Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 32 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Syahied Aryolaksono
Analisis ekonomi politik atas dampak keanggotaan Tiongkok di dalam world trade organization WTO terhadap ekonomi dan politik domestik 2001-2010 = Economic and political analysis of China accession in the world trade organization 2001-2010
"Skripsi ini membahas pengaruh dari keanggotaan Tiongkok di WTO terhadap perkembangan ekonomi dan politik domestiknya, periode 2001-2010. Tiongkok merupakan negara komunis pertama yang meliberalisasikan perekonomiannya dan ingin bergabung dengan rejim perdagangan internasional tersebut. WTO yang merupakan suatu institusi internasional memiliki prinsipprinsip dan aturan-aturan yang bersifat mengikat bagi setiap anggotanya. Bergabungnya Tiongkok ke dalam WTO menimbulkan dampak yang menarik untuk dipelajari. Skripsi ini bertujuan untuk membahas dan menganalisis seberapa besar dampak positif keanggotaan di WTO terhadap perkembangan ekonomi dan politik Tiongkok. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analisis dalam penyajiannya dan didukung studi pustaka yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keanggotaan WTO bagi Tiongkok memberikan beberapa dampak positif bagi perkembangan ekonomi dan politik Tiongkok khususnya dalam ekspansi pasar, peningkatan interdependensi dan munculnya transparansi di Tiongkok.
This thesis discusses the effects of WTO membership on China's economic and political development throughout 2001-2010. China is the first country to liberalize its economy among communists and was in need for WTO membership. As a multilateral trade organization, WTO has a series of binding regulation and rules which demands total compliance from all of its members. Chinese membership's effects on domestic politics and economy is not only interesting, but also provides important lessons for studies in the political economy of development. The objective of this study is to discuss and analyze how does Chinese entry into the WTO affect its domestic economic and political transformation. This research employs qualitative research methodology with explanatory type of researh and supported by relevant literature studies as its data collecting method. It concludes that China's WTO accession provides some positive impacts on China's economic and political development, especially on the development of socialist market economy, developing interdependence and increasing economic and government transparency in China."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2014
S56274
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Irhamna
Perbandingan respons kebijakan pemerintah Indonesia dan Bangladesh dalam menanggulangi dampak liberalisasi perdagangan tekstil terhadap pekerja perempuan tahun 2010-2015 = Comparison of policy responses of government of indonesia and bangladesh in addressing the impact of trade liberalization in textile trade on women workers 2010-2015
"Penelitian ini menganalisis respons kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Bangladesh dalam menanggulangi dampak dari liberalisasi perdagangan tekstil terhadap pekerja perempuan pada tahun 2010 hingga 2015. Penelitian ini menggunakan perspektif gendered political economy oleh Mengesha 2008 . Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data sekunder. Temuan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa dua negara memiliki respons kebijakan yang berbeda dalam menanggulangi dampak liberalisasi perdagangan tekstil terhadap pekerja perempuan. Pemerintah Indonesia cenderung memberikan respons kebijakan yang bertujuan untuk memberdayakan pekerja melalui Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Sementara itu, Pemerintah Bangladesh memberikan respons kebijakan berupa ekspansi dan perluasan dari Kawasan Pengolahan Ekspor Export Processing Zone/EPZ.
This article examines the policy responses from the government of Indonesia and Bangladesh to address the impact of liberalization in textiles and clothing towards women workers from 2010 to 2015. Using the gendered political economy perspective by Mengesha 2008, this article is aimed to answer the research question How the two countries deliver their policy responses to overcome the impact of trade liberalization in textiles and clothing on women workers between 2010 2015 This study used a qualitative method with secondary data. The findings of this study suggest that the two countries reacted differently to address the impact of trade liberalization. The Indonesian government tends to response the changes byempowering the women workers through Government Regulation No.78 Year 2015 on Remuneration. On the other hand, The Bangladesh government tends to respond the changes by expanding their industries using the Export Processing Zones EPZs."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2017
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rafi Aulia Maulana
Dampak Penerapan Electoral Authoritarian Regime Terhadap Persaingan Cambodia Peoples Party (CPP) dan Cambodia National Rescue Party(CNRP) Pada Pemilihan Umum Tahun 2013 di Kamboja = Impact of The Implementation of Electoral Authoritarian Regime on Competition of Cambodia Peoples Party (CPP) and Cambodia National Rescue Party (CNRP) in 2013 Cambodia General Election
"Penelitian ini memiliki argumen yang menyatakan bahwa praktik electoral authoritarian regime yang dilakukan oleh rezim pemerintahan Hun Sen dan Cambodia Peoples Party CPP berdampak terhadap persaingannya dengan Cambodia National Rescue Party CNRP. Adapun, klaim tersebut didasarkan pada sejumlah temuan selama pemilu tahun 2013 berlangsung yang menunjukkan bahwa CPP cenderung menerapkan strategi intimidasi politik, penyalahgunaan sumber daya negara serta praktik-praktik kecurangan, seperti vote buying, manipulasi suara, hingga hal yang bersifat administratif seperti hilangnya nama sejumlah masyarakat Kamboja dari daftar pemilih. Hal tersebut yang kemudian turut memengaruhi munculnya persaingan yang tidak berimbang antara CPP dan CNRP. Untuk itu, perspektif teoritis yang digunakan sebagai landasan analisis adalah teori electoral authoritarian regime oleh Andrea Schedler dan teori competitive authoritarianism yang dicetuskan oleh Steven Levitsky dan Lucan Way.
This research argues that the electoral authoritarian regime run by Hun Sen and the Cambodia Peoples Party CPP had an impact on his competition with the Cambodia National Rescue Party CNRP. This argument is based on the findings during the 2013 elections, in which the CPP were guilty of political intimidation, abuse of state resources, vote buying and administrative matters such as the loss of the names of several Cambodian people from the voter list. All these things resulted in an unfair competition between the CPP and the CNRP. The theoretical perspective used in this research is the electoral authoritarian regime theory Andrea Schedler and competitive authoritarianism theory by Steven Levitsky dan Lucan Way.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Siti Hilya Nabila
Analisis interseksionalitas pada perempuan miskin India sebagai penghambat efektivitas kebijakan Pre-Conception Pre-Natal Diagnostic Technique 1994 (PCPNDT 1994) (1994-2014) = Intersectionality analysis on indian poor women as an obstacle to achieve optimal implementation of Pre- Conception Pre-Natal Diagnostic Technique 1994 (PCPNDT 1994) Policy (1994-2014)
"Penelitian ini membahas mengenai pengaruh adanya interseksionalitas pada perempuan miskin India terhadap terhambatnya efektivitas kebijakan anti-kekerasan terhadap perempuan. Meskipun telah direvisi dua kali yaitu tahun 2003 dan 2011, kebijakan Pre- Natal Diagnostic Technique 1994 yang dibuat oleh pemerintah India dalam rangka menghapus praktik sex-selective abortion (SSA) gagal meningkatkan jumlah kelahiran bayi perempuan dalam perhitungan rasio seks saat lahir di India tahun 1994-2014. Penelitian ini berusaha menganalisis penyebab kegagalan tersebut dengan metode kualitatif melalui pengumpulan data sekunder. Tinjauan literatur, data statistik pemerintah dan naskah kebijakan akan dianalisis melalui teori interseksionalitas. Hasil temuan menunjukkan bahwa pengabaian interseksionalitas struktural pada proses pembuatan kebijakan PCPNDT 1994 menyebabkan kebijakan ini tidak efektif dalam menghapus kekerasan terhadap perempuan.
This research analyzes the relation between intersectionality on poor women and the effectiveness of anti violence against women policy. Even though it has been revised in 2003 and 2011, Pre Natal Diagnostic Technique Act of 1994 created by the Indian government to abolish the practice of sex-selective abortion SSA failed to increase the number of female birth in sex ratio at birth calculation in Indian. This study attempts to analyze the causes of this failure with qualitative method and secondary data. Analysis of literature review, government statistical data and policy manuscripts through intersectionality theory shows that the neglect of structural intersectionality in the policy making process has made PCPNDT Act of 1994 ineffective in eliminating violence against women."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Mohammad Didit Saleh
Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Sebagai Political Unionism: Studi Kasus Obon Tabroni Sebagai Calon Bupati Jalur Independen Pada Pilkada 2017 Di Kabupaten Bekasi = FSPMI as a Political Unionism: Case study Obon Tabroni as Independen Candidate during Local Election in 2017 in Bekasi Regency
"Argumentasi utama penelitian ini adalah majunya pasangan Obon Tabroni dan Bambang Sumaryono sebagai calon bupati dan wakil bupati jalur independen adalah bukti semakin menguatnya FSPMI sebagai political unionism arena politik elektoral. Asumsi penelitian ini adalah keterlibatan FSPMI di arena politik elektoral pada Pilkada 2017 di Kabupaten Bekasi menandakan bahwa serikat buruh sebagai kendaraan politik di arena politik formal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis ekspalanitif dengan wawancara mendalam sebagai data primer dan studi pustaka serta berbagai dokumen lain sebagai data sekunder. Adapun temuan penelitian ini adalah ada dua hal penting upaya FSPMI sebagai political unionism pada arena politik. Pertama, dalam konteks peran internal, serikat pekerja berupaya untuk mengoptimakan berbagai dukungan dari berbagai serikat buruh. Situasi ini mendeskripsikan bahwa FSPMI mentransformasikan identitas anggota serikat sebagai buruh (labour) ke arah identitas anggota sebagai warga negara (citizen). Kedua, peran eksternal adalah FSPMI berupaya untuk membangun aliansi lebih luas (broader alliance) dengan berbagai kelompok non buruh untuk memastikan dukungan dan solidaritas antar kelas pada arena politik elektoral. Namun upaya tersebut mengalami kegagalan dan hambatan dikarenakan oleh kapasitas serikat buruh, fragmentasi serikat buruh, dan pemilih pragmatis di arena politik elektoral yang diluar kendali serikat buruh. Temuan lain penelitian ini adalah adanya bentuk baru konsep political unionism dan berbeda dengan konsep political unionism yang selama ini berkembang, yakni engagement dengan partai politik. Bentuk baru serikat buruh sebagai political unionism ini adalah tanpa engagement dengan partai politik. Bentuk baru serikat buruh sebagai political unionism terjadi dikarenakan oleh terbukanya ruang demokratisasi, dan dikuti dengan kesempatan politik yang diatur di dalam aturan main pemilu.
The main argument of this research is the appearance of Obon Tabroni and running mate Bambang Sumaryono to run as an independent regent candidate in Bekasi, West Java is evidence of the increasing strength of FSPMI as political unionism in the electoral arena. The assumption of this study is FSPMI's involvement in the electoral arena in the 2017 Regional Head Election in Bekasi Regency indicates that trade unions as political machine in the formal political. This study uses a qualitative approach with an explanatory type by conducting in-depth interviews as primary data and literature studies and various other documents as secondary data. The findings of this study were two important efforts by FSPMI as a political unionism in electoral arena. First, in the context of internal roles, trade unions sought to optimize various supports from various trade unions. This situation described that FSPMI transformed the identity of union members as workers towards as citizens. Second, the external role is that FSPMI sought to build broader alliances with various non-labor groups to ensure support and solidarity between classes in the electoral arena. However, these efforts have experienced failures and obstacles due to the capacity of trade unions, trade union fragmentation, and pragmatic voters in the electoral arena that are beyond the control of trade unions. Another finding of this study was a new form of the concept of political unionism and it different from the concept of political unionism which has been developing with the engagement of political parties. The new form of the trade union as a political unionism is without engagement with political parties and occurs due to democratization space and is followed by political opportunities regulated in the rules of the election."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2019
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Edbert Gani Suryahudaya
Konflik Kepentingan Pengusaha Sino-Thai dalam Politik Thailand di Bawah Pemerintahan Thaksin Shinawatra Tahun 2001-2006 = Conflicts of Interest among Sino-Thai Business in Thailand Politics under the Thaksin Shinawatra Government in 2001- 2006
"Skripsi ini mengelaborasi konflik kepentingan yang terjadi antara pengusaha Sino-Thai pada era pemerintahan Thaksin Shinawatra, tahun 2001-2006, di Thailand. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data sekunder. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa pemerintahan Thaksin membangun pola teknokrasi yang ditujukan untuk mengembalikan dominasi modal Sino-Thai yang sempat terdesak oleh modal asing. Terdesaknya modal domestik merupakan akibat dari solusi IMF untuk menanggulangi krisis ekonomi Thailand. Konflik kepentingan muncul ketika keluarga Shinawatra menjadi yang paling diuntungkan dalam teknokrasi yang dijalankan oleh pemerintah Thailand untuk mengembalikan dominasi modal domestik pasca krisis ekonomi 1997. Untuk mengakhiri konflik tersebut, konglomerat Sino-Thai berkonsolidasi dengan monarki Thailand untuk mengambil alih pemerintahan dari kekuasaan Thaksin Shinawatra.
This Sarjana Thesis elaborates on the conflicts of interest among Sino-Thai business during the era of Thaksin Shinawatra, in 2001-2006, using a qualitative method based on secondary data. Thaksin’s government built a system of technocratic governance to bring back the domination of domestic capital, which was being threatened by foreign capital. The domination happened as a result of the impacts of the 1997 economic crisis. Conflicts of interest appeared after Shinawatra’s family became the only oligarch who benefited significantly from the government’s technocratic style. To overcome the conflicts, Sino-Thai oligarchs attempted to consolidate with the monarchy of Thailand to overthrow the Thaksin Shinawatra government. "
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2015
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Maria Caroline
Proses Adopsi Nota Kesepakatan Bersama Kecamatan Gedangsari Tahun 2013 Terhadap Pembentukan Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak = Adoption Process of Memorandum of Understanding in Gedangsari District towards the Formation of Gunungkidul Regency's Peraturan Bupati No.36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak
"Skripsi ini membahas mengenai proses adopsi kebijakan dari Kecamatan Gedangsari yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Adopsi kebijakan dilakukan sebagai langkah pencegahan perkawinan pada usia anak di Kabupaten Gunungkidul. Sebelum disahkannya revisi UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada tahun 2019, belum ada solusi yang ditawarkan pemerintah untuk menangani angka perkawinan pada usia anak. Perkawinan anak terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, tidak terkecuali di Kabupaten Gunungkidul. Di tahun 2015, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mengesahkan sebuah Peraturan Bupati yang mengatur tentang pencegahan perkawinan pada usia anak. Melalui Peraturan Bupati tersebut, angka perkawinan anak di Kabupaten Gunungkidul dapat ditekan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah policy diffusion, mencakup pembahasan tentang mekanisme, aktor, faktor, dan institusionalisasi jender. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan penerbitan Peraturan Bupati Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak melalui difusi kebijakan, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah menerapkan gender-aware policy
This thesis discusses the policy adoption process from Gedangsari Subdistrict conducted by the Government of Gunungkidul Regency. Adoption of the policy was carried out as a step in completing marriages among children in Gunungkidul Regency. Before the ratification of the revision of UU No. 1 Tahun 1974 concerning Marriage in 2019, there was no solution offered by the government to reduce child marriage rates. Child marriages occur in various regions in Indonesia, including in Gunungkidul Regency. In 2015, the Government of Gunungkidul Regency passed the Regents Regulations governing disputes at the age of children. Through the Regent's Regulation, the child marriage rate in Gunungkidul Regency can be reduced. This study uses qualitative research methods, through in-depth interviews. Theory used in this research is policy diffusion, discussing about mechanisms, actors, factors, and gender institutionalization. The result of the study shows that by the Regents Regulations on the Prevention of Marriage for Early Childhood through diffusion policy, the Government of Gunungkidul Regency has implemented a gender aware policy."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dina Martiany
Pengalaman perempuan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPR-RI) menuju keterwakilan legislatif, pada pemilu 2004 = The experience of Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI)'s women member towards legislative representation, in general election 2004
"ABSTRAK
Latar belakang penelitian berawal dari mencermati hasil Pernilu 2004 yang mana jumlah perempuan Anggota DPD terpilih meneapai 21%, padahal DPD merupakan lembaga legislatif baru dengan sistem pencalonan independen. Penelitian ini dilakukan terhadap enam perempuan Anggota DPD-Rl masa jabatan 2004-2009, yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu, yaitu: perbedaan latar belakang pengalaman partisipasi politik informal sebelum pencalonan; perbedaan profesi, dan juga berdasarkan proporsi daerah asal pemilihan. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif-berperspektif feminis. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan para lnforman. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan: (1). latar belakang perempuan yang berhasil menjadi anggota DPD; (2). pengalaman mereka dalam menghadapi proses pencalonan DPD; (3). hambatan struktural dan kultural yang dialami; serta (4). mengidentifikasi potensi bentuk representasi mereka di DPD.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan yang berhasil menjadi Anggota DPD adalah mereka yang tergolong 'bukan perempuan biasa' artinya mereka memiliki modal internal dan model eksternal, yang tidak selalu dimiliki perempuan kebanyakan. Modal internal itu terdiri dari tingkat intelektualitas yeng tinggi, akses kepemilikan properti, ketokohan, dan percaya diri. Sementara itu, modal eksternal meliputi modal sosial-politik dan finansial. Kenyataan di atas menunjukkan bahwa hanya segelintir perempuan yang memiliki kemampuan atau modal untuk memenangkan pencalonan legislatif, khususnya secara independen. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan di DPD, berkecenderungan masih berbentuk representasi fungsional, belum sepenuhnya merepresentasikan kepentingan perempuan, meskipun mereka perempuan. Pengalaman mereka dalam berkiprah secara sosial-politik, belum banyak merefleksikan sensitivitas dan kesadaran gender. Hal ini juga tidak dapat dipisahkan dengan kondisi struktural dan kultural politik negara, pada tataran makro.
ABSTRAK
This research began when the researcher realized that the number of women in DPD-RI's election in year 2004, achieved 21% from the total member. It's a good achievement in representatives of women, because DPD-RI is a new chamber (as Senate) in our legistative. This research used feminist methodology with a qualitative approach. During the research, six women who are member of the DPD-RI for the period 2004-2009 were interviewed. They were choosen based on certain criterias, such as: differentiation in informal political participation and profession before the election, also by the election's area The data collection technique used in-depth interview with the informants. The objectives of the researeh are to reveal: the background of women member of DPD-RI; their experiences as a candidate in 2004 election; the structural and cultural constrains they faced; and to understand the probability of women representation in DPD-RI.
The research showed that the women who sit at the DPD-Rl, have both internal and external capital, which isn't all women having it. The internal capital included high intellectuality, access to property ownership, strong positive publicity, and self confident. The external capital included socio-politic and financial capital. The research also showed that the representation of women in DPD-RI did not imply that they will always represented women's interest. Recently, their form of representation is still functional, not represented women's interest yet, although they are a woman. Their life experiences influenced their awareness and sensitiveness, but also depends on structural-cultural of pollitical condition at macro level."
2007
T17719
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Lince Magriasti
Pola rekruttmen caleg dan pengaruhnya terhadap keterwakilan perempuan di DPRD propinsi Sumatera Barat pada pemilihan umum 2004: Studi pada Partai Golongan Karya dan Partai Bulan Bintang
"Permasalahan penelitian dan tulisan ini adalah bagaimana pola rekruitmen caleg perempuan yang dilakukan Partai Golkar dan PBB serta apa pengaruhnya terhadap keterwakilan perempuan dua parpol ini di DPRD Propinsi Sumbar pads Pemilu 2004. Penelitian yang dilakukan di Partai Golkar dan PBB ini diangkat karena di Propinsi Sumbar dari hasil Pemilu 1999 dan 2004 lalu, dua partai tersebut mengalami kenaikan perolehan suara clan jurnlah kursi di DPRD Propinsi Sumbar. Partai Golkar yang merupakan pemenang di dua pemilu terakhir, pada Pemilu 1999 berhasil menempatkan 4 orang perempuan dan 12 kursi yang diperolehnya, namun pada Pemilu 2004 ini meski terjadi kenaikan menjadi 16 kursi yang didapat justru tidak seorang pun perempuan. Sementara itu PBB yang tidak menempatkan perempuan pada Pemilu 1999, pada Pemilu 2004 ini menempatkan 2 orang perempuan.
Tulisan ini menggunakan teori Pipa Norris tentang sistem rekruitmen anggota legislatif, teori tersebut digunakan untuk melihat bagaimana rekruitmen yang dilakukan di dua partai tersebut. Selain itu, juga digunakan teori tentang kuota, hal ini untuk melihat dan menganalisa keterwakilan perempuan dua parpol tersebut. Di samping itu juga dipakai konsep tentang demokratisasi dan sistem pemilu serta konsep parpol yang mendukung teori di atas untuk menjawab permasalahan penelitian ini. Fokus penelitian ini adalah pola rekruitmen caleg di Partai Golkar dan PBB, kemudian memperbandingkannya serta melihat pengaruhnya terhadap keterwakilan perempuan.
Dengan menggunakan teknik wawancara dan studi pustaka, dikumpulkan data-data yang kemudian dianalisa menggunakan metode kualitatif dengan analisa deskriptif. Dari analisa tersebut, penulis menemukan bahwa ada tiga aspek perbedaan pola rekruitmen caleg antara Partai Golkar dan PBB untuk DPRD Propinsi Sumbar pada Pemilu 2004 ini, yaitu sumber rekruitmen caleg, usulan pencalonan serta dalam penyusunan dan penentuan nomor unit caleg. Secara keseluruhan, ketentuan internal dari di PBB lebih menguntungkan caleg perempuan untuk dapat terpilih daripada di Partai Golkar. Hal tersebut kemudian dapat dilihat pengaruh yang diberikannya terhadap keterwakilan perempuan di DPRD Propinsi Sumbar, bahwa caleg perempuan terpilih dari PBB ada dua orang sementara tidak ada dari Partai Golkar.
The research problem of this study is to find out the female legislators' recruitment pattern applied by Golkar Party and PBB and its impacts to the woman representation of these two political parties at the Legislative Council of West Sumatra Province in 2004 General Election. This research is carried out at the two political parties because in West Sumatra Province during the 2004 General Election, both parties gained an increasing votes and seats at the Legislative Council of West Sumatra Province. Golkar Party, which has been the winner of two consecutive elections, in 1999 Election has placed 4 women from 12 seats that it has achieved; however, in 2004 Election, none of its legislators is a woman although it has gained 16 seats. PBB, which did not place a female legislator in 1999 Election, has placed 2 female legislators in 2004.
The study employs theory of Pipa Norris about legislative recruitment system in order to find out how both parties conduct the recruitment process. In addition, the study also uses theory about quota to see and analyze woman representation in both parties. The study also uses concept on democratization and election system as well as the concept of political parties that support all theories that have been mentioned to answer the research problem. The research focuses on the legislative recruitment pattern at Golkar Party and PBB, then compare them and analyze the impacts to the woman representation.
By using in-depth interview technique and library research, the data is collected and analyzed using qualitative method by descriptive analysis. From such analysis, the researcher finds out that there are three aspects of different patterns in legislative recruitment at Golkar Party and PBB for the Legislative Council of West Sumatra Province in 2004 General Election. The aspects include legislative recruitment resource, candidacy proposal and the composition and the rank of the legislative candidates. In overall, internal mechanism of PBB is more beneficial for female candidates to be selected than that of Golkar Party. Then its impacts to the woman representation at the Legislative Council of West Sumatera Province can be seen: that there are two female legislators from PBB and no female legislator from Golkar Party."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2005
T22532
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Wahyu Juliangga
Gerakan sosial baru dan perlawanan terhadap eksploitasi ekonomi negara: studi kasus gerakan ForBali tolak reklamasi Teluk Benoa tahun 2013-2018 = New social movement and opposition against economic exploitation by overnment: case study ForBali movement to refuse Benoa Bay reclamation on 2013-2018
"ABSTRAK
Mekanisme ekonomi pasar merupakan salah satu karakteristik dari globalisasi yang cenderung melakukan penekanan untuk tunduk pada rezim pasar bebas yang menciptakan gerakan komunal atas masyarakat sipil. Skripsi ini akan membahas tentang bagaimana eksploitasi mekanisme ekonomi pasar dapat berdampak pada kemunculan gerakan masyarakat sipil yang diusung oleh ForBALI bernama Gerakan Bali Tolak Reklamasi. Aliansi masyarakat sipil ini secara umum mengawali penolakan masyarakat Bali terhadap reklamasi Teluk Benoa yang dilakukan oleh swasta dan negara. Penelitian ini menggunakan tiga kerangka teori, yaitu Gerakan Sosial Baru, Mekanisme Pasar Bebas dan segitiga hubungan negara, pasar dan masyarakat sipil. Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode eksplanasi. Terdapat tiga temuan dalam skripsi ini, diantaranya ForBALI sebagai pemrakasa utama terbentuknya Gerakan Bali Tolak Reklamasi, ForBali mampu menyatukan semua kepentingan masyarakat Bali atas reklamasi, dan pemerintah dan sektor swasta yang termasuk kedalam sistem ekonomi pasar melakukan deregulasi dan mengatur kembali kebijakan yang melibatkan swasta, khususnya reklamasi Teluk Benoa.
ABSTRACT
Market economic mechanism is one of the characteristics of globalization which provide a pressure to obey the free market regime and emerging the empowerment and communal civil society movement. This research will discuss about how exploitative market economic mechanism affect the emerge of civil society movement which is gerakan Bali tolak reklamasi by ForBALI. This alliance as a civil society representative to aggregate the Balineses denial of Benoa Bays reclamation by private sector and government. This paper is using three theoretical framework which are new social movement theory, market economic mechanism also the triangle of relation between negara, market and civil society. The methodology using a qualitative approach with explanative methods. There are three findings in this research. ForBALI significant as main initiator in Gerakan Bali Tolak Reklamasi (Balis Refuse Reclamation Movement), ForBALI able to aggregate all of Balinese interest about reclamation, and market economic system which include government and private to deregulate and policy adjustment with the involvement of private, especially in Benoa Bays reclamation."
2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4   >>