Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai konsep Agent Banking terkait dengan penerapan prinsip mengenal nasabah. Konsep Agent Banking ini merupakan produk dari bank untuk memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi perbankan tanpa harus pergi ke kantor cabang yang ada. Dengan adanya agent banking transaksi dapat dilakukan pada agen-agen yang ditunjuk oleh bank seperti kantor pos atau supermarket. Namun demikian, kemudahan bertransaksi yang diberikan oleh bank ini juga tidak luput dari peraturan yang sudah ada yaitu prinsip mengenal nasabah, dimana bank harus selalu mengedepankan prinsip ini sebelum melakukan transaksi. Hal ini menjadi hambatan bagi bank di Indonesia untuk memberlakukan konsep ini terkait dengan minimnya kelonggaran dalam peraturan mengenai prinsip mengenal nasabah. Dalam penelitian ini juga dikemukakan kemudahan- kemudahan yang ada pada peraturan prinsip mengenal nasabah di negara lain yang sudah menerapkan konsep agent banking untuk memberikan pembanding terhadap peraturan yang ada di Indonesia. Dengan adanya pembanding, dapat disimpulkan bahwa agent banking tetap dapat diberlakukan dengan tetap mengedepankan prinsip mengenal nasabah. ......The focus of this study is the concept of agent banking related to the implementation of know your customer principal. The agent banking concept is a product issued by the bank intended to allows customers to conduct banking transactions without having to go to a branch office. With agent banking, transactions can be done on agents which is appointed by the banks such as the post office or supermarket. However, the ease of transactions provided by the banks not necessarily make the product have an immunity from the laws that already exist, namely the principle of Know Your Customer, which the bank must always put the principles in front before making a transaction. It is a disincentive for banks in Indonesia to enact these concepts related to the lack of flexibility in the regulation of Know Your Customer principles. In this study also suggested that there are easiness on the principle of Know Your Customer regulations in other countries that have implemented the agent banking concept of agent banking to provide a comparison of the existing regulations in Indonesia. With this comparison, it can be concluded that the banking agent can still be applied alongside the know your customer principles.

Abstrak :
Murabahah merupakan suatu bentuk pembiayaan dengan prinsip jual beli, yaitu bank membeli inventaris dari pemasok kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang menutup biaya bank ditambah dengan keuntungan. Pembiayaan dengan akad murabahah merupakan kegiatan usaha yang paling banyak dipraktikan dalam perbankan syariah di Indonesia. Salah satu bentuk pembiayaan yang menggunakan akad murabahah adalah Pembiayaan Kepemilikan Emas (PKE), yaitu jual beli emas secara angsuran menggunakan akad murabahah. Produk PKE dipraktikan oleh Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dengan didasari oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 77/DSNMUI/ 2010 perihal Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/16/DPbS perihal Produk Pembiayaan Kepemilikan Emas Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dilakukan guna mengetahui pengaturan dalam pelaksanaan PKE serta kesesuaian peraturan tersebut dengan pelaksanaannya pada produk PKE Solusi Emas Murni iB di Unit Usaha Syariah Bank Danamon. ......Murabaha is a form of financing with the principle of trading, where the banks bought the comodity from the suppliers and then sold it back to the customers at a price that covers the costs plus the profit margin. Financing based on murabaha contract is the most business activities practiced in Indonesian Islamic Banking. One form of financing based on murabaha contract is the Gold Ownership Financing (Pembiayaan Kepemilikan Emas), the gold sale and purchase transaction using murabaha contract with instalments. The Financing of Gold Owenership was applied by Islamic Banks and Islamic Business Units based on Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 77/DSN-MUI/2010 perihal Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai (Non-Cash Gold trading) and Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/16/DPbS perihal Produk Pembiayaan Kepemilikan Emas Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (Bank Indonesia Circular Letter Regarding Gold Ownership Financing Product for Islamic Banks and Islamic Business Units). Accordingly, this research was conducted to determine the rules in the implementation of the Gold Ownership Financing and the rules' compliance with the Solusi Emas Murni iB Financing Products of Danamon Sharia Business Unit.

Abstrak :
Fertilisasi In Vitro (IVF) adalah salah satu Teknik Reproduksi Berbantu (TRB) untuk membantu orang dengan masalah infertilitas yang mempengaruhi jutaan orang usia reproduksi di seluruh dunia. Akses yang setara ke perawatan kesuburan masih menjadi tantangan; biaya hidup yang tinggi, kurangnya kebijakan yang mendukung—dan akses terbatas ke perawatan infertilitas. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-komparatif untuk melihat perbandingan pertanggungan hukum dan asuransi di antara dua negara besar ASEAN, Indonesia & Singapura. Dimana pemerintah Singapura sebagai pronatalis mencakup sebagian besar perawatan kesuburan dengan skema pembiayaannya dan Indonesia tidak memiliki perlindungan oleh negara. Masuk akal bagi kedua negara untuk mengatur undang-undang di mana mengadopsi mandat asuransi infertilitas adalah salah satu cara untuk meningkatkan akses ke layanan ini untuk memastikan ketersediaan informasi dan fasilitas layanan kesehatan reproduksi yang aman, berkualitas, dan terjangkau. ......In Vitro Fertilization (IVF) is one of the Assisted Reproductive Technique to help people with infertility that affects millions of people of reproductive age worldwide. Equal and equitable access to fertility care still remain as a challenge; high living costs, lack of supportive policies—and limited access to infertility treatments. This research use juridical normative method with descriptive-comparative approach to see the comparison of legal and insurance coverage in between two major ASEAN country, Indonesia & Singapore. Whereas, Singapore government as a pronatalist covers most of the fertility treatments with its financing scheme and Indonesia had zero coverage by the state. It is reasonable for both country to regulate a law where adopting an infertility insurance mandate which cover the process of IVF is one way to increase access to these services to ensure the availability of safe, quality, and affordable reproductive health information and service facilities.

Abstrak :
Kegiatan bancassurance merupakan suatu kerjasama antara bank dan perusahaan asuransi yang sangat bermanfaat bagi kedua belah pihak. Selain sangat membantu dalam pengembangan berbagai produk bank dan perusahaan asuransi, di lain pihak juga akan mempermudah nasabah dalam memperoleh pelayanan jasa satu atap. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana penerapan manajemen risiko oleh bank dalam kerjasama bancassurance menurut peraturan yang berlaku, secara khusus dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 12/35/DPNP tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (Bancassurance); dan bagaimana penerapan Surat Edaran Bank Indonesia ini di bank X? Kesimpulan : pertama, penerapan manajemen risiko sebagaimana tercantum dalam SEBI 12/35/DPNP yang mencabut SEBI 6/43/DPNP tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (Bancassurance) telah cukup memadai dalam artian bahwa pengaturannya telah dilakukan dengan mendetail dan sosialisasi serta pengawasan yang dilakukan BI telah dilakukan dengan semestinya. Kedua, ketentuan dalam SEBI 12/35/DPNP telah dijalankan sebagaimana mestinya oleh Bank X dalam menjalankan kerjasama bancassurance. ...... Bancassurance is a mutual cooperation between bank and insurance company. Aside from its great help in developing both bank products and insurance products, bancassurance allows easier access for one-roof-service towards bank customers. The main issue in this literature focuses on the implementation of bank?s risk management in bancassurance cooperation according to the prevailing regulation in Indonesia, specifically regulated in BI Circular Letter No. 12/35/DPNP on the risk management application to bank that executes marketing cooperation activities with insurance company (bancassurance); also about the implementation in X bank. The first conclusion shows the implementation on risk management as regulated in BI Circular Letter No. 12/35/DPNP which officially deactivates the Circular Letter No. 6/43/DPNP on the risk management application to bank that executes marketing cooperation activities with insurance company (bancassurance) is adequate in the sense that the regulation has been done with specific details and the socialization and the supervision has been conducted properly by BI. The second conclusion shows that the provisions on the BI Circular Letter No. 12/35/DPNP has been done by the X bank according to the regulations.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai penerapan manajemen risiko internet banking, khusunya pada Bank X. Disamping memberikan kemudahan bagi nasabah, internet banking juga berpotensi meningkatkan risiko. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana ketentuan-ketentuan hukum mengenai manajemen risiko oleh Bank Umum terkait internet banking dan bagaimana penerapannya oleh Bank X. Metode penelitian yang digunakan dalam SEBI Nomor 6/18/DPNP tanggal 20 April 2004 mencakup pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi, pengendalian pengamanan serta manajemen risiko hukum dan reputasi. Pelaksanaan manajemen risiko internet banking di Bank X sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. ......This thesis explains about the implementation of risk management of internet banking, especially in Bank X. In addition to providing convenience for customers, internet banking is also potentially increase the risk. The issue in this study is how is the legal provisions concerning Risk Management on internet banking and how it is applied by Bank X. The method used in this research is normative juridical method. The risk management of internet banking is set in SEBI No. 6/18 / DPNP, includes active surveillance by commissioners and directors, security control also legal and reputation risk management. The implementation of risk management on internet banking in Bank X is in accordance with the applicable regulations.

Abstrak :
Lembaga keuangan khususnya perbankan sangat rentan terhadap kemungkinan digunakan sebagai media pencucian uang dan pendanaan terorisme. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti arus transaksi keuangan di perbankan yang sangat cepat dan terjadi dalam jumlah yang banyak, serta berbagai pilihan transaksi keuangan. Mengingat fungsi dan peran perbankan yang rentan, maka perlu diterapkan prinsip Customer Due Diligence (CDD). Penerapan prinsip Customer Due Diligence merupakan salah satu cara untuk memberantas dan mencegah bentuk-bentuk kejahatan yang berkaitan dengan uang dalam perbankan di Indonesia. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah penerapan prinsip Customer Due Diligence (CDD), pencucian uang di perbankan, dan penerapan prinsip Customer Due Diligence (CDD) pada PT. Bank Mandiri Tbk dalam mencegah pencucian uang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CDD diatur dalam Pasal 11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Anti- Program Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan yang merupakan implementasi standar rekomendasi dari FATF (Financial Action Task Force). Ada tiga tahapan dalam proses pencucian uang di perbankan, yaitu Placement, Layering, dan Integration. Penerapan CDD di PT. Bank Mandiri Tbk tertuang dalam “Kebijakan Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk”, yang dilakukan dengan melakukan identifikasi nasabah, permintaan informasi & verifikasi data, pemantauan nasabah, EDD (Enhanched Due Diligence), hingga pengkinian data nasabah. Penerapan prinsip Customer Due Diligence (CDD) harus lebih ditingkatkan. Bank harus dapat mengenali nasabahnya dan juga mengetahui transaksi yang dilakukan nasabahnya, sehingga dapat mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang dengan memanfaatkan bank. ......Financial institutions, especially banks, are very vulnerable to the possibility of being used as a medium for money laundering and terrorism financing. This is due to various factors such as the flow of financial transactions in banking which is very fast and occurs in large numbers, as well as the various choices of financial transactions. Due to the vulnerable banking functions and roles, it is necessary to apply the Customer Due Diligence (CDD) principle. The application of the principle of Customer Due Diligence is one way to eradicate and prevent forms of crime related to money in banking in Indonesia. The source of data in this research is secondary data consisting of primary legal materials and secondary legal materials. The problems discussed in this study are the application of the principle of Customer Due Diligence (CDD), money laundering in banking, and the application of the principle of Customer Due Diligence (CDD) at PT. Bank Mandiri Tbk in preventing money laundering. The research results indicate that CDD is regulated in Article 11 of Financial Service Authority Regulation No. 23 /POJK.01/2019 concerning Amendment to Financial Services Authority Regulation No. 12/POJK.01/2017 concerning the Implementation of the Anti-Money Laundering Program and the Prevention of the Financing of Terrorism in the Financial Services Sector which is the implementation of standard recommendations from the FATF (Financial Action Task Force). There are three stages in the money laundering process in banking, namely Placement, Layering, and Integration. Application of CDD at PT. Bank Mandiri Tbk is contained in the "Policy for the Implementation of the Anti-Money Laundering (APU) and Prevention of Terrorism Financing (PPT) Programs of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk”, which is carried out by customer identification, information request & data verification, customer monitoring, EDD (Enhanced Due Diligence), to customer data updates. The application of the principle of Customer Due Diligence (CDD) must be further improved. Banks must be able to recognize their customers and also know the transactions made by their customers, so as to prevent the occurrence of money laundering crimes by using banks.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai prinsip kehati-hatian bank dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat dengan studi kasus pemberian Kredit Usaha Rakyat melalui Perjanjian Kredit antara PT A dan Bank Z. Pembahasannya mencakup prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit dan penerapannya terhadap peraturanperaturan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yakni penelitian yang dilakukan mengacu pada peraturan perundangundangan, putusan pengadilan, serta norma atau kebiasaan yang berlaku. Penelitian ini dilakukan berdasarkan pada studi dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Hasil penelitian ini menyarankan bahwa prinsip kehati-hatian dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat perlu diterapkan melalui pendekatan personal kepada debitur. ......The focus of this study is the implementation of prudential banking principles on Kredit Usaha Rakyat distribution based on case study Kredit Usaha Rakyat distribution through credit agreement between PT A and Bank Z. This study includes prudential principles on dstributing credit and its implementation to the effective rules. This research use normative law approach method which means it use laws and regulations, court verdict, and customs as a reference. This research is based on document study related to this research object. The result of this research suggest that prudential banking principles must be applied on Kredit Usaha Rakyat distribution through personal approach to debitor.

Abstrak :
Pertumbuhan Orang kaya di dunia dan Indonesia yang menunjukkan angka positif dan prospektif dari berbagai macam lembaga survei merupakan suatu peluang yang positif disambut pula trend positif yang menunjukkan bahwa bank sebagai suatu lembaga yang dapat memenuhi dan menunjang berbagai kemudahan kehidupan melalui berbagai macam fasilitas produk dan layanannya. Hal ini membuat bank terpacu memanfaatkan peluang ini dalam menarik nasabahnya dan meningkatkan pendapatannya. Melalui produk layanan wealth management yang hadir menjadi entitas bisnis baru kepercayaan orang kaya dengan syarat dan ketentuan yang juga hanya bisa diakses oleh orang kaya. Seiring berjalannya waktu banyak fraud yang terjadi dalam wealth management, contohnya dalam kasus pembobolan dana nasabah prima X Gold di X Bank yang dilakukan Relationship Managernya sendiri yaitu MD. Dimana setelah kejadian itu, Bank Indonesia mengeluarkan sanksi pembekuan produk layanan wealth management kepada X Bank dan seluruh bank yang membuka produk layanan tersebut. atas dasar itu, Penelitian yang menggunakan metode kualitatif dan bersifat juridisnormatif ini menganalisis mengenai hubungan antara keputusan Bank Indonesia untuk membekukan produk layanan wealth management dalam perbankan terhadap penerapan Good Corporate Governance perbankan di Indonesia dan Peran Bank Indonesia atas penerapan Good Corporate Governance terhadap implemetasi produk layanan wealth management perbankan di Indonesia. Dimana ditemukan bahwa belum dijalankannya prinsip Good Corporate Governance yang termaktub dalam PBI No. 4/8/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum oleh perbankan dan peran Bank Indonesia yang belum mengeluarkan produk yang mengatur khusus mengenai praktik wealth management secara khusus meskipun pada tanggal 9 Desember 2011 akhirnya mengeluarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/29/DPNP Tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank Umum yang Melakukan Layanan Nasabah Prima.

---

The growth of high networth in the world, especially in Indonesia that shows a positive number and prospective from various survey agencies is a positive opportunity and also supported by positive trend show that bank as an institution that can meet and support the ease of life through various services and products services. It encourages banks to utilize this opportunity in interesting their customers and increasing their income through wealth management services products that become the new business entity of high networth?s trusty, with the terms and conditions that can only be accessed by high networth itself. As time goes by, there are a lot of frauds happening in wealth management, for example a burglary case of prime customers funds X Gold in X Bank which is conducted by MD, the relationship manager. Right after the incident, Bank Indonesia issued a sanction freezing wealth management services products to X Bank and other banks that opened those services products. On that basis, the research using qualitative method and juridical- normative, it analyzes regarding to a relationship between the decision of Bank Indonesia freezing wealth management services products in the banking against the implementation of Good Corporate Governance in Indonesia?s banking, and the role of Bank Indonesia on the implementation of Good Corporate Governance against the implementation of wealth management services products. Where it was found that there is no execution for Good Corporate Governance that contained in PBI No. 4/8/PBI/2006 about the execution of Good Corporate Governance for general banks and the role of Bank of Indonesia, which has not issued a product that specifically regulate the practice of wealth management in particular, even though on December 9th, 2011 finally issued The Circular Letter of Bank Indonesia Number 13/29/DPNP about the Implementation of Risk Management in General Banks that Conduct Prime Customers Services.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai tinjauan hukum penerapan manajemen risiko dalam penggunaan tenaga kerja alih daya pada perbankan, khususnya pada Bank X. Kegiatan alih daya selain memberikan manfaat, juga berpotensi meningkatkan risiko yang dihadapi bank. Untuk meminimalisasi risiko, bank kemudian menerapkan manajemen risiko pada kegiatan alih daya yang dilakukan sebagaimana yang telah diatur dalam PBI No. 13/25/PBI/2011 tentang Prinsip Kehati-Hatian bagi Bank Umum yang melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Pihak Lain. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum mengenai manajemen risiko dalam penggunaan tenaga alih daya oleh bank umum dan bagaimana penerapannya oleh Bank X. Penelitian ini menggunakan metode penelitian bersifat yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen risiko mengenai kegiatan alih daya pada bank telah diatur dalam PBI No. 13/25/PBI/2011 serta peraturan perundang-undangan terkait perbankan dan ketenagakerjaan. Pelaksanaan manajemen risiko penggunaan tenaga kerja alih daya pada bank, mencakup: pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi; kecukupan kebijakan dan prosedur; kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen; dan sistem pengendalian intern. Bank X dalam kegiatan alih dayanya, telah memiliki peraturan internal dimana dalam pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. ......This thesis explains about legal analysis on risk management implementation in the usage of outsourcing-worker in Indonesian banking, especially in Bank X. Outsourcing, besides it gives banks several benefits, it also raise the risks for the bank themself. So, in order to minimize the risks, banks have to implement the risk management on the outsourcing they do in accordance with the provisions in PBI No. 13/25/PBI/2011 concerning Prudential Principles for Banks Who Do Outsourcing (hereinafter PBI Outsourcing). The subject matters in this thesis are how is the regulation about the risk management on outsourcing in Indonesian banking and how is its implementation in Bank X. The completion of this thesis is using normative juridical method. The research in order to complete this thesis, shows that risk management on outsourcing in banking is already regulated in PBI Outsourcing and the others related prevailing law in banking and labor sector. The implementation of this kind risk management is including: active supervision from board of directors and also board of commisioners, comprehensive provisions and procedures, adequate systems of identification, measurement, monitoring, risk control, management information, and internal control. Bank X itself, as the sample in this thesis, has already have internal regulations that the implementation of them are already complied with the prevailing laws.

Abstrak :
Pemotongan simpanan nasabah merupakan hal yang sudah biasa dilakukan oleh bank. Namun pemotongan simpanan nasabah secara sepihak oleh bank sebagaimana yang telah dilakukan Standard Chartered Bank terhadap simpanan Agus Soetopo merupakan hal yang tidak biasa. Pemotongan simpanan tersebut telah menguras habis rekening Agus Soetopo. Hal itulah yang menjadi fokus pembahasan dalam skripsi ini. Skripsi ini membahas pemotongan simpanan nasabah secara sepihak oleh bank ditinjau dari peraturan perundang-undangan, khususnya peraturan perundang- undangan di bidang perbankan. Skripsi ini juga membahas hubungan hukum antara nasabah dan bank, macam produk dan jasa perbankan, perlindungan hukum bagi nasabah bank, beserta proses penyelesaian sengketa yang bisa ditempuh apabila terjadi sengketa antara nasabah dan bank.

---

Abstract
Withholding customer account is thing that usually done by the bank. But unilateral withholding customer account by the bank, as has been done to Agus Soetopo account by Standard Chartered Banks, is unusual. This Withholding has drained Agus Soetopo account. That is the focus of discussion in this thesis. This thesis discusses unilateral withholding customer account by the bank in terms of legislation, particularly legislation in banking. This thesis also discusses the legal relationship between customer and bank, kind of banking products and services, legal protection for bank customers, and its dispute resolution processes that can be taken in case of disputes between customers and banks.