Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Skripsi ini menganalisa strategi yang digunakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua mengelola kepatuhan dari wajib pajak terdaftar dan melihat peranan Akuntan Publik terkait kepatuhan pajak tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa co-operative compliance strategy adalah cara yang paling sesuai dalam mengelola kepatuhan pajak, namun butuh beberapa perubahan mengingat kegiatan yang dijalankan masih belum efektif meskipun sudah positif dalam mengelola kepatuhan pajak dan penerimaan pajak; dan dari sisi Akuntan Publik agar terus mempertahankan kualitas kinerja serta independensinya agar dapat memberikan opini yang sesuai mengingat pentingnya opini Akuntan Publik bagi kepatuhan pajak.

---

The focus of this study is to analyze the strategy used by the Tax Office of the Large Taxpayers II in managing tax compliance of Large Taxpayers and knowing the role of Public Accountant related to the tax compliance. This research is a qualitative research with descriptive design. The results of this study conclude that co-operative compliance strategy is the most appropriate strategy to manage the compliance of Large Taxpayers but still need changes since we know that it has not been effective, even it has a positive impact on the tax compliance and tax-revenue; And from the Public Accountant to keep on developing the quality of performance and independence in order to provide opinions that really describe the condition of a company.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini menguji pengaruh perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan dengan struktur tata kelola perusahaan sebagai pemoderasi. Data yang digunakan adalah data perusahaan yang tercatat di BEI untuk periode 2009 sampai dengan 2011 dengan jumlah sampel sebanyak 87 perusahaan. Penelitian ini mengacu pada penelitian Wahab dan Holland (2012) yakni menggunakan adaptasi model O?Hanlon and Taylor (2007) dan Horton (2008) dalam pengujiannya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa pemegang saham menilai perusahaan melakukan efisiensi pajak dari pada aktivitas non compliance. Untuk struktur tata kelola perusahaan ditemukan tidak memiliki pengaruh terhadap interaksi perencanaan pajak dan nilai perusahaan. Hasil uji variabel moderasi juga tidak dapat diidentifikasi sebagai penguat pengaruh perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan. Hal ini mungkin disebabkan oleh penerapan tata kelola perusahaan di Indonesia yang masih tidak optimal, dan juga model uji yang kurang mengadaptasi keadaan struktur tata kelola perusahaan di Indonesia.

---

ABSTRACT
This research examines the effect of tax planning for market value of firm?s equity value that moderated by corporate governance. The data used are from listed company in Indonesia Stock Exchange those reported on 2009 till 2011 with total samples of 87 companies. The research refers to Wahab and Holland (2012) using an adaptation of O?Hanlon and Taylor (2007) dan Horton (2008). This research show that tax planning has a positive influence on market value of firm?s equity value. It means that companies valued by shareholders are having tax efficiency instead of non-compliance activity. The corporate governance structure cannot be determined to be potential on interaction of tax planning over firm?s equity value. The corporate governance structure itself cannot be determined to be moderated on interaction over tax planning and firm?s equity value. It may be caused by the examination over corporate governance structure doesn?t implemented as good as it has to be in Indonesia. Other things to be considered is the examination model that should be adapted with the condition of corporate governance structure in Indonesia.

Abstrak :
ABSTRAK
Pertumbuhan penjualan otomotif di Indonesia terus mengalami peningkatan. Dalam penjualan otomotif, garansi merupakan suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan transaksi. Dari segi perpajakan, praktik klaim garansi ini seringkali menimbulkan koreksi pada transaksi perusahaan. Misalnya, pure reimbursement garansi dari Dealer kepada Perusahaan atas klaim garansi dari konsumen seringkali dianggap sebagai penyerahan jasa sehingga menimbulkan koreksi pajak keluaran. Mengingat transaksi penjualan otomotif akan semakin terus meningkat di masa yang akan datang, maka diperlukan adanya analisis kasus nyata akan reimbursement atas klaim garansi pada perusahaan otomotif yang dapat digunakan sebagai benchmark praktik perpajakan yang benar.

---

ABSTRACT
Growth in auto sales in Indonesia continues to increase. In auto sales, warranty is an inseparable part of the overall transaction. In terms of taxation, warranty claims practices often lead to a correction in corporate transactions. For example, warranty pure reimbursement to the company from the delaer for warranty claims from consumers is often considered as the delivery of services, thus giving rise to the tax output correction. Given automotive sales transactions will continue to increase in the future, it would require the analysis of the real case of reimbursement claim warranty on auto companies that can be used as a correct tax practice bencmark.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai pengaruh kesejahteraan masyarakat yang diukur dari Indeks Pembangunan Manusia, tingkat pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat serta fenomena politik dinasti dan jangka waktu pemilu dan hasil pemeriksaan audit terhadap opini audit pemerintah daerah di Indonesia pada periode 2009?2011. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan cara meneliti parameter dari faktor kesejahteraan masyarakat, faktor politik dan faktor akuntansi pemerintahan. Hasil penelitian ini menyarankan bahwa peningkatan tingkat pendidikan dan proses politik adalah salah satu faktor yang berpengaruh terhadp akuntabilitas pemerintahan daerah. ...... This thesis discusses about human development index as complex parameter of wealth, education and longevity, dynasty politic phenomenon and electoral time and also audit finding toward audit opinion of local government in Indonesia period 2009-2011. This study using a quantitative metodolofy to research the complex phenomenon based on agency theory and new public management. The conclusion of this thesis show that education and political factor are the most matter which affecting the accountability of loval government in Indonesia.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana hubungan corporate governance dan reformasi perpajakan terhadap ABTD. ABTD merupakan proxy untuk mendeteksi manajemen laba dan manajemen pajak. Penelitian ini menggunakan 113 sampel dari seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI kecuali perusahaan yang bergerak di industri pertambangan, pertanian, keuangan, dan konstruksi. Penilaian corporate governance menggunakan Asean CG Scorecards.

Hasil penelitian menemukan bahwa (1) perusahaan melakukan manajemen pajak sekaligus manajemen laba pada saat penurunan tariff PPh Badan (2) manajemen pajak yang dilakukan perusahaan dipengaruhi oleh besarnya fasilitas perpajakan (3) manajemen laba yang dilakukan perusahaan dipengaruhi oleh kondisi perusahaan mengalami kerugian atau memperoleh laba (4) peran dewan komisaris dan direksi yang secara efektif dapat meminimalkan beban pajak perusahaan.

---

This research aimed to analyze corporate governance and tax reform towards ABTD. ABTD is a proxy for detection earning management and tax management. This research use 113 sample from all listed company in BEI, except mining, agriculture, financial, and construction. Measurement of corporate governance performance is based on Asean CG Scorecards.

Output of this research are: (1) company tax management alongside earning management during decreasing company income tax rate in Indonesia, (2) tax management by company depends on tax facility(3) earning management by company depends on financial condition of company, either they are in profit or loss (4) proactive approach by board of commissioner and board of director might be able to minimize company tax expense.

Abstrak :
Penelitian ini menguji dan menganalisis pengaruh pengungkapan ketidakpastian posisi pajak perusahaan, karakteristik dan aktivitas dewan komisaris terhadap tindakan penghindaran pajak perusahaan. Karakteristik dewan komisaris meliputi keahlian pajak komisaris independen dan afiliasi komisaris independen dengan badan pajak profesional, sedangkan aktifitas dewan komisaris adalah jumlah rapat dewan komisaris. Penelitian menggunakan sampel 70 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan tahun sampel dari tahun 2010 hingga 2012 sehingga total jumlah observasi adalah 210 data panel. Dengan menggunakan regresi berganda, penelitian ini membuktikan bahwa pengungkapan atas ketidakpastian posisi pajak perusahaan dan afiliasi pajak komisaris independen terbukti berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak perusahaan. Sedangkan keahlian pajak komisaris independen dan frekuensi rapat dewan komisaris tidak terbukti berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan. ......This study examines and analyzes the effect of disclosure of the uncertainty of corporate tax position, the characteristics and activities of the board of commissioners of the tax avoidance measures companies. Characteristics of expertise include tax expertise of independent commissioners and independent commissioners affiliation with a professional tax body, while the activity is jumlh commissioners commissioners meeting. This study used a sample of 70 companies listed in Indonesia Stock Exchange with the sample from 2010 to 2012 so that the total number of observations is 210 panel data. By using multiple regression, this study proves that the disclosure of uncertain tax positions and affiliated tax firm of independent commissioners proved positive effect on corporate tax avoidance. While the tax expertise of independent directors and the frequency of meetings of the board of commissioners are not shown to influence the corporate tax avoidance.

Abstrak :
Pemungutan pajak di Indonesia dilaksanakan dengan sistem full self assessment, yang berarti Wajib Pajak menghitung dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) hanya melakukan pengawasan dan pemeriksaan. Hasil dari permeriksaan tersebut adalah Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Tagihan Pajak (STP). Jika Wajib Pajak tidak menerima hasil pemeriksaan, Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan, dan jika masih belum puas, dapat mengajukan banding. Masalah lain yang memberatkan Wajib Pajak, dapat diajukan gugatan kepada Pengadilan Pajak. Dengan demikian pengadilan pajak merupakan suatu sarana untuk memberikan keadilan kepada masyarakat. Dalam skripsi ini hanya dibahas beberapa kasus mengenai banding untuk mendapatkan kesimpulan. Penulisan ini menganalisis tentang fakta-fakta di persidangan yang mendasari pertimbangan Hakim dalam memutus sengketa pajak yang diajukan Wajib Pajak. Setelah melakukan ringkasan putusan banding, penulis mengelompokkan fakta-fakta yang terjadi di persidangan, yaitu pentingnya persyaratan formal persidangan, kelengkapan alat bukti yang memberi keyakinan kepada hakim, perbedaan interpretasi hukum antara Wajib Pajak dan DJP, serta pentingnya pengetahuan tentang peraturan perpajakan yang berlaku. Fakta-fakta tersebut digunakan sebagai dasar penulis untuk membangun manajemen perpajakan yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak agar fakta-fakta yang melemahkan argumen Wajib Pajak tidak terjadi lagi di masa mendatang. ......Indonesia adopts self-assessment method in tax collection in which Taxpayer calculates and reports their income taxes while Directorate General of Taxes only performs the monitoring function and examination. The output of that process is a Tax Assessment Letter and Tax Collection Letter in which Tax payer may not fully agree. Thus Taxpayer may raise an objection and through court, if Tax payer is still not satisfied with the objection's result. Therefore Tax Court is one of a medium to bring justice to society. This research will only examine several appeal cases in court to lead into a conclusion. This study examines the Court’s facts which become the basis of Judges consideration in making a decision. After resuming some appeal verdicts, writer classified the court’s facts, the importance of formal regulation, completeness of evidences, the difference of Law interpretation between Directorate General of Tax and Tax Payer, and the urgency of comprehending and knowing about the newest Tax rules which are applied.Those facts become the basis forwriter to build tax management system for Tax Payer, so that the same tax dispute will not happen again in the future.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis seberapa jauh penerapan akuntansi berbasis akrual pada Biro Keuangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Penelitian dilakukan untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi dan upaya Biro Keuangan dalam menghadapinya. Penelitian dilakukan pada bulan April-Juni 2015. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif (studi kasus). Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Analisis dilakukan dengan mendalami kondisi infrastruktur pendukung: sistem pemerintahan dan politik, peraturan perundang-undangan, kebijakan dan model penerapan, sistem informasi akuntansi, dan SDM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi infrastruktur pendukung belum memenuhi seluruh kriteria untuk mendukung diterapkannya akuntansi berbasis akrual. Kendala terdapat pada aplikasi sistem akuntansi, peraturan yang sering bersifat backdate, dan SDM yang kurang kompeten. ...... This study aims to analyze how far accrual accounting implementation on the Finance Department of the Ministry of Public Works and Public Housing. This study was conducted to identify constraints faced and efforts made by the Finance Department. It was conducted in April-June 2015. The method used is qualitative method research (case study). Data collection was done by doing in-depth interviews, documentation, and observation. Analysis was done by studying the condition of supporting infrastructures: government system and politics, laws, policies and implementation model, accounting system, and HR. The result indicates that the supporting infrastructures have not met all criterias required to support the implementation of accrual accounting. Constraints are the application of accounting systems, backdate regulations, and incompetent HR.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai pengaruh muatan etika, lingkungan perkuliahan, prestasi akademik, dan kemampuan dosen dalam pendidikan akuntansi terhadap persepsi etika mahasiswa. Populasi dalam penelitian ini merupakan seluruh mahasiswa akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia angkatan 2011 yang sudah mengambil mata kuliah berkaitan dengan etika bisnis. Pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai data primer. Dari 162 kuesioner yang disebar pada responden, hanya 143 kuesioner yang memenuhi kriteria. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan penggunaan skala likert. Dalam menganalisis variabel, penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dengan SPSS 17 untuk menganalisis data dalam menentukan hubungan antara variabel dependen dan independen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh muatan etika dan lingkungan perkuliahan tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi etika mahasiswa, dengan nilai signifikan kurang dari 0.05. Sementara prestasi akademik dan kemampuan dosen dalam mengajar berpengaruh signifikan terhadap persepsi etika mahasiswa, dengan nilai signifikan lebih dari 0.05. ...... This aim of this research is to reveal the influence of the effect of the charge of ethics, the ethical campus environment, student’s achievement, and the competence of lecturer in teaching towards student’s ethical perception. The population in this research is accounting student of faculty of economics and business UI who have taken subjects that related to business ethics. The data were collected from the questionnaire distributed to the respondents as primary data. There were 162 questionnaire given out but only 143 questionnaire which meet the criteria of sampling. This research use quantitative research methods. This research employs multiple linear regression analysis method using SPSS 17 to analyse data to determine the relationship between variables. The result shows that the charge of ethics and faculty environment has no significant influence on student's ethics perceptions with less than 0.05 significance tolerance. On the other hand, student's achievement and the competence of lecturer in teaching has significance influence on student’s ethics perception with more than 0.05 significance tolerance.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai pengaruh dari adanya konsentrasi konsumen dalam perusahaan, yaitu dimana perusahaan memiliki konsumen yang pembeliannya melebihi 10 dari total nilai penjualan perusahaan, terhadap kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Perusahaan dengan konsentrasi konsumen memiliki ketergantungan yang tinggi kepada konsumen tersebut, sehingga menyebabkan perusahaan memiliki risiko keuangan yang tinggi. Penghindaran pajak merupakan salah satu cara perusahaan mengatasi risiko keuangan dengan cara mengurangi kas keluar perusahaan dalam suatu periode dan meningkatkan pendapatan perusahaan. Penelitian ini menemukan pengaruh negatif yang signifikan antara konsentrasi konsumen terhadap tingkat penghindaran pajak perusahaan, namun tidak signifikan jika rasio penjualan kepada konsumen utama terhadap total penjualan perusahaan dimasukkan dalam penelitian.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the effect of customer concentration in a firm, which is a state where a firm has a customer who buys more than 10 of firm 39 s total sales, on corporate tax avoidance. Firms with customer concentration tend to heavily rely on its major customers, increasing the firms 39 financial risk. Tax avoidance is one of the methods to mitigate firms 39 financial risk by decreasing firms 39 cash outflow and increasing earnings. This thesis finds significant negative association between customer concentration and tax avoidance, but the association becomes insignificant if we consider the ratio of sales to major customer to firm 39 s total sales.