Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKFaktor ekonomi kerap dijadikan permasalahan tunggal pada kasus “anak putussekolah” di Indonesia. Ada sebuah temuan 3000 anak putus sekolah di kota Depokdan mereka memilih mengikuti ujian Paket C untuk mendapatkan ijazah ketimbangbelajar di sekolah. Hal ini menunjukkan adanya keengganan siswa didik untukmengikuti pelajaran di sekolah. Sikap enggan mengikuti pelajaran sekolah dapatditerjemahkan sebagai menurunnya motivasi anak belajar di sekolah.Kegiatan bercerita untuk anak usia 6 -7 tahun adalah sebuah kegiatan intervensi yangbersifat preventif untuk mempersiapkan anak menghadapi pendidikan ke jenjangyang lebih tinggi. Media bercerita sangat efektif untuk dijadikan khasanahpemaparan permasalahan sekaligus pemecahan permasalahan dengan cara yangmudah dicerna oleh anak. Pemilihan anak usia 6 - 7 tahun berdasarkan kemampuantugas perkembangan anak dimana anak telah memiliki kemampuan mengolahinformasi berdasarkan stimulasi lingkungan. Yang dimaksud dengan kegiatanbercerita ialah bercerita dengan muatan penanaman motivasi belajar anak sehinggadorongan dan semangat belajar tetap terjaga utuh hingga anak menyelesaikanpendidikan.Lembaga yang dijadikan partner kerja dalam kegiatan intervensi ini ialah TamanPendidikan Al Qur’an dan Ngaji Lekar, sebagai dua lembaga yang dipercaya olehwarga RW 20 Kampung Lio sebagai tempat mereka menitipkan anak untuk belajarmembaca Al Qur’an, baca latih, tulis, hitung dan pendidikan anak usia dini."

"Seiring dengan upaya untuk melakukan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, Kepolisian Republik Indonesia khususnya Direktorat Lalu Lintas melalui program unggulannya yaitu penegakkan hukum dengan elektronik atau Electronic Law Enforcement (ELE) menggunakan program (software) PC Rect dan PC Crash dalam proses penyidikan kecelakaan lalu lintas yang sebagai outputnya mengacu pada peran dan fungsi polisi dalam menangani permasalahan di bidang lalu lintas sebagai salah satu sarana edukasi bagi masyarakat agar terbentuk transformasi mindset masyarakat yang memiliki budaya tertib berlalulintas. Penyidikan dibidang Lalu Lintas dengan menggunakan peralatan elektronik atau Electronic Law Enforcement (ELE) ini telah memiliki dasar hukum yang jelas dalam sistem peradilan Indonesia yaitu pada Pasal 272 Undang - Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 310 sampai dengan Pasal 315 Undang - Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 1 angka 1 dan angka 4, Pasal 5 dan Pasal 44 Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hasil akhir berupa informasi elektronik dan dokumen elektronik dari peralatan elektronik tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di pengadilan. Metode Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah dengan menggunakan metode kualitatif dimana memusatkan perhatian kepada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada di dalam kehidupan manusia. Metode penulisan yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini adalah metode deskriptif analistis dan yuridis normatif. Penulis berharap tesis ini dapat digunakan sebagai acuan untuk membangun Polantas masa depan yang merupakan janji atau akuntabilitas kepada publik yang unggul dalam hal sumber daya manusia, data, program, jejaring, sarana prasarana, teknologi informasi, dan operasional yang dapat dijabarkan bahwa para petugas-petugas Polantas profesional, cerdas, bermoral, modern, patuh hukum, dan akuntabel.

---

The main idea for increasing services to the community in particular the Traffic Directorate of Polda Metro Jaya, tried to develop a new scheme of traffic investigation using the latest application of 'PC Rect' and 'PC Crash' software as an output for better role and functions of Indonesian National Police to eliminate the problems, educating the community and in order to transform the mindset of the community.

The Implementation of the traffic investigation with electronic devices had legal basis in the justice system in Indonesia that is in Article 272 the law No. 22 Year 2009 on Traffic and Transportation, Article 310 until Article 315 the law No. 22 Year 2009 on Traffic and Transportation and Article 1 number 1 and number 4, Article 5 and Article 44 the law No. 11 Year 2008 on the Information and Electronic Transactions. The conclusion is electronic information and electronic documents from electronic devices can be used as valid evidence in Indonesian court.

This thesis research is using qualitative methods. The qualitative research focused on the general principles which qualify as the basis in shaping tendencies units within human life. The writing method used by the writer in writing is descriptive and analytical of judicial normative.

The writer hopes that this thesis can be used as reference for the future of traffic policeman who is accountable to the public , qualified human resources with data, programs, networks, infrastructure, information technology, and operations which is create the professional traffic policeman , with intelligent, moral, modern, law-abiding, and accountable."

"Tesis ini membahas manajemen sekuriti flsik PT Meka Nusa Cipta pada Kawasan Perumahan Kota Wisata-Kab Bogor. Berlatar belakang kebutuhan akan rasa aman oleh PT Meka Nusa Cipta selaku pengembang kawasan perum Kota Wisata. Namun masih terjadi tindak kejahatan maupun kecelakaan lalu-lintas dalam kawasan penmmahan, bahkan menunjukkan kcnaikan yang cukup signifikan. Agar dapat terwujud keamanannya maka dibutuhkan penyclenggaraan manajemen sekuriti yang baik dalam kawasan pexumahan. Penelitian berfokus pada upaya pengembang mencegah kejahatan melalui pelaksanaan sekuriti fisik pada kawasan perum Kota Wisata. Penclitian ini rnempakan penclitian kualitatif bersifat etnograii dengan pendekatan yuridis manajerial dan metode penulisan deskriptifanalitis. Model operasionai penelitian menggunakan teori strategi pencegahan kejahatan dari Mc Crie, fxing broken windows dari kelling dan coles, dan teori- teori pendukung dan konscp-konsep. Informa dalam penelitian terdiri dari beberapa warga, perugas satpam, anggota Polsek Cileungsi dan Gunung Putri, pihak pengembang PT Meka Nusa Cipta, dan perangkat desa sekitar. Metode Penelitian dengan penelitian dokumen, pengamatan, dan wawancara. Hasil analisa penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan manajemen sekuriti iisik pada kawasan perumahan kota wisata belum scpenuhnya menggunakan kajian normatif Siruasional Crime Prevention (SCP), dan Crime Prevention through Environmental Design (CPTED). Faktor dominan yang mempengaruhinya adalah kondisi keuangan pengembang yang minim untuk masalah keamanan, kcpedulian warga dan petugas sekuriti yang kumng baik terhadap masalah keamanan, serta political will dari pimpinan pemsahaan yang kurang baik dalam penciptaan keamanan dalam kawasan perumahan. Sebagai kesimpulan, bahwa masih terdapat beberapa tindak kejahatan dan kecelakaan lalu llnm yang tinggi dalam kawamn Kota Wisata. Hal ini disebabkan pengorganisasian manajemen sekuriti yang kurang maksimal yang dilakukan pengembang dalam kawasan perumahan tersebut. Saran yang diajukan adalah perusahaan hams membenahi aspek organisasi, sekuriti iisik dan Iingkungan iisiknya. Selain itu juga perlu mengikutsertakan warga yang berada dalam kawasan maupun yang berada diluar kawasan dalam penciptaan keamanan dalam kawasan melalui wadah RT/RW yang telah ada serta penerapan paradigma pemolisian komuniti yang diterapkan oleh POLRI.

---

Situated in a bad environmental security such as crimes and traffic accident due to the lack of security system, To realize its security then it will need to implement security management, to prevent of the things that can harm the importance. Seeking to provide developer in the improvement of environmental security system, this studylhas examined developer efforts to prevent crimes and traffic accident in an area through mutual activities. By drawing upon Mc Crie,, kelling and coles, and terry theoretical perspectives, this study addreses a specific research problem.

Research methods used in the study are primarily those of qualitative approach: observation, in-depth interviews, and document analysis, with special data collection method, namely, manajerial judicial formality method, with variety of informants such as the residents kota wisata, security officers, real estates, developer, and residential manager.

Through qualitative data analysis, this study has found that the implementation of the environmental security system has not iiilly used the normative study of Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED) and Situasional Crime Prevention (SCP) The element of influence is the minim condition of finance company for security problems, less pay attention the security personnel and people in area for security problem, and a less' political will of director to maintain a security in kota wisata area.

In conclusion, there is still an increasing number of crimes and traffic accident in kota wisata area. It caused by the organisatory of security management developer was not good.

The recommendation is the company must be fix the organization aspect, physical security, and environmental security. And then sugest the people from internal area and external area were participate for safety condition through RT/RW organization And so the implementation of community policing in the area as a new paradigm Indonesian police now."

"ABSTRAKTesis ini mencoba menganalisis sistem manajemen pangarnanan informasi padaMerchant Bank Permata, atas terjadinya peristiwa fraud banking melalui mesinelektronik darn capture di Merchant Bank Permata yang telah dilaporkan di PoldaMetro Jaya pada 12 April 2010. Penelitiannya menggunakan penelitian kualitatif,clengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, pengamatan, danstudi dokumen. Wawancara mendalam difokuskan terhadap sistem manajemenpengamanan pada proses akuisisi Merchant Bank Permata dan alur transaksielektronik melalui mesin EDC di Merchant Bank Permata, faktor-faktor yangmempengaruhi terjadinya fraud Banking di Merchant Bank Permta, serta upayauntuk memperbaikinya. Sedangkan pengamatan di fokuskan terhadap caramelakukan transaksi elektronik dimulai dari transaski on-line, ojllfne, settlement danpayment. Selanjutnya studi doklmien difokuskan pada berkas perkarajraud bankingyang dilaporkan di Polda Metro Jaya dan Standar operasional prosedur Sistemmanajernen pengamanan informasi pada Merchant Bank Permata. Hasii penelitianmembuktikan sistem manajemen pengamananan informasi di Merchant BankPermata, tidak memilki sistem yang baik, karena pada proses akuisisi merchantinfomnasi atau data tidak memenuhi aspek integritas, kerahasian, dan ketersediaan,begitu pula pada proses transaksi elektronik. Hal ini dipengaruhi faktor manusia,proses atau sistem, dan teknologi sistern manajemen pengamanan infomiasi. Adapuncara untuk memperbaikinya pada proses akuisisi merchant harus ada bagian atau unityang menganalisa pemohon merchant dan pada proses transasksi elektronikmenambah sistem untuk mengalisa vatiditas dimulai dari transaksi on-line, of-line,dan settlement, yaitu menambah sistem terminal transaction line.

---

AbstractThis thesis attempts to analyze information security management system on BankPermata in regard with the case of fraud banking through electronic data capturemachine at Bank Permata?s merchants which was reported to Jakarta MetropolitanPolice on 12 April 2010. This research exercised a qualitative approach which datawere collected through in-depth interview, observations and document study. The in-depth interview focussed on security management system during the acquisition ofBank Permata?s merchants and electronic transaction chart through electronic datacapture machine at those merchants, factors affecting Iliad banking occurred as wellas all the restoration efforts taken. Observations focussed on the procedure ofelectronic transaction, which started from on line transaction, off line settlement andpayment. Meanwhile, document study focussed on dossiers of fraud banking casesreported to Jakarta Metropolitan Police and Standard Operational Procedure ofinformation Security Management System on Bank Permata?s Merchants. Thisresearch finds that the information Security Management System was not well-established since information collected during the acquisition process and electronictransaction process were not qualified in the aspects of integrity, confidentiality andavailability which was affected by Several factors such as the human involved, thesystem it self as well as information security management system technology. Theresearcher proposes, that in order to restore the system, t11ere should be a particularsection dining the acquisition process to analyze merchant requestor?s validity whilstduring the electronic transaction, a terminal encryptions line added to the system toanalyze the validity of information both on-line transaction and off-line settlementas well as the payment."

"Penelitian ini merupakan upaya untuk menemukan pengaruh orientasi keberagamaan, ideologi politik konservatif agama, fundamentalisme agama, dan orientasi dominasi sosial terhadap intoleransi politik. Satu set kuesioner telah dibagikan dan diisi oleh 300 orang partisipan beragama Islam. Rentang umur partisipan adalah antara 15 sampai 65. Temuan dari penelitian lni menunjukkan bahwa ideologi politik konservatif agama memiliki. pengaruh langsung teihadap intoleransi politik. Orientasi keberagamaan ekstrinsik, orientasi keberagamaan intrinsik, dan ideologi politik konservatif agama terbukti memiliki pengamh tidak langsung terhadap lntoleransi politik. Fundamentalisme agama dan orientasi dominasi sosial terbukti sebagai mediator pada pengaruh orientasi keberagamaan ekstrinsik, orientasi keberagamaan intrinsik, dan ideologi politik konservatif agama terhadap intoleransi politik. Fundamentalisme agama terbukti menjadi moderator pengaruh orientasi keberagamaan terhadap intoleransi politik. Sedangkan orientasi dominasi social terbukti merupakan moderator antara pengaruh ideology politik konservatif agama terhadap intoleransi politik. Hasil penelitian menunjukkan kalau orientasi keberagaman intrinsic terbukti dapat menjadi intoleransi politik jika dimediasikan oleh fundamentalisme agama dan orientasi dominasi social. Saran bagi penelitian selanjutnya adlah mencoba melakukan penelitian pengaruh fundamentlisme agama terhadap intoleransi politik yang dipengaruhi oleh identitas kelompok.

---

The study examine the effects of religious orientation, religious conservative politiC3l ideology, religious fundamentalism, and social dominance orientation on political intolerance. A set of questionnaire were administrated to 300 participants with Islamic background aged between 15 to 65 years. This study showed that religious conservative political ideology has direct effect on political intolerance. Religious fundamentalism and social dominance orientation significantly mediated the effects of extrinsic religious orientation, intrinsic religious orientation, and religious conservative political ideology on political intolerance. Religious fundamentalism was proved to moderating the effect of religious orientation on political intolerance. Social dominance orientation had significantly moderated the effect of religious consetvative political ideology on political intolerance. The result showed that intrinsic religious orientation would result on political intolerance if mediated by religious fundamentalism and social dominance orientation. Further research is needed to examine the effect of religious fundamentalism and group identity on political intolerance."

"Pencapaian tujuan pembangunan nasional berdasarkan pancasila dan UUD 1945, dihadapkan dengan berbagai masalah, dan salah satunya adalah korupsi. Tindak pidana korupsi terjadi di semua bidang dan sektor pembangunan yang semakin meningkat, mengakibatkan tumbangnya rezim orde baru pada tahun 1998 karena gerakan reformasi. Selain supremasi hukum, salah satu tuntutan reformasi adalah penerapan desentralisasi kewenangan pemerintahan kepada daerah. Tapi pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia, yang semula diharapkan dapat memangkas tindak pidana korupsi tapi dalam kenyataannya justru menimbulkan penyebaran tindak pidana korupsi ke daerah. Hal tersebut ditandai dengan banyaknya para Kepala Daerah yang ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi di daerah mengakibatkan gangguan iklim investasi di berbagai daerah di Indonesia. Ruang lingkup penelitian dibatasi hanya pada penguatan fungsi Polda Banten dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Oleh karena itu penelitian ini akan menjawab efektifitas kebijakan penegakan hukum tindak pidana korupsi, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana korupsi; dan konsep strategi Polda Banten dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi untuk mendukung iklim investasi yang kondusif. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yang diperluas yaitu untuk mengumpulkan, mengkaji dan mensistematiskan kaidah- kaidah hukum yang berlaku berkaitan dengan asas, konsep tentang penguatan fungsi kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi yang didukung dengan penelitian lapangan sebagai penunjang. Hasil penelitian bahwa prosentase pencapaian penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh Polda Banten telah melampaui target yang telah ditentukan akan tetapi belum efektif untuk mencegah potensi tindak pidana korupsi yang dapat mengganggu iklim investasi yang kondusif. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai macam faktor diantaranya yaitu: subtansi hukum; sumber daya manusia; sarana dan prasarana; anggaran; pengawasan, dan koordinasi lintas sektoral penegakan hukum tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, Strategi Polda Banten dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi untuk mendukung iklim investasi yang kondusif merupakan konsepsi pemecahan masalah yang dianalisis dengan menggunakan berbagai pendekatan yang kemudian ditransformasikan ke dalam analisa sumber daya manusia, anggaran, sarana prasarana, dan metode, sesuai urutan prioritas melalui implementasi Jangka Pendek, Menengah dan Panjang.

---

The achievement of national development goal which is based on Pancasila and the Constitution of the state of the Republic of Indonesia year 1945, challenged by many constraints and of that is corruption. Corruption crimes exists many aspects of development process. Corruption crimes that rapidly increase caused the falling of New Era regime in 1998 by reformation movement. Beside law supremacy, one of reformation demanding is decentralization. But the implication of decentralization and autonomy, which was expected to be able to cut corruption, in fact, causing the spreading corruption indeed in to local area. That can be seen from many local leaders were charged by corruption. The increasing of corruption in local area is causing inconvenience for investment in many local areas of Indonesia.

This research is limited in empowering the function of Banten Regional Police as a part of Indonesia Police in the context of law enforcement of corruption crimes. This research try to answer the effectiveness of Law Enforcement policy against corruption crimes, the factors that influence law enforcement against corruption; the strategy concept of Banten Regional Police to make better and conducive investment condition. The research method is empirical judiciary which is much more in collecting, studying and systematizing the law principles that concerns to the principle and concept of strengthening the police function in the law enforcement of corruption crimes which is supported by the field studies.

The result of this research is that the percentage of corruption crime cases that handled by Banten regional Police is over the target but has not effective yet to prevent the potency of corruption acts that might disturb the conductivity of investment. That condition was infected by many factors, namely: law substantial, human resource, infrastructure, budget, supervision, and intra- coordination among law enforcement institutions against corruption. Because of that, Banten Regional Police strategies in law enforcement against corruption crime to make better and much more conducive investment condition are problem solving concepts that has been analyzed using many approaching aspect which transformed into analyzing human resource, budget, infrastructure, and method, that sequent according theirs priority through implementing short term, middle term and long term plan strategy."

"Penelitian mengenai Pemeriksaan Tersangka Pelaku Tindak Pidana oleh Penyidik Polri di Polres Metro Jakarta Selatan bertujuan untuk menunjukkan pelaksanaan pemeriksaan tersangka pelaku tindak pidana oleh penyidik/penyidik pembantu Polri selaku aparat penegak hukum. Adapun permasalahan yang diteliti adalah prosedur dan tatacara pemeriksaan terhadap tersangka pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu Polri yang ditunjuk selaku pemeriksa. Disamping itu diteliti juga faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap pelaksanaan pemeriksaan tersangka, bentuk-bentuk penyimpangan yang terjadi serta mengapa hal itu terjadi, mekanisme pengawasan dan kontrol yang dilakukan serta pola-pola perilaku yang terbentuk dalam proses pemeriksaan. Pemeriksaan tersangka adalah salah satu kegiatan dari penyidikan suatu tindak pidana yang sangat bersentuhan dengan hak azasi manusia oleh karenanya pemeriksaan tersangka harus dilakukan sesuai ketentuanketentuan hukum yang berlaku yaitu hukum acara pidana (KUHAP) yang menjadi dasar atau pedoman bagi aparat penegak hukum mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, persidangan di Pengadilan, pelaksana putusan hakim dan penasehat hukum. Sebagai penjabaran lebih lanjut, guna memberi pedoman bagi para penyidik/penyidik pembantu di lingkungan Polri, Kapolri telah mengeluarkan Petunjuk Teknis tentang Pemeriksaan Tersangka dan Saksi yang berisi prosedur dan tatacara dalam melakukan pemeriksaan tersangka dan saksi oleh penyidik/penyidik pembantu. Walaupun telah ada undang-undang yang mengaturnya bahkan telah ada pedoman yang secara teknis mengatur masalah ini, temyata masih saja terjadi berbagai penyimpangan terhadap pelaksanaannya yang sering dilansir oleh berbagai mass media baik media cetak maupun elektronik sebagai kekurangan mampun Polri dalam melaksanakan profesinya. Dalam pemeriksaan tersangka terjadi interaksi antara pemeriksa dan tersangka serta lingkungannya yang akan mempengaruhi terhadap proses pemeriksaan yang dilakukan. Dalam proses interaksi tersebut terjadi tindakan-tindakan, perilaku-perilaku, sikap-sikap yang cenderung sexing dilakukan karena dianggap dibolehkan dan dibenarkan sehingga cenderung membentuk pola-pola perilaku tertentu yang secara langsung atau tidak langsung atau secara diam-diam disepakati sebagai pola perilaku dan tindakan yang diterima dan dianggap biasa walaupun pada kenyataannya menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan pelanggaran terhadap hak azasi manusia. Pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh penyidik/penyidik pembantu memberikan keyakinan kepada mereka bahwa tersangka terdiri dari berbagai macam lapisan masyarakat dengan motif, modus operandi, jenis kejahatan yang dilakukan, status sosial, latar belakang ekonomi dan budaya yang berbeda yang dapat dikategorisasikan atau digolong-golongkan menurut aspek-aspek tersebut. Pengkategorisasian atau penggolong-golongan yang berisikan sangkaan-sangkaan yang buruk tentang tersangka, merupakan prasangka yang seringkali menimbulkan diskriminasi dan juga digunakan sebagai acuan bertindak dalam memeriksa tersangka tersebut, walaupun tidak harus selalu demikian perwujudan tindakan-tindakannya. Dalam tesis ini telah ditunjukkan bahwa tindakan penyidik/penyidik pembantu yang ditunjuk selaku pemeriksa tersangka di Palres Metro Jakarta Selatan mengikuti acuan pedoman formal yaitu KUHAP dan Petunjuk Teknis Pemeriksaan Tersangka dan Saksi, aturan-aturan tidak tertulis yang ditetapkan Kapoires dan Kasat Serse serta mengikuti pengetahuan, pengalaman dan keyakinan mereka mengenai pengkategorisasian atau penggolongan tersangka. Telah dapat diidentifisir pula beberapa pola perilaku penyidik yang terbentuk dan cenderung menyimpang dari ketentuanketentuan hukum yang berlaku khususnya hukum acara pidana dan berakibat terjadinya pelanggaran terhadap hak azasi manusia. Untuk dapat melaksanakan penegakan hukum secara benar dan adil serta memberikan perlindungan terhadap hak azasi manusia sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat, maka Polri hares dapat merubah dan menghilangkan pola-pola perilaku yang negatif tersebut. "

"Topik bahasan dalam tesis ini diangkat dari adanya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani oleh Unit RPK Sat Reskrim Pokes Metro Jakarta Selatan, dengan fokus pada pole pelayanan yang dilakukan oleh penyidik Unit RPK Sat Reskrim Pokes Metro Jakarta Selatan. Tesis ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan meng u.nakan studi kasus. Teknik nengumpulan data didasarkan pada pengamatan dan wawancara.Tesis ini menunjukkan bahwa Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT telah memberikan pengaruh yang besar dalam mengungkap kasus kekerasan dalam rumah tangga yang selama ini dianggap merupakan masalah intern keluarga. Pole pelayanan dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga yang diberikan oleh unit VIIRPK Pokes Metro Jakarta Selatan meliputi tiga cars. Pertama, dengan menerima Iaporan pengaduan. Kedua, melakukan pernyidikan apabila kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan merupakan tindak pidana. Tindakan yang dilakukan oleh awak RPK mengumpulkan bukti-bukti untuk membuat jelas tindak pidana. Hasil dari pemeriksaan dilakukan penindakan sesuai dengan ketentuan KUHAP. Selain proses penyidikan juga dilakukan konseling bagi korban KDRT. Tahap akhir adalah menyelesaikan perkara untuk diserahkan kepada kejaksaan dalam rangka penuntutan. Ketiga, jika kasus yang dilaporkan bukan merupakan tindak pidana, maka Unit VIIRPK Sat Reskrim Pokes Metro Jakarta Selatan akan memberikan pelayanan konseling. Dalam tahap konseling, penyidik Unit VIIRPK Sat Reskrim Pokes Metro Jakarta Selatan akan rnelakukan analisis, apakah perkara dapat dilanjutkan atau tidak. Jika sekiranya membrukan penanganan yang lebih khusus, Unit VIIRPK Sat Reskrim Pokes Metro Jakarta Selatan akan menindak lan_iuti dengan menyalurkan ke PKT Melati RS. Mintoharia atau LKBH Peke.Rekomendasi yang dapat diberikan adalah : (1) Perlunya memberikan bekaI keterampilan dan kemampuan pengetahuan kepada anggota Unit RPK; (2) Perlunya dibangun hubungan kerjasama yang aktif antar instansi terkait dalam lingkup Criminal Justice System (CJS); (3) Perlunya dibuat sistem pelayanan satu atap; (4) Perlunya menggugah kesadaran masyarakat tentang pemahaman penghapusan kekerasan dalam rurnah tangga dengan membangun jaringan komunikasi masyarakat.

---

The thesis discusses about domestic violent cases handled by Special Service Room (RPK) Unit of Criminal Investigation Department (CU)) of South Jakarta Metropolitan Resort Police. The focus of the thesis is the service patterns delivered by the investigators of RPK Unit of CID of South Jakarta Metropolitan Resort Police. The writer employs qualitative approach with case study. Data is collected by using several methods such as observation and interview.The results of thesis reveal that Law No. 23/2004 regarding Domestic Violent has given great influence in uncovering domestic violent cases that have been long considered as internal problems of families. The service patterns of RPK Unit of South Jakarta Metropolitan Resort Police comprises: First, accepting reports or complaints. Second, doing investigation if the domestic violent cases reported are criminal cases. In this case, RPK Unit investigators collect evidence in order to prove the criminal act. Then they enforce the laws based on the result of the investigation and in accordance with the Criminal Law Procedure (KUHAP). In addition to the investigation, the police also give counseling to the victims. Third, processing the case in order to be forwarded to the prosecution. While giving counseling to the victims, RPK Unit of South Jakarta Metropolitan Resort Police will analyze whether the case will be forwarded to the prosecution or not. If they think the case needs a special attention, RPK Unit of South Jakarta Metropolitan Resort Police will follow up the case by sending the victims to PKT Melati Mintoharjo Hospital or LKBH (Law Aid Institution) Peka.Based on the result of the research, the author recommends that, (1) it is necessary to give special skills and knowledge to the members of RPK Unit; (2) it needs to establish an active cooperation among the agencies belong to Criminal Justice System (CJS); (3) it is necessary to establish an integrated service system; and (4) it needs to move peoples' conscience about the elimination of domestic violent by establishing a community communication network."

"Tesis ini tentang implementasi Polmas yang dilakukan menurut interpretasi Kapolsek dengan membentuk wadah forum kemitraan polisi masyarakat (FKPM) dan memberdayakan Pas Pol sebagai ujung tombak kegiatan Palmas.Ruang lingkup masalah penelitian dalam tesis ini, mencakup karakteristik wilayah Kebayoran Lama, karakteristik masyarakat dan budayanya, dasar kebijakan Polmas, kebijakan dan pengorganisasian Polsek Metro Kebayoran Lama, implementasi Polmas diwilayah Polsek Metro Kebayoran Lama, FKPM wilayah Polsek Metro Kebayoran Lama, faktor-faktor yang mempengaruhi dan dampak implementasi Polmas diwilayah Polsek Metro kebayoran lama. Fokus penelitian ini tentang implementasi Palmas yang dilakukan petugas polsek Metro Kebayoran Lama pada tingkat manajerial dan operasional. Sedangkan pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode etnografi, dan didalarn mengumpulkan data menggunakan metode pengamatan, pengamatan terlibat, wawancara dan kajian dokumen.Polmas adalah suatu model pemolisian yang menekankan adanya kemitraan antara polisi dan masyarakat, dalam menyelesaikan atau memecahkan permasalahan yang timbul dalam masyarakat (problem solving), guna mewujudkan dan memelihara kearnanan dan ketertiban masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.Wilayah Kebayoran Lama memiliki basis kategorial atau komuniti yang bermacam, baik sukubangsa, kenyakianan, ekonomi, sosial budaya, dan politiknya, sehingga berdampak pada kompleksitas permasalahan yang timbul menjadi ancaman kamtibmas. Polsek Metro Kebayoran Lama sebagai kesatuan polisi yang memiliki fungsi dan peran dalam memelihara kamtibmas menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat diwilayahnya Kebayoran Lama. Keterbatasan personil, sarana prasarana dan anggaran yang dimiliki Polsek, mengubah strategi Kapolsek dalam menjalankan pemolisian di wilayah tersebut, dengan cars melakukan kerjasama dengan masyarakat dalam wadah FKPM guna menciptakan karntibmas dilingkungannya.Irnplementasi Polmas diwilayah Polsek Metro kebayoran Lama dilakukan mengacu pada kebijakan pimpinan Pori tentang Polmas. Implementasi Po[mas dilakukan oleh Kapolsek beserta anggotanya dengan melakukan kegiatan sosialisasi Polmas kepada internal polsek dan masyarakat, membentuk FKPM, memberdayakan Pos Polisi, dan mengaktifkan kegiatan FKPM dan kegiatan unit operasional Polsek untuk mendukung irnplementasi Polmas. Implementasi Polmas yang dilakukan oleh Polsek belum mencapai hasil yang diharapkan, dikarenakan adanya keterbatasan dan kendala yang dimiliki Polsek dan kondisi masyarakat di Kebayoran Lama.Implementasi Polmas diwilayah Polsek Metro kebayoran lama, mendapatkan respon maupun dukungan dari masyarakat. Hal ini terbukti dengan adanya partisipasi dan keikutsertaan masyarakat menjadi anggota FKPM dan ikut aktif dalam kegiatan FKPM dalam mencegah kejahatan dan menyelesaikan masalah sosial yang terjadi dilingkungannya.

---

The thesis discusses about the implementation of Community Policing conducted based on the interpretation of the chief and staff of Kebayoran Lama Metropolitan Sector Police (KLMSP) by establishing the Forum of Police-Community Partnership (FKPM) and empowering police posts within the KLMSP that function as the front line of community policing activity.The scope of the problem of the thesis includes the characteristic of Kebayoran Lama area, the characteristic of the its people and their cultures, the basic policy of community policing, the policies and organization of KLMSP, the implementation of community policing in the area of KLMSP, the FKPM of KLMSP, the factors influencing the implementation of community policing and the impacts of the implementation of community policing in the area of KLMSP. The thesis focuses on the implementation of community policing conducted by police officers of KLMSP at the level of managerial and operational. Meanwhile, the thesis employs qualitative approach and ethnography method. Data is collected by some methods such as observation, involved observation, interview and documents review.Community policing is a policing model which emphasizes on the existence of partnerships between police and community in solving problems that exist in the community in order to create and to maintain security and public order so that the quality Life of the community can be improved.The area of KLMSP has various communities, various ethnic groups, various beliefs, various economies, various social levels and various cultures and politics. Such characteristics, of course, influence the complexity of the problems that exist or will exist within the community. These conditions often threat the security and public order of that area that finally influence the duties of the sector police. KLMSP as a police organization has the duties to maintain security and public order, to enforce the law, and to serve and to protect people residing in its jurisdiction. Lacking of personnel, facilities and infrastructures and sufficient budget change the strategy of the chief of KLMSP in implementing community policing in the area to be in a form of cooperation with people with the name of FKPM in creating public order and security in the area.The implementation of community policing in the area of KLMSP is based on the policies issued by the Indonesian National Police Chief regarding Community Policing. Community policing is conducted by the chief and staff of KLMSP by socializing the community policing to KLMSP staff and public members, establishing FKPM, empowering police posts, activating the activity of FKPM and the activity of KLMSP Operational Units in supporting the implementation of community policing. The implementation of community policing has not achieved the expected results due to the limitations and obstacles of KLMSP and community residing in the area.The implementation of community policing conducted by KLMSP has got responses and supports from people residing in the area this can be seen from the participation of community members who belong to FKPM. They actively take part in FKPM programs in preventing crimes and solving problems in the area."