Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pelaksanaan RUPS harus memenuhi ketentuan mengenai kuorum. Bila tidak terpenuhi, maka RUPS tidak dapat dilaksanakan. UU Perseroan Terbatas membolehkan perseroan meminta pengadilan negeri setempat menetapkan kuorum untuk RUPS ketiga. Permasalahannya 1) Apa yang menjadi dasar diterimanya permohonan tersebut oleh pengadilan negeri? 2) Apa yang dapat dilakukan pemegang saham, bila hasil penetapan tidak memuaskan? Penelitian ini merupakan penelitian eksplanatoris, dengan menggunakan data sekunder. Dari hasil penelitian penulis, diketahui bahwa dasar diterimanya permohonan adalah ditentukan dari jawaban termohon, terpenuhinya syarat normatif pelaksanaan RUPS, serta manfaat penetapan. Sedangkan, pemegang saham karena ikut menjadi pihak dalam permohonan maka ia juga terikat dengan hasil penetapan. ......General Meeting of Shareholders (GmoS) must be performed in accordance with the provisions, concerning the quorum. When the quorum is not fulfilled, then the GMoS could not be performed. The Indonesian Company Law, allow a company to ask to the district courts for the determination, regarding the third GMoS’s quorum. The questions are 1) what are the basic reasons, therefore the request of quorum determination is granted by District Court? 2) what could be done by shareholders, when the results of such determination did not satisfy them? This is a explanatory research, using the secondary data. This research explains, that the request is accepted, depending on the respond of the defendant, normative terms and conditions, and the benefit of the determination. Meanwhile, since the shareholder is also the party of the request, then he also legally bounded with the determination from the district court.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai kepemilikan saham yang dilarang sebagaimana diatur dalam Pasal 27 UU Nomor 5 Tahun 1999 yang dikaitkan dengan tanggungjawab pemegang saham sebagaimana diatur dalam UU Nomor 40 tahun 2007. Dengan menggunakan metode menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang didasarkan data sekunder berupa studi dokumendokumen dari bahan kepustakaan berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier sebagai sumber utamanya. Adapun instrumen lain yang digunakan adalah penafsiran serta wawancara langsung dengan nara sumber yang berkaitan dengan penelitian deskriptif ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terkait penjatuhan denda administratif akibat terpenuhinya unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 27 UU Nomor 5 Tahun 1999 yang menjadi beban perseroan terbatas, (para) pemegang saham dapat mengajukan gugatan derivatif ke Pengadilan Negeri jika diduga adanya penyalahgunaan wewenang atau kelalaian anggota Direksi dalam melakukan tindakan kepemilikan saham oleh perseroan pada beberapa perusahaan dan atau pendirian beberapa perusahaan. Pemegang saham yang juga terbukti baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi tetap harus bertanggungjawab secara pribadi, sehingga dengan demikian tidak berlaku lagi tanggung jawab terbatas baginya.

---

This thesis discusses the ownership of shares that are prohibited under Article 27 of Law No. 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition as it relates to the responsibilities of shareholders as stipulated in Law No. 40 of 2007 concerning Private Lialibility Company. Using the method of normative juridical research that is research based on secondary data such as document studies of literature in the form of primary, secondary and tertiary legal materials as its main source. The other instrument used is the interpretation as well as live interviews with resource persons associated with this descriptive study. Results of research indicate that if administrative penalties due to the fulfillment of the elements of Article 27 of Law No. 5 of 1999 which were charged to a limited liability company, (the) shareholders may file a derivative lawsuit at the District Court if the alleged abuse of authority or negligence of any member of the Board of Directors in taking ownership action in other companies or the establishment of several companies. Shareholders are proved either directly or indirectly utilize the company in bad faith solely for personal purposes will continue to be personally liable, and could not invoke limited liability.

Abstrak :
Tesis ini khusus membahas pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 dan akibatnya terhadap PSC. Dengan menggunakan metode interpretasi gramatikal, historis, antisipatif dan komparatif maka kita dapat memahami makna dari pasal 31 ini. Penelitian ini adalah penelitian perskriptif deskriptif. Hasil penelitian menyatakan bahwa ketentuan dalam pasal ini sudah jelas bahwa perjanjian wajib dalam bahasa Indonesia dengan batasan khusus terhadap perjanjian dengan tujuan tertentu di Indonesia. Pasal 31 ini sebagai alasan yuridis terhadap PSC yang dilaksanakan di Indonesia diwajibkan dibuat juga dalam bahasa Indonesia.

---

This thesis specifically discusses article 31 of Law Number 24 of 2009 and its implication on the PSC. To understand the meaning of Article 31 the author uses the method of gramatikal, historis, antisipatif and komparatif interpretation. This study uses a prescriptive-descriptive design. The results stated that the meaning of the article is clear that the agreement shall be made in the Indonesian language which is only for the agreement with certain purposes in Indonesia. Article 31 is the juridical reason why a PSC in Indonesia must be made in the Indonesian language.

Abstrak :
Pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai tanggung jawab terbatas pemegang saham dalam perseroan terbatas dan hal-hal yang menghapuskan tanggung jawab terbatas para pemegang saham. Perseroan terbatas adalah suatu subjek hukum yang merupakan pemangku hak dan kewajiban sehingga bisa memiliki kekayaan sendiri, mengadakan perikatan, dan bisa menggugat dan digugat di depan pengadilan atas namanya sendiri. Tujuan pendirian perseroan terbatas adalah untuk menjalankan usaha dimana pendiri atau pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan, dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai sahamnya dalam perseroan. Agar perseroan terbatas memperoleh status sebagai badan hukum, perseroan harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Jika pemegang saham tidak melaksanakan kewajibannya untuk mememenuhi persyaratan perseroan terbatas sebagai badan hukum, hal itu berarti pemegang saham tidak menginginkan adanya pertanggung jawabab terbatas. Tujuan dari pemisahan kekayaan pemegang saham yang dilakukan pemegang saham adalah untuk memisahkan bahwa tanggung jawab pemegang saham adalah terbatas pada sejumlah hartanya yang dipisahkan dan disetor ke perseroan. Akan tetapi dalam hal tertentu pemegang saham dapat dimintakan pertanggung jawaban pribadi atas kewajiban perseroan terbatas. Upaya hukum yang memberlakukan tanggung jawab pribadi pemegang saham dikenal dengan istilah menyingkap tirai perseroan terbatas.

---

The focus of this study is about limited liability and piercing the corporate veil. A corporation is specifically referred to as a "legal person"- as a holder of rights and duties, that is capable of owning real property, entering into contracts, and having the ability to sue and be sued in its own name.The purpose of establishment of corporation is to conduct the business activities that the respective founders (shareholders) are not personally liable for agreements entered into on behalf of the company and are not liable for the compani?s losses exceeding the nominal value of the shares individually subscribed. In order to have a limited liability status, the company must fulfill the formal requirements based on the prevailing laws and regulations. If the founders do not conduct their duties relating to the fulfillment of legal status of the Company, the founders clearly do not want to have limited liability from the company. The purpose of the Company?s assets that were separated from the shareholders, is to ensure only the respective separated assets will be liable, not all the assets of the shareholder, however there are cases in which the company's shareholders could be sued for negligence or for debts and personally liable for the debts and liabilities of company. The action of bringing in these shareholders to be sued is called "piercing the corporate veil" or "lifting the corporate veil."

Abstrak :
ABSTRAK
Pelaksanaan RUPS harus memenuhi ketentuan mengenai kuorum. Bila tidak terpenuhi, maka RUPS tidak dapat dilaksanakan. UU Perseroan Terbatas membolehkan perseroan meminta pengadilan negeri setempat menetapkan kuorum untuk RUPS ketiga. Permasalahannya 1) Apa yang menjadi dasar diterimanya permohonan tersebut oleh pengadilan negeri? 2) Apa yang dapat dilakukan pemegang saham, bila hasil penetapan tidak memuaskan? Penelitian ini merupakan penelitian eksplanatoris, dengan menggunakan data sekunder. Dan hasil penelitian penulis, diketahui bahwa dasar diterimanya permohonan adalah ditentukan dari jawaban termohon, terpenuhinya syarat normatif pelaksanaan RUPS, serta manfaat penetapan. Sedangkan, pemegang saham karena ikut menjadi pihak dalam permohonan maka ia juga terikat dengan hasil penetapan.

---

ABSTRACT
General Meeting of Shareholders (GmoS) must be performed in accordance with the provisions, concerning the quorum. Wien the quorum is not e , en e GMoS could not be performed. The Indonesian Company Law, a ow a compMiy to ask to the district courts for the determination, regarding t e ir o s quorum. The questions are 1) what are the basic reasons, there ore t e reques o quorum determination is granted by District Court? 2) what cou e y shareholders, when the results of such determination did not satisfy em. is is a explanatory research, using the secondary data. This research exp ains, a e request is accepted, depending on the respond of the defendant, norma ye erms and conditions, and the benefit of the determination Meanwhile, since the shareholder is also the party of the request, then he also legally bounded with the determination from the district court.;

Abstrak :
Direksi dalam melakukan pengurusan Perseroan dengan mengambil tindakantindakan dan keputusan bisnis dapat menimbulkan kerugian bagi Perseroan. Berdasarkan doktrin Business Judgment Rule, Direksi dianggap tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan akibat keputusan bisnis yang diambil direksi. Penelitian ini untuk menganalisa lebih dalam pemahaman mengenai doktrin Business Judgment Rule dan keterkaitannya dengan pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Berdasarkan bentuknya, tipologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian eksplanatoris dan preskriptif, dimana peneliti mencoba untuk memahami doktrin Business Judgment Rule dan mencari keberadaan doktrin ini di dalam hukum perusahaan di Indonesia, di samping itu peneliti mencoba untuk melihat dampak yang mungkin timbul apabila doktrin Business Judgment Rule diterapkan di Indonesia. ...... Directors in managing a Company, while take actions and business decisions may cause losses to the Company. Under the Business Judgment Rule doctrine, Directors are assumed not to be responsible for any losses of the Company due to business decisions of the directors. This research analysises deeper and further in understanding the Business Judgment Rule doctrine and their relation to Article 97 paragraph (5) Limited Company Act. Based on its form, the typology used in this study is explanatory and prescriptive research, where researchers try to understand the doctrine of the Business Judgment Rule and look for the existence of this doctrine in the company law in Indonesia, in addition, the researchers tried to see the impact that may arise if the Business Judgment Rule is applied in Indonesia.

Abstrak :
Dalam konteks hapusnya perikatan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan adanya sebab-sebab yang dapat menghapuskan perikatan. Diantara sebab-sebab itu perikatan dapat hapus melalui penawaran pembayaran tunai yang diikuti konsinyasi. Lembaga hukum ini merupakan lembaga hukum yang diciptakan undang-undang bilamana terdapat keadaan seorang kreditur menolak pembayaran prestasi dari debitur. Untuk keabsahan lembaga hukum ini sebagai sebab hapusnya perikatan, undang-undang telah menetapkan beberapa prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi yang diantaranya harus dilakukan oleh notaris atau juru sita. Syarat- syarat ini tentunya di buat oleh undang-undang dengan maksud dan tujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dan rasa keadilan bagi para pencari keadilan. ...... In the context of a contract termination the Civil Code refers to the existence of causes that extinguishes a contract. Among the causes is an offer for payment followed by consignment. This is a legal institution created by law where a creditor refuse payment from the debtor. To be valid, the law has established a procedure in which it must be performed by a notary or a court bailiff. Theterms procedure is created by law with the intent and purpose to ensure legal certainty and a sense of justice for the needs of justice seekers.