Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"HSBC adalah salah satu organisasi perbankan dan jasa keuangan terbesat di dunia. Selain nilai tujuan yang diterapkan dan jenis produk serta layanan yang ditawarkan HSBC, teknologi informasi juga digunakan untuk menciptakan makna strategis. Makalah ini akan membahas pentingnya sistem dan teknologi informasi bagi HSBC serta menganalisis HSBC dengan teori-teori bisnis seperti "Porter's five forces" dan "Porter'ss four competitive advantages".

---

HSBC is one of the world’s largest banking and financial services organizations. Apart from the objectives values applied and types of product as well as the services HSBC offers, information technology is also being used to create strategic significance. This paper will discuss the importance of information system and technology for HSBC  as well as analysing HSBC with Porter's 5 forces as well as Porter's four competitive advantage."

"Laporan magang ini berisi evaluasi pelaksanaan prosedur audit KAP NBL atas pengakuan pendapatan PT BILBIL sebagai perusahaan yang memproduksi dan menjual batu bara. Proses audit yang dilakukan adalah audit akhir tahun atas laporan keuangan tahun 2018. Fokus dari pembahasan adalah mengenai uji substantif atas pengakuan pendapatan PT BILBIL. Hasil audit tidak menemukan adanya kecurangan dalam pengakuan pendapatan PT BILBIL Secara keseluruhan pelaksanaan prosedur audit atas pengakuan pendapatan PT BILBIL yang dilakukan KAP NBL telah sesuai dengan standar audit dan teori yang berlaku. Laporan magang ini juga berisi refleksi diri berdasarkan pengalaman penulis selama magang. Refleksi diri menghasilkan bahwa setiap individu penting memiliki kemampuan teknis dan soft-skills yang baik. Hasil tersebut membentuk rencana pembenahan diri penulis terkait meningkatkan kemampuan teknis dan soft-skills.

---

This internship report discusses about evaluation of KAP NBL’s audit procedure for revenue recognition of PT BILBIL as a company that manufactures and sells coal. The audit process carried out is the year-end financial statement audit of year 2018. The focus of this report is on substantive test related to fraud risk in PT BILBIL’s revenue recognition. The audit results found no fraud in PT BILBIL’s revenue recognition. Overall, audit procedures for revenue recognition of PT BILBIL applied by KAP NBL have complied with the applicable audit standard and theory. This report also includes self-reflection based on the author’s experience during the internship. Self-reflection results that every individu is important to have good technical skills and soft skills. Those results form the author's self-improvement plan related to improving technical and soft skills abilities."

"Penelitian ini membahas analisis standar biaya pengolahan dokumen perpajakan dengan activity-based costing pada Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan. Penghitungan biaya yang digunakan saat ini masih berdasarkan metode tradisional sehingga penetapan biaya pengolahan menjadi tidak akurat dikarenakan biaya pengolahan yang hanya dihitung dari biaya langsung, dan biaya tidak langsung belum dialokasikan ke produk sehingga menimbulkan undercosting. Peningkatan akurasi biaya diperlukan melalui analisis biaya tidak langsung harus ditelusuri ke produk untuk menghasilkan standar biaya yang akurat. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif berbentuk studi kasus berbentuk penerapan konsep activity-based costing yang saat ini belum diterapkan oleh unit analisis. Pengumpulan data dilakukan melalui analisis dokumen dan wawancara responden. Penelitian ini mengusulkan bahwa standar biaya disusun dengan melakukan penelusuran biaya overhead ke produk dengan basis tingkat konsumsi aktivitas. Hasil penghitungan standar biaya metode activity-based costing menunjukan jumlah yang secara signifikan lebih tinggi dibandingkan metode tradisional, sehingga perencanaan anggaran di masa depan perlu dilakukan dengan cermat.

---

This study examines the standard cost analysis of tax document processing using activity-based costing at the Tax Data and Document Processing Center. The current cost calculation method relies on traditional approaches, resulting in inaccurate processing cost determinations because processing costs are calculated solely from direct costs, with indirect costs not allocated to products, leading to undercosting. To improve cost accuracy, it is necessary to trace indirect costs to products to produce accurate standard costs. The research employs a qualitative approach in the form of a case study, implementing the concept of activity-based costing, which has not yet been applied by the analysis unit. Data collection was conducted through document analysis and respondent interviews. This study proposes that standard costs be determined by tracing overhead costs to products based on activity consumption levels. The results of the standard cost calculation using the activity-based costing method show significantly higher amounts compared to the traditional method, indicating that future budget planning should be conducted meticulously."

"Badan Layanan Umum (BLU) merupakan instansi pada lingkungan pemerintah yang dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan memberikan keleluasaan dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas. Status BLU pada pelayanan pendidikan merupakan impelementasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang digaungkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) sebagai langkah untuk mengubah status setiap Perguruan Tinggi Negeri (PTN) menjadi Berbadan Hukum. Penelitian ini ditujukan untuk mengevaluasi informasi kinerja dan tata kelola universitas yang berubah status menjadi BLU. Objek studi pada penelitian kali ini adalah UPNVJ yang merupakan unit kerja pelayanan pendidikan yang baru saja berubah status menjadi BLU. Penelitian ini menggunakan strategi penelitian studi kasus dengan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan data yang diperoleh melalui dokumen dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa informasi kinerja UPNVJ belum menunjukkan hubungan logis. Lebih lanjut, indikator kinerja tidak menunjukkan keselarasan karena kinerja yang dilaporkan tidak mengacu kepada renstra selaku perencanaan kinerja. Sementara itu, output yang dihasilkan tiap aktivitas UPNVJ masih berorientasi kepada kuantitas upaya sehingga outcome hanya sebatas pada penyampaian layanan (service-delivery outcome). Hasil studi ini diharapkan dapat memberikan wawasan praktis terkait evaluasi informasi kinerja dan tata kelola walaupun studi kasus yang dilakukan memiliki keterbatasan.

---

Public Service Agency is a governmental agency that formed with the aim of improving public services by providing flexibility in financial management based on economic and productivity principles. Public service agency status in education services given as implementation of Merdeka Belajar Kampus Merdeka policy that was echoed by the Ministry of Education Culture Research and Technology as a step to change the status of every public universities becomes Legal Entity. This research is aims to evaluating performance information and university governance that has changed status as public service agency. The object of this research study is UPNVJ which is an education service unit that recently has changed its status becomes public service agency. This study applied case study research strategy with qualitative descriptive approach, with data collected through documents and interviews. The results explain that UPNVJ's performance information do not not show a logical relationship. Furthermore, the performance indicators do not show alignment because the reported performance not refer to the strategic plan. Meanwhile, the output produced by each UPNVJ activities still oriented towards the quantity of effort so that the outcome limited to service-delivery outcome. The results of this study are expected to provide practical insights regarding the evaluation of performance and governance information, despite the case studies conducted have limitations."

"PT Kereta Api Indonesia (Persero) (“KAI”) merupakan salah satu perusahaan jasa transportasi yang cukup signifikan terdampak pandemi Covid-19. Pembatasan pergerakan manusia dan distribusi barang akibat Covid-19 menyebabkan arus kas operasi KAI mengalami defisit sepanjang tahun 2020. Pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 DTP menjadi salah satu strategi yang dapat diterapkan untuk membantu perusahaan menghadapi krisis keuangan akibat Covid-19. Walaupun penerapan insentif PPh Pasal 21 DTP telah dilakukan dengan baik sesuai PMK 23/2020, namun dalam pelaksanaannya KAI banyak menerima Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) terkait laporan realisasi pemanfaatan insentif PPh 21 DTP. Analisis biaya manfaat digunakan untuk mengisi kesenjangan penelitian dalam mengevaluasi pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 DTP dengan berfokus pada upaya-upaya manajemen pajak KAI. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 DTP dari segi analisis biaya manfaat dan kendala apa saja yang dialami perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis konten untuk mengolah data primer berupa survey pendahuluan, wawancara serta data sekunder berupa dokumentasi yang disediakan oleh KAI. Analisis biaya manfaat dilakukan pada komponen berwujud dan tidak berwujud. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan jumlah opportunity cost, time cost dan psychological cost dalam memanfaatkan insentif PPh 21 DTP, manfaat yang didapatkan belum dapat dinyatakan dalam bentuk bilangan. Meskipun demikian manfaat tidak berwujud yang didapatkan oleh KAI berupa kemudahan dalam perhitungan dan pelaporan serta compliance yang lebih baik merupakan bagian dari manajemen pajak yang menjadi multiplier effect untuk mempermudah perusahaan dalam berbagai aksi-aksi korporasi yang membutuhkan kepercayaan publik kedepannya. Dalam proses pelaksanaannya KAI telah mencermati dan mengantisipasi kendala-kendala yang umum terjadi seperti teknis perhitungan maupun teknis pada saat pelaporan jatuh tempo. Hal ini merupakan bagian dari aktivitas manajemen pajak yang dilakukan KAI dalam memanfaatkan kebijakan insentif PPh Pasal 21 DTP.

---

PT Kereta Api Indonesia (Persero) (“KAI”) is a transportation service company that has been significantly affected by the Covid-19 pandemic. Restrictions on the movement of people and the distribution of goods due to Covid-19 caused KAI's operating cash flow to experience a deficit throughout 2020. The use of income tax article 21 incentives borne by the government (DTP) is one of the strategies that can be implemented to help companies deal with the financial crisis due to Covid-19. Even though the implementation of Income Tax Article 21 DTP incentives has been carried out well according to PMK 23/2020. In practice, KAI received many Letters of Request for Explanation of Data and/or Information (SP2DK) related to reports on the realization of the utilization of Income Tax Article 21 DTP incentives. Cost-benefit analysis is used to fill the research gap in evaluating the use of Income Tax Article 21 DTP incentives by focusing on KAI's tax management efforts. This study aims to analyze the impact of using Income Tax Article 21 DTP incentives in terms of cost-benefit analysis and what constraints the company is experiencing. This study uses a case study method with a qualitative approach. The analysis technique used is descriptive analysis and content analysis to process primary data in the form of preliminary surveys, interviews, and secondary data in the form of documentation provided by KAI. Cost-benefit analysis is performed on tangible and intangible components. The results of the study show that with the sum of opportunity costs, time costs, and psychological costs in utilizing Income Tax Article 21 DTP incentives, the benefits obtained cannot yet be expressed in numerical form. Nonetheless, the intangible benefits obtained by KAI in the form of ease of calculation and reporting as well as better compliance are part of tax management which becomes a multiplier effect to facilitate companies in various corporate actions that require public trust in the future. In the process of its implementation, KAI has observed and anticipated the problems that commonly occur, such as technical calculations and technical when the reporting is due. This is part of the tax management activities carried out by KAI in utilizing the Income Tax Article 21 DTP incentives policy."

"Laporan magang ini menyajikan evaluasi menyeluruh atas prosedur yang dilakukan Perusahaan ABC terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN) jasa ekspor yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.010/2019. Sebagai perusahaan multinasional yang berspesialisasi dalam layanan konsultasi dan broker asuransi, praktik perpajakan Perusahaan ABC sangat menarik. Laporan tersebut menggali informasi rinci dan analisis dokumen pendukung yang diserahkan selama proses. Dengan mempelajari prosedur dan dokumen tersebut, laporan ini menyoroti upaya kepatuhan perusahaan dan memberikan wawasan berharga tentang penanganan PPN jasa ekspor di dalam organisasi. Metode dalam laporan ini menggunakan pengalaman pribadi penulis dalam menangani kasus pajak. Berdasarkan evaluasi tersebut, kompilasi bukti dan proses yang dialami oleh perusahaan yang bersangkutan telah dilakukan dengan baik dan telah teruji dalam kerangka evaluasi yang telah dibandingkan dengan ketentuan yang berlaku.

---

This internship report presents a comprehensive evaluation of the procedures undertaken by Company ABC regarding the export services value-added tax (VAT) that was regulated in Minister of Finance Regulation Number 32/PMK.010/2019. As a multinational company specializing in consulting and broker insurance services, Company ABC's tax practices are of significant interest. The report delves into the detailed information and analysis of the supporting documents submitted during the process. By examining these procedures and documents, this report sheds light on the company's compliance efforts and provides valuable insights into the handling of export services VAT within the organization.The method in this report uses the author's personal experience in handling tax cases. Based on this evaluation, the compilation of evidence and the process experienced by the company concerned has been carried out properly and has been tested within the evaluation framework, which has been compared with applicable regulations."

"Penelitian ini menganalisis bagaimana perencanaan sektor publik dapat terdampak oleh efek Pandemi Covid-19. Perencanaan strategis pada sektor publik menitikberatkan kepada bagaimana pelayanan kepada pemangku kepentingan, terutama masyarakat, diberikan oleh institusi publik. Subjek penelitian ini adalah salah satu Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan konsep perencanaan strategis sektor publik sebagai literatur utama. Data yang digunakan adalah data primer yang bersumber dari hasil interview dan data sekunder yang bersumber dari telaah dokumen. Hasil dari penelitian ini adalah Pandemi Covid-19 menimbulkan perubahan paradigma dan pemberlakukan batasan yang membuat program kerja dalam Rencana Bisnis dan Anggaran Puskesmas X tidak dapat dijalankan dengan maksimal. Namun, Pandemi Covid-19 tidak memberikan dampak signifikan terhadap Rencana Bisnis dan Anggaran Puskesmas X. Hal ini dikarenakan 1) penanganan pandemi covid-19 bersifat nasional 2) Puskesmas X hanya merupakan organisasi pelaksana dibawah naungan kepala daerah, arah program kerja dalam renstra mengikuti kepentingan kepala daerah saat itu. Walaupun tidak dapat dijalankan secara maksimal, strategi Puskesmas X untuk menghadapi Pandemi Covid-19 masih sejalan dengan tujuan organisasinya, yaitu memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

---

This study analyzes how public sector planning can be affected by the effects of the Covid-19 pandemic. Strategic planning in the public sector focuses on how services to stakeholders, especially the community, are provided by public institutions. This study took the subject of research at one of the Public Health Centers (Puskesmas) in DKI Jakarta. This study uses the concept of public sector strategic planning as the main literature. The data used are primary data sourced from interviews and secondary data sourced from document review. The result of this research is that the Covid-19 pandemic has caused a paradigm shift and the imposition of regulations that make the work program in the Business Plan and Budget of Puskesmas X unable to run optimally. However, the Covid-19 Pandemic did not have a significant impact on the Business Plan and Budget of Puskesmas X. This is because 1) the handling of the covid-19 pandemic is national, so there are special parties tasked with organizing activities related to handling the pandemic 2) Puskesmas X is only an organization the executor under the auspices of the regional head, the direction of the work program in the strategic plan follows the interests of the regional head at that time. Although it cannot be carried out optimally, the strategy of Puskesmas X to deal with the Covid-19 Pandemic is still in line with its organizational goals, which is to provide health services to the community."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian pelaksanaan pengendalian mutu audit di Inspektorat Kota Lubuklinggau menggunakan delapan unsur yang terdapat di dalam Pedoman Kendali Mutu APIP, serta menganalisis strategi-strategi yang diterapkan untuk meningkatkan pengendalian mutu audit di Inspektorat Kota Lubuklinggau. Inspektorat Kota Lubuklinggau merupakan APIP yang bertanggung jawab langsung kepada Walikota Lubuklinggau. Dasar Hukum kelembagaan Inspektorat Kota Lubuklinggau berdasarkan Perda Kota Lubuklinggau No. 7 Tahun 2016. Metodologi penelitian yang digunakan menggunakan pendekatan kualitatif, dengan tahapan menganalisis dokumen, kemudian melakukan konfirmasi melalui wawancara, baru diambil kesimpulan, dan merumuskan strategi. Hasil dari analisis data menunjukkan bahwa pelaksanaan audit di Inspektorat Kota Lubuklinggau belum sepenuhnya sesuai dengan Pedoman Kendali Mutu Auditi APIP. Strategi yang perlu dilakukan untuk meningkatkan efektifitas penerapan pengendalian mutu audit adalah komitmen pimpinan dan seluruh pegawai untuk melakukan pengawasan sesuai dengan PKMA-APIP.

---

This study aims to analyse the suitability of the implementation of quality control audit in Lubuklinggau City Inspectorate using eight elements cointained in the APIP Guidelines for Quality Control Audits and analyze and peer review guide, and as well as analyze the strategic that can be implemented to improve the quality control audit in Lubuklinggau City Inspectorate. The Lubuklinggau City Inspectorate is the APIP who reports directly to the Mayor of Lubuklinggau. Legal Basis for Lubuklinggau City Inspectorate Institution based on Lubuklinggau City Regulation No. 7 of 2016. The research methodology used a qualitative approaching, with the stages of analyzing documents, then confirming through interviews, then drawing conclusions, and formulating strategies.  The results of research indicate that the implementation of quality control audit in Inspectorate of Lubuklinggau City not fully in accordance with PKMA-APIP. Strategy that needed to be taken to improve the effectiveness of the implementation of quality control audit is commitment of leadership and the entire employees to carry out audit in accordance with PKMA-APIP."

"Laporan ini membahas mengenai evaluasi terhadap pengarsipan dokumen di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama. Evaluasi dilakukan untuk melihat kesesuaian praktik pengarsipan dengan karakteristik pengarsipan yang baik. Dari hasil evaluasi, dapat disimpulkan bahwa Kantor Pelayanan Pajak Pratama belum sepenuhnya melakukan proses pengarsipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga kedepannya perlu disesuaikan dengan aturan yang berlaku.

---

This report discusses the evaluation of document archiving at the Primary Tax Service Office (KPP). Evaluation is carried out to see the suitability of archiving practices with good archiving characteristics. From the evaluation results, it can be concluded that the Primary Tax Service Office has not fully carried out the filing process in accordance with applicable regulations so that in the future it needs to be adjusted to the applicable rules."

"Dengan tidak adanya kepastian hukum normatif mengenai langkah-langkah standar yang diperlukan untuk melakukan prosedur benchmarking, maka setiap perusahaan konsultan pajak, selaku kuasa Wajib Pajak harus menyesuaikan kriteria dalam menyaring pihak ketiga secara individual. OECD Guidelines, bersama dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku, hanya memberikan panduan untuk memastikan agar kriteria yagn digunakan tidak bias. Laporan ini bertujuan untuk mengevaluasi prosedur benchmarking yang dilakukan oleh KKP Indonesia untuk PT ABC sebagai perusahaan distributor penuh. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan penerapan prosedur benchmarking dengan peraturan dan pedoman perpajakan yang berlaku. Berdasarkan evaluasi, diperoleh hasil bahwa KKP Indonesia telah memilih pendekatan dan telah mengembangkan kriteria yang dapat diulangi selama pemeriksaan pajak, sehingga mengurangi potensi risiko bias dalam melakukan prosedur benchmarking.

---

In the absence of normative legal certainty regarding the standardized steps required to conduct the benchmarking procedure, each tax consulting firm, as the taxpayers' proxy, must tailor the criteria in screening third-party comparables individually. The OECD Guidelines, along with the provision of the prevailing tax laws, only provide several approaches and indicators to ensure that developed criteria are less susceptible to "cherrypicking". This report aims to evaluate the benchmarking procedure carried out by KKP Indonesia for PT ABC as a fully-fledged distributor company. The evaluation is carried out by comparing the implementation of the benchmarking procedure with the applicable tax regulations and guidelines. Based on the evaluation, the results show that KKP Indonesia has chosen the approach and has developed criteria that can be repeated during a tax audit, reducing the potential risk of bias in conducting benchmarking procedures."