Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang proses, mode dan bentuk transmisi gerakan kebangkitan Islam yang berlangsung di Timur Tengah ke Indonesia yang terjadi pada rentang waktu antara tahun 1990 hingga 2002. Kasus yang diambil sebagai objek studi adalah gerakan Tarbiyah yang kemudian berkembang menjadi Partai Keadilan Sejahtera dan gerakan Hizbut Tahrir yang kemudian menjadi Hizbut Tahrir Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, sedangkan data diperoleh melalui kepustakaan dan wawancara mendalam dengan para tokoh yang berperan penting dalam transmisi ini. Tesis ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: Gerakan revivalisme Islam yang bermula dari Timur Tengah telah menyebar hampir ke seluruh dunia Islam termasuk ke Indonesia. Transmisi gerakan ini ke Indonesia terjadi melalui modus dan sarana yang beragam. Ada beberapa modus dan sarana dominan yang memiliki andil signifikan dalam proses transmisi tersebut Pertama, transmisi melalui para alumnus Timur Tengah. Kedua, melalui penyebaran buku-buku dan sarana informasi lainnya. Ketiga, melalui kontak personal dengan para aktifis gerakan revivalisme Islam di Timur Tengah. Transmisi ini melahirkan pengaruh yang cukup signifikan. Tingkat yang paling intensif adalah diadopsinya pemikiran, ideologi dan manhaj gerakan. Hal ini terjadi pada kasus Gerakan Tarbiyah yang mengadopsi pemikiran dan ideologi serta manhaj Ikhwanul Muslimin di Mesir dan Hizbut Tahrir Indonesia yang menjadi bagian dari jaringan Hizbut Tahrir internasional yang berpusat di Yordania. Kelahiran gerakan Tarbiyah sendiri terinspirasi dan terdorong oleh pemikiran Ikhwanul Muslimin. Selanjutnya, Ikhwanul Muslimin memasok gagasan, pemikiran, ideologi, semangat dan-metode gerakan Tarbiyah. Meskipun terdapat berbagai modifikasi dan adaptasi, pemikiran Ikhwanul Muslimin tetap menjadi acuan gerakan ini. Demikian juga dengan Hizbut Tahrir di Indonesia. Kelahiran gerakan ini sendiri dibidani dan dipelopori o1eh beberapa orang anggota dan simpatisan Hizbut Tahrir yang telah bersentuhan langsung dengan gerakan ini di Timur Tengah. Sehingga, nama, bentuk, doktrin, ideologi dan metode gerakannya benar-benar mengikuti Hizbut Tahrir di TimurTengah. Bahkan, Hizbut Tahrir Indonesia merupakan cabang dari jaringan Hizbut Tahrir Internasional dan bertanggungjawab kepada pengurus pusat Hizbut Tahrir di Yordania.

Abstrak :
Secara garis besar bisa dikatakan hanya Hukum Keluargalah, ruh syari'ah (wahyu Ilahi dan sunnah Rasulullah) yang masih di berlakukan sebagai hukum positif di berbagai negeri Islam. Untuk konteks Indonesia, hukum keluarga Islam yang masih berlaku adalah Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari hukum perkawinan, hukum kewarisan, dan hukum wakaf. Kajian ini berusaha melihat isi Kompilasi Hukum Islam bagian hukum perkawinan dari dua sisi yaitu (1) Perspektif Fikih Konvensional, yang meliputi (a) Pengertian dan Tujuan Perkawinan (b) Hak dan Kewajiban Suami Istri (c) Larangan Kawin (d) Iddah, serta alasan Kompilasi merujuk kepada Fikih Konvensional dalam empat masalah tersebut; dan (2) Perspektif Pembaruan, yang meliputi (a) Pencatatan Perkawinan (b) Syarat dan Izin Berpoligami (c) Prosedur Perceraian (d) Prosedur Rujuk, serta metode yang digunakan Kompilasi dalam pembaruan tersebut. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, akurat dan menganalisa isi talcs Kompilasi Hukum Islam bidang perkawinan dan Kitab-kitab Fikih Konvensional, kemudian menyimpulkannya. Setelah dikaji, diketahui pertama, ada sebagian materi Kompilasi Hukum Islam yang merujuk secara total kepada kitab-kitab fikih konvensional, disebabkan dalil-dalil normatif yang dirujuk adalah sangat tegas dinyatakan didalam al-Qur'an dan Sunnah; kedua, dari kajian ini, ditemukan juga sebagian materi Kompilasi Hukum Islam yang sudah mengalami pembaruan, yang ditujukan untuk ketertiban administrasi dan kepentingan wanita. Metode yang digunakan Kompilasi dalam pernbaruan adalah siyasah .syar'iyah/takhsish al-gadha mashlahah mursalah, dan lalfiq. The fact, only Islamic Family law still be used by majority Muslim countries as positive law today. And specially for Indonesia, the Islamic Family Law still valid is marriage law, inheritance law, and endowment law. This study try to know the contents of marriage law in Indonesia into two part (1) Perspective Islamic Jurisprudence, its contains four issues there are (a) Marriage Definition (b) Obligation and Entitle of Couple (c) Women not allowed to Marry (d) Iddah, and the reason of Family Law took four issues above from classic Islamic Jurisprudence; and (2) Perspective Reformation, it's contains four issues also, there are (a) Marriage Registration (b) Polygamy (c) Divorce in Courts (d) Revocation of divorce in Courts, and also the methods used by the Family Law in reformation. By descriptive method, the study have shown that half contents of marriage law took opinions of Islamic Jurisprudence books, because the Qur'anic and Sunnah statements about that, are very detail and clear. And the study also have shown that half contents of marriage law are reformed and departed from classical texts of Islamic Jurisprudence to the contemporary conceptual law, its for regularity administration and interest of women. The methods used by Family Law in reformation are siycrsah syar'iyah/takhsish al-gadha , mashlahah mursalah, and lalfiq ".

Abstrak :
Pemikiran Abdurrahman Wahid tentang hubungan agama dan negara pada dasarnya bertititik tolak pada kerangka membangun masyarakat bangsa melalui faham kebangsaan, artinya dalam berbangsa dan bernegara, ia harus dipahami dalam kerangka nasional. Begitu juga pengertian menyeluruh tentang syari'at islam, dalam pandangan Abdurrahman Wahid masalah i'tiqadi'ah dipahami sebagai wilayah politik untuk memperjuangkan ideologi negara, mu'amalah dipahami sebagai upaya memperjuangkan hak-hak warga negara melalui Undang-Undang Dasar 1945, dan akhlaqiah dipahami sebagai upaya berdakwah dengan moralitas. Oleh karena itu, negara yang menjadi keyakinan mayoritas penduduk Indonesia merupakan wilayah privat yang tidak boleh diinterversi atau disubordinasi oleh negara, begitu juga negara, sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh UUD 1945, harus benar-benar dilaksanakan untuk memperjuangkan hak-hak berkeyakinan dalam kerangka pembangunan nasional. Adapun konsepsi tentang hubungan agama dan negara Rebublik Indonesia, dalam pemahaman Abdurrahman Wahid dirumuskan dalam tiga bahasan pokok, yaitu : Pertama, finalisasi Pancasila sebagai ideologi negara, karena perjuangan mengenai ideologi tersebut, pada dasarnya bukan didasarkan pada unsur keterpaksaan umat Islam, melainkan didasarkan pada kesadaran yang diwujudkan sebagai penghormatan untuk bersama membangun masyarakat bangsa. Kedua adalah mengenai hubungan simbiotik antara agama dan negara, yang dimaksudkan untuk menjaga hubungan secara proporsional, artinya warga negara tidak boleh mencari legitimasi keagamaannya kepada pemerintah, begitu juga sebaliknya pemerintah tidak boleh mencari legitimasi politiknya kepada agama tertentu, terlebih ia tidak boleh mempolitisasi agama sebagai kendaran politik. Ketiga adalah mengenai konsep pribumisasi Islam yang dimaksudkan untuk mempermudah implementasi hukum Islam menjadi negara tanpa tercerabut dari budaya lokal (bangsa). Sedangkan demokrasi yang dipraktikkan oleh negaranegara Barat adalah tergolong sekuler, yaitu ia dipahami sebagai semangat untuk memisahkan urusan agama dan negara. Implikasi negara yang berfaham sekuler adalah negara tidak satu sen pun mengeluarkan uang untuk kepentingan agama, yang berarti keberadaan seperti Departemen Agama, Peradilan Agama, urusan Haji, dan kurikulum agama dalam semua jenjang pendidikan harus dihapuskan.

---

The thoughts of Abdurrahman Wahid about state and religion are basically based on the framework to built nation society through nationalism, in which nation and state. Islam has to be understood in national framework. The complete meaning of Islamic Shari'a, in the Wahid's opinion, has a various meaning. The meaning of theology is understood as political region or struggling for the state ideology, mu'amalah (transaction) can be understood as struggling effort for civic rights through UUD 45 and morality can be understood as teaching effort by morality. Therefore, Islam becoming Indonesian's belief as private matter may not be intervened and subordinated by state, as well as state, according to constitutional law (UUD 45), has to really conduct the struggle for civic right to national development. And the conceptions of Republic Indonesia and Islam relation, according to Abdurrahman's opinion, are formulated in three fundamental discussion, that concern to finalizing Pancasila as state ideology, because the struggle of ideology basically not relied on compulsory from Muslim, but based on a awareness realized as respect to develop nation state together. Matter is symbiotic relation the second between state and Islam to remain to take care of intercourse proportionally, so citizen may not look for its religious legitimacy to certain religion, particularly he may not make religion as political desire. The third matter is concept "pribumisasi Islam" intended to facilitate implementation of Islamic law as state law. While democracy foundation practiced by western countries is assumed secular, comprehended as spirit to develop political system. The implication of state, which has a secular method that they will not participate to the religion case, such as Department of Religious Affairs, Personal Islamic Court, and the religion curriculum in all education ladders have to be abolished.

Abstrak :
Penelitian dalam tesis ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pemikiran kritis Hassan Hanafi terhadap peradaban Barat yang dikemukakannya dalam berbagai karyanya terutama dalam buku Muqadimmah fi Ilm al-Istighrab (Pengantar ilmu Oksidentalisme). Dengan deskripsi dan analisis tersebut diharapkan akan terekplorasi pemikiran kritis Hassan Hanafi terhadap peradaban Barat yang terangkum dalam gagasan oksidentalisme. Dari hasil pemikiran kritis Hassan Hanafi terhadap peradaban Barat tersebut maka penulis bermaksud menerangkan upaya Hanafi untuk membebaskan dunia Islam dari cengkeraman hegemoni budaya Barat. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode hermeneutika melalui studi pustaka dengan mengeksplorsi seoptimal mungkin biografi intelektual dan pemikiran Hassan Hanafi, terutama yang tertuang bukunya yang berjudul Muqadimmah fi Ilm al-Istighrab (Pengantar Ilmu Oksidentalisme), untuk mendapatkan data tentang pemikiran krilisnya terhadap peradaban Barat serta menelusuri data dalam pembahasan yang sama dalam rangka memperoleh gambaran yang lengkap tentang pemikiran dan permasalahannya melalui sumber-sumber data yang terkait dengan hal tersebut. Temuan penelitian ini antara lain adalah bahwa di antara pandangan dan pemikiran kritis Hanafi terhadap peradaban Barat adalah: 1) penilaiannya bahwa kesadaran Barat (Eropa) selalui dimotivasi oleh dialektika antara keakuan (the ego) dan yang lain (the other) 2) munculnya perasaan ketidakadaan makna hidup (nihilisme), kehidupan yang tidak mempunyai arah dan tujuan yang pasti di kalangan masyarakat Barat 3) pengamatannya bahwa Barat sedang menghadapi krisis kemanusiaan yang amat mendasar 4) Barat tidak konsisten dalam menerapkan standar-standar hubungan dengan negara lain 5) Barat telah] memisahkan antara pengetahuan dengan agama.

---

The research in this thesis aimed at describing and analyzing the critical thought of Hassan Hanafi to western civilization conveyed through his various works, especially in his book entitled Muqadimmah fi Ilm al-Istighrab (An intoduction to Occidentalism). With the description and analysis on the matter, it is hoped that Hassan Hanafi's critical thought to western civilization will be explored. Based on Hanafi's critical thought to western civilization, the writer intends to explain Hanafi's effort to decolonizing Islamic word from the hegemony of western culture. This research used hermeneutical method with qualitative perspective through library research to explore Hanafi's thought by analyzing his works, particulary Muqadimmah fi Ilm al-Istighrab, to obtain data on his critical thought to western civilization as well as to research data on similar discussion through related data sources which related to the matter. Data analysis in this research uses discourse analysis method. The findings of this research are that among Hassan Hanafi's critical thought to western civilization are 1) his opinion that western civilization motivated by dialectic of the ego and the other 2) appearing of nihilism among western society 3) his perspective that the western countries today are facing the principle humanity crisis 4) the western countries are unconsistent in practicing the relation standards with another countries 5) the western countries separated the science from the religion.

Abstrak :
Misi kolonialisasi Barat terhadap negara-negara Arab pada sejak abad ke-18 sampai akhir abad ke-19 menyisakan dampak positif dan negatif bagi negara-negara koloninya. Satu sisi, kolonialisme telah membangkitkan kembali kesadaran nasionalisme bangsa Arab yang telah lama terkubur bersamaan dengan kejatuhan dinasti-dinasti Islam masa lalu. Di sisi lain, kolonialisme telah menorehkan luka yang menyebabkan timbulnya kesan kurang sedap tentang Eropa. Persepsi-persepsi yang berkembang di Timur tentang gambaran bangsa Eropa pasca-kolonialisasi akan menjadi topik pembahasan tesis ini_ Dua karya fiksi yang menjadi sampel penelitian adalah novel 'Usfur min as-Syarq (Burung Pipit dari Timur) karya Taufiq al-Hakim dan novel Mausim al Hijrah ila as Syimal (Musim Migrasi ke Utara) karya At-Thayeb Sholeh. Dua masalah pokok yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: (1) Konteks sosial apa raja yang melatarbelakangi timbulnya persepsi Timur tentang Barat yang dipaparkan dalam novel 'Usfur min as-Syarq dan Mausim al-Hijrah ila as-Syimal, (2) Bagaimana persepsi Timur tentang Barat yang terkandung dalam novel 'Usfur min as-Syarq dan Mausim al Hijrah ila as-Syimal sehingga dapat menampilkan perbedaan yang mendasar antara keduanya. Hasil penelitian ini menunjukkan ada indikator kesesuaian antara novel "UMS" dan "MHIS" dalam menampilkan berbagai persepsi Timur tentang Barat, yang berkaitan dengan konteks-konteks sosial yang melatarbelakangi. Namur, bukan hanya menyajikan berbagai persepsi tersebut, tetapi sekaligus mengevaluasi dan melakukan investigasi berdasarkan realita dan pengalaman pengarang yang pemah bermukin di negara barat. Persepsi-persepsi yang timbul di Timur tentang bangsa Eropa lebih didominasi oleh subyektifitas Timur, sebagai akibat dari miss kolonialiasi Barat. Persepsi yang berkembang cenderung ke arah negatif. Barat dikonstruksikan sebagai bangsa modern, namun memiliki ambiguitas dalam menyikapi kehidupan dan norma-norma kemanusiaan. Terlepas dari segala wacana yang ada, Barat memiliki sisi-sisi positif yang mampu membawa kemajuan terhadap bangsa mereka. Bahkan, hingga saat ini Barat menjadi sebuah kekuatan yang mendominasi kehidupan masyarakat dunia, dan nyaris tak tergoyahkan. Superioritas Barat menjadi sangat besar, sehingga bangsa manapun yang ingin maju, paling tidak harus melewati salah satu gerbang yang telah mereka bangun. Ketergantungan Timur kepada Barat seakan telah menjadi suatu hal yang mutlak.

---

The mission of west colonization to the Arab countries since 18th century to the end of 19th left both positive and negative impacts for its colonized countries. One side, colonialism has rebuilt the awareness of nationalism in Arabians, which has been buried simultaneously with the fall of Islamic dynasties on the past On the other hand, colonialism has left the injury, which caused the appearance of bad image about the Europe. Perceptions, which developed on the east about the description of the Europeans post-colonization, will be the topic of this thesis. Two fictions which are being the samples of the research are the novel `Usfur min as-Syarq (The Sparrow from The East) by Taufiq el-Hakim and Mausim al Hijrah ila as-Syimal (Migration Season to The North) by At-Thayeb Sholeh. Two main problems-which will be studied in this research are: (1) What are the social contexts that cause the appearance of the east perceptions about the west which is explained in the novel `Usfur min as-Syarq and Mausim al-Hijrah ila as-Syimal. (2) How is the East perception about the West that is included in the novel `Usfur miry as-Syarq and Mausim al Hijrah ila as-Syimal in order to show the base difference between both of them. And the result of this research shows the indicator of suitability between the novels "UMS? and "MHIS" in showing all of the east perceptions about the west, which are related with social contexts that cause it. But, this research not only presents those perceptions, it also evaluates it and does some investigations according to the reality and the experience of the author who has ever lived in the West Country. The perceptions which appeared in the East about the Europeans are dominated by subjectivity of the East, as the result of the mission of west colonization_The perceptions which develop are disposed more to the negative one. The west is constructed as a modern nation, but it has an ambiguity in looking a life and norms of humanity. But free of all these discourses, the west has positive sides that can bring its nation to the progress. Even, until now, the west has become a power, which dominates the life of people in the world, and it almost cannot be defeated. The west superiority becomes extremely great, it causes all nations that want to be advanced, must pass through one of gates that has been made by them. Seemingly, the east dependence on the west has become an absolute thing.

Abstrak :
Dewasa ini, banyak jurits Indonesia menegaskan formasi sosial dominan ulama tradisional terhadap kecenderungan afirmatif bahwa beda agama nienjadi salah satu kendala (mani') untuk waris mewarisi tidak lagi relevan dengan kondisi multi kultur dan multi agama masyarakat Indonesia. Sebagai gantinya, mereka menyatakan bahwa disparitas perolehan harta warisan secara kuantitas berdasarkan perbedaan agama (religion disaggregated) secara perlahan akan luntur sesuai dengan tingkat kemajemukan masyarakat Indonesia yang tinggi. Dan seyogyanya beralih, melalui tindakan kebijaksanaan hukum (legal policy) negara Indonesia ke antitesisnya, yaitu beda agama bukan halangan mendapat hak waris secara resiprokal. Terkait dengan itu, politik hukum pentndang-undangan Indonesia di bidang perdata Islam tidak melegalkan waris beda agama. Sebaliknya hukum perdata adat dan Barat yang masih berlaku di Indonesia mengakui praktek pemberian hak waris beda agama. Fenomena pernberlakuan beberapa sistem hukum ini mengurai fakta adanya perbedaan materi hukum perdata secara konseptual dari sudut yuridis normatif. Hai ini pada tahap selanjutnya berpotensi menciptakan kondisi tidak sehat daiam masyarakat dan chaos dalam pelaksanaan hukumnya (law enforcement). Penelitian ini bertujuan untuk untuk menggambarkan secara deskriptif dan melacak faktor-faktor penyebab konflik yang kerap kali terjadi di bidang hukum perdata Indonesia terutama yang terkait dengan hak waris beda agama dan lantas memproyeksikan formasi sosial yang mampu melakukan konstruksi makna (signifrkansi) tentang waris beda agama secara verbal dalam suatu cara yang dapat. diterima oleh masyarakat dan persepsinya terhadap realitas pluralitas dan heterogenitas struktur masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan model pengkajian kualitatif deskriptif dengan pemilihan studi kasus (case study) sebagai strategi penelitian. Adapun pengumpulan data dibatasi pada dari data-data yang terdapat pada Mahkamah Agung yang mengulas secara khusus tentang putusan kasus gugatan waris beda agama dari tahun 1990-2000. Sedangkan karakteristik data tersebut berupa data dokumen dan data kasus. Adapun strategi analisis bukti studi kasus dikembangkan dengan mengikuti proposisi teoritis dan mengembangkan deskripsi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaksinkronan elemen-elemen sistem hukum bukan merupakan satu-satunya faktor yang mengakibatkan muncul konflik. Tetapi konflik pada mulanya muncul akibat ketimpangan pemenuhan kebutuhan primordial yang dilakukan dengan mengorbankan pemenuhan hak orang lain, Dengan demikian, konflik dalam sistem hukum dilatarbetakangi oleh konflik lain di luar hukum. Bahwa upaya penyelesaian persoalan di luar jalur hukum, negosiasi misalnya, belum tercapai. Secara khusus, konflik dalam sistem hukum terjadi karena dua hal yang saling berkaitan, pertama, adanya dua sistem hukum atau lebih yang berbeda secara diametral, dan kedua, beberapa sistem hukum tersebut mempunyai kedudukan yang sederajat dan menguasai peristiwa hukum. Adapun konkretasi bentuk-bentuk konflik dapat dideskripsikan dalam tiga pointer, pertama, konflik dalam tingkat struktur hukum (legal structure), kedua, konflik dalam tingkat substansi hukum (legal substance) dan ketiga, konflik dalam tingkat budaya hukum (legal culture). Bertolak dari konsepsi hukum sebagai sistem, konflik secara spesifik diakibatkan oleh (1) masalah interpretasi; (2) masalah yurisdiksi; (3) masalah legitimasi; dan (4) masalah sanksi. Selain itu, konflik juga terjadi akibat pengaruh historis tarik ulur beberapa sistem hukum yang dilakukan oleh penjajah kolonial. Akhirnya, persoalan peinberian hak waris beda agama tidak selalu ditimbulkan oleh degradasi kesadaran terhadap hukum tetapi oleh tuntutan menegakkan keadilan bagi manusia.

---

Formerly, there are a lot of Indonesian juries which emphasized that dominant social formation of traditional ulama is no longer relevant to assess that diversity on religions affirmatively become an obstacle (mani') in heir system of Indonesian multi culture and religion. Therefore, they stated that their quantity disparity on subject to religion disaggregated is changeable along with higher Indonesian complexity society. In line to that case, Indonesian law policy of Islam civil justice did not legalize heir in religion diversity. On the contrary, western and traditional law still recognized and legalize heir in religion diversity. This phenomenon is potentially creates unhealthy situation on civil society and probably become source of chaotic situation on law enforcement manners. This study tries to describe and tracing conflict causal factors often happened in Indonesian civil justice, specially hooked with heir in religion diversity. These research also projected on how social formation able to signified heir law on Indonesian plurality. Therefore, this study used descriptive qualitative examination model and case study as research strategy. This study use document from High Court specifically reviewed religions diversity hair cases from 1990 to 2000. Research found that failure on synchronization of law system elements was not the only factors to determine conflicts. Conflict arises as consequences of failure to occupy primordially needs by sacrifice other rightful authority. Therefore, conflict in law system surrounded by outer law issues backgrounds. Specifically, conflict in law system occurred as per two bounded causes. First, the existence of two or more law difference systems. Second, these differences law system has equal degree and dominating law affair. Furthermore, conflict shapes could be describes on three points; legal structure, legal substance, and legal culture. Underpinned from law as law concept, conflict also specifically caused by (1) interpretations predicament; (2) justice predicament; (3) legitimate predicament and (4) sanctions predicament. Besides that, conflicts also accomplished as the effect of historical resistance of some different law system by colonizer.

Abstrak :
ABSTRAK : Penelitian dalam tesis ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang utuh tentang Pemikiran politilc Hasan Al Banna- Selain itu sebagai upaya mengkaji pemilciran seorang tokoh pergerakan Islam di abad 14 H. Penelitian ini terrnasulc jenis penelitian kwalitatif dengan rnenggunakan metode pendekatan heurmeneutik, yaitu suatu metode menafsirkan sebuah teks, dalam hal ini yang dijadikan sebagai data teks sekaligus merupakan data primer adalah berupa kumpulan tulisan dan surat-surat yang ditulis oleh Hasan Al-banna yang dibukukan dan diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia yaitu yang berjudul Risalah Ta?lim. Sedangkan metode pengumpulan data dengan melakukan Studi kepustakaan. Wawancara tokoh yang diasumsikan sangat lekat dengan pemikiran Hasan Al Banna juga dilakukan untuk melengkapi data. Informasi yang diparoleh dari penelitian ini adalah pemikiran politik Hasan Al Banna merupakan bagian dari pemahamannya yang integral tentang Islam.

Dalam pandangan Hasan Al-banna Pemikiran tentang politik Islam adalah bagian dari tabiat agama Islam ini, yang datang untuk mengatur segenap urusan manusia berdasarkan syariat Allah Swt. Menurut Hasan Al-Banna politik harus mengarahkan dan mernbirnbing umat kepada kebajikan dan jalan yang lurus. Dalam hal ini politik adalah bagian dari aktifita da?wah sedangkan dakwah ini datang untuk mengembalikan umat manusia kepada pemahaman yang benar dan kornprehensif tentang Islam. Berpolitik adalah menghubungkan umat dengan gerakan dakwah yang pertama dan kepada sumber yang suci agama ini.

Konsep politik dalarn pandangan Hasan Al-Banna adalah politik yang dibingkai dengan aktifita da?wah yang memiliki dinamika seiring dengan dinamika Islam dan membimbing manusia kepada syariat.Pandangannya mengenai politik adalah jika perjuangan memimpin umat manusia dengan Islam dan mengelola urusan umat dinamakan politik, maka dakwah ini adalah yang peduli kepada politik. Jika bermusyawarah dengan umat mewujudkan kemaslahatan mereka, baik kemaslahatan internal maupun eksternal, pada saat sekarang dilakukan melalui sebuah lembaga perwakilan, maka mereka yang diamanahkan akan siap dijadikan wakil umat dan patut kiranya untuk selalu memberi nasihat kepada para pemimpin dan penguasa.

Berbicara tentang politik dan Islam maka tidak dapat keduanya dipisahkan sejauh-jauhnya. meletakkan yang satu berseberangan dengan yang lain. Bagi banyak orang, keduanya memang tidak dianggap bertemu. Pemahaman ini bertolak pada yang seharusnya dipahami dengan benar yakni konsep universalisme Islam.

---

The Political Thought struggle to lead people in Islam and arrange their cases. Politic and Islam cant be of Hasan Al-Banna, who is an important figure of Islamic movement in 14th century. This research uses a qualitative approach with hermeneutic method. And study literature as data collecting method. In order to see the relevance of political thoughts introduces by Hasan Al-Banna in latest information obtained from arrange humanity problems based on Allah swt?s syariat, to guide people to the right way. this research. The thought of Hasan Al-Banna is a part of his integral thoughts about Islam.

Islamic political thought is a part of Islam behavior as a religion, which came to Dakwah comes to put people into the right path of Islam and to relate people with the first movement of dakwah itself. On doing so, dakwah must have a dynamic movement which is get along with Islamic dynamic and guide people to syariat.

This dakwah held by Al-Banna is a kind of dakwah that concern with politic, if aseparated since they have related each other, although for lots of people both of them are a contrast thing. Some political organizations are called themselves Islamic organization based on their standard will and thoughts. This thought based on Islam is politic, thataim of this thesis is to get a complete comprehension about executive power is a part of Islamic education which works under its laws, that political freedom and being a part in one nation are a must. And also the need of people to work hard in order to complete its freedom and improve its executive administration.

But, what Al-Banna brought wasn?t something new, previous years before some people already formulated it. Al-Banna kept on learning and explaining some thoughts about Islam in the right way.

Abstrak :
Perkawinan yang didasari niat baikpun kadang harus kandas dalam suatu perceraian yang tidak diinginkan oleh siapapun, yang akhirnya akan berujung pada perpisahan antara dua insan, dua keluarga dan kemudian pemisahan atas harta yang mungkin telah mereka nikmati bersama sebelumnya. Harta dari suami dan istri yang selama ini dikenal secara otomatis menjadi harta bersama apabila terjadinya suatu perkawinan kemudian menjadi dilema. Menurut Jumhur Ulama tidak dikenal adanya harta bersama kecuali dengan adanya perkongsian atau syarikat, demikian pula dalam Al Qur'an IV:32 dinyatakan bahwa ...bagi laki-laki ada harta kekayaan perolehan dari hasil usahanya sendiri dan bagi wanita ada harta kekayanaan perolehan dari usahanya sendiri. Selama ini apabila terjadi pembagian harta bersama tidak menjadi bermasalah apabila sang suami yang berusaha dan berupaya untuk mencari nafkah karena memang tugas dan tanggungjawabnya sebagai suarni, tetapi kemudian menjadi bermasalah apabila sang istri yang seharusnya hanya bertugas mengurus rumah tangga berperan ganda sebagai pencari nafkah juga, lalu terjadi perceraian. Berdasarkan analisis deret waktu atas kasus yang diteliti, terlihat bahwa harta yang ada sebenarnya mayoritas milik sang istri, tetapi putusan hukum menentukan bahwa harta seluruhnya harus dibagi dua. Gambaran yang didapat secara garis besar adalah bahwa sistem peradilan yang mengatur pembagian harta Gono gini harus dikaji ulang guna mendapatkan aturan dan putusan hukum yang adil dan pasti.

---

Sometimes a good will of marriage can be felt down into a divorce which is unwanted by anyone in this world. Divorce means separation between two human being, two family, and then followed by property acquired jointly which is possible had been enjoyed together before. We used to know that husband's and wife's earnings property as a common property but when they get divorce it becomes a dilemma. According to unknown Jumhur Scholar of Islam, he said that there is no common property in marriage and it is also stated clearly in Al Qur'an IV: 32" for men they have their own property from their own earnings and for women they have their own property from their own earnings too. This issue will not be emerge when a couple got divorce because only the husband who become the breadwinner. But most of the cases, it will be emerge because the wife has become the breadwinner too. Based on the time series of analysis of the case that is being examined, it seems that the property belongs to the wife. But, legal decision say different, it was stated that the property should be share equally between husband and wife. The analysis lead us to a description that a Judicature System which is regulate the property acquired jointly must be re-examine to get equitable regulation for the couple.

Abstrak :
Penelitian mengenai Industri Pariwisata Jordan ini telah dilakukan pada bulan April - Juli 2006 . Tujuan penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar signifikansi industri pariwisata dalam menyokong perekonomian Jordan, juga bertujuan untuk menelusuri bagaimana kekuatan kebudayaan Jordan dan sejarah mempengaruhi posisi strategis tersebut dalam perekonomian Jordan. Pengumpulan data dalam penelitian dilakukan melalui Penelitian kepustakaan, yaitu penelitian melalui perpustakaan. Selain itu juga penelitian lapangan, yaitu berdiskusi dengan perwakilan lembaga kebudayaan dan pariwisata Jordania melalui sarana internet. Dari penelitian in penulis mengetahui bahwa industri pariwisata Jordan memegang posisi strategis dalam perekonomian Jordan. Kekuatan posisi industri pariwisata tersebut datang dari dukungan yang cukup strategis dari unsur kebudayaan dan sejarah yang dimiliki Jordan. Selain itu juga terdapat faktor-faktor yang mendukung kekuatan strategis kebudayaan dan sejarahnya, seperti akulturasi budaya yang sangat kental dan datang sebagai imbas dari letak geografis Jordan sebagai negara transitas perdagangan dunia. Kondisi ini juga membubuhkan catatan sejarah peradaban yang ada di wilayah Jordan.

Abstrak :
Mikhail Nu'aimah adalah salah satu dari penyair Mahjar yang memelopori pembaharuan dalam puisi Arab Modern. Ia termasuk ke dalam penyair yang berhasil membuat inovasi dalam puisi Arab Klasik dengan efek musikal yang mengagumkan. Karya-karyanya penuh dengan corak ekspresionisme dan simbolisme. Di antara karyanya adalah tiga puisi berikut: a?-?uma'n?nah _Ketegaran Hati_, Akhi _Saudaraku_, dan al-?n _Sekarang_. Analisis tiga puisi tersebut menggunakan analisis struktural-semiotik. Analisis struktural-semiotik adalah analisis puisi ke dalam unsur-unsurnya dan fungsinya dalam struktur sajak kemudian mencari sistem tanda-tanda dan menentukan konvensi-konvensi apa yang memungkinkan puisi itu memiliki makna. Berdasarkan analisis struktural-semiotik, bentuk puisi a?-?uma'n?nah _Ketegaran Hati_, Akhi _Saudaraku_, dan al-?n _Sekarang_, merupakan kombinasi antara pengaruh bentuk puisi Arab Klasik dan inovasi yang dilakukan oleh M?kh?'?l Nu_aimah. Makna puisi a?-?uma'n?nah adalah metafora sebuah upaya manusia menjaga kebersihan dan ketegaran hatinya dari berbagai godaan dan cobaan hidup. Puisi Akhi bermakna kematian lebih baik daripada hidup yang menanggung malu dan hina. Makna Puisi al-?n adalah metafora perjalanan perjuangan hidup manusia untuk mencapai takdirnya yang penuh rintangan dan hambatan. Tema puisi a?-?uma'n?nah adalah ketegaran hati manusia. Puisi Akhi bertemakan penderitaan bangsa Arab setelah kekalahan dalam perang. Tema puisi al-?n adalah kebebasan manusia untuk menentukan nasibnya sendiri.