other dillemas. Restructuring does not ensure organization will become effective and efficient, a monitoring and evaluation is a must. The government in choosing to implement policy, is advised to research and choose organization carefully. We also advised the involvement of scholars in planning and implementing restructurization.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai Analisis Peran Aktor Dalam Formulasi Kebijakan Penetapan Harga Referensi pada Crude Palm Oil (CPO) dalam Upaya Pemerintah Memperkuat Komoditas CPO. Kelapa sawit merupakan salah satu produk perkebunan yang memiliki nilai tinggi dan sebagai penambah devisa negara.Aktor pembuat kebijakan memiliki kewenangan dalam membentuk kebijakan publik. Pembuatan kebijakan publik memiliki tujuan sebagai salah satu solusi dalam mengatasi permasalahan yang ada dalam masyarakat. Penetapan harga referensi pada CPO merupakan langkah pemerintah dalam menahan laju ekspor. Kebijakan ini dibuat memiliki tujuan memenuhi pasokan dalam negeri, mengantisipasi kenaikan harga CPO di pasar internasional, hilirisasi industri dan menjadi harga rata-rata dan harga patokan dalam penetapan harga ekspor pada CPO. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik kualitatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa alur proses formulasi penetapan harga refrensi pada CPO dilakukan oleh tim penetapan harga dimana aktor terkait memberikan usulan harga patokan ekspor yang berasal dari bursa Indonesia (ICDX), bursa Mayalsia (MDX) dan Rotterdam yang memperhitungkan harga CPO internasional. Selanjutnya penetapkan harga refrensi CPO ini yang menjadi acuan dalam penetapan tarif Bea Keluar yang dibuat oleh Menteri Keuangan. Serta terdapat peran dan aktor yang terlibat dalam proses formulasi kebijakan penetapan harga refrensi pada ekspor CPO ......This thesis discusses the Analysis of the Role of Actors in the Formulation of Reference Pricing Policies on Crude Palm Oil (CPO) in the Government's Efforts to Strengthen CPO Commodities. Oil palm is one of the plantation products that has high value and as an addition to foreign exchange. Policy-making actors have the authority to shape public policy. Public policy making has a goal as a solution in overcoming problems that exist in society. Setting the reference price for CPO is a step taken by the government to curb the rate of exports. This policy was made with the aim of meeting domestic supply, anticipating rising CPO prices in the international market, downstreaming the industry and becoming the average price and benchmark price in setting export prices for CPO. This study uses a qualitative approach using qualitative techniques. The results of this study explain that the flow of the reference price fixing formulation process for CPO is carried out by the pricing team where the related actors provide export benchmark prices from the Indonesian stock exchange (ICDX), the Mayalsia stock exchange (MDX) and Rotterdam which takes into account international CPO prices. Furthermore, the CPO reference price set is the reference in determining the Export Duty rate made by the Minister of Finance. There are also roles and actors involved in the process of formulating reference price fixing policies on CPO exports.

Abstrak :
SP4N menggunakan LAPOR! kini dikelola oleh Kementerian PANRB, Kantor Staf Presiden, Ombudsman RI, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang pada PermenPANRB Nomor 46 Tahun 2020 disebut sebagai penyelenggara SP4N di level makro (nasional). Peraturan tersebut ditindaklanjuti dengan hadirnya Nota Kesepahaman, Perjanjian Kerja Sama, dan Rencana Aksi Bersama untuk menstimulasi sinergi kolaborasi dan pencapaian target sesuai dengan road map. Namun, selama perjalannya ditemukan berbagai permasalahan dan isu yang menjadi tantangan bagi para aktor. Hal ini perlu diatasi melalui peningkatan koordinasi dan interaksi dalam jejaring aktor SP4N di level makro sehingga diperlukan peninjauan terhadap keberhasilan atau kegagalan dari sisi proses jaringan tata kelolanya. Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini adalah mengevaluasi proses governance network pada jejaring aktor penyelenggaraan SP4N di level makro. Penelitian ini menggunakan tiga kriteria penilaian proses governance network oleh Klijn & Koppenjan (2016), yakni kriteria content, kriteria process, dan kriteria network guna menilai keberhasilan atau kegagalan proses governance network. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses governance network pada jejaring aktor penyelenggaraan SP4N di level makro selama ini telah cukup berhasil pada kriteria content, tetapi belum berhasil pada kriteria process dan kriteria network. Dengan demikian, proses governance network pada jejaring aktor penyelenggaraan SP4N di level makro masih membutuhkan berbagai upaya perbaikan, baik untuk penyelesaian isu yang menjadi permasalahan pada penyelenggaraan SP4N maupun untuk pengoptimalan keseluruhan proses governance network pada jejaring aktor penyelenggaraan SP4N di level makro ke depannya. ......SP4N using LAPOR! is now managed by the Kementerian PANRB, Kantor Staf Presiden, Ombudsman RI, Kementerian Dalam Negeri, and Kementerian Komunikasi dan Informatika, which in Regulation of the Minister of Administrative and Bureaucratic Reform Number 46 of 2020 is referred to as the SP4N organizer at the macro (national) level. The regulation was followed up by a Memorandum of Understanding, Cooperation Agreement, and Joint Action Plan to stimulate collaboration synergy and achieve targets per the road map. However, various problems and issues became challenges for the actors during the journey. These need to be addressed through increased coordination and interaction within the SP4N actor-network at the macro level, which requires a review of the success or failure of the governance network processes. Thus, this study aims to evaluate the governance network processes in the actor-network of the SP4N at the macro level. This research uses three criteria for assessing the governance network processes by Klijn & Koppenjan (2016), namely content criteria, process criteria, and network criteria to assess the success or failure of the governance network processes. This research uses a post-positivist approach with qualitative data collection techniques through in-depth interviews. The results showed that the governance network processes in the actor-network of the SP4N at the macro level have been quite successful in the content criteria but have yet to succeed in the process and network criteria. Thus, the governance network processes in the actor-network of the SP4N at the macro level still require various improvement efforts, both for resolving issues that become problems in the implementation of SP4N and for optimizing the overall governance network processes in the actor-network of the SP4N at the macro level in the future.

Abstrak :
Pelayanan publik pada dasarnya hal yang penting untuk dilakukan karena ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Akan tetapi, penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia masih belum optimal, khususnya pelayanan yang diberikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia seperti pelayanan lembaga pelatihan kerja. Untuk mewujudkan tujuan dari lembaga pelatihan kerja, pelayanan pelaksanaan lembaga pelatihan kerja harus berkualitas. Salah satu lembaga pelatihan kerja yang sekaligus menjadi objek penelitian ini adalah PPKD Jakarta Timur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas pelatihan kerja di PPKD Jakarta Timur yang spesifiknya adalah pada jenis pelatihan reguler PPKD Jakarta Timur dengan menggunakan service quality in skills training institute model milik Ibrahim, Rahman, dan Yasin (2014). Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif (mixed methods). Teknik pengumpulan kuantitatif dilakukan melalui penyebaran kuesioner (survei) kepada peserta pelatihan PPKD Jakarta Timur angkatan 1 tahun 2024 dengan jumlah 170 responden, sedangkan untuk teknik pengumpulan data kualitatif dilakukan melalui wawancara mendalam. Temuan dari penelitian ini menghasilkan bahwa kualitas pelatihan reguler di PPKD Jakarta Timur baik karena kelima dimensi yang diteliti sudah memenuhi kategori baik. Namun demikian, hasil baik dengan beberapa catatan karena terdapat adanya hambatan atau permasalahan. ......Public services are fundamentally important as they are aimed at fulfilling the needs of the community. However, the provision of public services in Indonesia is still not optimal, especially services provided to improve the quality of human resources such as training institution services. To achieve the goals of training institutions, the implementation of training institution services must be of high quality. One of the training institutions that is also the object of this research is the East Jakarta Training Center (PPKD Jakarta Timur). This research aims to analyze the quality of training at PPKD Jakarta Timur, specifically focusing on the regular training provided by PPKD Jakarta Timur using the service quality in skills training institute model developed by Ibrahim, Rahman, and Yasin (2014). This research adopts a quantitative approach with both quantitative and qualitative data collection techniques (mixed methods). The quantitative data collection technique is carried out through the distribution of questionnaires (surveys) to the participants of PPKD Jakarta Timur's training class of the 2024 batch, totaling 170 respondents, while qualitative data collection is done through in-depth interviews. The findings of this research indicate that the quality of regular training at PPKD Jakarta Timur is good because all five dimensions studied meet the criteria for good quality. However, there are still some notes to be made as there are barriers or problems present.