Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas eksklusi sosial terhadap akses tanah yang melibatkan mantan GAM sebagai aktor pelaku serta korban. Studi kualitatif ini mengangkat studi kasus di Kota Langsa, Aceh Besar dan Aceh Utara. Lokasi penelitian ditetapkan berdasarkan peta kekuatan politik GAM. Hasil observasi, studi ini membagi kelompok GAM berdasarkan tiga golongan yaitu; elit, menengah dan marginal. Argumentasi tesis ini adalah eksklusi terhadap kalangan marginal mendorong terjadinya eksklusi lain. Eksklusi adalah bentuk adaptasi dengan cara mengeksklusi pihak lain. Studi ini menggunakan pendekatan power of exclusion yang melihat diekslusinya seseorang disebabkan oleh empat power yaitu regulasi, legitimasi, market dan force yang terjadi melalui proses licensed exclusion dan intimates exclusion. Hasil penelitian menunjukan penggunaan kekuasaan elit GAM pasca konflik berdampak terhambatnya kalangan marginal GAM dari pada program land settlement sehingga mendorong munculnya ragam ekskusi yang lebih kompleks pada beberapa daerah. Realisasi program land settlement menunjukkan potensi eksklusi terhadap marginal GAM. Relasi legitimasi dan market dalam intimate exclusion di Langsa menunjukkan cara marginal GAM mengakses tanah melaluilegitimasi solidaritas sesama GAM. Kasus Aceh Besar, relasi force dan legitimasi dalam land reform menunjukkan cara marginal GAM mengokupasi tanah korporasi. Praktik inklusi yaitu upaya marginal GAM mengikutsertakan masyarakat dalam land reform adalah manifestasi dari berkerjanya modal social bonding. Kekuatan lingkungan jugaberkontribusi terhadap tereksklusinya kalangan GAM dari akses tanah. Sedangkan licensed exclusion di kasus Aceh Utara menunjukkan cara jaringan patronese GAM yaitu elit GAM lokal dengan relasi elit GAM di tingkat Pusat yang mengakses tanah melalui regulasi dalam bentuk konsesi.

---

ABSTRACTThis thesis discusses social exclusion of land access involving former GAM as actors and victims. This qualitative study raises case studies in Langsa City, Aceh Besar and North Aceh. The location of the study was determined based on a map of GAM's political power. Based on observations, this study divides GAM groups into three groups namely; elite, middle and marginal. The argument of this thesis is the exclusionof marginal groups encourages other exclusions. Exclusion is a form of adaptation by excluding others. This study uses a power of exclusion approach that sees a person's exclusion caused by four powers, namely regulation, legitimacy, market and force that occur through a process of licensed exclusion and intimates exclusion. The results of the study showed that the use of GAM's elite power after the conflict had hampered the marginalization of GAM rather than the land settlement program, which led to the emergence of more complex types of executions in several regions. The realization of the land settlement program shows the potential for exclusion of marginalized GAM. The relation of legitimacy and market in intimate exclusion in Langsa shows how GAM's marginal access to land through legitimacy of solidarity among fellow GAM. The case of Aceh Besar, force relations and legitimacy in land reform shows the marginal ways GAM has occupied corporate land. The practice of inclusion, namely GAM's marginal effort to involve the community in land reform, is a manifestation of the working of social bonding capital. Environmental forces also contribute to the exclusion of GAM from land access. Whereas licensed exclusion in the North Aceh case shows the way GAM's patronese network is the local GAM elite with GAM elite relations at the central level accessing land through regulations in the form of concessions."

"Tesis ini merupakan analisis kebijakan program Transformasi Perpustakaan berbasis inklusi sosial, dengan melihat dari aspek pembangunan sosial dan bagaimana pendekatan inklusi sosial diterapkan di dalam implementasi program dengan mengambil studi kasus di Kabupaten Magelang-Jawa Tengah dan Kabupaten Lebak- Banten, yang merupakan mitra program. Layanan perpustakaan yang bertransformasi adalah layanan yang melibatkan masyarakat, terbuka bagi semua kalangan masyarakat, dan beradaptasi dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Penelitian ini merupakan applied research untuk mengetahui social impact dari program ini dengan pendekatan studi kualitatif. Untuk memperkuat analisis, penelitian ini juga menggunakan data sekunder dari implementasi program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum semua kalangan masyarakat dijangkau dan dilibatkan dalam layanan dan program-program perpustakaan, dikarenakan kurangnya sosialisasi, belum optimalnya strategi penjangkauan dan keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh perpustakaan. Perpustakaan desa di Kabupaten Magelang lebih banyak menjangkau kelompok masyarakat mulai dari pemuda, anak-anak, ibu-ibu dan ada sebagian kecil kelompok pria dan lanjut usia, dibandingkan dengan Kabupaten Lebak yang didominasi oleh pelajar dan pemuda. Keterbatasan sumber daya dan sosialisasi serta strategi penjangkauan menjadi penyebab belum optimalnya penerapan pendekatan inklusi ini. Modal sosial dibangun melalui layanan dan kegiatan perpustakaan yang memberi kesempatan masyarakat untuk bertemu dan saling berinteraksi sehingga memperkuat hubungan dan jejaring di antara mereka. Modal sosial yang sudah ada di masyarakat juga turut mempengaruhi pencapaian program, seperti masyarakat di Magelang dengan latar belakang Nahdlatul Ulama dan budaya yang kuat memberi respon positif terhadap perpustakaan dan terbuka untuk dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan di perpustakaan dibandingkan dengan Kabupaten Lebak. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pelembagaan dari perpustakaan desa dengan adanya ketetapan kebijakan dan alokasi sumber daya rutin untuk memastikan keberlanjutan program. Pengelola perpustakaan perlu melakukan pemetaan terhadap kelompok-kelompok di masyarakat, menganalisis kebutuhan masyarakat, serta merancang strategi-strategi penjangkauan yang praktis untuk mewujudkan layanan perpustakaan yang inklusif.

---

This thesis is an analysis of the policy of the Library Transformation program based on social inclusion, by looking at the aspect of social development and how the social inclusion approach is applied in program implementation by taking case studies in Magelang District-Central Java and Lebak-Banten. Transformed library services are services that involve the community), are open to all circles of society (inclusive), and adapt to advances in information and communication technology (ICT). This research is applied research to find out the social impact of this program with a qualitative study approach. To strengthen the analysis, this research also uses secondary data from program implementation. The results of the study indicate that not all communities are reached and involved in library services and programs, due to lack of socialization, not optimal outreach strategies and limited resources owned by libraries. Village libraries in Magelang District reached more community groups ranging from youth, children, mothers and there is a small group of men and the elderly, compared to Lebak District which is dominated by students and youth. Limited resources and socialization and outreach strategies are a concern for further efforts. Social capital is built through library services and activities that provide opportunities for people to meet and interact with each other so as to strengthen relationships and networks between them. The social capital that already exists in the community also affects the achievement of the program, as the community in Magelang with a strong Nahdlatul Ulama background and culture gives a positive response to the library and is open to being involved in activities in the library compared to Lebak District, which so far is still reaching children and youth, so that relationships between youths are built. This study recommends the need for institutionalization of the library with policy provisions and regular resource allocations to ensure program sustainability. Library managers need to map out groups in the community, analyze community needs, and design practical outreach strategies to enhance inclusive library services.

"

"Di dalam budaya patriarki, marital rape adalah sebuah kejahatan yang pada umumnya rentan dialami oleh perempuan. Namun, perlindungan perempuan korban marital rape belum optimal dilaksanakan. Studi kualitatif ini bertujuan menemukan dan menganalisis transformasi nilai kesetaraan gender melalui kebijakan sosial yang dapat mendorong perlindungan bagi perempuan korban marital rape. Penelitian ini melibatkan 3 informan perempuan korban marital rape dan 20 narasumber terkait dari lembaga pemerintah (KemenPPA, Kepolisian, P2TP2A), lembaga layanan korban (Women Crisis Center), Komnas Perempuan, akademisi maupun pemuka agama (Islam, Kristen, Katolik, Buddha). Wawancara dilakukan secara daring dan tatap muka. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teori kriminologi feminis dan feminis radikal. Teori kriminologi feminis melihat marital rape sebagai kejahatan dan feminis radikal melihat patriarki sebagai penyebabnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bentuk kebijakan sosial di level individual, interpersonal, organization, community, dan public policy yang beragam seperti transformasi bimbingan pranikah, regulasi, layanan pendampingan (psikologis, medis, ekonomi dan keterampilan bekerja). Dari beragam bentuk kebijakan sosial yang ditemukan, peneliti memprioritaskan terlaksananya transformasi layanan pendampingan korban yang sesuai dengan kebutuhan korban dan bimbingan pranikah di berbagai level kebijakan.

---

In a patriarchal culture, marital rape is a crime that is generally vulnerable to experience by women. However, protecting women victims of marital rape has not been optimally implemented. This qualitative study aims to find and analyze the transformation of the value of gender equality through social policies that can encourage protection for women victims of marital rape. This study involved three female informants who were victims of marital rape and 20 related sources from government institutions (KemenPPA, Police, P2TP2A), victim service institutions (Women Crisis Center), and Komnas Perempuan, academics and religious leaders (Islam, Christian, Catholic, Buddhist). Interviews were conducted online and face-to-face. The data collected were analyzed using feminist and radical feminist criminology theory. The feminist criminological theory sees marital rape as a crime, and radical feminists see patriarchy as the cause. The results of this study show that there are various forms of social policy at the individual, interpersonal, organizational, community, and public policy levels, such as the transformation of premarital guidance, regulation, and mentoring services (psychological, medical, economic and work skills). From the various forms of social policies found, the researchers prioritized the transformation of victim assistance services according to the needs of victims and premarital guidance at various policy levels."

"ABSTRAKProgram corporate social responsibility CSR pada industri ekstraktif di Indonesia, yang praktiknya menjamur pada era pasca-Orde Baru, dapat bermakna sebagai salah satu sarana pembangunan komunitas lokal. Namun, programnya selama ini yang cenderung unilateral mengarah problematik. Sebab sering kali kurang mewakili harapan dan kebutuhan komunitas lokal. Studi-studi sebelumnya tentang CSR pada industri ekstraktif yang unilateral, dalam studi ini, dikategorikan menjadi dua berdasarkan substansinya, yaitu CSR sebagai bentuk karitatif dan mandataris. Studi ini menolak keduanya karena belum maksimal turut mengupayakan pembangunan komunitas lokal. Studi ini berargumen bahwa mencapai makna keadilan program CSR pada industri ekstraktif, sebagai salah satu sarana pembangunan komunitas lokal, adalah melalui kapabilitas relasional dan komitmen. Studi ini menggunakan paradigma konstruktivisme, pendekatan kualitatif, dan studi kasus pada program CSR Chevron Geothermal Salak, Ltd. CGS.

---

ABSTRAKCorporate Social Responsibility CSR programme in extractive industry in Indonesia, which grows rapidly on post New Order era, can be seen as a mean to develop local community. However, the programme so far tends to be unilateral and leads to problematic because it is oftenly not representing the expectations and needs of local community. The previous studies about unilateral CSR in extractive industry, in this study, are categorized into two types according to their substances. They are CSR as a form of charity and CSR as a form of mandatory. This study rejects both categories because they have not been maximal in the development of local community. This study argues that the meaning of justice in CSR programme in extractive industry, as a mean to develop local community, can be achieved through relational capability and commitment. This study uses constructivism paradigm, qualitative approach, and case study on the CSR programme of Chevron Geothermal Salak, Ltd. CGS."

"ABSTRACTDalam beberapa tahun terakhir, intoleransi beragama di Indonesia cenderung menguat. Fenomena ini sebagai salah satu konsekuensi dari bangkitnya semangat fundamentalisme. Terlebih, kasus ini melibatkan kalangan muda terdidik. Beberapa studi sebelumnya menunjukkan bahwa sosialisasi dari lingkungan keluarga dan tingkat pendidikan berkontribusi membentuk sikap toleran maupun intoleran. Berbeda dengan studi-studi sebelumnya, studi ini akan melihat intoleransi di kalangan muda terdidik menggunakan kerangka moral, politik dan sosial serta keterkaitannya dengan kelompok keagamaan. Studi kasus dalam tulisan ini adalah sebuah kelompok keagamaan di Depok, Jawa Barat. Kelompok tersebut kemudian berperan dalam pembentukan sikap anggotanya. Tulisan ini berargumen bahwa keterlibatan kalangan muda terdidik dalam kelompok keagamaan fundamentalis berperan penting dalam membentuk intoleransi moral, politik dan sosial. Untuk mengeksplorasinya, penulis menggunakan pendekatan kualitatif guna mendapatkan deskripsi yang lebih rinci dan mendalam. Kata kunci:Agama, intoleransi, kelompok keagamaan fundamentalis, kalangan muda terdidik.

---

ABSTRACTIn recent years, it has been marked that religious intolerance in Indonesia tends to rise. This phenomenon might take place as a consequence of the resurgence in regard to religious fundamentalism. Moreover, this case has involved educated youth. Previous studies show that socialization shared by family members and educational background greatly contribute in shaping the performance of either religious tolerance or intolerance. Differ from those previous studies, this study investigates an intolerance among educated youth by applying moral, political and social framework and their relevance to religious group. The case study within this study is a religious group in Depok, West Java. The group mentioned subsequently plays a part in attitude formation of each member. This study argues that the involvement of educated youth within fundamentalist religious group contributes to construct moral, political, and social intolerance. In order to explore this crucial issue, the researcher employs qualitative research to obtain more detailed and in depth description.Keywords Religion, Intolerance, fundamentalist religious group, educated youth."

"ABSTRAKStudi ini membahas dampak sosial pembangunan infrastruktur di sektor energi khususnya dalam proyek pembangkit tenaga listrik. Secara umum pendekatan pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah lebih dominan menggunakan strategi yang bersifat legal-formal dan cenderung koersif. Peran masyarakat, khususnya di tingkat komunitas, dalam proses pembangunan belum bersifat partisipatif sehingga dampak sosial yang muncul kurang diperhatikan oleh pemerintah. Penelitian sebelumnya mengenai dampak sosial lebih memperhatikan dampak yang bersifat materil, akan tetapi abai dalam melihat dampak non materi. Dengan menggunakan perspektif pembangunan alternatif dampak sosial pembangunan infrastruktur sebenarnya dapat di hindari dengan memberikan tekanan kepada otonomi pengambilan keputusan oleh komunitas, yang berlandaskan kepada sumber daya pribadi secara langsung melalui proses yang bersifat partisipatif, demokratis, dan pembelajaran sosial dengan pengalaman langsung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan studi kasus pada pembangunan PLTU Tanjung Jati B. Penelitian ini menemukan bahwa penerapan pembangunan alternatif menurut Friedmann tidak dapat sepenuhnya diterapkan di Indonesia. Hal ini karena pembangunan alternatif membutuhkan sistem politik yang demokratis dan tingkat ekonomi masyarakat yang sudah mapan, sedangkan di Indonesia penerapan demokrasi masih sebatas tataran prosedural dan ekonomi masyarakatnya belum mapan karena masih mengandalkan perekonomian yang subsisten.

---

ABSTRACTThis study discussed social impact of the construction of infrastructur in energy sector, specially in the construction of power plan. Generally, development approach which is done by the government tend to using the legal-formal strategy and coersive. The role of society, especially in the level of community, the process of development is yet not participative. So that the social impact tend to focussing on the material impact, but still ignoring the non material. Using alternative development approach, the social impact of infrastructure development can be avoided by giving the pressure to the decision maker of the autonomous community, based on private resources directly through the participative, democratics, social learning and experience process. This study using qualitative approach and case study in the construction of steam power plan Tanjung Jati B. This study find that the application of alternative development from Friedmann can not fully applicated in Indonesia. This explain that alternative development recquire democratic political system and prosperous economic rate. While in Indonesia, the application of democracy is just procedural process and the economical rate of the people is still low and depending on the subsistence economy."

"Penelitian ini berfokus pada mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum yaitu pembangunan jalan tol serta dampak dari terhambatnya proses pengadaan tanah tersebut. Pengadaan tanah merupakan penghambat utama dalam percepatan pembangunan jalan tol. Studi terkait faktor-faktor yang menghambat proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum masih terlalu berfokus pada dampaknya dan kurang mengurai simpul penyebab utama dari masalah ini. Dalam studi ini, peneliti melihat bahwa proses pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur dan kepentingan ekonomi didominasi oleh negara sehingga hal tersebut dapat berdampak merugikan masyarakat. Dengan menggunakan metode kualitatif dan teknik wawancara mendalam, studi ini menemukan bahwa masalah pembagian peran dan efektifitas mekanisme kerja birokrasi menjadi hambatan utama. Di sisi lain, dampak ketidakpastian keresahan kesulitan mencari tanah pengganti, cukup banyak dialami oleh masyarakat. Secara teoritik, pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia mencerminkan state centered development yang kurang optimal karena involusi mekanisme kerja birokrasi pemerintah sendiri. Gejala soft state masih sangat terlihat ketika negara kurang bisa melindungi masyarakat dari dampak pengadaan tanah.

---

This study focuses on identifying the factors that hamper the process of land acquisition process for the public interest, espescially toll road construction and the impact of the hampered land acquisition process. Land acquisition is a major obstacle in accelerating toll road development. Studies related to factors that hamper the land acquisition process are still too focused on their impact and do not examine the main causes of this problem. In this study, researchers see that the land acquisition process for the public interests is dominated by the state so that it can adversely affect the community. By using qualitative methods and in-depth interview techniques, this study found that the problem of the division of roles and the effectiveness of bureaucratic work mechanisms were the main obstacles. On the other hand, the impact of the uncertainty of anxiety on the difficulty of finding replacement land, is quite a lot experienced by the community. Theoretically, land acquisition for infrastructure development in Indonesia reflects a less than optimal state centered development due to the involution of the government's own bureaucratic work mechanism. Soft state symptoms are still very visible when the state is less able to protect the community from the effects of land acquisition."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik prosumer fiksi penggemar di kalangan penggemar ENHYPEN sebagai penulis melalui penyediaan jasa open commission yang difasilitasi oleh participatory culture yang bekerja di Twitter sebagai media berbasis Web 2.0. Studi terdahulu menyebutkan bahwa dibandingkan hanya mengonsumsi dan memproduksi karya saja, penggemar dalam komunitas penggemar secara daring juga terlibat dalam proses distribusi dan sirkulasi karya penggemar. Studi lain juga menyatakan bahwa karena adanya kebebasan dalam menciptakan karya, penggemar yang terlibat dalam praktik prosumer dianggap sebagai buruh gratis yang secara tidak langsung memberi keuntungan kepada kapitalis. Peneliti kemudian berargumen bahwa participatory culture yang terdapat di Twitter memfasilitasi hadirnya praktik prosumer fiksi penggemar di kalangan penggemar ENHYPEN yang mewujud melalui penyediaan jasa open commission yang mana memungkinkan penggemar sebagai penulis mendapatkan keuntungan melalui karya mereka. Metode penelitian ini adalah wawancara mendalam terhadap lima informan yang merupakan penggemar ENHYPEN yang menulis fiksi penggemar serta menyediakan jasa open commission di Twitter, dan observasi digital melalui Twitter. Penelitian ini menemukan bahwa participatory culture di Twitter yang memfasilitasi adanya praktik prosumer fiksi penggemar dapat dilihat melalui bentuk partisipasi yang dilakukan penggemar ENHYPEN, yakni affiliation, expression, dan circulation. Sebagai tambahan, terkait dengan hadirnya jasa open commission sebagai wujud praktik prosumer fiksi penggemar di Twitter, informan memiliki alasan berbeda-beda yang akhirnya mendorong mereka menyediakan jasa tersebut.

---

This study aims to analyze the prosumer practice of fanfiction among ENHYPEN fans as writers through the provision of open commission services facilitated by participatory cultures working on Twitter as a Web 2.0-based media. Previous studies have stated that compared to just consuming and producing works, fans in online fan communities are also involved in the process of distribution and circulation of fanworks. Other studies also state that because of freedom in creating works, fans who engage in prosumer practices are considered free labor which indirectly benefits capitalists. The researcher then argues that the participatory culture on Twitter facilitates the presence of fanfiction prosumer practices among ENHYPEN fans which is manifested through the provision of open commission services which allows fans as writers to benefit through their work. The method of this research are in-depth interviews with five informants who are ENHYPEN fans who write fanfiction and provide open commission services on Twitter, and digital observation via Twitter. This study found that the participatory culture on Twitter that facilitates fanfiction prosumer practices can be seen through the forms of participation by ENHYPEN fans, namely affiliation, expression, and circulation. In addition, related to the presence of open commission services as a form of fanfiction prosumer practice on Twitter, informants had different reasons which ultimately prompted them to provide these services."

"Penelitian ini bertujuan mengungkap ko-produksi penghapusan femisida diIndonesia. Agen pendorong dalam melakukan ko-produksi adalah KomnasPerempuan, sebab itu dalam studi ini Komnas Perempuan disebut sebagai koproduksionis.Studi-studi sebelumnya menunjukkan bahwa Prancis, India, danNicaragua sudah melakukan perlawanan terhadap femisida karena dianggapsebagai kekerasan terhadap perempuan yang paling ekstrem. Sementara itu, diIndonesia, femisida masih dianggap sebagai hal baru, termasuk masih terbatas studitentang hal tersebut. Penelitian ini berangkat dari argumen Komnas Perempuansebagai ko-produksionis menghadapi berbagai tantangan secara kultural danstruktural dalam menghapus permasalahan femisida di Indonesia. Penelitian inidikaji secara sosiologis menggunakan teori feminist movement yang menekankanpada strategi ko-produksi dengan melihat Komnas Perempuan sebagai agen (koproduksionis).Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini karenamenempatkan Komnas Perempuan sebagai studi kasus. Berdasarkan temuan studimelalui wawancara mendalam kepada informan dari Komnas Perempuan danlembaga mitra, dapat disimpulkan bahwa femisida merupakan bentuk kekerasanterhadap perempuan yang berlapis atau merupakan puncak dari bentuk kekerasanlainnya. Komnas Perempuan melakukan sejumlah strategi yang dimulai darisosialisasi isu femisida hingga membentuk kerjasama dengan lembaga-lembagamitra. Dalam melakukan upaya penghapusan femisida di Indonesia, KomnasPerempuan mendapatkan peluang dan tantangan tersendiri. Adanya kerjasamamembuat Komnas Perempuan dapat menyebarluaskan pemahaman mengenaifemisida lebih luas. Namun, adanya peluang tidak menjamin Komnas Perempuanterhindar dari tantangan.

---

This study aims to reveal the co-production of femicide elimination in Indonesia.

The agent for doing the co-production is Komnas Perempuan, therefore in this

study, Komnas Perempuan is referred to as a co-productionist. Previous studies

have shown that France, India, and Nicaragua have fought against femicide because

it is considered the most extreme form of violence against women. Meanwhile, in

Indonesia, femicide is still considered as a new thing, and there are still limited

studies on it. This research departs from Komnas Perempuan's argument as a coproductionist

facing various challenges culturally and structurally in eliminating the

problem of femicide in Indonesia. This research is studied sociologically using the

theory of the feminist movement which emphasizes co-production strategies by

viewing Komnas Perempuan as an agent (co-productionist). A qualitative approach

is used in this study because it places Komnas Perempuan as a case study. Based

on the study findings through in-depth interviews with Komnas Perempuan and

their institutions partner, it can be concluded that femicide is a layered form of

violence or the culmination of other forms of violence against women. Komnas

Perempuan carried out a number of strategies starting from socializing the issue

until forming partnerships with other institutions. In carrying out efforts to

eliminate femicide in Indonesia, Komnas Perempuan has its own opportunities and

challenges. The collaboration with other institutions allows Komnas Perempuan to

disseminate understanding about femicide more. However, the opportunities that

they had does not guarantee that Komnas Perempuan will not get the challenges."

"Fashion telah menjadi sebuah fenomena dimana masyarakat terkalsifikasi berdasarkan selera. Setiap kelas dalm masyarakat memiliki seleranya masing – masing yang dibentuk oleh kompetensi kultural. Perbedaan kompetensi kultural menciptakan perbedaan selera yang hierarkis antara kelas dominan dan kelas terdominasi. Kelas dominan memiliki akses yang lebih baik terhadap fashion dan mampu melegitimasi selera mereka dan menjadi panutan bagi kelas sosial lainnya. Namun, era New Media telah membawa masyarakat memasuki era dengan akses lebih luas terhadap informasi terkait fashion yang mambuat masyarakat dapat memiliki kompetensi kultural untuk dapat memproduksi selera mereka sendiri. Penelitian ini mencoba untuk menemukan bagaimana produksi selera dilakukan di dalam era New Media melalui penggunaan Instagram oleh generasi muda perempuan sebagai kelompok usia yang menjadi agen perubahan di dalam produksi selera melalui fashion.

---

Fashion has been a phenomena where society have been classified by their taste. Each classes of the society has their own taste that shaped by their cultural competence. Different cultural competence hence creating different hierarchy of tastes between The Dominant Class and The Dominated Class. However the Dominant Class has better access to fashion and legitimate their taste and becomes the role model for other social classes. However the age of New Media has brought society to the era of greater access to the information related to fashion which makes society has better cultural competence to produce their own tase. This research is trying to find out how the production of taste occurred in the age of New Media through the use of Instagram by female Youth as group of people who are the game-changer  of the taste  production through fashion."