Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pendidikan merupakan titik sentral bagi pembangunan manusia. Berbagai indikator di tingkat internasional menempatkan pendidikan sebagai salah satu kunci utama keberhasilan pembangunan. Sejak tahun 1994, pemerintah Indonesia telah menetapkan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun dengan target partisipasi sekolah untuk SMP/MTs mencapai 90 persen, paling lambat pada tahun 2008. Tahun 2000, pemerintah Indonesia menandatangani MDGs, berkomitmen untuk menyediakan pendidikan dasar untuk semua dengan target menjamin bahwa sampai dengan tahun 2015, semua anak, di manapun, laki-laki dan perempuan, dapat menyelesaikan sekolah dasar. Pada tahun 2005, Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional menargetkan bahwa pada tahun 2009, APM SD/MI mencapai 94% dan 75,5% untuk SMP/MTs.Pada kenyataannya, pencapaian pembangunan pendidikan di Indonesia masih jauh dari yang diharapkan. Kesenjangan antara target partisipasi sekolah yang dibuat pemerintah dan MDGs dengan pencapaian realistiknya masih besar. Selain itu, persoalan kesejangan pencapaian pendidikan juga terjadi antardaerah perdesaan dan perkotaan serta antara penduduk kaya dan penduduk miskin.Mengacu pada permasalahan kesenjangan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) hal-hal apa saja yang membuat partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan dasar SD/MI dan SMP/MTs masih jauh dari target yang dibuat pemerintah dan target MDGs; dan (2) apakah ada perbedaan interaksi antara sekolah dan kawasan (kawasan Indonesia Barat dan Indonesia Timur) dalam pengaruhnya terhadap partisipasi sekolah pendidikan dasar di Indonesia.Penulis menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis data sekunder untuk menjawab pertanyaan dasar tersebut. Data dikumpulkan dan diolah dengan menggunakan program komputer Microsoft Excel 2002 dan SPSS for Windows Release 11.00. dengan aplikasi analisis regresi metode enter, analisis jalur dan analisis faktorial dengan metode General Linear Model. Dilakukan uji asumsi, seperti uji normalitas sebaran, uji linierit uji heteroskedastisitas dan uji multikolinieritas, terhadap data-data penelitian. Unit analisisnya adalah kabupaten/kota, dengan jumlah sampel sebanyak 320.Untuk menjawabi pertanyaan pertama, variabel independen yang diuji terkait dengan faktor sosial/keluarga dalam penelitian ini mencakup (1) faktor pendidikan orang dewasa yang diukur melalui melek huruf laki-laki dan perempuan, (2) faktor ekonomi yang diukur melalui persentase pengeluaran untuk pendidikan dan persentase perempuan dewasa bekerja, dan (3) faktor kesehatan anak yang diukur melalui prevalensi balita kurang gizi. Sedangkan variabel yang terkait dengan faktor sekolah yaitu (1) faktor guru yang diukur melalui rasio murid-guru dan (2) jumlah sekolah yang diukur melalui rasio murid-sekolah. Variabel dependennya adalah partisipasi sekolah SD/MI dan SMP/MTs. Sedangkan untuk menjawab pertanyaan kedua, variabel independennya adalah partisipasi sekolah: SD/MI dan SMP/MTs, sedangkan fixed factors adalah kawasan dan sekolah. Kawasan dan sekolah diperlakukan sebagai dumy variable. Dalam penelitian ini, terdapat enam hipotesis penelitian yang diuji.Penelitian ini berhasil menyimpulkan empat temuan mendasar. Pertama, hasil analisa data menunjukkan bahwa secara umum faktor-faktor yang ada di masyarakat/keluarga merupakan faktor yang memiliki pengaruh secara signifikan terhadap partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan dasar SD/MI dan SMP/MTs. Faktor sekolah hanya berpengaruh terhadap partisipasi sekolah pada pada jenjang SMP/MTs. Secara lebih spesifik, faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan dasar SD/MI yaitu (1) faktor pendidikan orang dewasa (melek huruf laki-laki dan perempuan), (2) faktor ekonomi (pengeluaran untuk pendidikan) dan (3) faktor kesehatan anak pada usia 0-5 tahun (balita kurang gizi). Sedangkan partisipasi sekolah pada jenjang SMP/MTs dipengaruhi oleh (1) faktor pendidikan orang dewasa (melek huruf laki-laki), (2) faktor ekonomi (pengeluaran untuk pendidikan), (3) faktor guru (rasio murid terhadap guru) dan (4) faktor jumlah sekolah (rasio murid terhadap sekolah).Kedua, hasil analisa data menunjukkan bahwa terdapat interaksi yang nyata antara sekolah (SD/MI dan SMP/MTs) dan kawasan (Indonesia Barat dan Indonesia Timur) dalam pengaruhnya terhadap partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan dasar.Partisipasi sekolah pendidikan dasar baik untuk SD/MI maupun SMP/MTs, di Indonesia Barat lebih tinggi partisipasi sekolahnya daripada di Indonesia Timur.Ketiga, kawasan Indonesia Timur menghadapi tantangan yang lebih besar terkait faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi sekolah pendidikan dasar, seperti melek huruf orang dewasa, pengeluaran untuk pendidikan, balita kurang gizi dan rasio murid terhadap sekolah, daripada Indonesia Barat.Keempat, partisipasi sekolah pendidikan dasar pada jenjang SD/MI sudah mendekati target pemerintah dan MDGs. Akan tetapi, partisipasi sekolah pada jenjang SMP/MTs masih jauh dari target pemerintah dan MDGs.Rekomendasi untuk meningkatkan partisipasi sekolah pendidikan dasar antara lain (1) perlunya upaya untuk perbaikan tingkat keberaksaraan penduduk dewasa, (2) penanganan gizi buruk balita, (3) memperluas kesempatan kerja dan berusaha bagi perempuan, (4) segera merealisasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dalam APBN/APBD, (5) melakukan amandemen terhadap UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, terutama pasal-pasal yang kontradiktif dengan semangat sumber hukum nasional tertinggi yaitu UUD 1945 Pasal 31 Ayat 2 dan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, dan (6) perlunya penambahan guru dan sekolah untuk SMP/MTs.

---

Education constitutes a fundamental and key element for human development. Various development indicators at the international level have put education as one of the main key for achieving a great success of development. Since 1994, the government of Indonesia has proclaimed the nine years compulsory basic education program. This program targeted to achieve 90% of school participation rate for secondary high school (SMP/MTs), at least by the year 2008. In 2000, the government of Indonesia has signed the MDGs agreement, committed to ensure that, by the year 2015, children everywhere, boys and girls alike, will be able to complete a full course of primary schooling. In addition, in 2005, strategic planning of National Department of Education has targeted to achieve 94% as the net school participation rate for elementary school (SD/MI) and 75, 5% as for secondary high school (SMP/MTs), at least by the year 2009.By seeing in its realization achievement, however, the achievement of education development in Indonesia is still far away from its planned targets. The gab between planned school participation rate target of the government and the MDGs and the real achievement in the field is significantly huge. Moreover, the problem of gab in education achievement is also significantly found between rural and urban areas as well as between the rich and the poor communities throughout Indonesia. With regard to the problem of gab in education achievement and its progress as explained above, this study has two main research questions. It aims to know (1) what factors that influence the school participation rate of basic education: SD/MI and SMP/MTs, that is considered still hard to meet with the planned rate of government and MDGs targets; and (2) is there found a different interaction between schools and regions (West Indonesia and East Indonesia) relating to factors influence on school participation rate of basic education in Indonesia.Researcher applies a quantitative approach and secondary data analysis to answer these research questions. Researcher uses a computer program of Microsoft Excel 2002 and SPSS for Windows Release 11.00 to analyze the data. It applies enter method-regression analysis, path analysis and general linear model-factorial analysis for statistical analysis.Assumption examination tests were made prior to statistical variables- analysis, they are such as normality distribution test, linearity test, heteroscedasticity test and multicolinearity test. Unit of analysis was regency/city, with 320 samples.The independent variables, in which were tested, as to answer the first main research question, were related to social/family factors. It includes (1) adult education factor that was measured by male and female literacy, (2) economic factor that was measured by percentage of family's expenditure for education and percentage of women in labor force, and (3) children's health factor that was measured by prevalence of malnourished children under five. The variables that are related to school factors include (1) teacher factor that was measured by student-teacher ratio and number of school that was measured by student-school ratio. The dependent variables were school participation rate of SD/MI and SMP/MTs. To answer the second main research question, the independent variable was school participation rate of SD/MI and SMP/MTs, whereas the fixed factors were regions (West Indonesia and East Indonesia) and schools (SD/MI and SMP/MTs). Regions and schools alike were treated as dummy variables. There were six hypothesis were tested within this research.As results, this research has successfully concluded about four main findings. The first finding, the result of data analysis indicated that, in general, the social or family factors constitute determinant factors that have significant influence on school participation rate of basic education, both for SD/MI and SMP/MTs. While, school factor only influences on school participation rate for SMP/MTs. Specifically, factors that influence on school participation rate of basic education for SD/MI include (1) adult education factor (male and female literacy), (2) economic factor (family's expenditure for education) and (3) children's health factor under five (malnourished children under five prevalence). While, the school participation rate of basic education for SMP/MTs was influenced by (1) adult education factor (male literacy), (2) economic factor (family's expenditure for education), (3) teacher factor (student-teacher ratio) and (4) number of school factor (student-school ratio).The second finding, the result of data analysis shown that there was a real interaction found between schools (SD/MI and SMP/MTs) and regions (West Indonesia and East Indonesia) relating to factors that influence on school participation rate of basic education in Indonesia. The school participation rate of SD/MI and SMP/MTs was where the West Indonesia region was higher than the East Indonesia region.The third finding discussed that compared to West Indonesia region; the East Indonesia region has been facing a higher challenging relating to determinant factors that influence on school participation rate of basic education, such as, adult literacy rate problem, family's expenditure for education problem, malnourished children under five problem, and student-school ratio problem, than West Indonesia region has.The fourth finding indicated that the school participation rate of basic education for SD/MI was currently closed to the planned government's and MDGs targets. However, the school participation of basic education for SMP/MTs was considered significantly still far away from the planned governments and MDGs targets.Several recommendations considered to improve the school participation rate of basic education in Indonesia include: (1) improve literacy program for adult, (2) improve malnourished children under five program, (3) extend working and business opportunity and access for women, (4) increase and immediately realize the education budget of 20% in national and regional budget, (5) amendment of law No. 20/2003 concerning about the national education system, and (6) increase number of teacher and school for SMP/MTs."

"Melalui studi kasus kepada Gerakan Aliansi Laki-Laki Baru, tujuan penelitian ini adalah menganalisis posisi gerakan laki-laki pro-feminis dalam konstelasi gerakan perempuan. Pendekatan penelitian kualitatif dilakukan melalui teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan analisis data sekunder. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa aktivisme laki-laki yang tergabung dalam ALLB mengalami perdebatan karena dianggap berpotensi mendominasi agenda dan pesaing bagi gerakan perempuan. Strategi yang dibangun oleh ALLB, dengan mengalihkan tawaran pendanaan program kepada organisasi perempuan hingga menjadi forum komunikasi organisasi perempuan menunjukkan bentuk ALLB sebagai sistem pendukung. Politik refleksi atas maskulinitas hegemonik dilakukan untuk membangun citra baru laki-laki dan mengubah perilaku dan perspektif laki-laki.

---

Throughout case study on Aliansi Laki-Laki Baru Movement, the purpose of this study is to analyze pro-feminist movement's position in accordance to women's movement. The qualitative approach is applied through a detailed data collection which is in-depth interviewing and analyzing secondary data. This research shows that men's activism through ALLB is facing a deliberative situation where pro-feminism movement has been potentially seen as a threat to women's movement domination and as opposition of women's organization's funding. Certain strategies through diverting program funding offers to women's organizations until it becomes a communication forum for women's movements indicate ALLB's form as a supporting system. The politics of reflection of hegemonic masculinity is developed to build new images for men and changing men's attitude and perspective. "

"[Penelitian ini mengangkat mengenai masalah identitas Kristen Jawa di GKJ dalam konteks masyarakat urban dan plural di Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa identitas Kristen Jawa ala GKJ merupakan identitas hibrid yang terbentuk melalui mimikri dan selalu bersifat ambivalen antara kekristenan dan kejawaan. Dalam identitas Kristen Jawa ini pula telah terjadi reinterpretasi, yang sebelumnya bersifat eksklusif kini menjadi inklusif.;This study raised the issue of Javanese Christian identity in Gereja Kristen Jawa (GKJ) within urban and plural society context in Jakarta. This study used a qualitative method. This study found that Javanese Christian Identity in GKJ is a hybrid identity that is formed through mimicry and always ambivalent between Christianity and Javaneseness. And also, Christian Javanese has occurred reinterpretation and transformation, which previously exclusive has now become inclusive identity., This study raised the issue of Javanese Christian identity in Gereja Kristen Jawa (GKJ) within urban and plural society context in Jakarta. This study used a qualitative method. This study found that Javanese Christian Identity in GKJ is a hybrid identity that is formed through mimicry and always ambivalent between Christianity and Javaneseness. And also, Christian Javanese has occurred reinterpretation and transformation, which previously exclusive has now become inclusive identity.]"

"ABSTRAKProgram corporate social responsibility CSR pada industri ekstraktif di Indonesia, yang praktiknya menjamur pada era pasca-Orde Baru, dapat bermakna sebagai salah satu sarana pembangunan komunitas lokal. Namun, programnya selama ini yang cenderung unilateral mengarah problematik. Sebab sering kali kurang mewakili harapan dan kebutuhan komunitas lokal. Studi-studi sebelumnya tentang CSR pada industri ekstraktif yang unilateral, dalam studi ini, dikategorikan menjadi dua berdasarkan substansinya, yaitu CSR sebagai bentuk karitatif dan mandataris. Studi ini menolak keduanya karena belum maksimal turut mengupayakan pembangunan komunitas lokal. Studi ini berargumen bahwa mencapai makna keadilan program CSR pada industri ekstraktif, sebagai salah satu sarana pembangunan komunitas lokal, adalah melalui kapabilitas relasional dan komitmen. Studi ini menggunakan paradigma konstruktivisme, pendekatan kualitatif, dan studi kasus pada program CSR Chevron Geothermal Salak, Ltd. CGS.

---

ABSTRAKCorporate Social Responsibility CSR programme in extractive industry in Indonesia, which grows rapidly on post New Order era, can be seen as a mean to develop local community. However, the programme so far tends to be unilateral and leads to problematic because it is oftenly not representing the expectations and needs of local community. The previous studies about unilateral CSR in extractive industry, in this study, are categorized into two types according to their substances. They are CSR as a form of charity and CSR as a form of mandatory. This study rejects both categories because they have not been maximal in the development of local community. This study argues that the meaning of justice in CSR programme in extractive industry, as a mean to develop local community, can be achieved through relational capability and commitment. This study uses constructivism paradigm, qualitative approach, and case study on the CSR programme of Chevron Geothermal Salak, Ltd. CGS."

"ABSTRACTDalam beberapa tahun terakhir, intoleransi beragama di Indonesia cenderung menguat. Fenomena ini sebagai salah satu konsekuensi dari bangkitnya semangat fundamentalisme. Terlebih, kasus ini melibatkan kalangan muda terdidik. Beberapa studi sebelumnya menunjukkan bahwa sosialisasi dari lingkungan keluarga dan tingkat pendidikan berkontribusi membentuk sikap toleran maupun intoleran. Berbeda dengan studi-studi sebelumnya, studi ini akan melihat intoleransi di kalangan muda terdidik menggunakan kerangka moral, politik dan sosial serta keterkaitannya dengan kelompok keagamaan. Studi kasus dalam tulisan ini adalah sebuah kelompok keagamaan di Depok, Jawa Barat. Kelompok tersebut kemudian berperan dalam pembentukan sikap anggotanya. Tulisan ini berargumen bahwa keterlibatan kalangan muda terdidik dalam kelompok keagamaan fundamentalis berperan penting dalam membentuk intoleransi moral, politik dan sosial. Untuk mengeksplorasinya, penulis menggunakan pendekatan kualitatif guna mendapatkan deskripsi yang lebih rinci dan mendalam. Kata kunci:Agama, intoleransi, kelompok keagamaan fundamentalis, kalangan muda terdidik.

---

ABSTRACTIn recent years, it has been marked that religious intolerance in Indonesia tends to rise. This phenomenon might take place as a consequence of the resurgence in regard to religious fundamentalism. Moreover, this case has involved educated youth. Previous studies show that socialization shared by family members and educational background greatly contribute in shaping the performance of either religious tolerance or intolerance. Differ from those previous studies, this study investigates an intolerance among educated youth by applying moral, political and social framework and their relevance to religious group. The case study within this study is a religious group in Depok, West Java. The group mentioned subsequently plays a part in attitude formation of each member. This study argues that the involvement of educated youth within fundamentalist religious group contributes to construct moral, political, and social intolerance. In order to explore this crucial issue, the researcher employs qualitative research to obtain more detailed and in depth description.Keywords Religion, Intolerance, fundamentalist religious group, educated youth."

"ABSTRAKStudi ini membahas dampak sosial pembangunan infrastruktur di sektor energi khususnya dalam proyek pembangkit tenaga listrik. Secara umum pendekatan pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah lebih dominan menggunakan strategi yang bersifat legal-formal dan cenderung koersif. Peran masyarakat, khususnya di tingkat komunitas, dalam proses pembangunan belum bersifat partisipatif sehingga dampak sosial yang muncul kurang diperhatikan oleh pemerintah. Penelitian sebelumnya mengenai dampak sosial lebih memperhatikan dampak yang bersifat materil, akan tetapi abai dalam melihat dampak non materi. Dengan menggunakan perspektif pembangunan alternatif dampak sosial pembangunan infrastruktur sebenarnya dapat di hindari dengan memberikan tekanan kepada otonomi pengambilan keputusan oleh komunitas, yang berlandaskan kepada sumber daya pribadi secara langsung melalui proses yang bersifat partisipatif, demokratis, dan pembelajaran sosial dengan pengalaman langsung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan studi kasus pada pembangunan PLTU Tanjung Jati B. Penelitian ini menemukan bahwa penerapan pembangunan alternatif menurut Friedmann tidak dapat sepenuhnya diterapkan di Indonesia. Hal ini karena pembangunan alternatif membutuhkan sistem politik yang demokratis dan tingkat ekonomi masyarakat yang sudah mapan, sedangkan di Indonesia penerapan demokrasi masih sebatas tataran prosedural dan ekonomi masyarakatnya belum mapan karena masih mengandalkan perekonomian yang subsisten.

---

ABSTRACTThis study discussed social impact of the construction of infrastructur in energy sector, specially in the construction of power plan. Generally, development approach which is done by the government tend to using the legal-formal strategy and coersive. The role of society, especially in the level of community, the process of development is yet not participative. So that the social impact tend to focussing on the material impact, but still ignoring the non material. Using alternative development approach, the social impact of infrastructure development can be avoided by giving the pressure to the decision maker of the autonomous community, based on private resources directly through the participative, democratics, social learning and experience process. This study using qualitative approach and case study in the construction of steam power plan Tanjung Jati B. This study find that the application of alternative development from Friedmann can not fully applicated in Indonesia. This explain that alternative development recquire democratic political system and prosperous economic rate. While in Indonesia, the application of democracy is just procedural process and the economical rate of the people is still low and depending on the subsistence economy."

"Penelitian ini berfokus pada mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum yaitu pembangunan jalan tol serta dampak dari terhambatnya proses pengadaan tanah tersebut. Pengadaan tanah merupakan penghambat utama dalam percepatan pembangunan jalan tol. Studi terkait faktor-faktor yang menghambat proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum masih terlalu berfokus pada dampaknya dan kurang mengurai simpul penyebab utama dari masalah ini. Dalam studi ini, peneliti melihat bahwa proses pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur dan kepentingan ekonomi didominasi oleh negara sehingga hal tersebut dapat berdampak merugikan masyarakat. Dengan menggunakan metode kualitatif dan teknik wawancara mendalam, studi ini menemukan bahwa masalah pembagian peran dan efektifitas mekanisme kerja birokrasi menjadi hambatan utama. Di sisi lain, dampak ketidakpastian keresahan kesulitan mencari tanah pengganti, cukup banyak dialami oleh masyarakat. Secara teoritik, pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia mencerminkan state centered development yang kurang optimal karena involusi mekanisme kerja birokrasi pemerintah sendiri. Gejala soft state masih sangat terlihat ketika negara kurang bisa melindungi masyarakat dari dampak pengadaan tanah.

---

This study focuses on identifying the factors that hamper the process of land acquisition process for the public interest, espescially toll road construction and the impact of the hampered land acquisition process. Land acquisition is a major obstacle in accelerating toll road development. Studies related to factors that hamper the land acquisition process are still too focused on their impact and do not examine the main causes of this problem. In this study, researchers see that the land acquisition process for the public interests is dominated by the state so that it can adversely affect the community. By using qualitative methods and in-depth interview techniques, this study found that the problem of the division of roles and the effectiveness of bureaucratic work mechanisms were the main obstacles. On the other hand, the impact of the uncertainty of anxiety on the difficulty of finding replacement land, is quite a lot experienced by the community. Theoretically, land acquisition for infrastructure development in Indonesia reflects a less than optimal state centered development due to the involution of the government's own bureaucratic work mechanism. Soft state symptoms are still very visible when the state is less able to protect the community from the effects of land acquisition."

"ABSTRAKTesis ini membahas eksklusi sosial terhadap akses tanah yang melibatkan mantan GAM sebagai aktor pelaku serta korban. Studi kualitatif ini mengangkat studi kasus di Kota Langsa, Aceh Besar dan Aceh Utara. Lokasi penelitian ditetapkan berdasarkan peta kekuatan politik GAM. Hasil observasi, studi ini membagi kelompok GAM berdasarkan tiga golongan yaitu; elit, menengah dan marginal. Argumentasi tesis ini adalah eksklusi terhadap kalangan marginal mendorong terjadinya eksklusi lain. Eksklusi adalah bentuk adaptasi dengan cara mengeksklusi pihak lain. Studi ini menggunakan pendekatan power of exclusion yang melihat diekslusinya seseorang disebabkan oleh empat power yaitu regulasi, legitimasi, market dan force yang terjadi melalui proses licensed exclusion dan intimates exclusion. Hasil penelitian menunjukan penggunaan kekuasaan elit GAM pasca konflik berdampak terhambatnya kalangan marginal GAM dari pada program land settlement sehingga mendorong munculnya ragam ekskusi yang lebih kompleks pada beberapa daerah. Realisasi program land settlement menunjukkan potensi eksklusi terhadap marginal GAM. Relasi legitimasi dan market dalam intimate exclusion di Langsa menunjukkan cara marginal GAM mengakses tanah melaluilegitimasi solidaritas sesama GAM. Kasus Aceh Besar, relasi force dan legitimasi dalam land reform menunjukkan cara marginal GAM mengokupasi tanah korporasi. Praktik inklusi yaitu upaya marginal GAM mengikutsertakan masyarakat dalam land reform adalah manifestasi dari berkerjanya modal social bonding. Kekuatan lingkungan jugaberkontribusi terhadap tereksklusinya kalangan GAM dari akses tanah. Sedangkan licensed exclusion di kasus Aceh Utara menunjukkan cara jaringan patronese GAM yaitu elit GAM lokal dengan relasi elit GAM di tingkat Pusat yang mengakses tanah melalui regulasi dalam bentuk konsesi.

---

ABSTRACTThis thesis discusses social exclusion of land access involving former GAM as actors and victims. This qualitative study raises case studies in Langsa City, Aceh Besar and North Aceh. The location of the study was determined based on a map of GAM's political power. Based on observations, this study divides GAM groups into three groups namely; elite, middle and marginal. The argument of this thesis is the exclusionof marginal groups encourages other exclusions. Exclusion is a form of adaptation by excluding others. This study uses a power of exclusion approach that sees a person's exclusion caused by four powers, namely regulation, legitimacy, market and force that occur through a process of licensed exclusion and intimates exclusion. The results of the study showed that the use of GAM's elite power after the conflict had hampered the marginalization of GAM rather than the land settlement program, which led to the emergence of more complex types of executions in several regions. The realization of the land settlement program shows the potential for exclusion of marginalized GAM. The relation of legitimacy and market in intimate exclusion in Langsa shows how GAM's marginal access to land through legitimacy of solidarity among fellow GAM. The case of Aceh Besar, force relations and legitimacy in land reform shows the marginal ways GAM has occupied corporate land. The practice of inclusion, namely GAM's marginal effort to involve the community in land reform, is a manifestation of the working of social bonding capital. Environmental forces also contribute to the exclusion of GAM from land access. Whereas licensed exclusion in the North Aceh case shows the way GAM's patronese network is the local GAM elite with GAM elite relations at the central level accessing land through regulations in the form of concessions."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik prosumer fiksi penggemar di kalangan penggemar ENHYPEN sebagai penulis melalui penyediaan jasa open commission yang difasilitasi oleh participatory culture yang bekerja di Twitter sebagai media berbasis Web 2.0. Studi terdahulu menyebutkan bahwa dibandingkan hanya mengonsumsi dan memproduksi karya saja, penggemar dalam komunitas penggemar secara daring juga terlibat dalam proses distribusi dan sirkulasi karya penggemar. Studi lain juga menyatakan bahwa karena adanya kebebasan dalam menciptakan karya, penggemar yang terlibat dalam praktik prosumer dianggap sebagai buruh gratis yang secara tidak langsung memberi keuntungan kepada kapitalis. Peneliti kemudian berargumen bahwa participatory culture yang terdapat di Twitter memfasilitasi hadirnya praktik prosumer fiksi penggemar di kalangan penggemar ENHYPEN yang mewujud melalui penyediaan jasa open commission yang mana memungkinkan penggemar sebagai penulis mendapatkan keuntungan melalui karya mereka. Metode penelitian ini adalah wawancara mendalam terhadap lima informan yang merupakan penggemar ENHYPEN yang menulis fiksi penggemar serta menyediakan jasa open commission di Twitter, dan observasi digital melalui Twitter. Penelitian ini menemukan bahwa participatory culture di Twitter yang memfasilitasi adanya praktik prosumer fiksi penggemar dapat dilihat melalui bentuk partisipasi yang dilakukan penggemar ENHYPEN, yakni affiliation, expression, dan circulation. Sebagai tambahan, terkait dengan hadirnya jasa open commission sebagai wujud praktik prosumer fiksi penggemar di Twitter, informan memiliki alasan berbeda-beda yang akhirnya mendorong mereka menyediakan jasa tersebut.

---

This study aims to analyze the prosumer practice of fanfiction among ENHYPEN fans as writers through the provision of open commission services facilitated by participatory cultures working on Twitter as a Web 2.0-based media. Previous studies have stated that compared to just consuming and producing works, fans in online fan communities are also involved in the process of distribution and circulation of fanworks. Other studies also state that because of freedom in creating works, fans who engage in prosumer practices are considered free labor which indirectly benefits capitalists. The researcher then argues that the participatory culture on Twitter facilitates the presence of fanfiction prosumer practices among ENHYPEN fans which is manifested through the provision of open commission services which allows fans as writers to benefit through their work. The method of this research are in-depth interviews with five informants who are ENHYPEN fans who write fanfiction and provide open commission services on Twitter, and digital observation via Twitter. This study found that the participatory culture on Twitter that facilitates fanfiction prosumer practices can be seen through the forms of participation by ENHYPEN fans, namely affiliation, expression, and circulation. In addition, related to the presence of open commission services as a form of fanfiction prosumer practice on Twitter, informants had different reasons which ultimately prompted them to provide these services."

"Penelitian ini bertujuan mengungkap ko-produksi penghapusan femisida diIndonesia. Agen pendorong dalam melakukan ko-produksi adalah KomnasPerempuan, sebab itu dalam studi ini Komnas Perempuan disebut sebagai koproduksionis.Studi-studi sebelumnya menunjukkan bahwa Prancis, India, danNicaragua sudah melakukan perlawanan terhadap femisida karena dianggapsebagai kekerasan terhadap perempuan yang paling ekstrem. Sementara itu, diIndonesia, femisida masih dianggap sebagai hal baru, termasuk masih terbatas studitentang hal tersebut. Penelitian ini berangkat dari argumen Komnas Perempuansebagai ko-produksionis menghadapi berbagai tantangan secara kultural danstruktural dalam menghapus permasalahan femisida di Indonesia. Penelitian inidikaji secara sosiologis menggunakan teori feminist movement yang menekankanpada strategi ko-produksi dengan melihat Komnas Perempuan sebagai agen (koproduksionis).Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini karenamenempatkan Komnas Perempuan sebagai studi kasus. Berdasarkan temuan studimelalui wawancara mendalam kepada informan dari Komnas Perempuan danlembaga mitra, dapat disimpulkan bahwa femisida merupakan bentuk kekerasanterhadap perempuan yang berlapis atau merupakan puncak dari bentuk kekerasanlainnya. Komnas Perempuan melakukan sejumlah strategi yang dimulai darisosialisasi isu femisida hingga membentuk kerjasama dengan lembaga-lembagamitra. Dalam melakukan upaya penghapusan femisida di Indonesia, KomnasPerempuan mendapatkan peluang dan tantangan tersendiri. Adanya kerjasamamembuat Komnas Perempuan dapat menyebarluaskan pemahaman mengenaifemisida lebih luas. Namun, adanya peluang tidak menjamin Komnas Perempuanterhindar dari tantangan.

---

This study aims to reveal the co-production of femicide elimination in Indonesia.

The agent for doing the co-production is Komnas Perempuan, therefore in this

study, Komnas Perempuan is referred to as a co-productionist. Previous studies

have shown that France, India, and Nicaragua have fought against femicide because

it is considered the most extreme form of violence against women. Meanwhile, in

Indonesia, femicide is still considered as a new thing, and there are still limited

studies on it. This research departs from Komnas Perempuan's argument as a coproductionist

facing various challenges culturally and structurally in eliminating the

problem of femicide in Indonesia. This research is studied sociologically using the

theory of the feminist movement which emphasizes co-production strategies by

viewing Komnas Perempuan as an agent (co-productionist). A qualitative approach

is used in this study because it places Komnas Perempuan as a case study. Based

on the study findings through in-depth interviews with Komnas Perempuan and

their institutions partner, it can be concluded that femicide is a layered form of

violence or the culmination of other forms of violence against women. Komnas

Perempuan carried out a number of strategies starting from socializing the issue

until forming partnerships with other institutions. In carrying out efforts to

eliminate femicide in Indonesia, Komnas Perempuan has its own opportunities and

challenges. The collaboration with other institutions allows Komnas Perempuan to

disseminate understanding about femicide more. However, the opportunities that

they had does not guarantee that Komnas Perempuan will not get the challenges."