Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, dan berlangsung secara berkesinambungan. Oleh karena itu, pengetahuan akan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dirasakan penting untuk dikaji lagi lebih dalam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi regional propinsi yang menerima penanaman modal asing (FDI) di 26 Propinsi. Data yang dinalisis berupa data sekunder periode tahun 2000- 2006 dengan menggunakan metode analisis data panel.Berdasarkan hasil penelitian diperoleh FDI berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Kontribusi FDI masih relatif kecil namun sangat penting bagi kemajuan daerah, melalui transfer teknologi dan perbaikan pengetatan manajemen dan produktivitas sumber daya manusia. Selain FDI, jalan, modal dan tenaga kerja juga berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

---

Regional development aimed to improve community?s welfare. Regional development consists of integral part of national development and continuously. Therefore, knowledge shall influence Foreign Investment against the growth of province regional economic growth is deemed important to be studied. This research aimed to learn the influence of province regional economic growth that shall receive foreign investment (FDI). Research methodology used is survey to the regional economic growth variable, FDI, Capital, labour, and Road infrastructure on 26 Provinces receiving FDI. Data analyzed consists of secondary data for period of 2000-2006 obtained from competent institution.

Based on research result obtained FDI shall have significant influence to the regional economic growth. FDI contribution still relatively small but very important to the regional?s improvement, through transfer of technology and management improvement and human resource productivity. Other than FDI, a good infrastructure road, capital and labour are also has significant influence to the economic development."

"Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi atas pemenuhan ketentuan angka kredit dalam peraturan jabatan fungsional peneliti di Pusat Penelitian Oseanografi LIPI. Sejak tahun 2006 sampai dengan 2010 pejabat fungsional peneliti yang tidak dapat memenuhi angka kredit sesuai ketentuan dalam peraturan jabatan fungsional peneliti seluruhnya berjumlah 60 orang. Jumlah pejabat fungsional peneliti yang mendapat peringatan sebanyak 41 orang, dibebaskan sementara 15 orang, bahkan ada yang diberhentikan dari jabatan fungsional peneliti sebanyak 4 orang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian menemukan bahwa pejabat fungsional peneliti menghadapi beberapa kendala baik yang berasal dari dalam organisasi seperti minimnya sarana dan prasarana, rendahnya kualitas kaderisasi, lemahnya sistem rekruitmen peneliti, dan rendahnya dukungan pimpinan serta adanya anggapan unit kerja adalah tempat yang tidak diminati, maupun yang bersifat individual, misalnya kemampuan peneliti tidak berpengaruh pada kenaikan gaji dan pangkat, kurangnya motivasi untuk menjadi peneliti serta tidak sesuai dengan keinginan peneliti. Berdasarkan temuan-temuan tersebut, diperlukan perubahan ketentuan peraturan jabatan fungsional peneliti, antara lain peninjauan kembali penilaian angka kredit hasil karya ilmiah untuk prosiding nasional, bunga rampai, dan tulisan popular seperti koran, serta tidak semua peneliti harus mencapai tingkat tertinggi dalam jabatan fungsional peneliti tetapi sebaiknya disesuaikan dengan kemampuan mereka.

---

This study aims to evaluate compliance with the credit point provisions in the regulation on the researcher’s functional position at Research Centre for Oceanography Indonesian Institute of Sciences. From 2006 to 2010 60 researchers as functional officials cannot meet the credit point requirements in accordance with the provisions of the regulation on the researcher’s functional position. The number of researchers as functional officials who receive warnings/reminders totals 41 people; 15 researchers have been suspended, and 4 researchers have been dismissed from their researcher’s functional position. This study employs descriptive quantitative approach. The study discovers that researchers who serve as functional officials face several constraints, both from within the organization, such as lack of infrastructure and facilities, poor quality of regeneration, weak researchers recruitment system, and poor leadership support and the perception that the work unit is not desirable, as well as the individual factor, for example, the ability of the researcher has no effect on salary raise and promotion, lack of motivation to become a researcher and not in accordance with the wish of the researcher. Based on these findings, it is necessary to carry out changes to the provisions of the regulation on the researcher’s functional position, including a review of credit point assessment of scientific work for the national proceedings, anthologies, and popular writings such as those in the newspapers, and not all researchers have to reach the highest level in the researcher’s functional position; it should be tailored to their abilities."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi proses penguasaan R&D CBI di industri, aktor-aktor kunci yang terlibat dalam proses penguasaan dan implementasi R&D CBI di industri dan membuat alternatif kebijakan dalam pengembangan R&D berdasarkan analisis proses pembelajaran penguasaan & pemanfaatan R&D CBI di industri. Penelitian ini menggali faktor-faktor input pengembangan CBI yang kemudian berproses untuk menjadi output dan outcome. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif analitik. Hasil analisis menunjukkan bahwa faktor input yang dominan dalam pengembangan CBI adalah sumber daya manusia dan dukungan pendanaan. PT. LEN, PENS-ITS, Teknik ELektro ITB dan BPPT menjadi aktor kunci dalam proses pengembangan CBI. PT. LEN merupakan leader dalam proses pengembangan CBI. Sedangkan Kementerian Riset dan Teknologi menjadi lembaga kunci yang memberikan stimulus dan melakukan monitoring & evaluasi selama proses pengembangan berjalan. Kementerian Perhubungan menjadi aktor kunci ketika CBI hasil pengembangan di implementasikan di lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti merekomendasikan alternatif kebijakan riset untuk mencapai sampai taraf outcome maka harus diperbanyak pelaku yang menjadi leader dalam R&D adalah industri karena penelitian dengan melibatkan industri terlebih sebagai leader akan benar-benar sesuai dengan kebutuhan pasar.

---

ABSTRACTThis thesis will discusses the factors that influence the acquisition of R &D CBI in the industry, some key-actor involved in the acquisition and implementation R&D development, and create some alternatives of policy of the of R&D based on the analysis ofthe learning process mastery and utilization of R&D CBI in the industry. The research is deep looking into the development of CBI input factors which are then might be proceed to be an output and an outcome. This study uses a descriptive analytic that is a qualitative approach. The analysis result shows that the dominant input factor in the development of CBI is a human resources and a financial support. PT. LEN, PENS-ITS, ITB electrical engineering and BPPT become key actors in the development process, whilst PT. LEN is a leader in the development process ofthe CBI. The Ministry of Research and Technology being a key institution that provide stimulation program and conduct monitoring and evaluation during the development process goes. The Ministry of Transportation is being a key-actor when the CBI development results are implemented. In this study, researchers recommend some alternatives of research policy to the extent of research to achieve outcomes by adding more actors to become a leader in R&D particularly when involving industry as leader which actually fit into the market needs."

"ABSTRAKPengadaan barang/jasa publik sebagai salah satu bentuk pelayanan publikseharusnya dilaksanakan sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat. Tetapiternyata sering tidak berjalan efisien dan efektif akibat perilaku sejumlah orangyang lebih mengedepankan kepentingan pribadi, padahal pengadaan barang/jasapublik menghabiskan anggaran yang sangat besar. Komisi PemberantasanKorupsi (KPK) dalam Laporan Tahunan 2010 menyebutkan bahwa kasus tindakpidana korupsi dalam pengadaan barang/jasa menempati peringkat keduaterbanyak setelah penyuapan. Dalam rangka untuk memperbaiki kinerjapengadaan barang/jasa pemerintah, yang merupakan salah satu upaya reformasibirokrasi, perlu dilakukan penelitian mengenai kinerja pengadaan barang/jasapemerintah. Penelitian ini menganalisis kinerja pengadaan barang/jasapemerintah dengan membandingkan konsep pengadaan yang ideal sesuai denganprinsip-prinsip pengadaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor54 Tahun 2010 dengan penerapannya, sehingga dapat direkomendasikankebijakan apa saja yang harus dilakukan untuk menghasilkan pengadaanbarang/jasa pemerintah yang lebih kredibel dan berintegritas. Hasil penelitianmenunjukan meskipun dapat menghasilkan efisiensi tetapi masih ditemukan halhalyang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan dan kinerja pengadaanharus ditingkatkan.

---

ABSTRACTPublic procurement as one provision mechanism of public goods and servicesshould be done for the sake of the society welfare. However, it does not always bedone as we hoped due to the personal interests of some persons, whereas publicprocurement has a tremendous value. The Corruption Eradication Commission in2010 Annual Report stated that corruption in public procurement was at thesecond worst after bribery. In order to reform public procurement, which is inaccordance with bureaucratic reform, it is necessary to study public procurementperformance. This research analyzes public procurement performance bycomparing the concept of the seven public procurement principles as stated inPresidential Regulation No. 54 of 2010 with its implementation, so that it can berecommended some policies in order to yield more credible procurements. Theresult of this research states that even it could generate cost efficiencies but theimplementation of public procurement was not absolutely in accordance with theprinciples of public procurement and its performance still needs to be improved."

"This thesis discusses the Tax Revenue Gap Estimation In East Jakarta Middle Tax Payer Office The Study Period Of 2010 to 2015. The study uses micro methods with tax audits. The data used are secondary data from the tax audit in the form of an assessment letter on tax underpayment for fiscal years 2010 2013. The results showed that the magnitude of the tax gap in 2010 amounted to 38.26 with a value of Rp 2,15 Trillion, with the largest tax gap is the education services sector. For the year 2011 amounted to 33.86 with a value of Rp 2,09 Trillion, the tax gap is the largest sector of water supply, waste management and disposal and the recycling of waste and trash cleanup. For the year 2012 amounted to 32.88 with a value of Rp 2,30 Trillion, the tax gap is the largest sector of water supply, waste management and disposal and the recycling of waste and trash cleanup. And for the year 2013 amounted to 21.70 with a value of Rp 2,01 Trillion, the largest tax gap is real estate. Results of the study with paired samples t test showed that there are differences between the tax payments prior to the examination and after examination from 2010 to 2013, so that efforts to achieve the tax targets for 2016 and the years ahead can be done with a tax audit policies.

---

Tesis ini membahas estimasi kesenjangan penerimaan pajak tax gap pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Timur selama periode penelitian tahun 2010 sampai dengan 2015. Penelitian menggunakan metode mikro dengan tax audit. Data yang digunakan adalah data sekunder hasil tax audit pemeriksaan pajak berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar untuk tahun pajak 2010 ndash; 2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa besarnya tax gap tahun 2010 sebesar 38,26 dengan nilai sebesar Rp 2,15 Trilyun,- dengan tax gap terbesar adalah sektor jasa pendidikan. Untuk tahun 2011 sebesar 33,86 dengan nilai sebesar Rp 2,09 Trilyun,- dengan tax gap terbesar adalah sektor pengadaan air, pengelolaan sampah dan daur ulang pembuangan dan pembersihan limbah dan sampah. Untuk tahun 2012 sebesar 32,88 dengan nilai sebesar Rp 2,30 Trilyun,- dengan tax gap terbesar adalah sektor pengadaan air, pengelolaan sampah dan daur ulang pembuangan dan pembersihan limbah dan sampah. Dan untuk tahun 2013 sebesar 21,70 dengan nilai sebesar Rp 2,01 Trilyun,- dengan tax gap terbesar adalah real estate. Hasil penelitian dengan uji paired sampel t Test menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pajak yang harus dibayar antara sebelum pemeriksaan dan sesudah pemeriksaan dari tahun 2010 sampai dengan 2012 kecuali tahun 2013, sehingga upaya pencapaian target pajak untuk tahun 2016 dan tahun kedepannya dapat dilakukan dengan kebijakan pemeriksaan pajak."

"Dibukanya perbankan Indonesia kepada asing selepas Krisis Finansial 1998 berujung pada berbagai akuisisi dan merger bank-bank domestik dengan/oleh institusi-institusi asing. Mengikuti Taboada (2011), studi ini melihat apakah perubahan kepemilikan asing dalam sistem perbankan mempengaruhi efisiensi alokasi modal, yaitu pemberian lebih banyak kredit ke industri-industri nilai tambah tinggi dan lebih sedikit kredit ke industri nilai tambah rendah. Studi ini juga melihat karakteristik industri-industri yang mendapatkan lebih banyak kredit seiring bertambahnya kepemilikan asing di industri perbankan. Selain itu, studi ini juga mempelajari apakah meningkatnya kepemilikan asing berakibat pada berfokusnya industri perbankan kepada sektor konsumtif. Dengan metode panel pertumbuhan kredit ke sembilan sektor industri dari 2004Q1-2010Q4, studi ini menemukan bahwa penetrasi asing di perbankan Indonesia berakibat pada: a) efisiensi alokasi modal yang lebih baik; b) lebih banyak kredit kepada sektor-sektor pertumbuhan tinggi-porsi PDB rendah dan lebih sedikit kredit kepada sektor-sektor pertumbuhan rendah-porsi PDB tinggi; c) tidak ada perbedaan pertumbuhan kredit yang signifikan antara sektor konsumsi dan sektor produktif.

---

The opening of the Indonesian banking system to foreign penetration following the 1998 financial crisis have led to a series of takeovers and mergers of domestic banks by/with foreign institutions. Following Taboada (2011), we study attempts to find if changes in foreign ownership in the Indonesian banking system affects the efficiency of capital allocation, that is increasing the loans the banking system makes to higher value added industries and decreasing them to lower value added industries. We also look for the characteristics of the industries that foreign penetration on the banking system leads more credit growth towards, and also whether of not it leads to more consumer credit.

This study uses panel estimation of credit growth towards industries towards nine economic sectors plus consumer loans from 2004Q1-2010Q4. We find that foreign bank penetration in Indonesia leads to: a) better capital allocation; b) more credit growth towards high-growth-low-share industries and less credit growth towards low-growthhigh share industries; c) no significant difference on consumer credit growth compared to other industries."

"ABSTRAKMenggunakan pemodelan permainan dan simulasi diagram pengaruh ditunjukkan bahwa BUMN yang menjalankan beban kebijakan Public Service Obligation yang diamanatkan Pemerintah mengalami masalah Soft Budget Constraint SBC dimana BUMN akan merenegosiasikan bujet setelah kontrak disepakati Selain dari shock eksogen yang berada di luar kuasa para aktor hal ini juga dapat disebabkan karena komitmen finansial Pemerintah terhadap keberlangsungan kebijakan tersebut selaku prinsipal dapat dieksploitasi oleh BUMN selaku agen suatu moral hazard terlebih karena prinsipal tidak memiliki informasi sempurna atas agen Pengurangan beban kebijakan kepemilikan informasi yang lebih banyak oleh prinsipal dapat mengurangi tingkat keparahan SBC.

---

ABSTRACT

Using game modelling and influence diagram simulation, it has been shown that State-Owned Enterprise (SOE) which has been mandated by the Government to deliver Public Service Obligation (a form of policy burden), will be subjected to the problem of Soft Budget Constraint (SBC), where the SOE will renegotiate its budget after a contract has been agreed. Aside from the exogenous shocks that are beyond the hands of involved actors, the SBC problem arises mainly from the Government?s principal financial commitment on the sustainability of the policy; this may be exploited by the SOE agent due to asymmetric information the principal has over the agent. Decrease of the policy burden, and more informations known to the principal, may help lessen the severity of the SBC problem."