Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kebijakan pemerintah untuk menyediakan perangkat hukum secara lengkap dan jelas yang memuat ketentuan-ketentuan hukum yang dapat menciptakan kepastian hukum sekaligus perlindungan hukum yang seimbang kepada semua pihak yang memerlukan penyediaan dan penguasaan tanah sangat dirasakan urgensinya. Jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum tersebut diberikan oleh pemerintah melalui kegiatan pendaftaran tanah yang menghasilkan sertipikat sebagai tanda bukti hak atas tanahnya. Sistem publikasi negatif yang bertendensi positip dalam pendaftaan tanah yang di anut oleh UUPA pada kenyataannya belum memberikan jaminan kepastian hukum sehubungan dengan munculnya kasus-kasus mengenai gugatan terhadap pemegang sertipikat oleh pemegang hak atas tanah semula. Efektifitas dari ketentuan-ketentuan yang di atur dalam UUPA dan peraturan pelaksanaannya mengenai pendaftaran tanah dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum yang seimbang kepada pihak yang memperoleh dan menguasai tanah dengan itikad baik dan dikuatkan dengan pendaftaran tanah serta kepada pihak yang mempunyai tanah dan dikuasai serta digunakan sebagaimana mestinya masih perlu di kaji untuk penyempurnaan.

Abstrak :
ABSTRAK
Pengaturan penghunian dan pengelolaan rumah susun di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 1985 dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1988, namun di dalam pelaksanaannya masih terdapat permasalahanpermasalahan yang berkaitan dengan penghunian dan pengelolaan rumah susun tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, penulis merasa perlu untuk melakukan pembahasan mengenai penghunian dan pengelolaan rumah susun di Indonesia dengan memperbandingkannya dengan sistem penghunian dan pengelolaan rumah susun yang ada di Ontario Kanada. Penulis memilih memperbandingkannya dengan sistem penghunian dan pengelolaan rumah susun yang terdapat di Indonesia dan di Ontario Kanada, karena sistem yang terdapat di Ontario Kanada, sudah cukup baik karena diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan yang cukup lengkap yaitu diatur dalam Ontario Condominium Act 1997. Berdasarkan metode penelitian perbandingan hukum maka diperoleh persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan antara UURS dan Ontario Condominium Act. Dalam sistem hukum di Ontario Kanada, dilihat dari sudut penghunian dan pengelolaan rumah susun, mempunyai ketentuan yang sama dengan yang diatur di Indonesia. Dalam hukum Indonesia dan Ontario Kanada, penyelesaian perselisihan atau permasalahan-permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan secara Litigasi maupun Non Litigasi. Penyelesaian perselisihan yang terjadi secara Non Litigasi di Indonesia, tidak diatur secara khusus dalam perundang-undangan yang mengatur penghunian dan pengelolaan rumah susun sedangkan penyelesaian secara Non Litigasi di Ontario Kanada diatur secara khusus didalam Ontario Condominium Act.

Abstrak :
Di dalam praktek masyarakat masih banyak terdapat tanah-tanah bekas Hak Milik Adat yang sebaiknya didaftarkan hak atas tanahnya, agar pemilik mendapat sertipikat sebagai bukti kepemilikan atas tanah. Nyatanya di dalam proses penyelenggaraan pendaftaran atas tanah tersebut masyarakat sering mendapat hambatan yang menyebabkan lambatnya atau tidak dapat diprosesnya pensertipikatan hak atas tanah tersebut. Berdasarkan hal-hal tersebut Penulis meneliti bagaimana prosedur pendaftaran tanah bekas hak milik adat dan apa-apa saja yang menjadi kendala di dalam proses tersebut dengan menggunakan metode penelitian normatif dan penelitian eksplanatoris dari segi sifatnya. Dari hasil penelitian dapat diketahui, bahwa proses pendaftaran tanah bekas hak milik adat adalah sebagaimana yang diatur dalam PP 24/1997 jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Ka-BPN 3/1997. Faktor kelengkapan data dan komunikasi yang baik diantara pemohon, perantaranya, PPAT, dan petugas pendaftaran tanah sangat mempengaruhi pelaksanaan proses pendaftaran tersebut. Apabila terjadi komunikasi yang baik diantara keempat komponen pelaku pendaftaran tanah tersebut akan mempercepat proses penerbitan sertipikat atas tanah tersebut. Agar PP 24/1997 dan peraturan pelaksanaannya dapat terlaksana dengan baik maka harus didukung oleh : 1) hukum/peraturan itu sediri ; 2) petugas penegak hukumnya 3) fasilitas pendukung peraturan itu ; 4) masyarakat yang terlibat dalam ruang lingkup peraturan itu.