Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Problematika program CSR korporasi di bidang industri ekstraktif Indonesia salah satunya ialah merealisasikan dampak positif yang cenderung fokus pada hasil akhir (outcome) tanpa memperhatikan kualitas akseptor program yang dijalankan. Berbagai hasil kajian menuturkan pentingnya menimbang sejauh mana tingkat kapabilitas masyarakat dicapai guna menyokong keberhasilan dan dampak positif program CSR yang justru diabaikan oleh eksekutor program. Merespon hal tersebut korporasi perlu merevisi peningkatan kapabilitas masyarakat dengan mengintegrasikan aspek kualitas keberhasilan program. Penelitian ini diselenggarakan dengan melihat program CSR Otonomi Ekonomi PT. Barasentosa Lestari (BSL) melalui metode penelitian kuantitatif dengan mengonfirmasi pengaruh tingkat partisipasi melalui tingkat kapabilitas masyarakat desa terhadap dampak - dampak yang dihasilkan dari program CSR Otonomi Ekonomi PT. Barasentosa Lestari (BSL). Unit analisis studi ini merupakan individu (pekerja) akseptor program CSR korporasi PT. BSL. Studi evaluasi formatif ini bertujuan untuk memperoleh strategi improvisasi yang dapat diaplikasikan pada masa program berjalan selanjutnya. Analisis SWOT digunakan dalam menyusun model konkret evaluasi program. Hasil studi ini menunjukkan bahwa penerima program memiliki tingkat partisitpasi, tingkat kapabilitas, dan tingkat dampak program yang cenderung rendah. Adapun Tingkat partisipasi dan tingkat kapabilitas terbukti memiliki korelasi positif terhadap tingkat dampak program dengan nilai korelasi sebesar 0.609 dan 0.721. Hasil Analisis multivariat juga menunjukan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari tingkat partisipasi melalui tingkat kapabilitas penerima program terhadap tingkat dampak yang dihasilkan oleh program. Adapun response rate pada survey kuesioner yang disebar oleh peneliti menghasilkan response rate sebesar 75.0%. Berdasarkan temuan ini, peneliti menyusun analisis SWOT dalam bentuk model aplikatif yang dapat meningkatkan dampak program melalui peningkatan partisipasi dan kapabilitas program. ......One of the problems with corporate CSR programs in the Indonesian extractive industry sector is that realizing positive impacts tends to focus on the final result (outcome) without paying attention to the quality of the program's acceptors. Various study results show the importance of considering the extent to which the level of community capability is achieved in order to support the success and positive impact of CSR programs, which is actually ignored by program executors. In response to this, corporations need to revise increasing community capabilities by integrating quality aspects of program success. This research was conducted by looking at PT's Economic Autonomy CSR program. Barasentosa Lestari (BSL) through quantitative research methods by confirming the influence of the level of participation through the level of capability of the village community on the impacts resulting from PT's Economic Autonomy CSR program. Barasentosa Lestari (BSL). The unit of analysis for this study is the individual (worker) acceptor of PT's corporate CSR program. BSL. This formative evaluation study aims to obtain improvisational strategies that can be applied in the future of the program. SWOT analysis is used in developing a concrete model for program evaluation. The results of this study show that program recipients tend to have low levels of participation, levels of capability, and levels of program impact. The level of participation and level of capability are proven to have a positive correlation with the level of program impact with correlation values of 0.609 and 0.721. The results of the multivariate analysis also show that there is a significant influence of the level of participation through the level of capability of program recipients on the level of impact produced by the program. The response rate in the questionnaire survey distributed by the researchers resulted in a response rate of 75.0%. Based on these findings, researchers prepared a SWOT analysis in the form of an applicable model that can increase the impact of the program through increasing participation and program capability.

Abstrak :
Tantangan program CSR korporasi di bidang industri ekstraktif Indonesia adalah merealisasikan keberlanjutan program, yang dinilai problematis sebab masifnya disharmonisasi serta rendahnya sinergitas antara pihak korporasi dengan pemangku kepentingan. Walaupun program CSR telah ditetapkan dengan wujud mandataris, keberlanjutan program CSR masih enggan diraih karena korporasi cenderung imperatif. Dalam cakupan model evaluasi program CSR, secara formatif dapat dipetakan menjadi tiga tingkatan yaitu internal program, organisasi pengelola, serta kemasyarakatan. Urgensi pada program CSR di indikasi terletak pada dimensi keberlanjutan, karena pada praktiknya pengelola terlalu mengabaikan durabilitas program tanpa merefleksikan potensi sosial, ekonomi, lingkungan, dan budaya masyarakat setempat. Merespon hal tersebut, korporasi dapat melakukan intervensi melalui rekonstruksi model evaluasi formatif dengan mempertimbangkan proses konsolidasi terhadap komunitas lokal. Penulis berargumen, jika prosedur konsolidasi terlaksana dengan baik, akan mampu memberikan pengaruh signifikan terhadap tingkat pemberdayaan dan tingkat partisipasi. Semakin tinggi tingkat konsolidasi, maka semakin tinggi tingkat pemberdayaan dan tingkat partisipasi, sehingga semakin tinggi pula tingkat keberlanjutan program CSR. Model Evaluasi dalam riset ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode pengumpulan data melalui teknik Digital Research Methods milik Dawson, yakni melalui teknik e-questionnaires serta online interviews, dengan melibatkan kelompok pemanfaat program CSR PT. Pertamina Lubricants Production Unit Jakarta diidaerahiKelurahaniTuguiSelatan,iKecamataniKoja, KotaiJakartaiUtara. Riset ini menggunakan uji analisis regresi untuk memperoleh potret secara ekstensif terhadap tingkat keberlanjutan program. Hasil dari riset ini menunjukkan bahwa tingkat konsolidasi berada dalam kategori tinggi, hal ini berkesinambungan dengan tingginya tingkat pemberdayaan dan tingkat partisipasi pemanfaat program, sehingga keberlanjutan dari program ini seyogianya akan berakselerasi dengan baik. ......The challenge of corporate CSR programs in the Indonesian extractive industry sector is to realize the sustainability of the program, which is considered problematic due to the massive disharmony and low synergy between the corporations and stakeholders. Although the CSR program has been established in a mandatory form, the sustainability of the CSR program is still reluctant to be achieved because corporations tend to be imperative. Within the scope of the CSR program evaluation model, formatively it can be mapped into three levels, namely internal program, managing organization, and community. The urgency of the CSR program is indicated to lie in the dimension of sustainability, because in practice the manager ignores the durability of the program without reflecting on the social, economic, environmental, and cultural potential of the local community. Responding to this, corporations can intervene through the reconstruction of a formative evaluation model by considering the consolidation process for local communities. The author argues, if the consolidation procedure is carried out properly, it will be able to have a significant influence on the level of empowerment and level of participation. The higher the level of consolidation, the higher the level of empowerment and the level of participation, so the higher the level of sustainability of the CSR program. The evaluation model in this research uses a quantitative approach with data collection methods through Dawson's Digital Research Methods technique, namely through e-questionnaires and online interviews, involving a group of beneficiaries of the CSR program PT. Pertamina Lubricants Production Unit Jakarta in Tugu Selatan Village, Koja District, North Jakarta City. This research uses regression analysis to obtain an extensive portrait of the level of program sustainability. The results of this research show that the level of consolidation is in the high category, this is continuous with the high level of empowerment and participation of program beneficiaries, so that the sustainability of this program should accelerate well.

Abstrak :
Artikel ini membahas evaluasi program gerakan pendidikan di daerah 3T (Tertinggal, Terluar, dan Terdepan) dengan menggunakan Model CIPP (Context, Input, Process, Product) untuk menilai keberhasilan program Gerakan Universitas Indonesia Mengajar Angkatan 9. Model gerakan pendidikan di setiap negara, dapat dibedakan berdasarkan konteks kultural dan spasial, dan berkaitan dengan kebutuhan atas pendidikan yang berbeda-beda, seperti kemampuan siswa, keterlibatan orang tua, dan kualitas guru. Model gerakan pendidikan di Indonesia umumnya disebabkan oleh konteks spasial, yaitu akses pendidikan tidak merata yang dapat terlihat dari kondisi kualitas pendidikan di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan. Hasil studi menunjukkan adanya relevansi terkait rancangan program dan kebutuhan di titik aksi pada pihak penerima manfaat. Namun, program perlu melakukan aktivitas yang seimbang pada siswa, orang tua, dan guru. Dalam prosesnya, implementasi yang tidak optimal di titik aksi berkaitan dengan keterbatasan dari program dan pihak pemberi manfaat. Hasil evaluasi menunjukkan keberhasilan program pada siswa, orang tua, dan guru. Saran bagi program yang dapat dilakukan adalah: 1) menggali lebih dalam relevansi pada orang tua; 2) membuat program untuk masing-masing penerima manfaat; 3) mengkaji ulang kesesuaian pada proses penentuan titik aksi, aktivitas-aktivitas, dan implementasinya; dan 4) mengurangi titik aksi dalam upaya meningkatkan kuantitas dan kualitas program di titik aksi. ......This article discusses the evaluation of education movement programs in the 3T area (Foremost, Outermost, and Underdeveloped) using the CIPP Model (Context, Input, Process, Product) to assess the success of the Universitas Indonesia Teaching Movement Program Batch 9. Educational movement models in each country can be differentiated based on cultural and spatial contexts, and related to different educational needs, such as student ability, parental involvement, and teacher quality. The model of the education movement in Indonesia is generally caused by the spatial context, namely unequal access to education which can be seen from the condition of the quality of education in underdeveloped, outermost, and frontier areas. The results of the study indicate the relevance of program design and the need for the point of actions on the part of the beneficiaries. However, the program needs to carry out balanced activities between students, parents, and teachers. In the process, the implementation is not optimal at the point of actions due to the limitations of the program and the beneficiaries. The evaluation results show the success of the program to students, parents, and teachers. Suggestions for programs that can be done are: 1) dig deeper into the relevance of parents; 2) create programs for each beneficiary; 3) reviewing the suitability of the process of determining the point of actions, activities, and their implementation; and 4) reducing the point of actions for increasing the quantity and quality of programs at the point of actions.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan mengevaluasi keberlanjutan program CSR perusahaan induk,  dimana memungkinkan perusahaan membuat regulasi sosial secara otonom di era neoliberalisme pasar. Keberlanjutan program CSR masih sulit dicapai karena sinergi antara perusahaan induk dengan fasilitator program belum optimal. Hal ini disebabkan rendahnya tingkat partisipasi komunitas dan sinergi antara fasilitator dengan komunitas. Model evaluasi CSR secara umum dapat dipetakan menjadi tiga kategori yaitu berdasarkan skala perusahaan, model program CSR, dan karakteristik komunitas. Kekurangan model evaluasi CSR terletak pada tidak kompatibelnya karakteristik komunitas perkotaan dengan keberlanjutan program CSR. Penulis berargumen bahwa keberlanjutan program CSR perusahaan induk dapat dicapai apabila model evaluasi yang digunakan mempertimbangkan aspek modal sosial dan partisipasi komunitas. Model evaluasi dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei dan wawancara mendalam yang melibatkan pemanfaat dan non pemanfaat program CSR Kampung Berseri Astra (KBA) di Bakti Jaya Depok. Berdasarkan temuan dan hasil uji regresi, baik tingkat modal sosial dan tingkat partisipasi secara signifikan mempengaruhi tingkat keberlanjutan program dengan kekuatan hubungan sedang. Penemuan menarik lainnya adalah selain modal sosial dan partisipasi, adanya fasilitas yang menunjang dan bantuan dari pemerintah daerah turut berkontribusi dalam keberlanjutan program selama ini.

---

This study discusses the sustainability of the holding company`s CSR program, which allows companies to make social regulations in the era of market neoliberalism. Sustainability of CSR programs are still difficult to achieve because the synergy between the holding company and the program facilitators is not optimal. This results in a low level of community participation and synergy between the facilitator and the community. CSR evaluation models can generally be mapped into three categories based on company scale, CSR model programs, and community characteristics. The weakness of the CSR evaluation model often lies in the incompatibility of the characteristics of urban communities with the sustainability of CSR programs. The author argues that the sustainability of holding company`s CSR program can be achieved if the evaluation model consider the aspects of social capital and community participation. The evaluation program in this study uses quantitative research methods and in-depth interviews involving the beneficiary and non-beneficiary of Kampung Berseri Astra (KBA) in Bakti Jaya Depok. Based on the findings and results of the regression test, both the level of social capital and the level of participation were significant to influence the levels of program sustainability, with moderate strength of relationship. Other interesting discoveries besides social capital and participation, the existence of supporting facilities and assistance from local governments have contributed to the sustainability program in the recent years.

Abstrak :
ABSTRAK
Program corporate social responsibility CSR pada industri ekstraktif di Indonesia, yang praktiknya menjamur pada era pasca-Orde Baru, dapat bermakna sebagai salah satu sarana pembangunan komunitas lokal. Namun, programnya selama ini yang cenderung unilateral mengarah problematik. Sebab sering kali kurang mewakili harapan dan kebutuhan komunitas lokal. Studi-studi sebelumnya tentang CSR pada industri ekstraktif yang unilateral, dalam studi ini, dikategorikan menjadi dua berdasarkan substansinya, yaitu CSR sebagai bentuk karitatif dan mandataris. Studi ini menolak keduanya karena belum maksimal turut mengupayakan pembangunan komunitas lokal. Studi ini berargumen bahwa mencapai makna keadilan program CSR pada industri ekstraktif, sebagai salah satu sarana pembangunan komunitas lokal, adalah melalui kapabilitas relasional dan komitmen. Studi ini menggunakan paradigma konstruktivisme, pendekatan kualitatif, dan studi kasus pada program CSR Chevron Geothermal Salak, Ltd. CGS.

---

ABSTRAK
Corporate Social Responsibility CSR programme in extractive industry in Indonesia, which grows rapidly on post New Order era, can be seen as a mean to develop local community. However, the programme so far tends to be unilateral and leads to problematic because it is oftenly not representing the expectations and needs of local community. The previous studies about unilateral CSR in extractive industry, in this study, are categorized into two types according to their substances. They are CSR as a form of charity and CSR as a form of mandatory. This study rejects both categories because they have not been maximal in the development of local community. This study argues that the meaning of justice in CSR programme in extractive industry, as a mean to develop local community, can be achieved through relational capability and commitment. This study uses constructivism paradigm, qualitative approach, and case study on the CSR programme of Chevron Geothermal Salak, Ltd. CGS.

Abstrak :
ABSTRACT
Gagasan pembangunan desa pasca otoritarian dipandang sebagai transformasi pembangunan desa, karena tidak lagi menempatkan desa sebagai objek pembangunan yang ditandai adanya tuntutan penyusunan instrumen pembangunan desa. Namun secara praktik, instrumen pembangunan tersebut ternyata tidak mengakomodasi perbaikan produktivitas pertanian dan peternakan di Kampung Pasir Angling Desa Suntenjaya Kabupaten Bandung Barat. Sebab, petani-peternak tidak memiliki kapasitas pengetahuan dengan daya dukung tatanan administratif untuk menghendaki arah perbaikan. Pada kenyataannya, mekanisme musyawarah dusun secara tersirat diarahkan untuk menghendaki perbaikan dari negara. Dengan menggunakan perspektif pembangunan kritis, penelitian ini berpandangan bahwa transformasi pembangunan desa dapat berlaku apabila tidak terbatas pada perubahan strategi kebijakan publik, melainkan melingkupi perubahan sosial di berbagai sektor kehidupan masyarakat desa. Berangkat dari hal itu, penelitian ini menarasikan pendekatan dan bentuk pemberdayaan petani-peternak Yayasan Walungan dalam rangka menemu kenali transformasi pembangunan desa. Penelitian ini berargumen bahwa transformasi pembangunan desa yang memiliki karakteristik pemberdayaan dapat tercapai apabila terdapat penempatan elemen masyarakat sipil sebagai pihak yang menginisiasi artikulasi kebutuhan dan mengaktifkan kesadaran petani-peternak dalam praktik pembangunan desa. Gagasan mengenai artikulasi, dalam penelitian ini, diupayakan melalui perbaikan relasi yang bersifat egaliter, aktivitas kolektif, dan pengorganisasian masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualititatif dalam mendeskripsikan pemberdayaan petani-peternak di Kampung Pasir Angling, Desa Suntenjaya, Kabupaten Bandung Barat.

---

ABSTRACT
The idea of post authoritarian rural development is seen as the transformation of rural development, since it no longer places the village as an object of development characterized by the demand for the preparation of rural development instruments. However, in practice, the development instrument did not accommodate the improvement of agricultural and livestock productivity in Kampung Pasir Angling Suntenjaya Village, West Bandung regency. Since, farmers do not have the capacity of knowledge with the carrying capacity of the administrative order to require direction of improvement. In fact, the mechanism of deliberations of the hamlet is implicitly aimed at seeking improvement from the state. Using a critical development perspective, the study argues that village development transformation may apply if not limited to changes in public policy strategies, but rather to social change in various sectors of village life. Departing from that, this research narrates approach and form of the community development of farmer breeder that initiated by Yayasan Walungan in order to find the transformation of village development. This study proposes arguments that the transformation of the rural development mdash which has the characteristics of empowerment mdash can be achieved when there is a placement of the civil societys elements as the party that initiates the articulation of needs and activates the consciousness of farmer breeders in the practice of rural development. The idea of articulation in this study is attempted through relations improvement in egalitarian way, collective activities, and community organizing. This research used qualitative research approach in describing the community development of farmer breeders in Kampung Pasir Angling, Desa Suntenjaya, Kabupaten Bandung Barat.

Abstrak :
ABSTRAK
Studi ini membahas dampak sosial pembangunan infrastruktur di sektor energi khususnya dalam proyek pembangkit tenaga listrik. Secara umum pendekatan pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah lebih dominan menggunakan strategi yang bersifat legal-formal dan cenderung koersif. Peran masyarakat, khususnya di tingkat komunitas, dalam proses pembangunan belum bersifat partisipatif sehingga dampak sosial yang muncul kurang diperhatikan oleh pemerintah. Penelitian sebelumnya mengenai dampak sosial lebih memperhatikan dampak yang bersifat materil, akan tetapi abai dalam melihat dampak non materi. Dengan menggunakan perspektif pembangunan alternatif dampak sosial pembangunan infrastruktur sebenarnya dapat di hindari dengan memberikan tekanan kepada otonomi pengambilan keputusan oleh komunitas, yang berlandaskan kepada sumber daya pribadi secara langsung melalui proses yang bersifat partisipatif, demokratis, dan pembelajaran sosial dengan pengalaman langsung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan studi kasus pada pembangunan PLTU Tanjung Jati B. Penelitian ini menemukan bahwa penerapan pembangunan alternatif menurut Friedmann tidak dapat sepenuhnya diterapkan di Indonesia. Hal ini karena pembangunan alternatif membutuhkan sistem politik yang demokratis dan tingkat ekonomi masyarakat yang sudah mapan, sedangkan di Indonesia penerapan demokrasi masih sebatas tataran prosedural dan ekonomi masyarakatnya belum mapan karena masih mengandalkan perekonomian yang subsisten.

---

ABSTRACT
This study discussed social impact of the construction of infrastructur in energy sector, specially in the construction of power plan. Generally, development approach which is done by the government tend to using the legal-formal strategy and coersive. The role of society, especially in the level of community, the process of development is yet not participative. So that the social impact tend to focussing on the material impact, but still ignoring the non material. Using alternative development approach, the social impact of infrastructure development can be avoided by giving the pressure to the decision maker of the autonomous community, based on private resources directly through the participative, democratics, social learning and experience process. This study using qualitative approach and case study in the construction of steam power plan Tanjung Jati B. This study find that the application of alternative development from Friedmann can not fully applicated in Indonesia. This explain that alternative development recquire democratic political system and prosperous economic rate. While in Indonesia, the application of democracy is just procedural process and the economical rate of the people is still low and depending on the subsistence economy.

Abstrak :
Artikel ini mengkaji eksistensi program televisi berbasis keagamaan di dalam masyarakat modern. Studi-studi sebelumnya memandang bahwa program televisi berbasis keagamaan eksis karena agama mampu mengintegrasikan diri ke dalam pasar melalui proses komodifikasi, juga karena program televisi dapat digunakan sebagai media kampanye ideologi agama. Namun, studi-studi tersebut belum menjelaskan soal mengapa minat konsumen terhadap program televisi berbasis keagamaan dapat tumbuh. Penulis berpendapat bahwa perkembangan minat terhadap program televisi berbasis keagamaan merupakan konsekuensi logis dari kontestasi fundamentalisme dan modernitas. Untuk menjelaskan hal tersebut, penulis mengangkat kasus program televisi Hafiz Indonesia. Pengamatan dilakukan pada saluran media sosial YouTube Hafiz Indonesia yang bersisi 1286 video. Semua postingan video diperiksa untuk mendapat informasi mengenai konten, informasi jumlah penonton, jumlah reaksi suka, jumlah reaksi tidak suka, dan jumlah komentar. Sementara itu, komentar dari 174 postingan video pada tahun 2019 diolah menggunakan teknik analisis konten untuk mengidentifikasi ekspresi relijiusitas penonton. Penulis menemukan bahwa satu program televisi dapat memuat multi-komodifikasi agama. Selain itu, kegiatan konsumsi juga melibatkan proses multi-refleksi relijiusitas individu. Artikel ini berkesimpulan bahwa komoditas berbasis keagamaan dapat berkembang karena mampu berfungsi sebagai alat kontrol individu terhadap risiko-risiko yang disebabkan oleh modernitas. 

---

This article examines the existence of religious-based television programs in modern society. Previous studies view that religious-based television programs exist because religion is able to integrate itself into the market through the process of commodification, also because television programs can be used as a media for promoting religious ideology. However, these studies have not explained why consumers' interest in faith-based television programs can grow. The author believes that the development of interest in religiously based television programs is a logical consequence of the contestation of fundamentalism and modernity. To explain this, the author raised the case of the Indonesian television program Hafiz. Observations were made on the social media channel YouTube Hafiz Indonesia which contained 1286 videos. All video posts are examined to get information about the content, information on the number of viewers, the number of likes, the number of dislikes and the number of comments. Meanwhile, comments from 174 video posts in 2019 were processed using content analysis techniques to identify the audience's religious expression. The author finds that a television program can contain multi-commodification of religion. In addition, consumption activities also involve a multi-reflection process of individual religiousity. This article concludes that religious-based commodities can develop because they are able to function as an individual control tool against the risks caused by modernity.