Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pelayanan perizinan berusaha melalui Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Pengembangan e-government di Indonesia dapat didukung dengan masyarakat yang memiliki kemampuan untuk mengakses internet, sehingga saat program pemerintah dilaksanakan dapat secara langsung dimanfaatkan oleh masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kesiapan digital masyarakat Banyumas pada layanan OSS-RBA menggunakan konsep citizen e-readiness untuk mengukur tingkat kesiapan masyarakat, pendekatan penelitian ini menggunakan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data mix method. Teknik pengumpulan data secara kuantitatif dilakukan melalui survei, teknik pengumpulan data kualitatif dilakukan melalui wawancara mendalam kepada enam narasumber. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa responden memiliki kesiapan pada kategori sedang dengan 95%. Mayoritas responden berada pada tingkat kesiapan “sedang” dikarenakan masih terjadi beberapa permasalahan yang terjadi pada layanan OSS-RBA.

---

Business licensing services through the Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) are listed in Government Regulation Number 5 of 2021 concerning the Implementation of Risk-Based Business Licensing. The development of e-government in Indonesia can be supported by people who have the ability to access the internet, so that when government programmes are implemented, they can be directly utilised by the community. This study aims to analyse the level of digital readiness of the Banyumas community for OSS-RBA services using the concept of citizen e-readiness to measure the level of community readiness, this research approach uses quantitative with mix method data collection techniques. Quantitative data collection techniques were conducted through surveys, qualitative data collection techniques were conducted through in-depth interviews with six resource persons. The findings of this study show that respondents have readiness in the medium category with 95%. The majority of respondents are at a "mod erate" level of readiness because there are still some problems that occur in the OSS-RBA service."

"Pengalihan pejabat struktural ke jabatan fungsional dalam konteks RB merupakan langkah penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi. Namun, keberhasilan langkah ini sangat bergantung pada kemampuan pegawai untuk mengembangkan kompetensi yang relevan dengan peran baru mereka. Beberapa penelitian terdahulu belum ada yang secara spesifik menganalisis bagaimana kompetensi mempengaruhi kinerja dalam konteks pengalihan jabatan struktural ke jabatan fungsional. Lebih lanjut, mengaitkan aspek dimensi kinerja tugas, kinerja kontekstual, kinerja adaptif dan perilaku kinerja kontraproduktif dimana aspek-aspek tersebut memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana pegawai beradaptasi dengan peran baru mereka dan bagaimana kompetensi mempengaruhi berbagai aspek kinerja dalam konteks transisi jabatan. Penelitian positivism ini dirancang untuk mengkaji pengaruh kompetensi terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) bagi Pejabat Eselon IV yang mengalami pengalihan jabatan menjadi jabatan fungsional di Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM). Data dianalisis menggunakan PLS-SEM dari survei sebanyak 194 orang untuk menentukan pengaruh kompetensi terhadap kinerja. Hasil analisis kuantitatif menunjukkan bahwa kompetensi yang terdiri dari dimensi pengetahuan, motivasi, sikap, sifat, dan kemampuan secara signifikan mempengaruhi kinerja. Melalui analisis statistik, ditemukan bahwa kompetensi memiliki pengaruh signifikan sebesar 66.6% terhadap kinerja ASN. Berdasarkan temuan ini, disarankan agar Badan POM memprioritaskan pengembangan kompetensi pegawai melalui program pelatihan yang terstruktur dan berkelanjutan dengan fokus pada peningkatan pengetahuan teknis dan sikap kerja positif, serta menyediakan dukungan manajerial yang memadai. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi berkala untuk memastikan efektivitas program pengembangan kompetensi dan memberikan umpan balik yang konstruktif.

---

The reassignment of structural officials to functional positions within the context of bureaucratic reform is crucial for enhancing organizational efficiency and effectiveness. However, the success of this transition heavily relies on employees' ability to develop competencies relevant to their new roles. Notably, there is a lack of prior studies specifically examining how competence affects performance in the context of reassignment from structural to functional positions. Examining task performance, contextual performance, adaptive performance, and counterproductive performance behaviors provides a comprehensive understanding of how employees adapt to their new roles and how competence influences various performance aspects during job transitions. This positivist research investigates the influence of competency on the performance of the State Civil Apparatus (ASN) for Echelon IV officials reassigned to functional positions at the Food and Drug Supervisory Agency (Badan POM). Data were analyzed using Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) from a survey of 194 participants to determine the impact of competency on performance. The quantitative analysis results indicate that competencies, including knowledge, motivation, attitudes, traits, and abilities, significantly influence performance. Statistical analysis revealed that competency had a significant influence of 66.6% on ASN performance. Based on these findings, it is recommended that the Badan POM prioritize employee competency development through structured and continuous training programs, focusing on enhancing technical knowledge and fostering positive work attitudes, in addition to providing adequate managerial support. Regular evaluations should be conducted to ensure the effectiveness of competency development programs and to offer constructive feedback."

"Manajemen ASN yang berbasis merit ternyata memperoleh tantangan dalam pelaksanaannya, termasuk adanya masalah intervensi politik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi sistem merit dalam manajemen ASN dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi tersebut. Penelitian ini menggunakan kerangka konseptual sistem merit, melalui pendekatan post-positivism dan metode kualitatif dalam kasus manajemen ASN di Setjen DPR RI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) implementasi sistem merit dalam manajemen ASN di Setjen DPR RI sebagian besar telah menerapkan prinsip-prinsip merit sehingga mampu menghadapi tantangan seperti meminimalisir intervensi politik dalam pengadaan, promosi, dan mutasi pegawai; (2) terdapat faktor-faktor yang menjadi pendukung maupun penghambat implementasi sistem merit yang dikelompokkan menjadi tiga kategori yakni faktor administrasi mencakup aturan atau regulasi dalam penyelenggaraan manajemen ASN berbasis merit, faktor budaya dan politik yang mencakup komitmen pimpinan dan dukungan dari pegawai ASN itu sendiri, dan faktor teknis yang meliputi sistem penilaian kinerja dan SDM pengelola kepegawaian yang harus paham akan prinsip-prinsip sistem merit. Oleh karena itu, disarankan untuk segera menyelesaikan pembaharuan dalam sistem manajemen talenta (SIMATA) Setjen DPR RI, perbaikan sistem penilaian kinerja yang objektif, dan upaya memberikan pemahaman terkait sistem merit kepada seluruh pegawai ASN.

---

Merit-based ASN management apparently faces challenges in its implementation, including the problem of political intervention. This research aims to analyze the implementation of the merit system in ASN management and what factors influence this implementation. This research uses a merit system conceptual framework, through a post-positivism approach and qualitative methods in the case of ASN management at the Secretariat General of the House of Representatives. The research results show that (1) the implementation of the merit system in ASN management at the Secretariat General of the House of Representatives has largely implemented merit principles so that it is able to face challenges such as minimizing political intervention in the procurement, promotion and transfer of employees; (2) there are factors that support or hinder the implementation of the merit system which are grouped into three categories, namely administrative factors including rules or regulations in implementing merit-based ASN management, cultural and political factors which include leadership commitment and support from ASN employees themselves, and technical factors which include the performance appraisal system and human resources management who must understand the principles of the merit system. Therefore, to increase the effective implementation of the merit system, it is recommended to immediately complete updates to the talent management system, improve the objective performance assessment system, and provide the understanding regarding the merit system to all ASN employees."

"Penelitian ini untuk menganalisis bagaimana peran Corporate University dalam peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada BPSDM Provinsi DKI Jakarta. Pada latar belakang penulis menemukan banyak fenomena yang terjadi di BPSDM DKI Jakarta. Seperti tingkat kompetensi yang belum optimal, dimana hal ini dapat menurunkan kualitas pelayanan public karena ASN kurang memiliki pengetahuan, keterampilan atau pemahaman dalam mengemban tugas mereka. Tanpa pelatihan berkelanjutan, ASN kesulitas beradaptasi dengan perubahan lingkungan kerja, teknologi atau kebijakan yang mengakibatkan ketidakmampuan menghadapi tantangan baru atau memanfaatkan peluang. Kurangnya inovasi dan peningkatan kinerja menghambat kemampuan ASN dalam mengembangkan ide baru atau memperbaiki proses kerja, sehingga BPSDM Provinsi DKI Jakarta kesulitan mencapai tujuan pembangunan dan pelayanan. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan post-positivisme. Hasil penelitian menunjukan penerapan corporate university di BPSDM DKI Jakarta berdampak positif terhadap peningkatan kompetensi ASN yang mencakup keterampilan teknis, penguasaan pengetahuan spesifik serta keterampilan manajerial dan kepemimpinan. Penelitian ini merekomendasikan BPSDM Provinsi DKI Jakarta terus mengoptimalkan program corporate university melalui evaluasi berkala dan penyesuaian materi pelatihan sesuai kebutuhan terkini. Selanjutnya juga dibutuhkan kolaborasi intensif dengan Lembaga Pendidikan dan pelatihan lain untuk memperkaya materi dan metode pembelajaran. Peningkatan kompetensi ASN melalui Corporate University diharapkan dapat berkontribusi signifikan pada kualitas pelayanan publik dan kinerja dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

---

The research aims to analyze the role of Corporate University in enhancing the competency of the State Civil Apparatus (ASN) at BPSDM DKI Jakarta Province. The author observed several issues in BPSDM DKI Jakarta Province, including suboptimal competency levels among ASNs, which affects the quality of public services. The lack of continuous training makes it challenging for ASNs to adapt to changes in the work environment, technology, and policies. This hampers their ability to innovate and improve performance, hindering BPSDM DKI Jakarta Province's development and service goals. The research used a qualitative approach with a post-positivism view. The results revealed that the implementation of the Corporate University at BPSDM DKI Jakarta Province has positively impacted ASN competency in technical skills, specific knowledge, managerial, and leadership skills. The research recommends optimizing the Corporate University program through regular evaluations and adjusting training materials to current needs. It also suggests collaborating with other educational and training institutions to enhance learning materials and methods. Improving ASN competency through the Corporate University is expected to significantly enhance the quality of public services and the performance of the DKI Jakarta Province Government."

"Stunting menjadi prioritas nasional demi mencapai Indonesia Emas tahun 2045, dimana pemerintah telah berkomitmen untuk mengentaskan stunting sebagai siatu Wicked problem yang harus diselesaikan oleh Indonesia. Komitmen dikarenakan terdapat banyak faktor yang mengakibatkan terjadinya stunting. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah Indonesia untuk berkolaborasi dengan stakeholders agar dapat mengatasi masalah stunting sesuai amanah dari perundang-undangan. Paradigma post-positivist digunakan agar penelitian ini dapat menggabungkan teori dengan fenomena yang ditemukan saat dilapangan. Kota Tangerang Selatan telah melakukan kolaborasi dengan menerbitkan beberapa peraturan yang melandasi. Pada faktor institutional design belum cukup mengakomodir seluruh program dan kegiatan secara menyeluruh dan rigid. Faktor tersebut mempengaruhi proses collaborative governance yang terjadi pada building trust, commitment to process, dan shared understanding yang melibatkan stakeholders lain dalam penerapannya. Maka, tujuan dari penelitian ini untuk meningkatkan collaborative governance yang sudah dilakukan oleh Kota Tangerang Selatan, dan akan menjadi dasar untuk melakukan penelitian selanjutnya agar model ideal dapat diterapkan oleh Kota Tangerang Selatan.

---

Stunting has become a Indonesia priority in achieving a /Golden Indonesia 2045 vision including the commitment from the government to eradicating stunting as a wicked problem that must be addressed. This commitment arises from the numerous factors that lead to the occurrence of stunting. Hence, it is imperative for the government to engage in collaboration with stakeholders in order to efficiently address the issue of stunting. This study aims to examine the process of collaborative governance and determines factors that contribute to the success of collaborative governance in the accelerated stunting reduction program in South Tangerang. The post-positivist approach is chosen which involves combining theoretical concepts with the empirical observations in the field. South Tangerang has already initiated collaboration, yet there are certain interconnected aspects that should be further enhanced to facilitate the collaboration process. Lack of institutional design and facilitative leadership becomes a crucial factors to connecting stakeholders more active in this programs. Therefore, the objective of this study is to enhance the existing initiaitives in South Tangerang and establish a framework for future research to create an optimal for the municipal administrations of South Tangerang."

"Penerapan e-government melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi layanan administrasi kependudukan. Penelitian ini mengevaluasi efektivitas penerapan SIAK di Kabupaten Toba dengan fokus pada dimensi kecepatan layanan, akurasi data, ketersediaan layanan, infrastruktur, dan kepuasan pengguna. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan desain eksplanatif. Data dikumpulkan melalui survei, wawancara, dan analisis dokumen, kemudian dianalisis menggunakan teknik statistik deskriptif dan inferensial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SIAK secara umum telah memberikan dampak positif terhadap layanan administrasi kependudukan di Kabupaten Toba, terutama dalam hal kecepatan layanan dan akurasi data. Namun, terdapat kendala signifikan pada aspek infrastruktur dan keterampilan sumber daya manusia (SDM) yang masih memerlukan peningkatan. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan sistem ini perlu ditingkatkan melalui sosialisasi dan edukasi yang lebih efektif. Penelitian ini memberikan rekomendasi strategis berupa pengembangan infrastruktur teknologi, pelatihan SDM, dan peningkatan literasi digital masyarakat. Implementasi hasil penelitian ini diharapkan dapat mengoptimalkan manfaat SIAK dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik di Kabupaten Toba.

---

Information System (SIAK) aims to enhance the effectiveness, efficiency, and transparency of population administration services. This study evaluates the effectiveness of SIAK implementation in Toba Regency by focusing on service speed, data accuracy, service availability, infrastructure, and user satisfaction dimensions. A quantitative approach with an explanatory design was employed. Data were collected through surveys, interviews, and document analysis, and analyzed using descriptive and inferential statistical techniques. The results indicate that the implementation of SIAK has generally had a positive impact on population administration services in Toba Regency, particularly in terms of service speed and data accuracy. However, significant challenges remain in the areas of infrastructure and human resource (HR) capacity, which require improvement. Furthermore, public participation in utilizing this system needs to be increased through more effective outreach and education efforts. This study provides strategic recommendations, including the development of technological infrastructure, HR training, and enhancing public digital literacy. The implementation of these findings is expected to optimize the benefits of SIAK in supporting better governance in Toba Regency. "

"Penggunaan teknologi menjadi sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk pelayanan publik di bidang transportasi. Aplikasi Mass Rapid Transit Jakarta (MRT-J) merupakan salah satu wujud inovasi layanan pembelian tiket berbasis aplikasi yang dibuat oleh PT MRT Jakarta dan hadir sebagai solusi yang dinilai mumpuni dalam meningkatkan kualitas layanan bagi pengguna transportasi umum MRT. Namun, pengguna kerap kali mengeluhkan layanan pada aplikasi MRT-J, seperti sistem aplikasi yang sering error, tampilan kode QR tiket yang tidak ter-update otomatis, dan respon Help Center/Operator aplikasi MRT-J yang tidak solutif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas pelayanan elektronik pembelian tiket pada aplikasi Mass Rapid Transit Jakarta (MRT-J). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan pemikiran deduktif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan berupa mixed method yang dilakukan melalui penyebaran kuesioner melalui Google Form pada sejumlah sosial media, seperti Instagram, Twitter, Telegram, Whatsapp, dan Line kepada 100 responden berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan elektronik pembelian tiket pada aplikasi MRT-J sudah tergolong baik dengan memperoleh persentase sebesar 87,29%. Hal tersebut diperoleh berdasarkan pengukuran terhadap teori e-GovQual milik Papadomichelaki & Mentzas (2012) yang terdiri atas empat dimensi, yaitu efficiency, trust, reliability, dan citizen support. Meskipun, pada masing-masing indikator yang terdapat pada keempat dimensi tersebut masih memiliki sejumlah catatan yang harus diperbaiki guna dapat meningkatkan kualitas pelayanan elektronik pembelian tiket pada aplikasi MRT-J.

---

The use of technology is very much needed in the delivery of public services, including public services in the field of transportation. The Mass Rapid Transit Jakarta (MRT-J) application is an application-based ticket purchase service innovation created by PT MRT Jakarta and is present as a solution that is considered qualified in improving the quality of service for MRT public transportation users. However, users often complain about the services in the MRT-J application, such as the application system which often has errors, the appearance of a QR code ticket that is not updated automatically, and the help center/operator response of the MRT-J application which is not a solution. Therefore, this study aims to analyze the quality of electronic ticket purchasing services on the Mass Rapid Transit Jakarta (MRT-J) application. This study uses a quantitative approach with deductive thinking. The data collection technique used was in the form of a mixed method which was carried out by distributing questionnaires via Google Form on a number of social media, such as Instagram, Twitter, Telegram, Whatsapp, and Line to 100 respondents based on predetermined criteria. The results of this study indicate that the quality of electronic ticket purchase services on the MRT-J application is quite good with a percentage of 87.29%. This was obtained based on measurements of the e-GovQual theory belonging to Papadomichelaki & Mentzas (2012) which consists of four dimensions, namely efficiency, trust, reliability, and citizen support. Although, each indicator contained in the four dimensions still has a number of notes that must be corrected in order to improve the quality of electronic ticket purchasing services in the MRT-J application."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan digital governance pada Program Inisiatif Strategis Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan di Kementerian Keuangan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah post positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara dan analisis dokumen. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa digital governance pada Program IS RBTK Kemenkeu masih belum optimal, dikarenakan belum terlihat digital strategy yang dinyatakan secara gamblang dalam dokumen resmi yang diketahui oleh seluruh Unit TIK di lingkup Kemenkeu, belum terlihat penerapan digital policy pada produk dan layanan digital Kemenkeu walau sudah ada pengaturan digital policy, dan belum adanya digital standards baik dalam dokumen kebijakan maupun penerapannya pada produk dan layanan digital Kemenkeu, di mana semua itu dipengaruhi oleh struktur organisasi Kemenkeu yang belum mengakomodir Unit Digital yang memiliki otoritas baik dalam memimpin penyusunan digital strategy, digital policy, dan digital standards serta bertanggungjawab atas pengawasan dan penerapan dari digital policy dan digital standards. Penelitian ini merekomendasikan digital strategy dinyatakan secara gamblang dan didesiminasikan melalui saluran media sosial atau aplikasi pesan instan, menemukan solusi atas hambatan agilitas, penerapan digital policy yang sudah ada, pecantuman digital policy pada produk dan layanan digital, menunjuk otoritas digital policy, otomatisasi pemeriksaan digital policy, peran serta komunitas TI internal, pengukuran dampak digitalisasi, perubahan struktur organisasi, pemetaan pengguna layanan, menggunakan teknologi terbaru, menggunakan big data analysis, dan pembagian tugas, kewenangan, penggunaan sumberdaya, jejaring, serta data dan informasi.

---

his research aims to analyze the application of digital governance in the Strategic Initiative Program for Bureaucratic Reform and Institutional Transformation at the Ministry of Finance. The research approach is post-positivist with qualitative data collection techniques through interviews and document analysis. The results of this research show that digital governance in the Ministry of Finance's IS RBTK Program is still not optimal, because no digital strategy is clearly stated in an official document that is known to all ICT Units within the Ministry of Finance. There is no visible implementation of digital policy on the Ministry of Finance's digital products and services. even though there are already digital policy arrangements, and there are no digital standards either in policy documents or in their application to the Ministry of Finance's digital products and services, all of which are influenced by the organizational structure of the Ministry of Finance which does not yet accommodate a Digital Unit that has good authority in leading the preparation of digital strategy, digital policy, and digital standards and is responsible for monitoring and implementing digital policy and digital standards. This research recommends that digital strategies be stated clearly and disseminated through social media channels or instant messaging applications, finding solutions to agility barriers, implementing existing digital policies, including digital policies in digital products and services, appointing digital policy authorities, automating digital policy checks, the role of the internal IT community, measuring the impact of digitalization, changing organizational structures, mapping service users, using the latest technology, using big data analysis, and dividing tasks, authority, use of resources, networks and data and information."

"

Penelitian ini mengkaji hambatan yang dihadapi Itjenad dalam mengimplementasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 19 Tahun 2020. Analisis mendalam mengungkap berbagai factual problem, seperti keterbatasan sumber daya, infrastruktur, dan teknologi. Penelitian ini juga menemukan adanya resistensi dari pihak internal maupun eksternal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan post-positivisme. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pejabat di Itjenad, serta pihak-pihak eksternal yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, resistensi terhadap perubahan, dan kurangnya pemahaman tentang pengawasan intern, namun beberapa kemajuan telah dicapai. Hal ini terlihat dari meningkatnya kesadaran akan pentingnya pengawasan dan dilakukannya perbaikan dalam proses pengawasan intern di lingkungan Itjenad. Penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah untuk meningkatkan efektivitas SPIP di Itjenad, antara lain pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Kemudian, sosialisasi intensif tentang pentingnya pengawasan internal dan peran SPIP dalam mewujudkan tata kelola yang baik. Serta, peningkatan koordinasi dan komunikasi antar pihak terkait dalam proses pengawasan di lingkungan TNI AD. Dengan upaya perbaikan ini, diharapkan kebijakan pengawasan internal dapat diterapkan dengan lebih optimal, sehingga tujuan utama dari kebijakan ini, yaitu mewujudkan tata kelola yang baik dan akuntabel di lingkungan Itjenad, dapat tercapai.

---

This research examines the obstacles faced by Itjenad in implementing the Government Internal Control System (SPIP) by the Minister of Defense Regulation Number 19 of 2020. In-depth analysis reveals various factual problems, such as limited resources, infrastructure, and technology. This research also found resistance from internal and external parties. This research uses a qualitative method with a post-positivism approach. Data was collected through in-depth interviews with officials at Itjenad and relevant external parties. The results show that some progress has been made despite challenges such as limited human resources, resistance to change, and a lack of understanding of internal control. This can be seen from the increased awareness of the importance of supervision and the improvements made in the internal control process within Itjenad. This study recommends several steps to improve the effectiveness of SPIP in Itjenad, including training and development to increase the capacity of human resources. Then, intensive socialization of the importance of internal control and the role of SPIP in realizing good governance. As well as increasing coordination and communication between related parties in the supervision process within the Army. With this improvement effort, it is hoped that the internal control policy can be implemented more optimally."

"Studi kuantitatif ini menyelidiki dampak paket kompensasi, faktor lingkungan kerja, persepsi keadilan, dan faktor khusus lokasi terhadap kepuasan kerja pegawai negeri di Nay Pyi Taw, Myanmar. Studi ini menggunakan desain penelitian survei, dengan mengumpulkan data dari 124 pegawai negeri di berbagai departemen dan kementerian pemerintah. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa lingkungan kerja dan faktor khusus lokasi sangat memengaruhi kepuasan kerja, diikuti oleh paket kompensasi. Sebaliknya, persepsi keadilan memiliki pengaruh yang relatif kurang kentara jika dipertimbangkan bersama faktor-faktor lain. Studi ini menyoroti pentingnya mengadopsi pendekatan holistik yang membahas berbagai faktor penentu kepuasan kerja, khususnya dengan menekankan lingkungan kerja dan kebutuhan khusus lokasi. Implikasi dari temuan ini melampaui konteks khusus Nay Pyi Taw, menawarkan wawasan berharga bagi para pembuat kebijakan dan manajer yang berupaya meningkatkan kepuasan kerja dan kinerja organisasi di sektor publik. Studi ini berkontribusi pada semakin berkembangnya pengetahuan tentang kepuasan kerja sektor publik di Myanmar dan memberikan rekomendasi praktis untuk membina tenaga kerja pegawai negeri yang termotivasi dan terlibat.

---

This quantitative study investigates the impact of compensation packages, work environment factors, perceptions of fairness, and location-specific factors on civil servants' job satisfaction in Nay Pyi Taw, Myanmar. The study employs a survey research design, collecting data from 124 civil servants across various government departments and ministries. The findings reveal that work environment and location-specific factors strongly influence job satisfaction, followed by compensation packages. In contrast, perceptions of fairness have a relatively less pronounced effect when considered alongside other factors. The study highlights the importance of adopting a holistic approach that addresses multiple determinants of job satisfaction, particularly emphasizing work environment and location-specific needs. The implications of the findings extend beyond the specific context of Nay Pyi Taw, offering valuable insights for policymakers and managers seeking to enhance job satisfaction and organizational performance in the public sector. The study contributes to the growing body of knowledge on public sector job satisfaction in Myanmar and provides practical recommendations for fostering a motivated and engaged civil service workforce."