Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui korelasi antara intervensi program pemberdayaan perempuan tingkat netral dan tingkat positif dengan otonomi perempuan secara individual dan kolektif. Kerangka pikir yang melandasi penelitian ini adalah kerangka pemberdayaan perempuan menurut Longwe (1991). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berperspektif perempuan, dengan studi kasus program pemberdayaan di Bina Swadaya dan PPSW sebagai bahan kajian. Penelitian secara khusus dilakukan pada enam Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang terlibat dalam kegiatan program di dua lembaga tersebut. 71 perempuan anggota KSM berusia antara 20 sampai 50 tahun dengan tingkat pendidikan Madrasah (setingkat SD) sampai Sarjana menjadi sumber informasi termasuk diantaranya 17 orang sebagai subyek penelitian wawancara mendalam, selain itu staf program di Bina Swadaya dan PPSW, serta beberapa orang lainnya seperti tokoh masyarakat, suami subyek penelitian, staf pemerintahan desa menjadi informan. Dapat disimpulkan bahwa peningkatan otonomi kolektif perempuan dalam program tingkat netral tidak diikuti dengan peningkatan otonomi individual perempuan, tetapi dalam program tingkat positif terjadi peningkatan yang signifikan pada otonomi kolektif dan otonomi individual perempuan. Keadaan tersebut memperlihatkan bahwa untuk mencapai otonomi individual dan otonomi kolektif perempuan, permasalahan perempuan hendaknya menjadi perhatian dalam implementasi program pemberdayaan juga merupakan kepentingan lembaga pelaksana program yang secara eksplisit tercermin dalam visi lembaga.

---

The Implication of the Empowerment Program for Autonomous Women: Case Study of Program at Neutral Level in Bina Swadaya and at Positive level in PPSWThis research makes attempt to identify a correlation between the intervention of the women's empowerment program at neutral and positive level with autonomy of women as individuals and members of community (collective). Longwe's Women's Empowerment is made use as a frame of thought in this research. This study, using the qualitative method with women's perspectives, evaluates the empowerment program in Bina Swadaya and PPSW. A small research was previously conducted in six Self Help Groups (SHGs), which actively involved in the program conducted in the mentioned institutions. Seventy-one female members of SHGs with age ranging from 20 to 50 years old and education background ranging from Madrasah to (equal to elementary school) to higher education were chosen as resource persons. 17 of which were qualified for in-depth interviews. Several other persons from community representatives, spouses of research subject, and the staff of local administration were also involved in this project as informants. The study concludes that the autonomy of women as members of community (collective) resulted from the program at neutral level does not correlate with the autonomy of women as individuals. However, there is a significant increasing of the autonomy of both as individual and members of community resulted from the program at positive level. Such findings demonstrate the need to include women's specific concern in the program.

Abstrak :
Pola hubungan kerja juragan-buruh perempuan pembatik yang memperlihatkan posisi berlawanan menjadi fokus penelitian ini. Selain itu, juga dikaji hubungan juragan buruh dalam keterlibatannya di Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Alasan yang mendasari penelitian ini adalah pertama, batik tulis merupakan industri kerajinan yang turun temurun dan umumnya banyak menggunakan tenaga kerja perempuan. Kedua, juragan dan buruh membentuk hubungan yang berbeda kepentingan, namun dapat bersatu dalam kelompok. Ketiga, hubungan tersebut menunjukkan kepedulian di antara sesama perempuan untuk meningkatkan kehidupan sosial ekonomis mereka. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berperspektif perempuan, melibatkan 26 subjek penelitian yang terdiri atas 12 buruh perempuan, 13 juragan perempuan dan 3 pemilik usaha pada 5 KSM dampingan LSM Bina Swadaya. Lokasi penelitian di Kecamatan Bayat, Klaten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan di Bayat tetap menekuni usaha batik tulis karena membatik dilakukan secara turun temurun dan dapat dikerjakan sewaktu-waktu. Sementara itu, pola hubungan kerja pemilik usahajuragan memperlihatkan dominasi oleh pemilik usaha, sedangkan pola hubungan juragan-buruh memperlihatkan juragan lebih banyak mengalah karena takut kehilangan buruhnya. Meskipun demikian, konflik yang muncul di antara mereka tidak menimbulkan perlawanan yang keras dari buruh karena terciptanya hubungan patron-klien antara pemilik usaha kepada juragan dan juragan kepada buruh. Jaminan sosial yang diberikan patron kepada klien merupakan strategi yang dilakukan oleh patron agar klien bergantung padanya. Sementara itu, keterlibatan juragan dan buruh dalam KSM tidak menunjukkan hasil yang signifikan. Lebih dari lima tahun mereka bergabung dalam KSM, namun tidak satu pun anggota yang menjadi pemilik usaha. Menjadi pemilik usaha membutuhkan modal yang sangat besar, padahal kelompok belum mampu memberikan pinjaman dalam jumlah besar. Dengan demikian, pendampingan LSM tidak cukup melalui mekanisme simpan pinjam, tetapi juga perhatian pada aspek tenaga kerja, upah, dan keterkaitan usaha kelompok dampingan.

---

The relationship pattern of Juragan--"Batik" Female Laborer, which illustrate an opposed position, becomes a research focus. Besides, it is also assessed Juragan - Laborer relationship in their involvement in Self-Help Group (KSM). The essential reasons to conduct this research is (1) handmade batik is such a hereditary home industry and this home industry mostly employ female laborers; (2) juragan and laborer relationship is such a relationship with a variety of interest but it can be joined in group; (3) this relationship indicate concern among women to increase their social economy life. This research applies women perspective qualitative method, and involves 26 research subjects consist of 12 laborers, 13 juragan and 3 business owners in 5 target groups of Bina Swadaya. The research location was conducted in sub district of Bayat, Klaten. Research result indicated that women in Bayat remain to work handmade batik business since working batik is such a hereditary activities, and this could be worked any time they want. The relationship pattern of batik business owner - juragan show such relationship that is dominated by the business owner. Meantime, the relationship pattern of juragan-laborer shows that Juragan is more receptive and responsive to fulfill laborer request since juragan is worried to loose their laborer. However, conflict among them not emerge a rigorous opposition from laborer because there is established a patron-client relationship between business owner with juragan, and between juragan with laborer. Social safety from patron to the Client is a strategy, which is conducted by patron in order to make the Client is depended on it. Meanwhile, the involvement of juragan and laborer in KSM not indicate a significant result. They have been joining more than 5 years in KSM; however, not any of members could be a business owner. This would need such amount of capital to be a business owner. Groups are unable to meet such requirement in order to give loan in a big sum. Thus, NGO assistance is not enough through mechanism of saving-loan but it also require attention on aspect of worker, wages and relevant business of target group.

Abstrak :
Penelitian ini mengungkapkan konstruksi kaum lesbian atas realitas homoseksual, khususnya bagaimana mereka mengidentifikasi, mencari solusi dan memilih strategi persoalan yang mereka hadapi, di tengah-tengah heteronormativitas yang dianggap sebagai satu-satunya identitas seksual yang sah dan normal. Untuk memahami persoalan tersebut, pembahasan dalam tesis ini merujuk pada kerangka teori yang disodorkan Michel Foucault, Judith Butler dan Gayle Rubin. Dengan metode penelitian kualitatif dan berperspektif perempuan, penelitian ini merupakan suatu studi kasus yang mengungkap bagaimana kaum lesbian berjuang melawan heteronormativitas. Subyek penelitian utama adalah "pengunjung" situs web Swara Srikandi dan empat orang subyek pendukung melalui wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan tujuh topik persoalan. Persoalan-persoalan tersebut mencerminkan bagaimana kaum lesbian menghadapi hereroseksisme dan homophobia. Proses coming out menjadi penting sebagai modal untuk mengimplementasikan strategi tersebut. Pada kasus Swara Srikandi, coming out masih dalam tahap penerimaan karena penguatan identitas kelompok merupakan prioritas. Strategi semacam ini hanya menghasilkan koreksi wacana secara terbatas.

---

This research is to explore lesbian construct on homosexual realities, especially on how they identify, search for solution, and decide strategy to cope with problems that arise from dominant norms of heteronormativity, considered to be the only valid and normal sexual identity. To this purpose, analyses in this thesis is found on Michel Foucault, Judith Butler, and Gayle Rubin's theoretical constructs. Woven through qualitative analyses and feminist perspectives, this research focuses on a case study that explore how lesbian struggle against heterononnativity. Data analysis is based on respondents, active participant to discussion in the Internal Forum of Swara Srikandi's website, and in depth interview to prominent lesbian figures. This research shows seven topical problems that reflect how lesbian dealing with heterosexism and homophobia. Coming out appear to be an important part of overall strategies. In the case of Swara Srikandi, however, coming out appear to be in its initial stage, simply to advance lesbian identity. Embryonic as it may, this strategy seems able to produce correctional discourse on lesbianism.

Abstrak :
Tesis ini menganalisis bagaimana konstruksi gender yang binari dalam budaya masyarakat yang heteronormativisme memarginalkan kelompok seksual minoritas, diantaranya adalah transgender. Di Indonesia, transgender dikenal dengan istilah waria, yaitu wanita-pria. Keberadaan mereka yang belum diakui oleh pemerintah secara formal dan stigma buruk yang dilekatkan kepada mereka secara sosial membuat waria kerap mendapat perlakuan tidak adil seperti diskriminasi, marginalisasi, sampai kekerasan. Waria yang dialienasikan oleh masyarakat karena dianggap menyimpang, menciptakan komunitas sendiri yang bisa memberikan rasa aman dan eksistensi. Meskipun demikian, komunitas yang terdiri dari keberagaman individu terpolitisasi dalam relasi kuasa yang patron-klien dan membuat identitas waria sebagai individu terstereotipe dalam identitas sosial versi komunitas. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan perspektif gender yang menggunakan teknik pengumpulan data, wawancara dan observasi. Terdapat total enam responden yang diwawancara, dengan fokus pada empat responden untuk melihat bagaimana pergulatan identitas waria dalam diri dan komunitas. Identitas sosial dalam komunitas membatasi pencarian identitas diri yang mandiri. Terlebih, pola relasi kuasa yang hierarkis dalam hubungan antara senior dan junior yang patron-klien membuat waria mengedepankan eksistensi identitas kelompok dibandingkan esensi identitas dirinya. Visi akan identitas yang beragam menjadikan komunitas waria terkotak-kotak dan berjarak, hal ini dapat menjadi pemicu konflik sosial yang mengancam kesatuan dan solidaritas kelompok waria.

---

This thesis analyze how the binary gender contruction within heteronormative society marginalizing sexual minority groups, among them the transgender. In Indonesia, transgender is known as waria, wanita-pria (shemale). Their exsistence are not formally recognize by the government and an attached stigma socially made the waria often receive gender injustice such as discrimination, marginalization, and violence. Waria is alienated by the society because they are considered a deviation, thus they create their own community that can provide safety and sense of belonging. However, a community that comprises of diversed individuals that is politically influenced in power-related, patron-client, and stereotyping into social identity ? community version. This is a qualitative research with gender perspective that uses data gathering, observation and deep interview. There a total of six respondents that were interviewed, focusing on four respondents how they coped with identity struggle within themselves and community. Social identity within the community constraints the search of their own identity. Moreover, the hierarchy of power related pattern between the senior and junior in patron-client mode, cause waria to prioritize more their group identity existence than their own identity. The vision of diverst identity caused waria?s community to be segregated and distanced, which can trigger social conflict that threatened their unity and solidarity as a group.

Abstrak :
Tesis ini membahas konstruksi dan praktik seksualitas perempuan di penjara khusus perempuan dan di penjara umum, dengan melihat konstruksi dan praktik sex/gender stereotyping, praktik seksual dan mothering. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode etnografi feminis. Penelitian menemukan kekhasan dan kekhususan konteks keterlibatan perempuan dalam aktivitas kriminal; sebagai macam kekerasan berbasis gender dan diskriminasi terhadap perempuan; pelanggaran terhadap hak asasi perempuan; ketidakhormatan terhadap keberagaman seksualitas perempuan; dan fakta bahwa pemenjaraan perempuan lebih dari perampasan kebebasan bergerak. Oleh karena itu penelitian ini merekomendasikan dekonstruksi terhadap seksualitas perempuan di penjara, yang mana perempuan merasa dan diperlakukan sebagai manusia yang utuh, lengkap dan merdeka. ......This thesis discusses constructs and practices of women’s sexuality in women prison and in coed prison by analyzing constructs and practices of sex/gender stereotyping and sexual practices and mothering. The research uses a qualitative approach through a feminist-ethnographic method. The research findings have revealed unique and specific contexts leading women to be involved in law-breaking activities; various kinds of gender-based violence and discrimination against women; violations against women’s human rights; disrespect toward women’s diverse sexuality; and the fact that women imprisomnent is more than just a deprivation of freedom of movement. Therefore the research recommends a reconstruction of women’s sexuality in prison, in which women are perceived and treated as whole, complete and free human beings.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini meneliti bagaimana perempuan dalam usaha daring dalam media sosial mampu memenuhi kebutuhan gender praktis dan strategis. Penelitian ini menggunakan studi kasus feminis dengan mengambil 5 subjek penelitian. Data dikumpulkan melalui metode purposive sampling. Untuk menangkap fenomena perempuan daring, saya menggunakan kerangka teori feminis Catherine MacKinnon untuk membongkar fenomena subordinasi dan dominasi yang terjadi dalam usaha daring perempuan dan melalui perbedaan kelas teori feminis Allison Jagar. Untuk menerjemahkan dan mengukur pemberdayaan ekonomi perempuan, saya menganalisis tema-tema yang muncul menggunakan pemberdayaan ekonomi dengan 2 variabel Moser yaitu kebutuhan gender praktis dan gender strategis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 5 subjek, 1 subjek yang memenuhi kebutuhan gender praktis dan 4 subjek tidak dapat memenuhi kebutuhan gender praktis karena terhambat pelebaran media sosial, pengetahuan dan posisi tawar perempuan dalam ranah domestik. Sementara itu, dalam pemenuhan gender strategis, kelima subjek tidak berhasil mencapai pemenuhan gender strategis karena tidak adanya dukungan aturan pemerintah dan bantuan usaha dari pemerintah. Selain itu, perempuan mengalami dilema yang terbentuk karena adanya penghasilan ternyata tidak membuat subjek terlepas dari urusan domestik. Temuan lain juga menunjukkan bahwa subjek memiliki strategi ?melawan? dan ?bertahan? sebagai taktik untuk melangsungkan usaha daring perempuan. Pemerintah juga memberi andil dalam mendomestifikasi subjek perempuan karena usaha daring perempuan yang memberikan penghasilan padanya tidak dihargai.

---

ABSTRACT
This thesis examines how women in online business is able to meet the practical and strategic gender needs. This study uses 5 subject from feminist related case studies. Data was collected by purposive sampling method. To capture the phenomenon of women in online bussines, I used the theoretical framework of feminist Catherine MacKinnon to dismantle the phenomenon of subordination and domination that occurs in women in online bussines through Allison Jagar feminist theory of class distinctions. To transform those theory in a practical way, I analyze the themes that emerged using economic empowerment with two variables, namely Moser practical gender needs and strategic gender needs. The results showed that of the five subjects, one subject meets practical gender needs, while the other 4 subjects did not meet the practical gender needs because it is hampered by the role of social media, knowledge and bargaining power of women within the domestic market. Furthermore, in the fulfillment of strategic gender, the five subjects did not achieve the fulfillment of strategic gender due to the absence of government regulation and lack of effort from the government to support online businesses run by women. In addition, it was found that women have experienced a dilemma because the fact that they now have income does not make them free from their domestic responsibility. Other findings also indicate that the subject has a ?fight" and "survive" strategy as a ploy to perpetuate women in online bussines. The government may also contribute in domesticating female subjects as shown by the lack of appretiations towards women with online business and stream of income.

Abstrak :
ABSTRAK
Kehadiran perempuan sebagai kepala keluarga Pekka merupakan fakta kontradiktif terhadap tatanan nilai masyarakat patriarkal. Pekka memiliki peran dan tanggung jawab sebagai pencari nafkah, pengelola rumah tangga, dan pengambil keputusan dalam keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengalaman Pekka terkait otonomi dan keterlibatannya dalam kegiatan simpan pinjam baik secara individu maupun kolektif. Penelitian ini juga bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang ketimpangan-ketimpangan yang terjadi pada Pekka baik dalam keterlibatannya pada kegiatan simpan pinjam maupun relasi sosial lainnya dengan keluarga dan komunitas, serta memberikan usulan dan rekomendasi kebijakan kepada pihak terkait seperti pemerintah, NGO Non Govermental Organization , swasta, dan akademisi terkait persoalan Pekka secara spesifik di lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berspektif perempuan dengan menerapkan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam in depth interview dan studi literatur. Temuan penelitian ini adalah: 1 Peningkatan otonomi individu Pekka tidak diikuti dengan peningkatan kolektif perempuan dalam kelompok, oleh karenanya untuk mencapai otonomi individu dan kolektif perempuan, persoalan perempuan harus secara eksplisit tertuang dalam visi misi lembaga pemberi kredit; 2 Kelompok simpan pinjam lebih berfungsi sebagai wadah bagi penyediaan akses terhadap kredit sehingga Pekka mengalami peningkatan pada otonomi individual terhadap otoritas pengambilan keputusan dalam penggunaan anggaran rumah tangga termasuk membayar utang, kelompok tidak berperan dalam meningkatkan posisi tawar perempuan kepala keluarga dalam lingkup masyarakat dan kebijakan pada tingkat desa. 3 Kapitalisasi yang dialami oleh Pekka terjadi pada dua hal yakni eksploitasi dalam keluarga dan kelompok/bank.

---

ABSTRACT
The role of women headed household Pekka is a contradictory fact of patriarchal society. Pekka have roles and responsibilities as breadwinners, household managers, and family decision makers. This study examines Pekka rsquo s experience in relation to their autonomy and their involvement on saving and loan activities both as individual and as group members collectively. This study also aims to figure out inequalities and discriminations occur to Pekka both in their involvement in savings and loan activities and other social relationships, as well as provides recommendations and suggestions to related parties such as government, NGOs, private, and academics on the Pekka issues specifically in the field. This research uses qualitative approach bases on women rsquo s perspective by data collecting observation, in depth interview and literature study. The findings of the study are Pekka rsquo s autonomy as individual does not correlate with the women rsquo s autonomy as member of community collective , therefore to increase individual and collective autonomy, their specific concern must be integrated in the visions and missions of saving loan institution Credit Saving Group that meant to help women serves only as a forum to loan money to improve individual autonomy, to increase decision making authority in the use of household expenditures including debt payment, but the group does not have role in improving bargaining position in the community and policy at the village level. Pekka experience of being exploited in two forms exploitation in the family and group vis a vis bank.

Abstrak :
ABSTRAK
Pengarusutamaan Gender (gender mainstreaming) merupakan upaya pemerintah untuk menghilangkan hambatan-hambatan yang menyebabkan tidak tercapainya kesetaraan dan keadilan gender (marginalisiasi, stereotype, subordinasi, kekerasan dan beban ganda). Pengarusutamaan gender ini seharusnya menjadi isu yang terintegrasi setiap tahapan di dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan. Thesis ini menelaah penerapan nilai-nilai kesetaraan (gender) di dalam proses politik anggaran baik pada tingkat perencanaan maupun pada tingkat anggaran. Sekaligus menelaah pada program pemberdayaan perempuan yang ditandai dengan adanya implementasi kegiatan yang responsif gender beserta besaran alokasi anggarannya. Menganalisa proses yang terjadi di dalam politik anggaran dalam mempengaruhi kebijakan yang berdampak terhadap penempatan posisi perempuan dalam pembangunan. Kajian ini dilakukan melalui studi kebijakan dengan melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen yang digunakan di dalam proses perencanaan dan penganggaran serta melalukan wawancara mendalam terhadap pemangku kepentingan yang terlibat di dalam proses tersebut. Kajian dilakukan dengan mengambil Kota Kediri sebagai sampel penelitian. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa pengarusutamaan gender di kalangan pemangku kepentingan masih dipahami sebagai isu parsial dan secara operasional diterjemahkan dalam kegiatan yang mendomestifikasi perempuan yang pada akhirnya menempatkan perempuan sebagai objek pembangunan

---

ABSTRACT
Gender Mainstreaming is goverment attempt effort to eliminate obstacles that prevent to achieve gender equality (marginalization , stereotypes , subordination , violence and multiple load ). Gender mainstreaming should be integrated on every stage development planning and budgeting. This study shows implementation of equality ( gender ) in the political process both at the level of the planning and budgeting and its impact on women's empowerment. These are performed by magnitude the programs and activities as well as of gender-responsive budget allocations. The study was conducted through policy studies by analyzing the documents used in the process of planning and budgeting, the data and deep interviews with stakeholders in the process. The data of this study is collected from official reports within Kediri Municipality (annual reports, meeting reports and others document). Specifically from Kediri Municipality and interview bisides that qualitative data is collected goverment staff, parliament members, CSO/MBO Activist and also women‟s as beneficiariest. This study faund that gender mainstreaming is still understood as a partial issue and interpreted related women domestification. That ultimately puts women as objects of development

Abstrak :
Tesis ini menganalisa upaya Pemkab Bekasi dalam merespons dan menindaklanjuti kebijakan nasional tentang pemulihan korban KDRT (UU No. 23/2004, PP No. 4/2006 serta PERMEN PP No. 01/VI/2007). Topik ini dipilih karena tingginya kasus KTP termasuk KDRT di Kabupaten Bekasi, sementara perhatian Pemkab dalam menangani kasus ini sangat rendah, karena ada kecenderungan pembangunan prasarana fisik lebih diutamakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan perspektif perempuan dalam melihat kesungguhan Pemkab Bekasi terhadap upaya pemulihan korban KDRT. Subjek penelitian melibatkan staf instansi penyelenggara pemulihan dan korban KDRT dengan menggunakan metode observasi dan wawancara mendalam. Penelitian ini menganalisa tiga hal: pertama, kebijakan nasional pemulihan korban KDRT; kedua, realitas kekerasan terhadap perempuan, termasuk KDRT di Kabupaten Bekasi. Dan ketiga, upaya Pemkab Bekasi dalam mengimplementasikan kebijakan pemulihan korban KDRT yang dilihat dalam program kerja dan anggaran daerah. Kesimpulan dari penelitian ini: pertama, Pemkab Bekasi belum menindaklanjuti kebijakan nasional pemulihan korban KDRT, meskipun kasus KTP/KDRT tinggi jumlahnya; Kedua, kekerasan masih dianggap wajar sehingga upaya pemulihan bukan prioritas, tidak terlihat dalam program kerja dan anggaran daerah. Dan Ketiga, patriarki masih mendominasi sistem pemerintahan dan kemasyarakatan di Kabupaten Bekasi, hal ini terlihat dari ketidakpedulian masyarakat dan Pemkab dalam melakukan upaya pencegahan dan pemulihan korban KDRT.

---

This thesis analyses the attempts of Kabupaten Bekasi?government in responding and implementation of Act No 23/2004, Government Regulation No. 4/2006 and Ministerial Decree No. 01/VI2007. This topic is selected because the high numbers of domestic violence survivors in Kabupaten Bekasi, while awareness and concern of the government and personnel on this issues are very low, its cause of the trend towards infrastructure development more priority. This research conducted by involving institutions related to recover program mentioned in the regulations such as Pemda Kabupaten, Dinas Kesehatan, Polres, and Dinas Social and so on. In order to get balance data, survivors were also interviewed. This study is using qualitative method by exploring women?s perspective to get deep understanding in the way Kabupaten Bekasi?s responses and implements national policy to recover domestic violence survivors. This study analyzed at least three main problems: first, the content, structure and operational guidelines of policies related to survivors recovery program for domestic violence (UU No. 23/2004, PP No. 4/2006 and Permen PP No. 01/Permen PP/VI/2007); second, type, motives, how, targets of violence against women in Kabupaten Bekasi includes domestic violence; and third, oversee the responses of Kabupaten towards national policy in providing recovery program for domestic violence survivors. This can be analyzed in how this government making priority for programs and budgets. This research concluded: firs 23/2004, Government Regulation No. 4/2006 and Ministerial Decree No. 01/VI2007, even when the number of violence tends to increase; second, the domestic violence or violence towards women considered is natural that?s way recovery program isn?t priority; and third, Patriarchy is still dominated in government and social system in Kabupaten Bekasi, it?s showed in paid attention from government and society toward prevention and recovery for domestic violence survivors.

Abstrak :
UU No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dan UU No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu memberikan jaminan sekaligus peluang bagi keterwakilan politik perempuan. Perempuan yang menempati setengah dari jumlah penduduk berhak untuk terlibat dalam proses penyusunan kebijakan utamanya yang berdampak langsung bagi kepentingan perempuan. Masuknya perempuan dalam ruang penyusunan kebijakan membawa harapan bahwa mereka akan mewarnai produk hukum dan kebijakan yang dihasilkan oleh DPR RI. Salah satu produk kebijakan yang dihasilkan oleh DPR RI periode 2004-2009 adalah UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Pembahasan RUU Pornografi ini sejak awal sudah menuai berbagai polemik dan kontroversi yang membelah masyarakat menjadi kelompok pendukung dan penolak. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran respon politis perempuan dalam proses penyusunan Undang-undang yang berhubungan dengan kepentingan perempuan. Sebagai studi kasus dalam penelitian ini dilihat proses penyusunan UU Pornografi. Secara spesifik, penelitian ini juga bertujuan untuk mengungkap proses penyusunan UU Pornografi dan dinamika yang terjadi selama proses penyusunan, bagaimana perempuan menghadapi konflik kepentingan, bagaimana aspek pembentuk respon, dan faktor apa saja yang memengaruhi respon mereka. Sebagai penutup pembahasan, saya juga mengungkap bagaimana respon perempuan pada akhir pembahasan sampai saat pengesahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berperspektif perempuan dengan menerapkan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam. Temuan penelitian ini adalah tidak mudah bagi perempuan untuk merespon pembahasan UU Pornografi yang dapat memuaskan semua pihak. Pada akhirnya, respon perempuan anggota DPR RI kebanyakan tidak terbangun dari perspektif feminis. Respon perempuan tidak akan melampaui garis kebijakan partai. Perempuan menginternalisasi nilai—nilai yang dianggap ‘feminis’ atau perspektif perempuan dari lingkungannya terutama keluarga dan pengalaman hidupnya. ......Bill No. 2 year 2008 on Political Parties and Bill No. 10 year 2008 on General Election guarantee as well as provide opportunities for female political voice to be represented. Half the population, women deserve the rights to be involved in the composition of major policies which have immediate impact on their interests. The inclusion of women in the space of policy making has sparked hopes that they will enrich the law and policies produced by Indonesian House of Representative. One of the policies issued by The House in the period of 2004-2009 is the Bill No. 44 year 2008 on Pomography. Discussions on BilI’s Draft have triggered both polemics and controversy which divide the society into those supporting and those opposing. This paper illustrates the political response of women in the process of writing Bills related to the interests of women. The process of writing Pomography Bill is used as a case study in this research. Specifically, this research is also aimed to reveal the process and dynamics involved in the making of Pomography Bills as well as how women react to conflicts of interests, what aspects build the response, and what factors affecting their responses. In the conclusion, the responses during the final stage of the BilI’s preparation and legalization are also presented. This research implements a qua!itative approach from the perspective of femafes using in-depth interviews as data gathering technique. The result shows that it is not easy for women to respond to the discussion on Pomography Bill which will satisfy everyone. Eventually, responses from female members of The House are generally not based on feminist’s perspective. Their responses however should not exceed their respective party’s guidelines. Women intemalize the so-called ‘feminist’ values or female perspectives from their environment, particularly families and personal experience.