Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek hukum perjanjian kredit pemilikan rumah dan penerapan ketentuan wanprestasi atas sengketa perdata yang terjadi dalam perjanjian kredit pemilikan rumah antara PT. BTN Cabang Padang dengan Ridwan S ditinjau dari KUHPerdata. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang bersifat hukum atau berupa norma hukum tertulis. Hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa perjanjian kredit pemilikan rumah merupakan suatu jenis perjanjian tersendiri yang pada umumnya dibentuk oleh ketentuan- ketentuan dalam hukum perdata. Berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdata, PT. BTN Cabang Padang dinyatakan wanprestasi terhadap Ridwan S selaku konsumen. ......This research aims to ascertain legal aspects of KPR agreement and how the provisions concerning breach of contract according to Civil Code are implemented under civil dispute occured in KPR agreement between PT. BTN Branch Padang and Ridwan S. This research used normative legal research method by examining literatures or other secondary data related to law and any form of written legal norms. This research concluded that KPR agreement is a type of agreements which is generally formed by the provisions of Civil Law/Private Law. According to Article 1238 Civil Code, PT BTN Branch Padang declared breach of contract.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai tindakan penerimaan kreditur atas prestasi debitur meskipun objek perjanjian yang diberikan berbeda dengan apa yang diperjanjikan. Hal ini terjadi dalam kasus Perjanjian Penyediaan Jasa Transportasi Udara antara CV Saka Export dan PT Lion Air, dimana objek yang diperjanjikan adalah Boeing 737-400 namun yang diberikan adalah MD-90, yang mana kasus ini telah mendapat putusan Mahkamah Agung Nomor: 1207/K/PDT/2010. Metodologi yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif. Pokok permasalahan yang dibahas antara lain adalah Pengaturan perjanjian sewamenyewa transportasi udara di Indonesia, akibat hukum terhadap perjanjian dalam hal kreditur tetap menerima prestasi debitur meskipun objek perjanjian yang diberikan berbeda, analisis putusan Mahkamah Agung Nomor: 1207 K/Pdt/2010 menurut hukum perikatan di Indonesia. Kesimpulan dari penulisan ini adalah penerimaan prestasi yang dilakukan oleh CV Saka Export bukan merupakan suatu amandemen atau pelepasan hak darinya dan dalam kasus ini putusan Mahkamah Agung terhadap PT Lion Air adalah melakukan ingkar janji/wanprestasi.

---

This undergraduae thesis discusses the act of acceptance of the achievements of debtor creditor agreement granted even though the object is different from what was agreed. This happened in the case of Air Transport Services Agreement between the provision of CV Saka Export and PT Lion Air, where the object is a Boeing 737-400 but agreed that given the MD-90, which this case has got a Supreme Court decision Number 1207/K/PDT/2010. Methodology used in this paper is a normative juridical. Main issues discussed include setting the lease of air transportation in Indonesia, The legal consequences of the agreement in the case of debtor's creditors continue to receive performance although the agreement provided different objects, analysis of the decision of the Supreme Court Number: 1207 K/Pdt/2010 under the laws of the engagement in Indonesia. Conclusions of this paper are the acceptance of the achievements made by CV Saka Export does not constitute an amendment or waiver from them, and in this case the Supreme Court ruling against PT Lion Airs is doing bad-faith conduct/breach of contract.

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang prinsip kehati-hatian yang diterapkan oleh Perusahaan Pembiayaan Konsumen (Consumers Finance), yang sesuai dengan laporan yang dikeluarkan oleh Bapepam-LK, Perusahaan Pembiayaan Konsumen merupakan perusahaan yang memiliki kredit terbesar diantara kegiatan usaha dari Perusahaan Pembiayaan mencapai nilai 163.144 milyar rupiah per bulan November 2011, yang apabila terjadi kredit macet akan mengakibatkan kegoncangan pada ekonomi Indonesia. Oleh karena itu dibutuhkan suatu pengaturan tentang Prinsip Kehati-hatian pada kegiatan usaha ini. Penelitian ini digunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini menyarankan agar Pemerintah membuat peraturan yang mengatur spesifik tentang Prinsip Kehatihatian dalam Perusahaan Pembiayaan Konsumen dan menambah ketentuanketentuan yang dianggap perlu.

---

This thesis analyzes the principles of prudence, which is implemented by consumer finance companies as accordingly stated in the report issued by Bapepam-LK. Consumer Finance Company is a company that holds the largest credit among the business activities of finance companies, reaching Rp. 163.144 billion on November. This research utilizes the juridical normative method of research, with primary and secondary data, which is then analyzed with qualitative technic of analysis. The results of this research suggest that the government should make a regulation, which specifically regulates about the principles of prudence concerning consumer finance companies and put into addition any necessary provisions.