Hasil Pencarian

Ditemukan 107 dokumen yang sesuai dengan query

Nur Syamsiati D., author

Legal standing dewan perwakilan daerah dan ketiadaan norma dalam perkara pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar 1945 di mahkamah konstitusi (studi kasus putusan MK No. 10PUU.VI/2008)

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 24 ayat (2a) perubahan ketiga UUD 1945, kekuasaan kehakiman diselenggarakan oleh sebuah Mahkamah Agung (MA) dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Dari empat kewenangan Mahkamah Konstitusi,...

Depok: Universitas Indonesia, 2008

S22591

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Azmara Dhana, author

Eksistensi wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan pada lembaga kejaksaan RI dan komisi pemberantasan korupsi dalam penanganan tindak pidana korupsi

Depok: Universitas Indonesia, 2009

S22555

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Ervan Saropie, author

Lembaga hakim komisaris sebagai pengganti praperadilan dalam RUU KUHAP (suatu pembaharuan hukum acara pidana Indonesia)

Mekanisme lembaga Praperadilan dianggap tidak berjalan sebagaimana mestinya dalam pelaksanaannya karena dianggap banyak merugikan masyarakat pencari keadilan, sehingga banyak bermunculan pendapat dan pandangan yang menginginkan agar lembaga Praperadilan digantikan oleh Hakim Komisaris yang diajukan dalam RUU KUHAP 2008. Konsep lembaga hakim Komisaris yang diajukan dalam RUU KUHAP 2008 merupakan suatu...

Depok: Universitas Indonesia, 2009

S22579

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Natasha, author

Pembuktian unsur memproduksi dalam tindak pidana psikotropika

Pemerintah memiliki tujuan yang baik untuk melindungi pihak konsumen yang biasanya berada dalam posisi lemah dengan menetapkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Dengan ditetapkannya UUPK maka perbankan sebagai pelaku usaha harus mematuhi ketentuan UUPK dalam memberikan produk dan jasa kepada nasabahnya khususnya berkaitan dengan pembuatan perjanjian...

Depok: Universitas Indonesia, 2006

S22455

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Kumontoy, Tammy Angelina Wenas, author

Kewenangan kepala Rutan dalam mengeluarkan tahanan demi hukum (studi kasus terhadap tahanan atas nama Nurhasanah di rutan Paledang, Bogor)

Depok: Universitas Indonesia, 2006

S22173

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Arfarina Nur Sitinikri, author

Pembatalan kasasi perkara tata usaha negara berdasrkan undag-undang nomor 5 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang mahkamah agung (studi kasus gugatan terhadap Walikota Jakarta Timur)

Kasasi merupakan salah satu upaya hukum dalam perkara TUN. Pada dasarnya semua perkara TUN dapat diajukan kasasi. Akan tetapi sejak berlakunya Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MA, maka tidak semua perkara TUN dapat diajukan kasasi. Pembatasan kasasi yang diatur...

Depok: Universitas Indonesia, 2008

S22382

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Neneng Rahmadini, author

Pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi di depan sidang pengadilan secara in absentia (studi kasus)

Depok: Universitas Indonesia, 2001

S22170

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Erven Langgeng Kaseh, author

Tinjauan yuridis terhadap ketentuan pidana dan proses penegakan hukum dalam penyelenggaraan pemilu 1999 di Indonesia : beberapa studi kasus

Depok: Universitas Indonesia, 2002

S22169

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Slamet Riajadi, author

Upaya hukum kasasi oleh kejaksaan agung sebagai penyidik terhadap putusan praperadilan dalam kasus Ginandjar Kartasasmita

Depok: Universitas Indonesia, 2002

S22375

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Femy Esterlina, author

Perbandingan pembuktian bewijsvoering) menurut hukum acara pidana Indonesia dan hukum acara pidana Belanda

Pembuktian memegang peranan yang terpenting dalam hukum acara pidana, karena melalui pembuktian hakim dapat menentukan apakah seorang terdakwa benar-benar telah melakukan suatu tindak pidana. Secara historis Indonesia dan Belanda mempunyai hubungan dalam bidang hukum. Ketika Indonesia menjadi negara jajahan Belanda, pemerintah kolonial Belanda memberlakukan asas konkordansi di negara jajahannya. Dengan...

Depok: Universitas Indonesia, 2006

S22371

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian