Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai konsep dan pelaksanaan alat bukti tambahan berupa sumpah pelengkap (Suppletoir) yang digunakan dalam proses pembuktian di Pengadilan Agama. Penulisan ini dilatar belakangi oleh penemuan penulis dalam beberapa putusan yang memperlihatkan kesulitan bagi para pihak dalam mengajukan alat bukti selama proses pembuktian terutama dalam perkara perceraian. Penulisan ini mengkaji dua putusan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan sifat penulisan deskriptif analisis. Berdasarkan hasil kajian, penulis menemukan adanya pemahaman keliru oleh Majelis Hakim mengenai konsep dan pelaksanaan sumpah tambahan tersebut di Pengadilan Agama. Perbedaan konsep dan pelaksanaan sumpah tambahan / suppletoir dengan sumpah pemutus haruslah dipahami baik oleh hakim agar dapat menghasilkan putusan yang tidak menimbulkan tendensi kerugian bagi para pihak.

---

This thesis discusses the concept and implementation of additional evidence, specifically additional oath (Suppletoir), which is used in the verification or evidence process in the Religious Court.The writing is motivated by the discovery of the author in several court verdicts that show the difficulties for the parties to submit evidence during the verification process, especially in divorce cases.This writing examines two court decisions by using normative juridical approach and descriptive analysis method. Based on the results of the study, the author found an erroneous understanding by the judges of the concept and implementation of the additional oath in the Religious Court. The difference concept and implementation of supplemental oath / suppletoir should be understood well by the judges in order to decide a decision which is not cause a loss tendency for the parties.

Abstrak :
Skripsi ini membahas 3 (tiga) permasalahan. Pertama, mengenai karakter militeristik dalam institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mempengaruhi dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan dalam sistem peradilan pidana. Kedua, prosedur atau mekanisme penjatuhan hukuman disiplin terhadap anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran disiplin dalam tindakan penyidikan. Ketiga, sifat pidana yang terdapat dalam pelanggaran disiplin yang dimana pelanggaran disiplin tersebut telah mendapatkan hukuman disiplin. Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan yang dipadu dengan wawancara narasumber, penulisan skripsi ini bertujuan, pertama, untuk mengetahui prosedur/mekanisme penjatuhan hukuman terhadap anggota kepolisian yang melakukan kesalahan dalam tindakan penyidikan, kedua, untuk mengetahui keberadaan pengaruh karakter militeristik dalam lembaga POLRI setelah terpisah dengan TNI dalam melaksanakan tugas dan wewenang secara kelembagaan dalam sistem peradilan pidana, dan ketiga, untuk mengetahui kedudukan hukuman disiplin dan hukuman pidana bagi anggota kepolisan dalam terjadinya pelanggaran yang dapat dijatuhkan kedua jenis hukuman tersebut. Melihat dari tujuan di atas, penulisan skripsi ini ingin menekankan bahwa polisibukan lagi merupakan bagian dari militer namun polisi merupakan bagian dari masyarakat sipil.

---

This thesis discusses three (3) issues. First, the militaristic character of the Indonesian National Police institution that affects the performance of duties and authority in the criminal justice system. Secondly, procedures or mechanisms for imposing disciplinary sanctions against members of the police who commit disciplinary offenses in the act of investigation. Third, the criminal nature of the offense contained in the discipline in which the disciplinary offense has been getting disciplined. By using the method of literature research combined with interviews speaker, writing this essay aims, firstly, to know the procedure / mechanism sentencing of members of the police who made a mistake in the act of investigation, secondly, to determine the existence of the influence of the character of the militaristic in agency Polri after separately with TNI in carrying out the duties and authority as an institution within the criminal justice system, and third, to determine the position of disciplinary and criminal penalties for violations of the police members that can be imposed both types of the sentence. See from the above purposes, this thesis wants to emphasize that the police are no longer a part of the military but the police are part of civil society.

Abstrak :
ABSTRAK
Minimnya penerapan konsep fair trial menyebabkan rasa keadilan dan kepastian hukum menjadi berkurang selama proses pra-ajudikasi hingga ajudikasi, terbukti melalui Putusan No. 08/Pid.B/2013/PN-GST dengan memvonis anak dengan hukuman mati. Minimnya penerapan asas fair trial menyebabkan pembuktian usia Terdakwa menjadi tidak diperhatikan sehingga asas admisibilitas dan asas hukum acara lainnya dihilangkan, termasuk asas in dubio pro reo. Hakim menjadi kunci dalam vonis mati terdakwa karena integrasi penyidikan hingga pembuktian yang menjadi akar putusan Majelis Hakim. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Berkenaan dengan permasalahan putusan ini, ditemukan suatu proses atas penyidikan dan penuntutan terkait usia terdakwa tanpa identitas resmi.

---

ABSTRACT
The lack of implementation of the concept of fair trial led to a sense of justice and legal certainty to be reduced during the pre-adjudication until the ajudication, as evidenced by Decision No. 08 / Pid.B / 2013 / PN-GST with children sentenced to the death penalty. The lack of a fair trial application of the principle causes of proof of age defendant be noted that the principle of admissibility and legal principles other events omitted, including in dubio pro reo principle. Judges became a key defendant in a death sentence for the integration of the investigation until evidence at the root of the decision of the judges. This research was conducted by the method of juridical normative. With regard to the issue of this decision, discovered a process on the investigation and prosecution of age-related defendants without official identity.;

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai kedudukan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan di persidangan dan kedudukan saksi verbalisan sebagai pengganti Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang dicabut dalam persidangan. Sistem Peradilan Pidana Indonesia menganut asas inkuisitorial modern yang memfokuskan pemeriksaan pada tahap penyidikan, namun tetap harus mengingat prinsip nonself incrimination dan hak-hak Terdakwa. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah, jika dilakukan secara sah, namun pembuktian sah belum diatur secara rinci oleh KUHAP. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik di Belanda disamakan dengan Alat Bukti karena adanya Examinateur Magistrate atau Rechter Commisariss yang bersifat objektif atau netral dan adanya bukti rekaman yang menyatakan proses pemeriksaan dilakukan secara sah.

---

ABSTRACT
Minutes of Investigation in the trial and position of investigator?s testimony as a substitute when investigator?s dossier is revoked in the trial. The Criminal Justice System in Indonesia adheres to the principle of the modern inquisitor that not only focuses at the investigation phase, but also focuses at principles of nonself incrimination and the rights of the accused or defendand. Dossier can be considered as valid evidence if it is done due of process. But the procedure has not set in detail by the Code of Criminal Procedure in Indonesia. Dossier in Netherlands equal with evidence for their Rechter Commissaris whose objective and neutral, besides that there are record evidence as a prove to due of process.

Abstrak :
Skripsi ini membahas kewenangan hakim dalam penetapan justice collaborator yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Justice collaborator adalah saksi yang juga sebagai pelaku suatu tindak pidana yang bersedia membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana untuk mengembalikan aset-aset atau hasil suatu tindak pidana kepada negara dengan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum serta memberikan kesaksian di dalam proses peradilan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Penetapan justice collaborator terhadap Abdul Khoir, Kosasih Abbas serta rekomendasi LPSK terkait penetapan justice collaborator kepada Hendra Saputra dibahas sebagai bahan analisis dalam skripsi ini. Hasil dari analisis diperoleh bahwa status justice collaborator yang dimiliki oleh para pelaku tersebut tidak menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan keringanan pidana. Padahal para terdakwa telah membantu penegak hukum untuk membongkar tindak pidana serta pelaku lainnya. Oleh karena itu seharusnya mereka dapat diberikan sebuah penghargaan seperti keringanan hukuman atau perlakuan khusus lainnya. Padahal SEMA No. 04 Tahun 2011 telah menjelaskan jika hakim menemukan seseorang yang dikategorikan sebagai justice collaborator wajib dipertimbangkan untuk memberikan keringanan hukuman. Oleh sebab itu perlunya suatu pengaturan yang lebih terperinci untuk mengatur penerapan dari mekanisme justice collaborator. ...... This study focuses on a judge authority in determining justice collaborator status which has been established by Corruption Eradication Commission. Justice collaborator is a witness and also the offenders of crime who willing to help law enforcement officers revealing a crime or the occurrence of crime in order to restore the stolen asset or the result of crime to the country by providing information to law enforcement officials and testifying in judicial process. Normative juridical method is used to analyze the data. The determination of justice collaborator status to Abdul Khoir, Kosasih Abbas and recommendations from Witness and Victim Protection Agency to Hendra Saputra will be analysis cases in this thesis. The analysis showed that the justice collaborator status possessed by these offenders are not considered by the judge when offering or giving a commutation. Eventhough, the defendants helped law enforcement to dismantle criminal offenses. Therefore, they should be given an award like commutation or other preferential treatment. Whereas, Circular Letter from Supreme Court Number 04 2011 explained if the judge found a person who is classified as a justice collaborator shall be considered to provide the commutation. Hence, we need more detailed regulation to regulate the mechanism of justice collaborator.

Abstrak :
ABSTRAK
Tindak Pidana penipuan tidak lepas dari hubungan kontraktual diantara para pihaknya. Hal in imenjadi penting untuk dibahas ketikan perbuatan yang semula hubungan kontraktual diajukan kedalam perkara tindak pidana penipuan. Fenomena tersebut menimbulkan akibat hukum yang berbeda bagi para pihak. Terutama dalam pemenuhan prestasi dalam hubungan kontraktual. Akan tetapi tidak sedikit juga orang yang membuat perikatan dengan tujuan melakukan penipuan. Sehingga perlulah ditinjau mengenai unsur-unsur apa yang merupakan penipuan ataukah perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan perikatan. Semakin menarik ketika akan membahas ganti kerugian, baik wanprestasi atau tindak pidana penipuan menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya, apakah gugatan ganti kerugian lebih baik digabungkan ke tuntutan perkara pidana ataukah pada gugatan tersendiri pada hukum perdata. Penulis berpendapat bahwa penyelesaian yang terbaik akan perkara ini selama tidak dilakukan persidangan adalah dengan melakukan perdamaian walaupun dalam KUHAP tidak dikenal istilah perdamaian antar pihak namun berdasarkan Peraturan Kepolisian dimungkinkan hal ini berdasarkan diskresi dari penyidik. Apabila memang harus menempuh persidangan adalah jika perbuatan tersebut terbukti tindak pidana penipuan maka dalam menuntut ganti kerugian dilakukan pembatalan perjanjian barulah diajukan gugatan secara Perbuatan Melawan Hukum. Apabila perbuatan tersebut tidak terbukti pemidanaan akan tetapi dalam ranah perdata atau putusan lepas maka dapat dilakukan gugatan berdasarkan wanprestasi untuk pemenuhan prestasi atau ganti kerugian berserta bunga yang ditimbulkan akibat perbuatan tersebut.

---

ABSTRACT
If we discussed about crime of fraud can?t be separated about contractual relationship between parties this become interesting to be discussed because many contractual relationship that prosecuted with fraud. That causes different effect to the parties, especially in fulfilling contractual agreement. Therefore many people make a contract to deceive the other parties. In the order of that case we have to know the differences between fraud an misconduct. So it?s necessary to review and hold the elements of what constitutes fraud or whether the act was an act against agreement. It?s more interesting when we talked about compensation to the party that damaged, either in fraud or the act against agreement. If the parties demand the compensation it?s better to be compiled in crime of fraud lawsuit or make another lawsuit in private trial. I suggest that the best resolution for this case is to create mutual agreement between parties. Although in KUHAP didn?t regulates the mutual agreement but can possibly made by discretion of the investigator. If the parties can?t make mutual agreement then the case continues to the court. Sometimes in the crime of fraud judge decided the case is not proved was a fraud but a case that have to be done by private trial. In that case, the parties can?t get the compensation by the suit act against agreement in private trial.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai multitafsir mengenai saat gugurnya praperadilan sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 serta perlindungan hukum bagi Pemohon setelah adanya putusan gugur praperadilan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu data dari penelitian ini sebagian besar didapat melalui studi kepustakaan dan wawancara kepada narasumber. Hasil penelitian ppenulis mengenai permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 ditemukan dua multitafsir mengenai waktu gugur praperadilan yaitu saat adanya pelimpahan berkas pokok perkara ke Pengadilan Negeri yang diikuti penetapan hari sidang pertama pokok perkara dan saat dimulainya sidang pokok perkara. Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 tidak ditemukan lagi multitafsir tersebut dengan merujuk pada interpretasi Mahkamah Konstitusi. Perlindungan hukum bagi pemohon setelah gugurnya praperadilan dapat dilakukan dengan mengajukan kembali objek praperadilan dalam sidang pokok perkara untuk memberikan kepastian hukum atau melaporkan petugas yang dianggap melakukan tindakan sewenang-wenang dalam upaya paksa kepada atasannya.

---

This study discusses about multi interpretation of the pretrial rsquo s decision before Thdecision of the Constitutional Court Number 102 PUU XIII 2015 and legal protection of the applicant after the pretrial rsquo s abort decision. This study using Juridical Normative method where most of data gain from books, literatures, and interview. The result of this research are there rsquo s some multi interpretation regarding abort decision of Pretrial before The Jurisprudence of Constitutional Court Number 102 PUU XIII 2015 which is adduction document of the case to the Court and the first day of Court rsquo s examination regarding the case. Moreover, after The Jurisprudence of Constitutional Court Number 102 PUU XIII 2015 there are nomore multi interpretation about multi interpretation of the pretial rsquo s decision. Law protection of the Applicant after the Pretrial rsquo s abort decision could be performed by filed back the object of Pretrial rsquo s to the Court as part of the main case to get law certainty or report the officer whose considered do the arbitrary action to his superiors.

Abstrak :
ABSTRAK
Perlindungan hak tersangka sebagai salah satu bentuk perwujudan Hak Asasi Manusia dirasakan tidak lagi diutamakan dalam proses hukum pidana. Penetapan tersangka sebagai dasar pengenaan upaya paksa terhadap seseorang dalam proses hukum pidana tidak mengutamakan hak asasi manusia dan tidak sesuai asas due process of law. Bukti permulaan yang cukup sebagai dasar untuk menetapkan tersangka tidak diberikan definisi yang jelas dalam KUHAP, hal ini mengakibatkan banyak orang yang ditetapkan sebagai tersangka tanpa melalui prosedur yang jelas. Penelitian ini dilakukan dengan metode pengumpulan data data sekunder melalui peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel, jurnal, dan skripsi. Melalui metode tersebut, penulis mendapatkan kesimpulan bahwa pengaturan mengenai definisi bukti permulaan yang cukup sangat penting demi terciptanya kepastian hukum.

---

ABSTRACT
The protection suspect rsquo s rights as one of the manifestations of Human Rights is no longer a priority in criminal proceedings. Suspect Determination as a basis to execut forced efforts against a person in criminal proceedings is not prioritizing human rights and not according to the principle of due process of law. Probable cause as the base of suspect determination is not given a clear definition in the Criminal Procedure Code, this resulted in many people being designated as suspects without going through a clear procedure. This research was conducted by data collection method of secondary data through legislation, books, articles, journals, and thesis. Through this method, the authors conclude that the regulation of probable cause definition is essential for creating legal certainty.

Abstrak :
Alat bukti elektronik telah diatur dalam Pasal 86 Undang-Undang Narkotika. Alat bukti elektronik tersebut selalu diandalkan pada setiap tingkatan peradilan, baik pada tingkat penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di pengadilan. Kekuatan pembuktian alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat nomor 1094/Pid.Sus/2015 PN.JKT.BRT, 13 Nopember 2015 yang memvonis terdakwa Wong Chi Ping dengan hukuman mati dan putusan banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta nomor 307/PID/2015/PT.DKI, 18 Januari 2016  juga telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut. Alat bukti elektronik yang dijadikan pertimbangan Hakim dalam memutus perkara tersebut berasal dari berkas dakwaan Jaksa dan Jaksa mendapatkan dari berkas perkara penyidikan yang diajukan oleh Penyidik BNN. Legalitas penyidik BNN melakukan penyadapan untuk mendapatkan alat bukti elektronik diatur pada Pasal 75 huruf i Undang-Undang Narkotika.

---

Electronic evidence is provided in Article 86 of the Narcotics Act. Such electronic evidence is always relied upon at every level of the judiciary, whether at the level of investigation, prosecution or trial in court. The strength of proof of electronic evidence as a valid evidence can be seen in the Decision of West Jakarta District Court number 1094/Pid.Sus/2015/PN.JKT.BRT, 13 November 2015 which sentenced the defendant Wong Chi Ping to death sentence and appeal decision of DKI High Court Jakarta number 307/PID/2015/PT.DKI, January 18, 2016 has also strengthened the decision of West Jakarta District Court. Electronic evidence which the Judge takes into consideration in deciding the case comes from the indictment file of the Prosecutor and the Prosecutor obtained from the file of the investigation case filed by the BNN Investigator. Legality investigator BNN intercepts to obtain electronic evidence is set in Article 75 letter i Narcotics Ac

Abstrak :
Upaya penagqulangan kejahatan merupakan masalah universal yang terus menerus harus selalu diupayakan. Oleh karena itu dibutuhkan keterpaduan antara komponen-komponen yang terlibat dalam sistem peradilan pidana yang diatur diatur dan di tata dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. KUHAP sejak kelahirannya sangat menjunjung tinggi hak-hak tersangka atau terdakwa tanpa bertujuan secara khusus melindungi hak korban kejahatan. Terjadi ketidak seimbangan dalam perlakuan yang wajar antara tersangka atau terdakwa dengan korban kejahatan di dalam KUHAP. Masyarakat, terutama korban kejahatan sangat mendambakan keadilan dengan dipidananya pelaku kejahatan, sangat membutuhkan akses dalam penyelenggaraan peradilan. Masyarakat berhak tahu sampai sejauh mana perkembangannya penanganan perkara yang ditangani oleh aparat penegak hukum. Menyikapi hal tersebut penulis tertarik untuk mengambil permasalahan pokok dalam penelitian ini yaitu: "Bagaimana penerapan pemberian informasi tentang kemajuan penanganan perkara kepada korban dalam Lahap pra-adyudikasi". KUHAP tidak mengatur ketentuan pemberian informasi penanganan perkara oleh aparat penegak hukum. Sejak tahun 1985 dunia internasional telah menyepakati Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power. Di Indonesia telah lahir pula Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam dua ketentuan ini telah diatur bahwa saksi dan korban berhak mendapatkan informasi perkembangan kasus. Penulis melakukan penelitian normatif dan empiris yang disajikan secara kualitatif, ternyata penegak hukum belum melaksanakan secara optimal dalam pelaksaan teknisnya di lapangan. Padahal pemberian informasi mengenai penanganan perkara ini sangat penting dan urgen untuk segera dilaksanakan dalam rangka pengawasan kinerja aparat penegak hukum serta kesuksesan proses peradilan pidana, sehingga rasa keadilan masyarakat dapat tercapai. Oleh karena itu diharapkan dalam rancangan KUHAP yang akan datang hal pemberian informasi kemajuan penanganan perkara ini perlu diatur lebih tegas. ...... The effort for overcoming crimes is a universal problem to be done continuously. Hence, it requires integration among components involved in the criminal justice system as legislated by Law No. 8/1981 of the Penal Code. Since the enactment, the penal code protect the rights of suspected or the accused more than to protect the right of victim of crime specially. Within the Penal Code there is no balance of proper treatment between the suspected or accused and the victim of crime. Society especially the victim of crime, they are very wishing justice by sentencing the offender and they need to access to courts. Society have right to know how far the progress of the case handled by the police and the prosecutor. Hence, the author in interest to write the essential problem for this research, i,e,: "How application of giving information regarding progress of the case in pre-adjudication stage". The Penal Code had not provided with regulation of giving information to settle case by police and prosecutor in pre-adjudication stage. Since the enactment of 1985 the World had agreed Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power. Also in Indonesia had been enacted Law No. 13/2006 of Protection for Witness and Victim(s). For those two instruments it had been regulated that 'witness and victims have right to get information about progress of the case. The author had conducted both normative and empirical research presented qualitatively, factually, the legal apparatus had not implemented its techniques in field optimally. Indeed, giving information about progress of the case is very urgent and important to be implemented immediately within framework of supervising the legal apparatus and to proceed criminal justice system successfully, so that, sense of justice of society may be achieved. Hence, it is wished to design The Penal Code for the future, giving information about progress of the case should be regulated more firmly.