Hasil Pencarian

Ditemukan 27 dokumen yang sesuai dengan query

Herry Trismono P., author

Tindak pidana penyelundupan administratif sebagai salah satu tindak pidana ekonomi

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1986

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Rositawati, author

Pemalsuan akta otentik oleh notaris ditinjau dari perspektif hukum pidana (studi kasus putusan mahkamah agung republik Indonesia nomor 303 k/pid/2004)

Notaris merupakan pejabat umum yang diberi kewenangan oleh negara untuk membuat akta otentik. Dalam jabatan notaris terdapat kepercayaan publik yang sangat besar. Seorang notaris dalam menjalankan jabatannya tidak menutup kemungkinan melakukan penyimpangan yang merupakan perbuatan pidana. Salah satu perbuatan pidana yang sangat sering dilakukan oleh seorang notaris adalah perbuatan pidana...

Depok: Universitas Indonesia, 2006

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Nur Hayati, author

Ketiadaan sanksi pidana dalam Undang ? Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris

Dalam kepatuhan hukum yang bersifat compliance sanksi merupakan alasan utama kepatuhan hukum. Dalam suatu undang-undang sanksi memegang peranan yang cukup esensial. Sanksi terdiri atas sanksi perdata, sanksi administratif dan sanksi pidana. sanksi pidana merupakan sanksi yang memiliki daya paksa paling kuat. Penegakan sanksi pidana melibatkan peran negara dengan otoritasnya. Notaris...

Depok: Universitas Indonesia, 2005

T14587

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Fera Aswianida, author

Fungsionalisasi Pidana Denda Dalam Peraturan Jabatan Notaris

Penulisan hukum ini menggunakan metode penulisan Yuridis- Normatif, dengan sumber-sumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan makalah. Penulisan ini bertujuan untuk melihat efektivitas dan peran pidana denda dalam PJN jika dibandingkan dengan perkembangan yang terjadi saat ini. Latar belakang penulisan ini karena Notaris adalah pejabat umum yang mempunyai kewenangan untuk membuat suatu akta atau perjanjian yang mempunyai kekuatan hukum....

Depok: Universitas Indonesia, 2002

T36345

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Theodora, author

Perubahan batasan nilai tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP menurut Peraturan Mahkamah Agung (Perma) nomor 02 tahun 2012 = Limitation changes in value and fine's of the misdemeanor in criminal code by the Supreme Court Regulation no. 02 year 2012 / Theodora

ABSTRAK
Tindakan Mahkamah Agung untuk memenuhi keadilan di masyarakat terhadap perkara tindak ringan membuat Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tanggal 27 Februari 2012. Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA ini dikarenakan batasan nilai untuk tindak pidana ringan yang ada di dalam KUHP selama ini masih senilai Rp.250,- (dua ratus lima puluh) sudah tidak...

Universitas Indonesia, 2013

T35455

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Saragih, Sahat, author

Tindak pidana ekonomi dalam pelaksanaan kebijaksanaan perdagangan impor

ABSTRAK
Dengan merosotnya nilai ekspor migas pada Tahun 1982 sebesar US$ 2.299,1 juta atau defisit sebesar ll,l% dibandingkan dengan nilai ekspornya pada Tahun 1981, yang timbul sebagai akibat resesi perekonomian internasional, maka pemerintah Indonesia yang ingin tetap melaksanakan pembangunan yang telah direncanakan, terasa harus mengambil serangkaian kebijaksanaan dibidang ekonomi guna memperoleh...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1987

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Soejatin, author

Kejahatan jabatan dalam tindak pidana korupsi

ABSTRAK
Geja1a korupsi memang ada di setiap negara dan pada setiap zaman. Di negara kita, masalah korupsi bukan lagi merupakan berita baru karena sudah sangat seringnya dimuat da1am harian/majalah. Diantara sebab-sebab terjadinya korupsi bukan pertama-tama soal ekonomi melainkan soal mental. Adapun bentuk-bentuk korupsi yang terjadi di negara kita yang telah melanda...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1988

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Fifan Alamsyah Ramly, author

Perpanjangan masa penahanan dalam tingkat banding ditinjau dari pasal 29 KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana)

ABSTRAK
Masalah penahanan diatur dalam pasal 20 sampai 31 KUHAP (Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana). Diantara pasal-pasal tersebut, pada pasal 29 (1) KUHAP inilah yang menimbulkan masalah. Dikatakan menimbulkan masalah karena beberapa Hakim pada Pengadilan Tinggi mengajukan permohonan perpanjangan masa penahanan kepada Mahkamah Agung terhadap terdakwa yang sedang di proses pemeriksaan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1988

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Etty Kurniawati, author

Pertanggung jawaban pidana notaris/PPAT dalam pembuatan akta otentik / Etty Kurniawati

2004

T36661

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Timmy Wolya, author

Keadaan yang sangat perlu dan mendesak sebagai dasar dalam melakukan tindakan penggeledahan dan penyitaan : tinjauan yuridis terhadap Pasal 34 ayat (1) dan pasal 38 ayat (2) Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana = State of very necessary and an urgent as a basis for search and seizure action : judicial review of Article 34 paragraph (1) and Article 38 paragraph (2) Law No. 8 year 1981 regarding criminal procedure law

Tesis ini membahas mengenai keadaan yang sangat perlu dan mendesak sebagai dasar dalam melakukan tindakan penggeledahan dan penyitaan.Tujuan penelitian tesis ini adalah untuk mengetahui batasan keadaan yang sangat perlu dan mendesak kemudian dikaitkan dengan fungsi kontrol dari Ketua Pengadilan Negeri terhadap tindakan penyidik ketika melakukan tindakan penggeledahan dan penyitaan serta...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T39195

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian