Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik, salah satunya Puskesmas. Hasil nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dapat dijadikan bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan Puskesmas. Kepuasan masyarakat dapat dikaitkan dengan karakteristik organisasi yang dimiliki oleh Puskesmas, namun kondisi organisasi pada seluruh Puskesmas tentunya berbeda. Penelitian ini menganalisis perbedaan nilai IKM berdasarkan karakteristik organisasi Puskesmas Kecamatan di DKI Jakarta tahun 2018. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain penelitian cross sectional, menggunakan data sekunder. Sampel penelitian seluruh Puskesmas Kecamatan Provinsi DKI Jakarta yang berjumlah 44. Analisis data yang digunakan adalah univariat dan bivariat. Bivariat menggunakan uji korelasi dan uji regresi linear sederhana, untuk mengetahui keeratan korelasi antara rasio sumber daya manusia, jumlah kunjungan pelayanan UKP, persentase ketersediaan alat kesehatan dengan nilai IKM. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tidak ada perbedaan nilai IKM berdasarkan rasio sumber daya manusia Puskesmas (p-value 0.638). Terdapat perbedaan nilai IKM berdasarkan jumlah kunjungan pelayanan UKP ( p-value 0.0005), dan memiliki hubungan sangat kuat (r=0,794). Terdapat perbedaan nilai IKM berdasarkan persentase ketersediaan alat kesehatan ( p-value 0.0005), dan menunjukkan hubungan sangat kuat (r=0,892). ......Public Satisfaction Survey is an activity to measure the level of public satisfaction of the quality of services provided by public service providers, one of which is the Primary Health Care. The results of the Public Satisfaction Index (IKM) can be used as evaluation criteria to improve the quality of Primary Health Care service. Although the condition of the organization in each Primary Health Care is certainly different, the Public satisfaction could be linked to the characteristics of the organization owned by the Primary Helath Care . This study analyzes the differences in the value of IKM based on the characteristics of the Primary Health Care located in every sub-district (Kecamatan) DKI Jakarta in 2018. Analysis of the data used was univariate and bivariate. Bivariate uses a correlation test and simple linear regression test to determine the closeness of the correlation between the ratio of human resources; the number of UKP service visits; the percentage of availability of medical devices with the value of IKM. The results of this study indicate that there is no difference in the value of IKM based on the ratio of human resources to Primary Health Care (p-value 0.638). There is a difference in the value of IKM based on the number of UKP service visits (p-value 0.0005) and has a very strong relationship (r = 0.794). Meanwhile, there is a difference in the value of IKM based on the percentage of availability of medical devices (p-value 0.0005), and shows a very strong relationship (r = 0.892).

Abstrak :
Kebijakan pengendalian demam berdarah dengue (DBD) yang telah berjalan sejak tahun 1992 tidak membuat Indonesia bebas DBD bahkan wilayah endemis DBD semakin meluas. Hingga tahun 2012 Kota Bengkulu merupakan penyumbang DBD yang besar di Provinsi Bengkulu. Dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian DBD, Kota Bengkulu berpedoman langsung pada kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Dalam pelaksanaannya, beberapa kegiatan tidak dilakukan oleh Kota Bengkulu. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pengendalian DBD mulai tingkat pusat hingga Kota Bengkulu. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan arah evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pengendalian DBD di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu dan Kementerian Kesehatan. Metode analisa yang digunakan adalah content analysis dengan melakukan proses triangulasi. Hasil analisa yang didapat menunjukkan bahwa Kementerian Kesehatan sudah melakukan pengendalian DBD sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan. Provinsi Bengkulu juga sudah melaksanakan hanya saja tidak ada peran pemerintah provinsi melalui APBD terutama tahun 2013 dan 2014. Pelaksanaan kebijakan pengendalian DBD di Kota Bengkulu tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan disebabkan penyampaian informasi mengenai kebijakan yang kurang baik, kurangnya dukungan sumber daya manusia dan anggaran serta sarana dan prasarana.

---

Dengue haemorrhagic fever (DHF) control policy that has been going on since the year 1992 did not make Indonesia free dengue haemorrhagic fever and even the endemic area of dengue haemorrhagic fever more widespread. Up to 2012 Bengkulu City was a major contributor dengue haemorrhagic fever in Bengkulu Province. In implementation of DHF control policy, Bengkulu City tries to policy that was nominated by the Ministry of Health. In its implementation, some activities are not done by Bengkulu City. This research aims to evaluate implementation of the policy DHF control ranging from the center to Bengkulu City. This research is qualitative research with the direction evaluation on implementation of the DHF policy control in Bengkulu City, Bengkulu Province. Analysis method is content analysis with triangulation process. The results obtained show that's Health Ministry has already been controlling DHF in accordance with the policy. Bengkulu Province has also been carrying out but is there is not the role of government province from the district budget mainly in 2013 and 2014. Implementation of the DHF policy control in Bengkulu City does not run in line with what is expected because the transfer of information about that policy was not so well, a lack of human resources support, the budget, facilities and infrastructure.

Abstrak :
[Penelitian ini bertujuan membandingkan pengelolaan program P2TB pada dua Puskesmas kecamatan dengan pencapaian CDR TB tinggi dan rendah di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur. Metode penelitian adalah kualitatif didukung dengan data kuantitatif faktor individu dan sosial dengan pendekatan cross sectional. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan manajemen dimana Puskesmas dengan pencapaian CDR TB tinggi mempunyai kepala puskesmas dengan kemampuan manajerial program P2TB yang lebih baik, mekanisme transfer of knowledge yang lebih baik (Komponen Input); mempunyai perencanaan target berdasarkan permasalahan yang ada dan bertujuan meningkatkan CDR TB, melakukan penjaringan kasus secara aktif dengan melibatkan kader dan lintas sektor, adanya antisipasi hasil mutu laboratorium serta monitoring dan evaluasi yang lebih baik (Komponen Proses); telah memenuhi seluruh target indikator penemuan penderita TB (Komponen Output). Perbedaan pada sisi manajemen diperkuat dengan hasil penelitian dimana faktor individu (pengetahuan, sikap suspek terhadap bahaya dan cara pencegahan TB, persepsi suspek terhadap pelayanan kesehatan) dan faktor sosial (dukungan kader, KIE oleh petugas) lebih baik pada Puskesmas dengan pencapaian CDR TB tinggi. Disarankan agar melaksanakan pelatihan TB kepada top manajemen, melakukan penjaringan kasus secara aktif dengan melibatkan kader dan sektor non kesehatan, serta meningkatkan jejaring dan kerjasama lintas sektor.

---

This study examined the comparison of TB program management between two Community Health Centers (CHC) with high and low CDR of TB achievement in East Jakarta. This is a qualitative study supported by quantitative study on individual and social factors with cross sectional study design. From the management point of view, CHC with high CDR of TB achievement was proven has the CHC’s head which is better capability in TB management, better mechanism on transfer of knowledge (Input Component); the planning based on fields problem analysis, active case finding involving cadres and related stakeholders, there is anticipation on laboratory results’s quality, better monitoring and evaluation (Process Component); achieved all target indicators of TB case detection (Output Component). The differences on TB management strengthened by different result between the value of individual factors (knowledge, attitudes, and TB suspect perseption of CHC service) and the value of social factors (support by cadres, Communication Information and Education by CHC officers) which was better in CHC with high CDR of TB achievement. This study suggested to carry out trainings on TB management for top management, to conduct active case finding by involving cadres and non-health sectors, and promoting networking and cross-sector cooperation., This study examined the comparison of TB program management between two Community Health Centers (CHC) with high and low CDR of TB achievement in East Jakarta. This is a qualitative study supported by quantitative study on individual and social factors with cross sectional study design. From the management point of view, CHC with high CDR of TB achievement was proven has the CHC’s head which is better capability in TB management, better mechanism on transfer of knowledge (Input Component); the planning based on fields problem analysis, active case finding involving cadres and related stakeholders, there is anticipation on laboratory results’s quality, better monitoring and evaluation (Process Component); achieved all target indicators of TB case detection (Output Component). The differences on TB management strengthened by different result between the value of individual factors (knowledge, attitudes, and TB suspect perseption of CHC service) and the value of social factors (support by cadres, Communication Information and Education by CHC officers) which was better in CHC with high CDR of TB achievement. This study suggested to carry out trainings on TB management for top management, to conduct active case finding by involving cadres and non-health sectors, and promoting networking and cross-sector cooperation]

Abstrak :
Konseling dan Tes HIV Sukarela (KTS) merupakan pintu masuk dalam pencegahan HIV/AIDS. Jakarta Timur menargetkan seluruh populasi kunci yang memanfaatkan KTS sebesar 20.308 orang. Namun, yang baru tercapai pada tahun 2013 sebesar 67%. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dilakukan evaluasi dengan Kerangka Kerja Logis untuk melihat pelaksanaan KTS yang telah berjalan. Dari hasil penelitian didapat bahwa keseluruhan pelaksanaan KTS telah berjalan dengan baik, kurangnya kesadaran dari populasi kunci untuk memeriksakan diri sedini mungkin, kurang akuratnya pengumpulan data, dan kurangnya sosialisasi ke populasi umum dibandingkan dengan populasi kunci menjadi permasalahan utama dalam pelaksanaan KTS. Rekomendasi dari penelitian ini adalah meningkatkan penjangkauan ke lokasi yang memungkinkan populasi kunci tersebar, termasuk di lingkungan masyarakat, pengawasan dalam pencatatan dan pelaporan, dan meningkatkan fungsi Puskesmas dalam Layanan Komprehensif Berkesinambungan (LKB). ......HIV Voluntary Counseling and Testing (VCT) is the entry point of preventing HIV/AIDS. East Jakarta targeted 20.308 of key population could visit VCT in 2013, but it’s just reached 67%. Thus, as researcher i would like to evaluate the implementation of VCT. Tool which is used in this research is Logical Framework Analysis (LFA). The result is that the overall implementation of VCT has gone well. However, the lack of awareness of key populations to visit healthcare centre as early as possible, the lack of accurate data collection, and the lack of socialization to the general population compared to key populations are the barriers of the implementation. Recommendations from this research are to improve outreach of key population; include in the community, to monitor all of data recording and reporting, and to improve the function of primary healthcare as Sustainable Comprehensive Services (LKB).