Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Di awal tahapan Pilpres 2019, muncullah satu gerakan yang bertagar #2019gantipresiden. Gerakan ini merupakan respon dari dukungan kepada Jokowi untuk Dua Periode. Kedua gerakan ini dimainkan hingga sampai ke dunia maya dengan adanya sosial media. Gerakan ini menghasilkan hate spin (pelintiran kebencian) yang marak menjelang Pilpres 2019. Hate speech yang dimainkan sehingga menimbulkan hate spin pada masa kampanye bertujuan menciptakan gerakan untuk menolak kandidat paslon tertentu dan meruntuhkan demokrasi yang sudah ada. Selama ini Polri sudah melakukan penanggulangan hate speech (ujaran kebencian), namun dengan berkembangnya geopolitik Indonesia, hate spin menjadi tantangan baru yang dihadapi oleh Polri.

Penelitian ini menggunakan metode analisis konten untuk menganalisa hate speech dan hate spin yang terjadi di Twitter menjelang Pilpres 2019. Metode deskriptif analisis digunakan untuk menganalisa pola penanggulangan Polri terhadap hate spin dengan menggunakan pendekatan Sun Tzu. Konten hate spin di Twitter memiliki ciri antara lain yaitu berupa hashtag yang bermakna negatif (menghina, menyinggung, menghasut). Jika melihat dari data penyebaran hate spin selama masa kampanye hingga mendekati Pilpres 2019 yaitu dari tanggal 15 Februari hingga 15 April 2019, hate spin yang tersebar di media sosial Twitter terbagi menjadi dua, yaitu yang menyerang kandidat paslon 01 dan juga kandidat paslon 02. Terdapat 36 (tiga puluh enam) hate spin yang menyerang kandidat paslon 01 dan 12 (dua belas) hate spin yang menyerang kandidat paslon 02. Pola hate spin yang menjadi trending topic di Twitter selama masa kampanye muncul karena adanya kejadian di dunia nyata yang menjadi trigger kemunculan hate spin. Strategi Polri dalam upaya menanggulangi hate spin dengan menggunakan 5 (lima) dari 36 (tiga puluh enam) pedekatan strategi Sun Tzu. Hambatan yang ditemui Polri dalam penanggulangan hate spin menjelang Pilpres 2019 antara lain jumlah penyebaran hate spin semakin meningkat, jumlah personil Polri yang masih sedikit serta adanya diskresi kepolisian menyebabkan penyebar hate speech yang menjadi awal penyebaran hate spin tidak dapat langsung di tangkap.

---

ABSTRACT
At the beginning of the stages of the 2019 Presidential Election, a movement that was #2019gantipresiden emerged. This movement was a response from support for Jokowi for the Two Periods. Both of these movements were played to reach the virtual world with social media. This movement produces hate spin which is rife ahead of the 2019 Presidential Election. Hate speech which is played to cause hate spin during the campaign period aims to create a movement to reject certain candidate candidates and undermine existing democracies. So far, the National Police has tackled hate speech, but with the development of Indonesian geopolitics, hate spin has become a new challenge faced by the National Police.

This study uses content analysis methods to analyze hate speech and hate spin that occur on Twitter ahead of the 2019 Presidential Election. Descriptive analysis method is used to analyze the pattern of police response to hate spin using the Sun Tzu approach. Hate spin content on Twitter has the characteristics, among others, in the form of hashtags that are negative (insulting, offensive, inciting). If you look at hate spin dissemination data during the campaign period to approach the 2019 Presidential Election, which is from February 15 to April 15 2019, hate spin spread on Twitter social media is divided into two, namely those attacking candidate candidate 01 and candidate candidate candidate 02. There are 36 ( thirty six) hate spins that attack candidate candidate 01 and 12 (twelve) hate spins attack candidate candidate pair 02. The pattern of hate spin which is a trending topic on Twitter during the campaign period arises due to real-world events that trigger the emergence of hate spin . The strategy of the National Police in an effort to combat hate spin by using 5 (five) of 36 (thirty six) approaches to Sun Tzu's strategy. The obstacles encountered by the National Police in overcoming hate spin ahead of the 2019 Presidential Election include the increasing number of spreads of hate spin, the relatively small number of Indonesian National Police personnel and the existence of police discretion that can cause the spread of hate spin to be captured immediately.

Abstrak :
Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Dengan adanya penyebaran virus Covid-19 ini Indonesia menerapkan beberapa kebijakan dan peraturan yang bertujuan untuk pencegahan persebaran virus Covid-19. Salah satu kebijakan yang diterapkan di Indonesia salah satunya kebijakan yang mengatur tentang perjalanan internasional dan pelaksanaan karantina bagi pelaku perjalanan dalam negeri dan luar negeri. Pada tesis ini akan membahas tentang ancaman penyalahgunaan kebijakan karantina pelaku perjalanan luar negeri dan strategi dalam mencegah potensi penyalahgunaan kebijakan karantina tersebut di Indonesia. Latar belakang masalah yang mendasari penelitian ini adalah adanya perubahan kebijakan karantina pelaku perjalanan luar negeri yang berlaku secara dinamis dan cepat di negara Indonesia sepanjang tahun 2020 sampai dengan 2022. Adanya temuan beberapa pelanggaran pelaksanaan karantina yang diduga terjadi akibat oknum pelaksana karantina maupun penyelenggara karantina juga mendorong peneliti untuk mendalami permasasalahan tersebut. Penelitian ini menggunakan teori intelijen, teori keamanan nasional, teori strategi dan teori Human Security. Penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan secara kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif. Pengumpulan data penelitian melalui wawancara dan studi pustaka. Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan ancaman dari pelanggaran sebagai bentuk penyalahgunaan kebijakan karantina PPLN adalah meningkatnya angka positif Covid-19 di Indonesia. Hal ini dapat terjadi karena belum pahamnya PPLN terhadap pentingnya pelaksanaan karantina PPLN pasca melakukan perjalanan internasional dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait perubahan regulasi perjalanan internasional yang mengatur terkait pelaksanaan karantina PPLN tersebut. Strategi untuk mengatasi ancaman penyalahgunaan kebijakan karantina PPLN yaitu mengoptimalisasi edukasi kepada masyarakat, menindak tegas setiap upaya pelanggaran yang dilakukan oleh oknum PPLN, meningkatkan kualitas sarana dan prasarana akomodasi repatriasi, melakukan evaluasi dan pengawasan secara ketat pada pelaksanaan karantina dan membuat Standar Operasional Prosedur sebagai pedoman bagi penyelenggara karantina guna mengetahui tugas, peran dan fungsinya dengan baik dalam pelaksanaan karantina PPLN di Indonesia. ......Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) is a new type of disease that has never been identified in humans before. With the spread of the Covid-19 virus, Indonesia has implemented several policies and regulations aimed at preventing the spread of the Covid-19 virus. One of the policies implemented in Indonesia is a policy that regulates international travel and the implementation of quarantine for domestic and foreign travellers. This thesis will discuss the threat of quarantine policy abuse by foreign travelers and strategies to prevent potential abuse of quarantine policy in Indonesia. The background of the problem underlying this research is the change in the quarantine policy for foreign travelers that applies dynamically and quickly in Indonesia from 2020 to 2022. The findings of several quarantine implementation violations that are suspected to have occurred due to quarantine implementers and quarantine organizers also encourage researchers to explore the problem. This study uses intelligence theory, national security theory, strategy theory and Human Security theory. This study also uses a qualitative approach using descriptive analysis. Collecting research data through interviews and literature study. Based on the interview results, it was found that the threat of violations as a form of abuse of the PPLN quarantine policy was the increase in the positive number of Covid-19 in Indonesia. This can happen because PPLN do not understand the importance of implementing PPLN quarantine after international travel and lack of socialization to the public regarding changes to international travel regulations that regulate the implementation of the PPLN quarantine. Strategies to overcome the threat of abuse of the PPLN quarantine policy include optimizing education for the public, taking firm action against any attempted violations committed by PPLN elements, improving the quality of repatriation accommodation facilities and infrastructure, evaluating and strictly supervising the implementation of quarantine and establishing Standard Operating Procedures as a guideline for Quarantine organizers to know their duties, roles and functions well in implementing PPLN quarantine in Indonesia.

Abstrak :
Penelitian ini dilatarbelakangi adanya kontroversi penundaan pemilu 2024 dan tagar Jokowi 3 Periode di media sosial Twitter yang menyita perhatian publik Indonesia pada tahun 2022 dan awal tahun 2023. Kontroversi ini menjadi bentuk propaganda yang dilakukan pihak tertentu dengan tujuan tersembunyi. Menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus, peneliti menggunakan data dari sejumlah literatur dan dokumen terkait, serta wawancara terhadap sejumlah narasumber sebagai dasar dilakukan analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan, propaganda penundaan pemilu 2024 dan Jokowi 3 Periode mengancam dan berisiko terhadap berkembangnya berita bohong/menyesatkan (hoax), pesan provokatif dan ujaran kebencian. Walaupun polarisasi belum terindikasi terjadi, namun propaganda ini tetap berpotensi menimbulkan polarisasi masyarakat di masa yang akan datang. Di samping itu, kontroversi ini juga mengancam kepercayaan masyarakat terhadap kualitas demokrasi Indonesia dan terganggunya stabilitas politik setahun menjelang pemilu 2024. Adapun teknik propaganda yang dijalankan mencakup tujuh teknik yaitu Name Calling, Glittering Generality, Transfer, Testimony, Plain Folks, Card Stacking dan Band Wagon. Sementara itu, dalam konteks strategi upaya pencegahan, pengawasan dan penindakan kontroversi ini berupa strategi pengelolaan informasi dan strategi kolaborasi pengawasan dengan meningkatkan kerjasama pertukaran data dalam konsep fusion center. Pihak terkait juga perlu melakukan pemetaan pada ancaman dan pihak yang berpotensi memiliki kaitan dengan penanganan suatu isu. ......This research is motivated by the controversy over the postponement of the 2024 election and the hashtag Jokowi 3 Periods on social media Twitter which has captured the attention of the Indonesian public in 2022 and early 2023. This controversy has become a form of propaganda carried out by certain parties with hidden goals. Using a qualitative approach and case study method, the researcher uses data from a number of related literature and documents, as well as interviews with a number of informants as a basis for analysis. The results of this study show that propaganda for the postponement of the 2024 and Jokowi 3 Period elections threatens and risks the development of fake/misleading news (hoaxes), provocative messages and hate speech. Even though polarization has not yet been indicated to occur, this propaganda still has the potential to cause polarization in society in the future. Besides that, this controversy also threatens public trust in the quality of Indonesian democracy and disrupts political and governmental stability a year before the 2024 election. The propaganda techniques that are implemented include seven techniques namely Name Calling, Glittering Generality, Transfer, Testimony, Plain Folks, Card Stacking and Band Wagons. Meanwhile, in the context of the strategy for preventing, monitoring and taking action this controversy is in the form of an information management strategy and a collaborative monitoring strategy by increasing collaborative data exchange in the fusion center concept. Related parties also need to map threats and parties that have the potential to be related to the handling of an issue.

Abstrak :
Bioterorisme merupakan ancaman internasional yang harus diantisipasi. Indonesia perlu mengantisipasi dampak akibat bioterorisme dengan mengeluarkan beberapa peraturan yang berkaitan dengan penanggulangan ancaman bioterorisme, di antaranya Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2019. Menggunakan pendekatan kualitatif, studi ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2019 menggunakan model analisis implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Penelitian ini juga bertujuan mengembangkan rencana mitigasi penanggulangan ancaman bioterorisme di Indonesia. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan penelusuran literatur berupa artikel, dokumen, dan kebijakan dengan kata kunci "bioterorisme"; "kesehatan masyarakat"; "ketahanan nasional", dan "mitigasi risiko"; juga dengan menganalisis pengalaman negara lain. Elaborasi berbagai instrumen yang dikeluarkan oleh World Health Organization (WHO) telah dibuat dalam bentuk National Action Plan for Health Security (NAPHS) Indonesia 2020-2024 yang secara spesifik ditujukan untuk meningkatkan ketahanan kesehatan sebagai bagian dari ketahanan nasional Indonesia. Namun NAPHS tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi setiap pelaksana kebijakan untuk mengimplementasikannya. Indonesia perlu membuat kebijakan untuk merespons cepat risiko kesehatan masyarakat untuk merespons kedaruratan kesehatan masyarakat. Rencana mitigasi diharapkan dapat mengembangkan kapasitas untuk mencegah, mendeteksi, dan merespons cepat setiap ancaman kesehatan, termasuk akibat bioterorisme. Kebijakan ketahanan kesehatan Indonesia perlu segera dibuat untuk memperkuat ketahanan nasional Indonesia di masa mendatang. ......Bioterrorism is an international threat that must be anticipated. Indonesia needs to anticipate the impact of bioterrorism by issuing several regulations related to countering the threat of bioterrorism, including Presidential Instruction Number 4 of 2019. Using a qualitative approach, this study aims to analyze the implementation of Presidential Instruction No. 4/2019 using the Van Meter and Van Horn policy implementation analysis model. This study also aims to develop a mitigation plan to counter the threat of bioterrorism in Indonesia. Data collection was conducted through in-depth interviews and literature searches in the form of articles, documents, and policies with the keywords "bioterrorism"; "public health"; "national resilience", and "risk mitigation"; also by analyzing the experiences of other countries. Elaboration of various instruments issued by the World Health Organization (WHO) has been made in the form of Indonesia's National Action Plan for Health Security (NAPHS) 2020-2024 which is specifically aimed at improving health security as part of Indonesia's national resilience. However, NAPHS does not have a binding legal force for every stakeholder to apply. Indonesia needs to create policies for rapid response to public health risks to respond to public health emergencies. The mitigation plan is expected to develop the capacity to prevent, detect and respond quickly to any health threats, including those due to bioterrorism. Indonesia's health resilience policy needs to be made immediately to strengthen Indonesia's national resilience in the future.

Abstrak :
Pengesahan UU Cipta Kerja pada dasarnya ditujukan sebagai penguat ketahanan nasional Indonesia di tengah kondisi dunia yang sangat rentan. Meski demikian, reformasi peratuan perundang-undangan yang terjadi pada akhirnya menyebabkan penolakan dari masyarakat Indonesia, khususnya dari kelompok pekerja/buruh. Sejarah menyatakan bahwa kerentanan yang dialami oleh pekerja/buruh sudah ada sejak dulu dan pertentangan kelas antara pemilik modal dengan pekerja/buruh merupakan diskursus yang abadi. Kehadiran sistem kolektif pekerja dalam hal ini diharapkan sebagai katalis bagi pertentangan tersebut agar hubungan kedua belah pihak tetap harmonis dan kegiatan ekonomi dapat berlangsung dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan perubahan, kerentanan, dan upaya strategi adaptasi yang dijalankan pekerja/buruh setelah pengesahan UU Cipta Kerja. Penelitian ini menggunakan Teori Kolektivitas Pekerja milik Lysgaard dan Konsep Ketahanan Sosial milk Keck dan Sakdapolrak sebagai dasar acuan analisis. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan studi kasus pengesahan UU Cipta Kerja. Teknik pengumpulan data adalah studi dokumen yang dilanjutkan dengan wawancara pada pemangku kepentingan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, Dewan Perwakilan Wilayah DKI Jakarta (DPW FSPMI, DKI Jakarta). Temuan penelitian ini ada dua, (1) sistem kolektif pekerja tidak mampu menjaga ketahanan sosial pekerja/buruh dengan strategi dan agenda yang lama setelah pengesahan UU Cipta Kerja; (2) muncul strategi baru sebagai bentuk adaptasi terkait dengan kerentanan yang terjadi dalam rangka mempertahankan ketahanan sosial kelompok pekerja/buruh, yaitu politik dan hukum. ......The ratification of the Job Creation Law is basically intended to strengthen Indonesia's national resilience in the midst of a very vulnerable world condition. However, the reform of laws and regulations that occurred in the end caused rejection from the Indonesian people, especially from the workers/labor groups. History states that the vulnerability experienced by workers/labourers has existed for a long time and the class struggle between owners of capital and workers/labor is an eternal discourse. The presence of a workers' collective system in this case is expected to be a catalyst for the conflict so that relations between the two parties remain harmonious and economic activities can take place properly. This study aims to map the changes, vulnerabilities, and adaptation strategies carried out by workers/laborers after the ratification of the Job Creation Law. This study uses Lysgaard's Worker Collectivity Theory and Keck and Sakdapolrak's Social Security Concepts as the basis for the analysis. The research approach used is qualitative with a case study of the ratification of the Job Creation Act. The data collection technique is a document study followed by interviews with stakeholders of the Federation of Indonesian Metal Workers Union, DKI Jakarta Regional Representative Council (DPW FSPMI, DKI Jakarta). There findings of this study are two, (1) the workers' collective system is not able to maintain the social resilience of workers/laborers with the old strategy and agenda after the ratification of the Job Creation Law, (2) a new strategy emerged as a form of adaptation related to the vulnerabilities that occurred in order to maintain social resilience of the workers/labor groups, specifically politic and law

Abstrak :
Ketahanan nasional suatu bangsa tidak pernah lepas dari segala bentuk ancaman yang memerlukan penanganan yang tepat. Di masa pandemi Covid-19, yang menjadi tantang besar tidak hanya Covid-19 melainkan juga sebaran disinformasi terkait Covid-19 yang disebut sebagai disinfordemik. Penyebaran disinformasi terkait vaksin Covid-19 yang masif di media sosial, seperti Twitter, jika tidak cepat segera ditangani, maka akan menjadi kendala dalam upaya pemerintah menanganggulangi pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk memahami fenomena dengan menganalisis gejala dan interaksi sosial yang kompleks yang sedang terjadi. Sedangkan untuk menganalisis data penelitian ini menggunakan analisis isi. Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu laporan Isu Hoax terkait Vaksin Covid-19 periode Oktober 2021-Desember 2021. Hasil penelitian ini, menemukan tiga hal, yakni pertama, disinformasi yang tersebar di Twitter dapat di kelompokkan ke dalam tiga kategori, yakni rekayasa digital, otoritas medis terkait efek vaksin dan kandungan vaksin, dan otoritas non medis terkait efek vaksin. Sedangkan untuk kategori teknik propaganda, disinformasi di Twitter dapat di kelompokkan ke dalam tiga teknik propaganda, yaitu teknik transfer, teknik testimoni, dan teknik name-calling. Kedua, secara umum akar permasalahan masifnya penyebaran disinformasi di media sosial adalah kelemahan kognitif. Ketiga, penyebaran disinformasi yang masif di media sosial menjadi indikator ancaman ketahanan informasi. ......The national resilience of a nation can never be separated from all forms of threats that require proper handling. During the Covid-19 pandemic, the big challenge is not only Covid-19 but also the spread of disinformation related to Covid-19 which is known as disinfordemic. The massive spread of disinformation related to the Covid-19 vaccine on social media, such as Twitter, if not handled quickly, will become an obstacle in the government's efforts to tackle the Covid-19 pandemic. This study uses a qualitative descriptive method to understand the phenomenon by analyzing the symptoms and complex social interactions that are happening. Meanwhile, to analyze the research data using content analysis. This study uses secondary data, namely reports on Hoax Issues related to the Covid-19 Vaccine for the period October 2021-December 2021. This study found three things: first, disinformation spread on Twitter can be grouped into three categories: digital engineering, medical authorities regarding the effects of vaccines and vaccine contents, and non-medical authorities regarding the effects of vaccines. As for the category of propaganda techniques, disinformation on Twitter can be grouped into three propaganda techniques: transfer, testimonial, and name-calling. Second, in general, cognitive weakness is the root cause of the massive spread of disinformation on social media. Third, the massive spread of disinformation on social media is an indicator of the threat to information security.