Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini dilatarbelakangi dengan meningkatnya angka penyimpangan atau pelanggaran anggota Polri baik disiplin, kode etik maupun pidana pada tahun 2022. Jumlah anggota Polri yang melakukan pelanggaran pidana sebanyak 1.281 personel, pelanggaran kode etik sebanyak 1.903 personel dan pelanggaran disiplin sebanyak 3.090 personel. Hasil ini juga mengindikasikan bahwa peran Biro Paminal dalam pembinaan terhadap penyimpangan anggota begitu dominan dalam penegakan hukumnya. Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian ini ditujukan untuk menganalisis bagai penguatan peran ideal dari Biro Paminal dalam pembinaan terhadap penyimpangan anggota di Mabes Polri. Pisau analisis dalam penelitian ini adalah teori peran, teori pembinaan, konsep pembinaan pengamanan internal Polri dan konsep Polri Presisi. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan dengan metode pendekatan penelitian lapangan (field research). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Biro Paminal memiliki peran yang besar dalam pembinaan terhadap penyimpangan anggota khususnya terkait dengan peran dalam artian kebijakan, strategi, dan terapi. Meskipun demikian, harus disadari, peran Biro Paminal tidak cukup kuat pada komunikasi dan penyelesaian sengketa. Penguatan peran ideal dari Biro Paminal dalam pembinaan terhadap penyimpangan anggota di Mabes Polri dapat ditempuh melalui Peningkatan kuantitas dan kualitas personel, Peningkatan manajemen media, Pengajuan peningkatan struktur kepangkatan, Implementasi Transformasi Pengawasan Polri Presisi yang berbasis teknologi informasi, Peningkatan sinergitas antar fungsi untuk melakukan akselerasi yang berbasis perubahan mind set dan culture set pada pembinaan penyimpangan anggota serta Menjalin kerjasama dengan Univesitas, Lembaga Sertifikasi, Lembaga NAC serta Lembaga sosial untuk meningkatkan kompetensi personel, membangun integritas moral serta komitmen personel dalam pembinaan terhadap penyimpangan anggota. ......This research is motivated by the increasing number of irregularities or violations of members of the National Police both discipline, code of ethics and criminal in 2022. The number of members of the National Police who committed criminal violations was 1,281 personnel, violations of the code of conduct were 1,903 personnel and disciplinary violations were 3,090 personnel. These results also indicate that the role of the Paminal Bureau in fostering member malfeasance is dominant in its law enforcement. Based on these problems, this study is intended to analyze how to strengthen the ideal role of the Paminal Bureau in coaching against member irregularities at the National Police Headquarters. The analysis knife in this study is role theory, coaching theory, the concept of fostering internal security of the National Police and the concept of Precision Police. This type of research is qualitative research with a field research approach method. The results of this study show that the Paminal Bureau has a large role in fostering member deviations, especially related to the role in the sense of policies, strategies, and therapies. However, it must be realized, the role of the Paminal Bureau is not strong enough in communication and dispute resolution. Strengthening the ideal role of the Paminal Bureau in coaching against member deviations at the National Police Headquarters can be achieved through increasing the quantity and quality of personnel, improving media management, proposing to improve the rank structure, implementing the transformation of precision police supervision based on information technology, increasing synergy between functions to accelerate based on changes in mind set and culture set in fostering member deviations and establishing cooperation with Universities, Certification Bodies, NAC Institutions and social institutions to improve personnel competence, build moral integrity and personnel commitment in coaching against member deviations.

Abstrak :
Penelitian ini dilatarbelakangi pengamanan aktivitas Kepelabuhanan Tanjung Priok masih belum maksimal. Angka kejahatan dari tahun ke tahun masih tergolong tinggi, dimana pada tahun 2022 mencapai 249 kejadian. Pemerasan dan pengancaman terhadap pekerja pelabuhan juga masih terjadi. Bahkan, aksi unjuk rasa serta rob juga kerap terjadi hingga pada akhirnya membuat kemacetan yang mengganggu distribusi barang. Kerjasama yang dibangun Polres Pelabuhan Tanjung Priok dengan stakeholder terkait juga belum maksimal. Telah terbentuk Safety Improvement Task Force (SITAF), hanya saja masih terbatas pada bidang joint investigation. Untuk pengamanan secara menyeluruh, belum ada kerjasama yang terstruktur. Masih terlihat ego sektoral di masing-masing intansi. Pisau analisis dalam penelitian ini adalah teori teori kolaborasi, konsep collaborative governance dan konsep community policing. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode pendekatan studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Safety Improvement Task Force (SITAF) belum efektif dalam menciptakan keamanan dan ketertiban aktivitas Kepelabuhan Tanjung priok dilihat dari dimensi Tipe Networked Structure sulit melakukan sinkronisasi dan integrasi sistem antar stakeholder, dari dimensi Commitment to a common purpose proses evaluasi kinerja sudah tidak jalan, dari dimensi governance karena tidak adanya Sistem Operasional prosedur teknis, dan dari dimensi Access to resources tidak adanya sumber daya mandiri dalam SITAF. Sementara itu, model ideal dalam menciptakan keamanan dan ketertiban aktivitas kepelabuhanan Tanjung Priok dalam paradigma pemolisian kolaboratif adalah dengan meningkatkan kerjasama pengamanan kawasan pelabuhan dengan stakeholder melalui optimalisasi SITAF dengan sejumlah perbaikan yang meliputi penyelenggaraan pertukaran dan pembaruan informasi antar stakeholder, melakukan identifikasi, pemetaan dan analisis serta pembaruan karakteristik potensi kerawanan, melaksanakan kegiatan pelatihan, apel dan patroli bersama, mengoptimalkan sarana teknologi informasi seperti command center, meningkatkan peran aktif pengelola kawasan serta komunitas pekerja atau masyarakat yang ada di pelabuhan serta meningkatkan sumber daya mandiri SITAF. ......This research is motivated by the fact that the security of Tanjung Priok Port activities is still not optimal. The crime rate from year to year is still relatively high, where in 2022 it will reach 249 incidents. Extortion and threats against port workers are also still occurring. In fact, demonstrations and robberies also often occur, which in turn create traffic jams that disrupt the distribution of goods. The cooperation that was built by the Tanjung Priok Port Police with related stakeholders has also not been maximized. A Safety Improvement Task Force (SITAF) has been formed, but it is still limited to the field of joint investigation. For overall security, there is no structured cooperation. There is still visible sectoral ego in each agency. The analytical knife in this research is the theory of collaboration, the concept of collaborative governance and the concept of community policing. This type of research is a qualitative research with a case study approach method. The results of this study indicate that the Safety Improvement Task Force (SITAF) has not been effective in creating security and order in Tanjung Priok Port activities, seen from the dimensions of the Networked Structure type, it is difficult to synchronize and integrate systems between stakeholders, from the Commitment to a common purpose dimension, the performance evaluation process is no longer way, from the governance dimension due to the absence of an Operational System of technical procedures, and from the Access to resources dimension there is no independent resource in SITAF. Meanwhile, the ideal model for creating security and order in Tanjung Priok port activities in the Collaborative Policing paradigm is to increase port area security cooperation with stakeholders through optimizing SITAF with a number of improvements which include organizing exchange and updating of information between stakeholders, identifying, mapping and analyzing as well as updating the characteristics of potential vulnerabilities, carrying out training activities, gatherings and joint patrols, optimizing information technology facilities such as command centers, increasing the active role of area managers and the working community or people at the port and increasing SITAF's independent resources.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Mobile Handheld yang dikembangkan oleh Polda Jawa Tengah. Sistem ini merupakan inovasi atas keberadaan sistem ETLE yang digunakan untuk penindakan pelanggaran lalu lintas di Indonesia. Evaluasi dilakukandengan mempertimbangkan kelebihan dan kelemahan sistem ETLE Mobile Handheld. Teori yang digunakan dalam penelitian ini antara lain teori kontrol sosial dan teori penegakan hukum yang digunakan untuk pelaksanaan sistem ETLE Mobile Handheld untuk penindakan pelanggaran lalu lintas di wilayahhukum Polda Jawa Tengah; teori TAM yang digunakan untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan sistem ETLE Mobile Handheld dalam penindakan pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polda Jawa Tengah; dan teorievaluasi program yang digunakan untuk menjawab persoalan hasil evaluasi sistemETLE Mobile Handheld dalam penindakan pelanggaran lalu lintas di wilayahhukum Polda Jawa Tengah. Metode yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini merupakan eksploratif yang bertujuan untuk memperluas wawasan terkait hasil evaluasi sistem ETLE Mobile Handheld dan memberikan solusi pemecahan masalahnya. Data penelitian ini diambil dengan teknik wawancara, pengamatan dan studi dokumen, yang kemudian dianalisis dengan mereduksi data, menyajikan data dan melakukan verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi sistem ETLE Mobile Handheld telah memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kontrol sosial dan kesadaran masyarakat terhadap aturan lalu lintas. Adanya sistem ini mendorong perubahan perilaku yang lebih baik pada pengguna jalan, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas. Kesimpulannya sistem ETLE Mobile Handheld efektiv diterapkan untuk melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polda Jawa Tengah. Saran yang diberikan yaitu diperlukan identifikasi dan evaluasi potensi ancaman keamanan yang disebutkan seperti serangan malware, serangan DDoS, pelanggaran keamanan, kelemahan sistem, penyalahgunaan akses, gangguan fisik, serangan jaringan dan kehilangan data ......This study aims to evaluate the Mobile Handheld Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) system developed by the Central Java Regional Police. This system is an innovation for the existence of the ETLE system which is used for prosecution of traffic violations in Indonesia. The evaluation is carried out by considering the strengths and weaknesses of the ETLE Mobile Handheld system. Theories used in this study include social control theory and law enforcement theory which are used to implement the ETLE Mobile Handheld system for prosecution of traffic violations in the jurisdiction of the Central Java Regional Police; the TAM theory used to explain the factors that influence the implementation of the ETLE Mobile Handheld system in the prosecution of traffic violations in the jurisdiction of the Central Java Regional Police; and program evaluation theory used to answer questions about the evaluation results of the ETLE Mobile Handheld system in the prosecution of traffic violations in the jurisdiction of the Central Java Regional Police. The method used is using a qualitative approach. This type of research is exploratory which aims to broaden insights regarding the evaluation results of the ETLE Mobile Handheld system and provide solutions to solving the problem. The research data were collected by interview, observation and document study techniques, which were then analyzed by reducing data, presenting data and conducting verification. The results of this study indicate that the implementation of the ETLE Mobile Handheld system has made a positive contribution in increasing social control and public awareness of traffic rules. The existence of this system encourages better behavior changes for road users, so as to increase compliance with traffic rules. In conclusion, the ETLE Mobile Handheld system is effectively applied to take action against traffic violations in the jurisdiction of the Central Java Regional Police. The advice given is that it is necessary to identify and evaluate potential security threats mentioned such as malware attacks, DDoS attacks, security breaches, system weaknesses, access abuse, physical interference, network attacks and data loss.

Abstrak :
Tingginya pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polsek Sukaraja menunjukan bahwa kinerja Bhabinkamtibmas Polsek Sukaraja masih belum optimal, seharusnya pencurian kendaraan bermotor di wilayah Polsek Sukaraja mengalami penurunan bukan mengalami kenaikan tiap tahunnya. Kinerja Bhabinkamtibmas Polsek Sukaraja masih diibaratkan sebagai petugas pemadam kebakaran karena masih kurang dalam mengidentifikasi adanya suatu permasalahan atau suatu tindak pidana. Dari kejadian tersebut, bisa dilihat bahwa masih rendahnya community policing, problem solving dan lemahnya predictive policing yang dimiliki oleh Bhabinkamtibmas Polsek Sukaraja. Kinerja Bhabinkamtibmas Polsek Sukaraja juga masih belum efektif karena banyaknya tugas-tugas kepolisian lain diluar tugas pokok Bhabinkamtibmas sehingga tidak setiap saat Bhabinkamtibmas dapat dekat dengan masyarakat serta dapat melakukan sambang, anjangsana dan kunjungan ke masyarakat meskipun Bhabinkamtibmas Polsek Sukaraja telah bergabung di dalam grup Whatsapp yang di dalamnya terdapat unsur-unsur dari masyarakat tetapi tidak semua informasi telah disampaikan ke dalam grup whatsapp tersebut. Polsek Sukaraja merupakan salah satu Polsek dari 1.062 Polsek yang ditunjuk tidak melakukan penyidikan, hanya untuk Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat pada Daerah Tertentu. Terkait maraknya pencurian kendaraan bermotor dan kinerja Bhabinkamtibmas yang belum optimal di Sukaraja tersebut, perlu upaya pemecahan masalah dengan cara mengetahui faktor penghambat kinerja Bhabinkamtibmas dalam pencegahan curanmor di Sukaraja dan upaya preemtif yang dapat dilakukan oleh Bhabinkamtibmas dalam pencegahan curanmor di Sukaraja, sehingga pelaksanaan pencegahan pencurian kendaraan bermotor yang diharapkan dapat terlaksana dengan adanya jaminan menurunnya atau menghilangnya pencurian kendaraan bermotor yang berdampak pada terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian berada di wilayah hukum Polsek Sukaraja. Landasan teori dan konsep yang digunakan yaitu konsep Community Policing yang dijelaskan lebih lanjut menggunakan Teori Partisipasi dan Teori Komunikasi, Konsep Predictive Policing dan Konsep Kinerja. Bhabinkamtibmas Polsek Sukaraja harus selalu melakukan community policing, predictive policing dan problem solving terhadap masalah yang terjadi di tengah masyarakat sehingga kinerja Bhabinkamtibmas dapat berjalan dengan optimal. ......The high rate of motor vehicle theft in the jurisdiction of the Sukaraja Sector Police indicates that the performance of the Bhabinkamtibmas of the Sukaraja Sector Police has not been optimal, it should have decreased, not increased in each year. The performance of Bhabinkamtibmas of the Sukaraja Sector Police is considered almost the same as firefighter because they are still lacking in identifying a problem or a crime. From this incident, it can be seen the lack of problem solving and community policing ability, also inadequate predictive policing of Bhabinkamtibmas Polsek Sukaraja. The performance of the Bhabinkamtibmas of the Sukaraja Sector Police is also ineffective because there are many other police duties outside of the main duties of Bhabinkamtibmas so that not all the time Bhabinkamtibmas can be close to the community and can carry out visits to the community even though the Bhabinkamtibmas of the Sukaraja Sector Police has joined the WhatsApp group which is it contains various elements of society but not all information has been submitted to the group. The Sukaraja Sector Police is one of the 1,062 Polsek appointed not to carry out any investigations, only to maintain public security and order in certain areas. Regarding the rise of motor vehicle theft and the non-optimal performance of Bhabinkamtibmas in Sukaraja, it is necessary to solve the problem by knowing the inhibiting factors of Bhabinkamtibmas' performance in preventing motor vehicle theft in Sukaraja and the pre-emptive efforts that could be carried out, so that the implementation of preventing motor vehicles theft, which are expected to be carried out with the guarantee of decreasing or disappearing motor vehicle theft, will have an impact on the realization of security and public order. The approach used in this study is qualitative approach. The research location is in the jurisdiction of the Sukaraja Police. The theoretical basis and concept used is the Community Policing concept which is further explained using Participation Theory and Communication Theory, Predictive Policing Concept and Performance Concept. Bhabinkamtibmas of the Sukaraja Sector Police must always carry out community policing, predictive policing and problem solving of problems that occur in the community so that the performance of Bhabinkamtibmas could be run optimally.

Abstrak :
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya transformasi pelayanan publik menuju Polri yang Presisi khususnya terkait perwujudan SDM yang unggul di era Police 4.0 yang dilaksanakan oleh Satuan Lalu Lintas Polresta Mamuju yang belum optimal. Masih ditemukan banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh anggota baik terkait dengan pungli maupun tidak professional dalam bertugas. Selain itu, juga masih banyaknya keluhan masyarakat terkait dengan kinerja Satuan Lalu Lintas Polresta Mamuju. Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian ini ditujukan untuk menganalisa bentuk integritas personel, kompetensi personel serta balancing integritas dan kompetensi Satuan Lalu Lintas Polresta Mamuju dalam mewujudkan Polri yang Presisi. Pisau analisis dalam penelitian ini adalah teori keseimbangan, teori integritas, teori kompetensi, teori manajemen stratejik serta komsep Polri Presisi. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan eksploratif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk integritas Satuan lalu Lintas Polresta Mamuju dalam mewujudkan Polri yang Presisi yakni berkomitmen tinggi untuk tidak KKN, jujur, bersikap adil, bekerja sesuai SOP, serta tidak menyalahgunakan wewenang dan jabatan. Adapun kompetensi yang dimiliki personel yakni pengetahuan terkait UU No. 22 Tahun 2009, keterampilan teknis pada bidang lalu lintas serta memiliki sikap dan perilaku yang professional, akuntabel dan bertanggung jawab. Strategi dalam membentuk balancing integritas dan kompetensi dapat ditempuh dengan melakukan reformasi birokrasi dalam mewujudkan SDM Polri yang unggul di era Police 4.0, memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana transfer knowledge, etika dan integritas dari role model kepemimpinan, memperkuat sistem operasional prosedur melalui kerjasama dengan lembaga pendidikan di luar Polri, serta melakukan pembenahan, perbaikan dan peningkatan kinerja berdasarkan dorongan semangat dari remunerasi dan control sosial. ......This research is motivated by the existence of a transformation of public services into a Precise Police, especially related to the realization of superior human resources in the Police 4.0 era carried out by the Mamuju Police Traffic Unit which has not been optimal. There are still many violations committed by members, both related to extortion and not being professional in their duties. In addition, there are still many public complaints related to the performance of the Mamuju Police Traffic Unit. Based on these problems, this research is aimed at analyzing the forms of personnel integrity, personnel competence and balancing the integrity and competence of the Mamuju Police Traffic Unit in realizing a Precision Police. The analytical tools in this study are the theory of balance, the theory of integrity, the theory of competence, the theory of strategic management and the concept of Precision Police. This type of research is a qualitative research with an exploratory approach. The results of this study indicate that the form of integrity of the Traffic Unit of the Mamuju Police Traffic Unit in realizing a Precision Police is a high commitment not to KKN, being honest, being fair, working according to SOPs, and not abusing authority and position. The competencies possessed by personnel are knowledge related to Law no. 22 of 2009, technical skills in the field of traffic and have a professional, accountable and responsible attitude and behavior. Strategies in establishing a balance of integrity and competence can be pursued by carrying out bureaucratic reform in realizing superior Polri human resources in the Police 4.0 era, utilizing information technology as a means of transferring knowledge, ethics and integrity from leadership role models, strengthening operational procedures systems through collaboration with educational institutions in outside the National Police, as well as carrying out reforms, improvements and performance enhancements based on encouragement from remuneration and social control.

Abstrak :
Tujuan penelitian untuk menganalisis penanganan kasus kekerasan seksual anak yang mengalami kondisi trauma psikis; menganalisis faktor kendala penanganan; serta memaparkan desain ideal dalam penanganan kasus kekerasan seksual anak yang mengalami kondisi trauma psikis di Polres Metro Jakarta Barat. Landasan teori dan konsep penelitian menggunakan teori kompetensi, teori penegakan hukum, teori psikologi hukum serta teori psikologi kekerasan seksual. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan tipe penelitian ilmu kepolisian. Jenis penelitian digunakan metode eksploratif. Jenis data primer dengan melakukan wawancara dengan Kanit PPA, anggota Unit PPA, Psikolog klinis UPTD PPA serta orang tua korban. Triangulasi yang digunakan yaitu triangulasi sumber data dan triangulasi teori. Secara prosedural dalam penanganan laporan adanya kekerasan seksual yang menimpa anak, Penyidik unit PPA melakukan analisis dengan menggunakan metode konseling melalui wawancara kognitif. Kendala yang dialami dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak dimulai dari : Pertama, kendala hukum yang mana terdapat tantangan implementasi UU TPKS terhadap korban kekerasan seksual berbasis elektronik. Kedua, kendala dari faktor penegak hukum terutama terkait perspektif penyidik terkait aspek hukum formil dari alat bukti terutama dari keterangan saksi korban kadang dianggap oleh penyidik tidak memenuhi syarat sebagai satu alat bukti. Ketiga, kendala dari faktor sarana adala berupa belum adanya layanan Terpadu “Satu Atap”. Keempat, kendala kendala budaya patriarki di lingkungan masyarakat dan tabunya pemahaman terkait pendidikan seksual sejak dini. Terakhir, kendala sikap “victim blamming” oleh masyarakat. Desain ideal dalam penanganan kasus kekerasan seksual anak yang mengalami kondisi trauma psikis dari sisi aturan hukum adalah perlu adanya pembentukan Peraturan Pemerintah berdasarkan Pasal 46 ayat (1) mengenai penghapusan dan/atau pemutusan akses informasi elektronik dan/atau dokumen. Kemudian desain ideal sarana layananterpadu “satu atap” untuk pelayanan korban kekerasan seksual pada anak adalah dengan membuat MoU antara UPTD PPA dengan Kepolisian untuk menempatkan petugasnya standby di Unit PPA Polres Metro Jakarta Barat. ......The aim of the research is to analyze the handling of cases of sexual violence against children who experience psychological trauma; analyze the handling constraint factors; as well as explaining the ideal design in handling cases of sexual violence against children who experience psychological trauma. The theoretical basis and research concept uses competency theory, law enforcement theory, legal psychological theory and psychological theory of sexual violence. This study uses a qualitative research approach with the type of police science research. This type of research used exploratory method. Types of primary data by conducting interviews with the PPA Unit, members of the PPA Unit, UPTD PPA clinical psychologists and the victims' parents. The triangulation used is data source triangulation and theory triangulation. Procedurally in handling reports of sexual violence against children, PPA unit investigators conducted an analysis using the counseling method through cognitive interviews. Obstacles experienced in handling sexual violence against children start from: First, legal constraints where there are challenges to the implementation of the TPKS Law against victims of electronic-based sexual violence. Second, the obstacles from law enforcement factors, especially related to the perspective of investigators regarding the formal legal aspects of evidence, especially from the testimony of victims-witnesses, are sometimes considered by investigators as not meeting the requirements as evidence. Third, the obstacle from the facility factor is in the absence of a "One Roof" Integrated service. Fourth, the constraints of patriarchal culture in society and the taboo of understanding related to sexual education from an early age. Finally, the problem is the attitude of "victim blaming" by the community. The ideal design in handling cases of sexual violence against children who experience psychological trauma from a legal standpoint is the need for the establishment of a Government Regulation based on Article 46 (1) regarding the deletion and/or termination of access to electronic information and/or documents. Then the ideal design of an integrated "one-stop" service facility for victims of sexual violence against children is to make an MoU between the UPTD PPA and the Police to place officers on standby at the West Jakarta Metro Police PPA Unit.

Abstrak :
Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis revitalisasi pola pengasuhan taruna akademi kepolisian berbasis teknologi informasi pada lembaga pendidikan dan pelatihan Polri. Upaya pola pengasuhan taruna akademi kepolisian berbasis teknologi informasi menjadi penting dilakukan, mengingat berbagai tantangan global yang mengharuskan para siswa akpol adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi. Penulisan ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil Penulisan ini menjelaskan bahwa pertama, kondisi faktual pengasuhan taruna Akpol sebelum tahun 2022, pola pengasuhan belum berjalan secara maksimal karena berbagai faktor, diantaranya kurangnya jumlah pengasuh, adanya pengasuh yang kurang kompeten, pengasuh belum seluruhnya mendapatkan pelatihan dasar, masih adanya tradisi kekerasan serta pola hidup hedonism para Taruna Akademi Kepolisian dan tidak adanya pedoman pola pengasuhan yang dimiliki oleh para pengasuh dalam melaksanakan pengasuhan kepada para Taruna Akpol. Kedua, Revitalisasi Pola Pengasuhan Taruna Akademi Kepolisian Berbasis Teknologi Informasi dilakukan melalui berbagai tahapan. Pada revitalisasi proses pengajaran menggunakan platform aplikasi antara lain; email, e-calender, Drive, e-Classroom, Docs, SIA (sistem informasi akademik), Taruna Care, E-Learning, dan Blog Mahasiswa. Kemudian revitalisasi proses pelatihan salah satu aplikasi yang digunakan untuk mengukur seberapa jauh jarak tempuh lari taruna Akpol. Revitalisasi proses pengasuhan dilakukan dengan aplikasi zoom meeting, seperti diskusi penugasan, konsultasi daring taruna dengan pengasuh, dan adanya ruang pusat pengawasan melalui CCTV disetiap area di sekitar Akademi Kepolisian guna menghindari terjadinya tindakan pelanggaran. Para Pengasuh juga selalu memonitor kegiatan Taruna pada saat pesiar/cuti melalui Whatsapp Group dan pengecekan melalui Video Call. Dari penjelasan tersebut, upaya revitalisasi dilakukan didasarkan juga pada kemampuan pengasuh untuk memanfaatkan teknologi informasi. ......This research aims to analyze the revitalization of information technology-based parenting patterns for police academy cadets at National Police education and training institutions. Efforts to provide information technology-based parenting patterns for police academy cadets are important, considering the various global challenges that require police academy students to be adaptive to developments in information technology. This research uses a qualitative method with a case study approach. The results of this research explain that first, the factual condition of caring for Police Academy cadets before 2022, the pattern of care has not been running optimally due to various factors, including the lack of caregivers, the presence of caregivers who are less competent, caregivers have not all received basic training, there is still a tradition of violence and the hedonistic lifestyle of Academy Cadets. The police and the absence of guidance on parenting patterns that caregivers have in carrying out care for Police Academy Cadets. Second, the revitalization of information technology-based parenting patterns for police academy cadets is carried out through various stages. In revitalizing the teaching process using application platforms, including; email, e-calendar, Drive, e- Classroom, Docs, SIA (academic information system), Taruna Care, E-Learning, and Student Blog. Then revitalize the training process, one of the applications used to measure how far the Police Academy cadets have run. The revitalization of the care process is carried out using the zoom meeting application, such as assignment discussions, online consultations between cadets and their caretakers, and the existence of central monitoring rooms via CCTV in every area around the Police Academy to avoid violations. The Caretakers also always monitor Cadet activities while on vacation/leave via Whatsapp Group and checking via Video Call. From this explanation, revitalization efforts are also based on the ability of caregivers to utilize information technology.

Abstrak :
Proses pengembangan karir Perwira Menengah Bareskrim Polri selama ini belum efektif yang ditunjukkan dengan adanya kesulitan kenaikan pangkat. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara lebih jauh terhadap pola mutasi Perwira Menengah serta melihat faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam mutasi Perwira Menengah. Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana pola mutasi bagi Perwira Menengah yang saat ini diterapkan pada Sumber Daya Manusia Bareskrim Mabes Polri menghadapi era Revolusi Industri 4.0? dan (2) Faktor-faktor apa saja yang dipertimbangkan dalam mutasi bagi Perwira Menengah Bareskrim Mabes Polri untuk menghadapi era Revolusi Industri 4.0?. Metode yang digunakan adalah kualitatif-eksploratif dengan mengumpulkan data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, sedangkan data sekunder dikumpulkan dengan teknik studi dokumentasi. Analisa data dilaksanakan dengan analisis flow model yang melibatkan proses validitas data, antisipasi, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua pola mutasi bagi Perwira Menengah Bareskrim Polri yaitu demosi dan promosi. Demosi didorong oleh pelanggaran yang dilakukan anggota sedangkan promosi berdasarkan pada kebutuhan organisasi atau pengajuan anggota. Keduanya hanya dapat tejadi ketika terdapat nota dinas. Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam mutasi bagi Perwira Menengah di era Revolusi Industri 4.0 dalam konteks promosi diantaranya adalah kompetensi siber, pengalaman kerja pada bidangnya, kemampuan pemberkasan, sertifikasi khusus penyidik, pendidikan kejuruan dan keterampilan penggunaan teknologi. Sedangkan dalam konteks demosi dengan mempertimbangkan faktor pelanggaran etika dan pelanggaran hukum yang didasarkan pada putusan sidang disiplin Polri bila telah terjadi pelanggaran disiplin sedang. ......The era of the Industrial Revolution 4.0 has encouraged changes in the The career development process for Intermediate Bareskrim Polri officers has not been effective so far, as demonstrated by difficulties in promotion. This research aims to further explore the mutation patterns of Middle Officers and look at the factors that are taken into consideration when transferring Middle Officers. The problems examined in this research are (1) What is the pattern of transfers for Middle Officers currently applied to the Human Resources of Bareskrim Polri Headquarters facing the era of Industrial Revolution 4.0? and (2) What factors are considered in the transfer of Intermediate Criminal Investigation Officers at National Police Headquarters to face the era of Industrial Revolution 4.0? The method used is qualitative-exploratory by collecting primary and secondary data. Primary data was collected using interview data collection techniques, while secondary data was collected using documentation study techniques. Data analysis was carried out using flow model analysis which involved the processes of data validity, anticipation, data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of the research show that there are two patterns of mutation for Intermediate Bareskrim Polri officers, namely demotion and promotion. Demotions are driven by violations committed by members while promotions are based on organizational needs or member submissions. Both can only occur when there is an official note. Factors considered in transfers for Middle Officers in the Industrial Revolution 4.0 era in the context of promotion include cyber competence, work experience in their field, filing skills, special certification for investigators, vocational education and skills in using technology. Meanwhile, in the context of demotion, considering the factors of ethical violations and legal violations which are based on the decision of the Police disciplinary hearing if there has been a moderate disciplinary violation.

Abstrak :
Penelitian ini dilatarbelakangi peningkatan jumlah tindak pidana penipuan online. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Polres Cimahi, khususnya Bhabinkamtibmas, dalam memberdayakan masyarakat dan mengatasi kesenjangan dalam pengetahuan teknologi diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pencegahan kejahatan penipuan online di wilayah tersebut. Metode yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan kualitatif. Teori yang dipergunakan untuk menjelaskan berbagai persoalan tersebut antara lain: Teori Peran, Teori Pemberdayaan Masyarakat, Teori Pemolisian Masyrakat, Teori Pencegahan Kejahatan , Konsep Tindak Pidana Penipuan dan Konsep Cybercrime. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Polres Cimahi dalam pemberdayaan masyarakat untuk pencegahan kejahatan penipuan online dilaksanakan melalui strategi preventif melalui Program Pelatihan Keamanan Cyber. Selama ini model tersebut telah diselenggarakan dengan baik, namun terdapat masalah kurangnya evaluasi dan pemberian umpan balik, sehingga program tersebut menjadi kurang efektif. Meskipun program tersebut berjalan baik, terdapat masalah kurangnya evaluasi dan umpan balik, membuatnya kurang efektif. Faktor internal seperti keterbatasan sumber daya dan kurangnya komitmen organisasi mempengaruhi peran Polres, sementara faktor eksternal melibatkan hambatan dari peraturan, dukungan pemerintah yang minim, dan kurangnya kerjasama dengan pihak ketiga. Kendala tambahan melibatkan rendahnya kesadaran masyarakat tentang ancaman kejahatan online, serta minimnya minat dan literasi digital. Opini publik dan media, serta norma positif terhadap peran Polri, dapat memengaruhi partisipasi masyarakat. ......This research is motivated by the increase in the number of online fraud crimes. Therefore, this research aims to analyze the role of the Cimahi Police, especially Bhabinkamtibmas, in empowering the community and overcoming gaps in technological knowledge which is expected to increase the effectiveness of preventing online fraud crimes in the area. The method used is a qualitative approach. The theories used to explain various issues include Role Theory, Community Empowerment Theory, Community Policing Theory, Crime Prevention Theory, Fraud Crime Concept, and Cybercrime Concept. The results of this research show that the role of the Cimahi Police Resort in empowering the community for the prevention of online fraud crimes is carried out through preventive strategies, namely the Cyber Security Training Program. While this model has been implemented well, there are issues such as a lack of evaluation and feedback, making the program less effective. Internal factors, such as limited resources and organizational commitment, affect the role of the police, while external factors involve obstacles from regulations, minimal government support, and a lack of cooperation with third parties. Additional constraints involve the low public awareness of online crime threats, as well as the lack of interest and digital literacy. Public opinion and media, as well as positive norms towards the role of the police, can influence community participation.

Abstrak :
Penelitian ini membahas pelayanan registrasi dan identifikasi (Regident) BPKB & STNK kendaraan bermotor pada Direktorat Lalulintas Polda Metro Jaya. Tujuan penelitian untuk mencari postur ideal kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam menghadapi ancaman degradasi di era digitalisasi. Landasan teori terdiri dari teori kompetensi SDM, public service, new public service, service excellence, dan public trust. Sedangkan metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain kualitatif eksplanatori. Melalui analisis penalaran induktif, penelitian menemukan pentingnya faktor kunci untuk membangun postur ideal dalam menghadapi transformasi digital. Untuk faktor kunci meliputi komposisi dan kompetensi SDM, dan sarana prasarana digital berkaitan dengan efisiensi mekanisme pelayanan. Adapun postur ideal untuk menghadapi ancaman degradasi era digital, penelitian mensyaratkan adanya kesesuaian kompetensi dengan bidang kerja, motivasi kerja tinggi, budaya kerja yang mendukung, bersikap proaktif, serta memiliki komunikasi dan negosiasi yang baik. Hal yang harus dilakukan untuk membangun postur ideal SDM, diperlukan peningkatan kompetensi melalui: (1) pendidikan dan pelatihan; (2) pendidikan kejuruan; (3) pendidikan pengembangan spesial; (4) transfer pengetahuan; dan (5) sertifikasi teknologi dan informasi komputer. Penelitian menyimpulkan bahwa dengan memiliki postur ideal SDM, maka pelayanan Regident BPKB dan STNK pada Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya tidak saja mampu menghadapi ancaman degradasi pelayanan digital, namun juga dapat berperan sebagai agen perubahan dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat untuk menuju Smart Public Service. ......This research discusses the registration and identification service (Regident) of BPKB & STNK motor vehicles at the Directorate of Traffic Polda Metro Jaya. The purpose of the research is to find the ideal posture of human resource (HR) quality in facing the threat of degradation in the digitalization era. The theoretical foundation consists of HR competency theory, public service, new public service, service excellence, and public trust. Meanwhile, the research method uses a qualitative approach with an explanatory qualitative design. Through inductive reasoning analysis, the research found the importance of key factors in building an ideal posture in facing digital transformation. For key factors include the composition and competence of HR, and digital infrastructure related to service mechanism efficiency. As for the ideal posture to face the threat of digital era degradation, the research requires the competence to match the field of work, high work motivation, a supportive work culture, being proactive, and having good communication and negotiation. What needs to be done to build an ideal HR posture, competency improvement is needed through: (1) education and training; (2) vocational education; (3) special development education; (4) knowledge transfer; and (5) computer technology and information certification. The research concludes that by having an ideal HR posture, the Regident BPKB and STNK service at the Directorate of Traffic Polda Metro Jaya is not only able to face the threat of digital service degradation, but can also act as an agent of change in improving service quality and public satisfaction towards Smart Public Service.