Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini merupakan hasil penelitian kualitatif yang mengindentifikasikan strategi Invisible Children sebagai civil society dalam memengaruhi Lord's Resistance Army Disarmament and Northern Uganda Recovery Act di Amerika Serikat tahun 2009 - 2010. Studi ini menemukan bahwa perpaduan antara pilihan strategi di luar saluran politik formal (outside track) melalui berbagai pendidikan, kampanye, dan advokasi serta strategi di dalam saluran politik formal (inside track) dalam bentuk lobi-lobi politik berimplikasi positif memengaruhi legislasi undang-undang ini. Perpaduan strategi ini dipengaruhi oleh berbagai macam kepentingan dan nilai organisasi maupun hasil riset dan fakta di lapangan. Pada akhirnya, pilihan strategi ini berpengaruh pada pensuasanaan publik terhadap isu (sensitizing) serta dukungan anggota Kongres terhadap legislasi undang-undang tersebut (structural).

---

This thesis is a result of a qualitative research which identified the strategies of the Invisible Children in influencing the Lord’s Resistance Army and Northern Uganda Recovery Act of 2010. This study found that the combination between outside track strategies, such as education, campaign and advocacy, and inside tracks, such as political lobbying, had a positive impact in influencing that policy. The combination of these strategies is influenced by a wide range of the organization's interests and values, as well as results of research and facts of the real condition. In the end, the combination of these strategies resulted in public sensitizing and the Congress' structural support on this legislation."

"ABSTRAKPenelitian ini dilatarbelakangi oleh situasi pada saat pilpres 2014, dimana The Jakarta Post sebagai saluran komunikasi politik menggunakan kolom editorial mereka sebagai ruang untuk mendeklarasikan dukungan kepada pasangan Jokowi-Jusuf Kalla. Untuk mengkaji keberpihakan yang dilakukan oleh The Jakarta Post tersebut, peneliti akan menggunakan analisis framing Gamson dan Modigliani untuk menganalisis 4 berita selama masa kampanye pilpres. Dimana analisis framing digunakan untuk melihat apakah dukungan pada kolom editorial berbanding lurus dengan pemberitaan selama masa kampanye. Selain melakukan analisis framing isi pemberitaan, juga digunakan faktor yang mempengaruhi isi content berita yaitu organisasi media milik Shoemaker dan Reese yang digunakan untuk menganalisis apakah dukungan yang dilakukan oleh media The Jakarta Post dipengaruhi oleh faktor tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa The Jakarta Postmembuat 4 wacana yang bernada positif kepada pasangan Jokowi-Kalla antara lain: pro demokrasi, memiliki visi-misi yang jelas, didukung oleh kelompok masyarakat, dan sosok yang sederhana. Hasil penelitian ini juga memperlihatkan bahwa terdapat pengaruh dari faktor organisasi media yang menyebabkan The Jakarta Post melakukan keberpihakan dan memberi dukungan kepada Jokowi-Kalla. Keberpihakan dan dukungan tersebut merupakan kebijakan organisasional secara kelembagaan dikarenakan adanya pengaruh baik pada tingkatan menengah manager dan editor dan tingkatan atas pemilik modal . Selain itu, keberpihakan yang dilakukan secara sadar oleh media The Jakarta Post didasrkan atas kesamaan visi-misi antara Jokowi-Kalla dengan media The Jakarta Post.

---

ABSTRACTThis research is motivated by the situation during the 2014 presidential election, in which The Jakarta Post as a political communication channel uses their editorial column as a space to declare support to Jokowi Kalla. To examine the alignments made by The Jakarta Post, researchers will use Gamson and Modigliani framing analysis to analyze 4 news during the presidential election campaign period. Where framing analysis is used to see if supports in the editorial column is directly proportional to the coverage during the campaign period. In addition to analyzing the content framing of news, also used factors that affect the content news that Shoemaker and Reese mediaorganizations used to analyze whether the support made by The Jakarta Post media influenced by these factor . The results showed that The Jakarta Post made 4 discourses that positively to Jokowi Kalla, among others pro democracy, have a clear vision mission, supported by community groups, and a simplefigure. The results of this study also show that there is an influence of the media organizational factors that cause The Jakarta Post to support Jokowi Kalla. The supports are from institutional organization policies because of the influence from middle level manager and editor , upper level capital owner . In addition, the allegations made consciously by The Jakarta Post are based on the vision mission similarity between Jokowi Kalla with the media The Jakarta Post. "

"Penelitian ini membahas mengenai implementasi kebijakan imigrasi zero tolerance di masa Pemerintahan Donald Trump pada bulan Mei – Juni 2018. Kebijakan ini merupakan penegakan program Operation Streamline yang diinisiasikan oleh Department of Homeland Security (DHS) dan Department of Justice (DOJ) pada tahun 2005. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat eksplanatif. Penulis menggunakan teori kebijakan publik dan implementasi kebijakan untuk menganalisis secara mendalam langkah-langkah yang diambil pemerintahan Donald Trump dalam implementasi kebijakan ini. Penelitian ini menemukan bahwa kebijakan ini berhasil menekan jumlah imigran gelap yang menyeberang melalui perbatasan Meksiko-Amerika Serikat, yang berarti bahwa kebijakan ini mencapai tujuan dan sasarannya. Dalam implementasinya, kebijakan ini menuai banyak kontra dari berbagai pihak, baik dari internal Partai Republik sebagai partai pengusung Trump, masyarakat Amerika Serikat, organisasi serta asosiasi di Amerika Serikat, dan tokoh-tokoh internasional. Kebijakan ini pada akhirnya justru memiliki dampak negatif berupa terpisahnya anak dari orang tua imigran serta bengkaknya dana yang dikeluarkan untuk implementasi kebijakan. Karenanya, kebijakan ini pada akhirnya dibatalkan oleh Presiden Donald Trump dua bulan setelah kebijakan ini diimplementasikan.

---

This study discusses the implementation of the zero tolerance immigration policy in May to June 2018 during the Donald Trump Administration. This policy is an enforcement of the Operation Streamline program initiated by the Department of Homeland Security (DHS) and the Department of Justice (DOJ) back in 2005. This study uses qualitative method. This research uses public policy and implementation of public policies theories to analyse the steps taken by the Donald Trump Administration to implement this policy. This study finds that the zero tolerance immigration policy managed to suppress the number of illegal immigrants who tried to cross the Mexico-United States border unlawfully, which means that this policy met its goals and objectives. In its implementation, this policy received pushbacks from various parties, both from within the Republican Party, the American public, various organizations and associations in United States, and international figures. This policy ultimately had negative impacts, in the form of separating children from immigrant parents and increasing the funds spent on implementing the policy. As a result, the policy was eventually overturned by the then-President Donald Trump only two months after it was implemented."

"Dalam Pilbup Bogor 2018, pasangan Ade Yasin dan Iwan Setiawan menyampaikan janji politik terkait pembangunan desa yang bertajuk Satu Miliar Satu Desa (Samisade) yang berfokus pada pembangunan infrastruktur dasar di desa. Terpilihnya pasangan tersebut membawa janji politik itu menjadi sebuah kebijakan di bawah Perbup No.83 tahun 2020 tentang Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa. Samisade, sebagai bantuan keuangan bagi desa terlihat memiliki kesamaan dengan program-program yang telah ada lebih dulu, seperti Dana Desa. Tiga tahun pelaksanaan Samisade telah menyajikan dinamika yang cukup menarik bagi masyarakat Kabupaten Bogor. Analisis menggunakan teori implementasi kebijakan milik Grindle (1980) dilakukan guna melihat bagaimana implementasi Samisade secara komprehensif. Meskipun dalam pelaksanaannya masih menghadapi hambatan, akan tetapi implementasi Samisade membawa pengaruh baik bagi pembangunan di desa. Hal ini karena Samisade menjadi pengisi celah kebijakan Dana Desa yang tidak memprioritaskan pembangunan infrastruktur.

---

In the 2018 Bogor Regent Election, Ade Yasin and Iwan Setiawan made a political promise related to village development entitled “Satu Miliar Satu Desa” (Samisade) which focused on basic infrastructure development in villages. The election of the couple brought the political promise into a policy under Regent Regulation No.83 of 2020 on Village Infrastructure Financial Aid. Samisade, as financial aid for villages, is seen to have similarities with pre-existing programs, such as the Dana Desa. Three years of Samisade implementation has presented quite interesting dynamics for the people of Bogor Regency. An analysis using Grindle's (1980) policy implementation theory was conducted to comprehensively examine the implementation of Samisade. Although the implementation still faces obstacles, the implementation of Samisade has had a good impact on village development. This is because Samisade fills the gap in the Village Fund policy, which does not prioritize infrastructure development."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hal-hal yang menjadi penyebab kegagalan inklusi-moderasi Parti Islam Se-Malaysia (PAS) khususnya dalam Muktamar ke-61 tahun 2015. Dalam hal ini, kegagalan yang dimaksud adalah kekalahan faksi pembaharu dalam mempertahankan kepemimpinan partai dari faksi ulama pada Muktamar ke-61 tahun 2015 tersebut. Bahkan, hal itu kemudian membuat upaya-upaya inklusi-moderasi yang telah diterapkan oleh PAS selama berada di bawah kepemimpinan faksi pembaharu (periode tahun 2005-2015) akhirnya harus terhenti. Pasalnya, hal ini dikarenakan terdapat perbedaan yang mendasar antara kedua faksi tersebut dalam berbagai hal, seperti mengenai visi, orientasi ideologi dan kebijakan. Hingga akhirnya, hasil yang diperoleh dari muktamar tersebut turut menyebabkan terjadinya perpecahan pada internal PAS, Hingga kemudian, perpecahan itu selanjutnya membuat berdirinya Parti Amanah pasca diselenggarakannya Muktamar ke-61 tahun 2015. Di samping itu, dalam pembahasannya, penelitian ini menggunakan teori inklusi-moderasi dan faksionalisme serta studi literatur terhadap referensi-referensi yang relevan dalam metode penelitiannya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa kegagalan inklusi-moderasi PAS disebabkan oleh adanya pergantian kepemimpinan serta perpecahan dalam internal partai tersebut

---

This research have a purpose to explain the causes of the failure of inclusion-moderation of the Malaysian Islamic Party (PAS), especially in the 61 Conference of 2015. In this case, the failure in question is the defeat of the reformer faction in maintaining the party leadership of the ulama faction. at the 61 Conference of 2015. In fact, it then made the inclusion-moderation efforts that had been implemented by PAS while under the leadership of the reformer faction (the period 2005-2015) finally have to cease. The reason is, this is because there are fundamental differences between the two factions in various matters, such as regarding vision, ideological orientation and policy. Furthermore, the results obtained from the conference helped to cause a split in the internal PAS, until then, the split later made the establishment of the Parti Amanah after the holding of the 61 Conference in 2015. In addition, in the discussion, this study used the theory of inclusion-moderation and factionalism and literature study of relevant references in the research method. Therefore, it can be said that the findings of this study indicate that the failure of inclusion-moderation of PAS is caused by a change in leadership and divisions within the party."

"Penelitian ini membahas mengenai implementasi kebijakan imigrasi zero tolerance di masa Pemerintahan Donald Trump pada bulan Mei – Juni 2018. Kebijakan ini merupakan penegakan program Operation Streamline yang diinisiasikan oleh Department of Homeland Security (DHS) dan Department of Justice (DOJ) pada tahun 2005. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat eksplanatif. Penulis menggunakan teori kebijakan publik dan implementasi kebijakan untuk menganalisis secara mendalam langkah-langkah yang diambil pemerintahan Donald Trump dalam implementasi kebijakan ini. Penelitian ini menemukan bahwa kebijakan ini berhasil menekan jumlah imigran gelap yang menyeberang melalui perbatasan Meksiko- Amerika Serikat, yang berarti bahwa kebijakan ini mencapai tujuan dan sasarannya. Dalam implementasinya, kebijakan ini menuai banyak kontra dari berbagai pihak, baik dari internal Partai Republik sebagai partai pengusung Trump, masyarakat Amerika Serikat, organisasi serta asosiasi di Amerika Serikat, dan tokoh-tokoh internasional. Kebijakan ini pada akhirnya justru memiliki dampak negatif berupa terpisahnya anak dari orang tua imigran serta bengkaknya dana yang dikeluarkan untuk implementasi kebijakan. Karenanya, kebijakan ini pada akhirnya dibatalkan oleh Presiden Donald Trump dua bulan setelah kebijakan ini diimplementasikan.

---

This study discusses the implementation of the zero tolerance immigration policy in May to June 2018 during the Donald Trump Administration. This policy is an enforcement of the Operation Streamline program initiated by the Department of Homeland Security (DHS) and the Department of Justice (DOJ) back in 2005. This study uses qualitative method. This research uses public policy and implementation of public policies theories to analyse the steps taken by the Donald Trump Administration to implement this policy. This study finds that the zero tolerance immigration policy managed to suppress the number of illegal immigrants who tried to cross the Mexico- United States border unlawfully, which means that this policy met its goals and objectives. In its implementation, this policy received pushbacks from various parties, both from within the Republican Party, the American public, various organizations and associations in United States, and international figures. This policy ultimately had negative impacts, in the form of separating children from immigrant parents and increasing the funds spent on implementing the policy. As a result, the policy was eventually overturned by the then-President Donald Trump only two months after it was implemented."

"Studi ini dilatarbelakangi oleh adanya konflik yang terjadi di internal Partai Demokrat dan bertujuan untuk dapat melihat perkembangan pelembagaan Partai Demokrat baik yang berjalan sebelum terjadinya konflik hingga pasca terjadinya konflik di internal Partai Demokrat. Dalam konteks dan latar tersebut selanjutnya penelitian ini akan dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban terkait dengan bagaimana konflik yang terjadi di internal Partai Demokrat dapat mempengaruhi institusionalisasi di Partai Demokrat. Dalam melakukan analisis terhadap penelitian ini, peneliti menggunakan teori konflik dan teori institusionalisasi partai. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Dalam Teknik pengumpulan data, data primer di peroleh melalui metode wawancara dengan informan yang terkait, dan data sekunder di peroleh melalui studi dari berbagai referensi yang berasal dari buku, penelusuran terhadap berbagai situs yang memuat hasil riset, dokumen partai politik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadinya konflik internal Partai Demokrat dipengaruhi adanya perebutan kekuasaan yang terjadi di internal partai. Terjadinya Konflik tersebut juga didasari pada adanya dominasi elit yang kuat dalam mempengaruhi jalannya organisasi. Sehingga, kuatnya personafikasi figur di Partai Demokrat tersebut memberikan dampak negatif terhadap pelembagaan Partai Demokrat berdasarkan pada empat dimensi teori institusionalisasi dari Randall dan Svasand (2002) yakni pada dimensi kesisteman, identitas nilai, otonomi kebijakan dan pengetahuan publik.

---

This study is motivated by the existence of conflicts that occurred within the Democratic Party and aims to be able to see the development of Democratic Party institutions both before the conflict occurred and after the conflict occurred within the Democratic Party. In this context and background, this research will then be carried out. This study aims to find answers related to how internal conflicts within the Democratic Party can affect the institutionalization of the Democratic Party. In analyzing this research, researchers used conflict theory and party institutionalization theory. This study uses a descriptive qualitative research method. In data collection techniques, primary data was obtained through interviews with relevant informants, and secondary data was obtained through studies of various references from books, searches of various sites containing research results, documents of political parties. The results of this study indicate that the internal conflict of the Democratic Party has an impact on the existence of power struggles that occur within the party. The occurrence of this conflict also opposes the domination of strong elites in influencing organizational temptation. Thus, the strong personification figure in the Democratic Party has a negative impact on the institutionalization of the Democratic Party based on the four dimensions of institutionalization theory from Randall and Svasand (2002), namely on the systemic dimension, value identity, policy autonomy and public knowledge."

"Di era Reformasi, aspek kepemimpinan elit yang oligarkis dan sentralisasi struktur organisasi partai merupakan dua hal yang turut memicu persoalan konflik internal dan perpecahan partai. Partai-partai dengan corak personalistik di Indonesia tidak lepas dari persoalan tersebut, konflik dialami oleh PDIP, Nasdem, Hanura, juga Demokrat. Akan tetapi fenomena menarik ditunjukkan oleh Gerindra. Sebagai partai yang juga personalistik, sejak berdiri hingga saat ini ia dapat mempertahankan soliditasnya. Tulisan ini akan menjadi sebuah kebaruan dalam usaha mengeksplorasi dan menganalisa mengapa Partai Gerindra sebagai partai yang personalistik dengan dominasi kekuatan oligarki dapat menjaga soliditas. Kajian ini menggunakan riset kualitatif dengan pendekatan teori soliditas Mahendra Singh dan Myron Weiner juga teori hukum besi oligarki Robert Michels. Untuk memperoleh data, penulis melakukan wawancara mendalam sejumlah pengurus DPP Partai Gerindra, serta mengumpulkan dokumen dari media, penelitian sebelumnya, dan dokumen internal partai. Temuan kajian ini menunjukkan bahwa beragam faktor seperti aspek-aspek ideologi, kaderisasi dan rekrutmen serta peran pemimpin menjadi parameter untuk menunjukkan sumber fenomena personalisasi dan oligarki di Gerindra. Aspek-aspek tersebut kemudian semakin dikukuhkan dengan adanya mekanisme oligarki hukum besi yang diterapkan di internal sehingga semakin mengokohkan penciptaan kepatuhan buta. Kepatuhan buta inilah yang kemudian memberikan dampak berupa terbentuknya soliditas di Partai Gerindra.

---

In the Reformation era, aspects of oligarchic elite leadership and the centralization of the party's organizational structure were two things that contributed to the problem of internal conflict and party divisions. Parties with a personalistic style in Indonesia cannot be separated from this problem, the conflicts experienced by PDIP, Nasdem, Hanura, as well as Democrats. However, an interesting phenomenon was demonstrated by Gerindra. As a party that is also personalistic, since its founding until now it has been able to maintain its solidity. This paper will be a novelty in the effort to explore and analyze why the Gerindra Party as a personalistic party dominated by oligarchy can maintain solidity. This study uses qualitative research with the solidity theory approach of Mahendra Singh and Myron Weiner as well as Robert Michels' iron law theory of oligarchs. To obtain data, the author conducted in-depth interviews with a number of Gerindra Party DPP officials, as well as collected documents from the media, previous research, and party internal documents. The findings of this study indicate that various factors such as ideological aspects, regeneration and recruitment as well as the role of the leader are parameters for indicating the source of the phenomenon of personalization and oligarchy in Gerindra. These aspects were further strengthened by the existence of an iron law oligarchic mechanism that was implemented internally so that it further strengthened the creation of blind obedience. This blind obedience then has an impact in the form of solidity in the Gerindra Party."

"Penelitian ini membahas tentang peran elit pesantren dalam pemenangan pasangan kandidat Abdul Hafidz - Bayu Andrianto pada Pilkada Kabupaten Rembang tahun 2015. Fokus penelitian ini membahas tentang peran Nyai sebagai elit perempuan pesantren dalam proses pemenangan Abdul Hafidz ? Bayu Andrianto pada Pilkada 2015. Kajian yang mengangkat tema nyai pesantren secara spesifik belum banyak dilakukan oleh para peneliti. Sebab kebanyakan kajian pesantren selama ini berfokus pada kiai sebagai sosok terkuat yang mendominasi berbagai modal kultural, sosial, ekonomi, dan politik pesantren. Teori yang digunakan untuk melihat praktik Pilkada Rembang 2015 yang memanggungkan Nyai Muhimmah ini adalah patron-klien milik James C. Scott. Ia menjelaskan bahwa hubungan patron-klien dapat dilihat melalui pola relasi yang terjalin antara elit sebagai patron dengan masyarakat sebagai klien. Dengan menggunakan metode kualitatif yaitu pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi literatur, penulis menemukan bahwa nyai sebagai tokoh perempuan pesantren mampu menaikkan elektabilitas pasangan Abdul Hafidz ? Bayu Andrianto dengan kemenangan multak di seluruh kecamatan meski maju sebagai kandidat dari jalur independen. Melalui jejaring yang dimiliki, yaitu pesantren, organisasi maupun personal, ia berhasil memenangkan pasangan Abdul Hafidz ? Bayu Andianto.Berdasarkan hal tersebut, teori James Scott terbukti dapat digunakan dan relevan untuk menganalisa hubungan patron-klien antara Nyai dan Masyarakat di Kabupaten Rembang pada Pilkada tahun 2015

---

This research discusses the role of the pesantren elite in winning the Abdul Hafidz - Bayu Andrianto candidate pair in the 2015 Rembang District Election. Islamic boarding schools specifically have not been carried out by many researchers. This is because most studies on Islamic boarding schools so far have focused on the kiai as the strongest figure who dominates various cultural, social, economic and political capitals of pesantren. The theory used to look at the practice of the 2015 Rembang local elections where Nyai Muhimmah was staged was James C. Scott's patron-client. He explained that the patron-client relationship can be seen through the pattern of relations that exist between the elite as patrons and the community as clients. By using a qualitative method, namely data collection through in-depth interviews and literature studies, the authors found that Nyai as a female pesantren leader was able to increase the electability of the couple Abdul Hafidz - Bayu Andrianto with absolute victory in all sub-districts even though she ran as a candidate from an independent path. Through her network, namely Islamic boarding schools, organizations and individuals, she succeeded in winning the pair Abdul Hafidz - Bayu Andianto. Based on this, James Scott's theory has proven to be applicable and relevant to analyzing the patron-client relationship between Nyai and the people in Rembang Regency in the 2015 district election."

"Penelitian ini membahas penyebab munculnya hambatan implementasi dalam kebijakan pembangunan infrastruktur di Indonesia yaitu Kereta Cepat Jakarta Bandung. Kereta Cepat Jakarta Bandung diharapkan dapat beroperasi dan memberikan dampak pada tahun 2019. Kendati demikian, implementasi Kereta Cepat Jakarta Bandung mengalami keterlambatan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penyebab terhambatnya implementasi Kereta Cepat Jakarta Bandung pada tahun 2015-2019 melalui perspektif kebijakan publik. Terdapat beragam studi mengenai Kereta Cepat Jakarta Bandung, tetapi hambatan dalam proses implementasi perlu dikaji lebih jauh. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif. Jenis penelitian yang dilakukan adalah studi kasus dimana Kereta Cepat Jakarta Bandung sebagai unit analisis. Pengumpulan data primer dan sekunder dilakukan dengan metode wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan dan konsep implementation arrangements untuk melihat penyebab munculnya hambatan dalam implementasi Kereta Cepat Jakarta Bandung.  Penelitian ini menemukan bahwa terjadi hambatan teknis, teknokratis, dan politik sehingga terjadi keterlambatan yang disebabkan oleh, kepentingan China Development Bank yang berdampak secara signifikan terhadap perubahan implementasi. Selain itu, institusi dan rezim dalam formulasi dan implementasi menghadirkan perencanaan yang kurang baik oleh penyelenggara. Terakhir, terjadi pertentangan oleh aktor-aktor yang berkepentingan sehingga menuntut adanya insentif yang tidak direncanakan, hal ini menyebabkan kerugian waktu dan finansial bagi proyek KCJB.

---

This research delves into the factors contributing to the barriers in implementing infrastructure development policies in Indonesia, specifically focusing on the Jakarta-Bandung High-Speed Railway (HSR) project. Originally scheduled to begin operation and have an impact in 2019, the implementation of the Jakarta Bandung HSR encountered delays. The study aims to elucidate the reasons behind the hindrances faced during the implementation of the Jakarta Bandung HSR between 2015 and 2019 from the perspective of public policy. While existing studies have touched on the Jakarta-Bandung High-Speed Railway project, a deeper analysis of the barriers in the implementation process is warranted. A qualitative approach is employed for this research, with a case study design centered on the Jakarta Bandung HSR as the analytical unit. Primary and secondary data are gathered through interviews and documentation methods. This study utilizes the policy implementation model and the concept of implementation arrangements to examine the factors contributing to the obstacles in the Jakarta-Bandung High-Speed Railway project. The research reveals that technical, technocratic, and political barriers occurred, resulting in delays caused by the interests of the China Development Bank that significantly impacted the implementation dynamics. Additionally, weak planning by the organizers due to institutional and regime factors contributed to the hindrances. Lastly, conflicting interests of stakeholders led to unforeseen incentives, causing time and financial losses for the Jakarta Bandung HSR project."