Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas pengaruh pemberlakuan PP Nomor 56 Tahun 2005 terhadap penetapan dan penyampaian Perda APBD mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2009. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif dengan menganalisis data sekunder berupa tanggal penetapan dan penyampaian Perda APBD. Hasil penelitian menyarankan bahwa diperlukan kajian lebih lanjut mengenai batas waktu penetapan dan penyampaian Perda APBD untuk meningkatkan kedisiplinan pemerintah daerah dalam hal tersebut; kerja sama antarinstansi pemerintah perlu ditingkatkan dalam hal evaluasi rancangan Perda APBD; kasus-kasus mengenai penetapan Perda APBD tahun 2009 yang sudah ada perlu diteliti lebih lanjut sebagai ekomendasi bagi proses penetapan Perda APBD daerah lain di masa mendatang.

---

This study discusses the impact of Government Regulation Number 56 Year 2005 on the establishment and submission of local government budget from year 2007 to 2009. This study use descriptive methode to analyze secondary data from the approval and submission date of local government budget. The results suggest that further study is needed regarding the deadlines of local government budget approval and submission date to increase local governments discipline; cooperation of government agencies need to be improved in terms of local government budget evaluation draft; the existing cases of the establishment of local government budget year 2009 should be investigated as recommendations for further establishment process of local governmet budget."

"Kondisi infrastruktur jalan di Kota Tangerang Selatan pada saat awal pemekaran tahun 2008 sangat buruk. Banyaknya jalan yang berada dalam kondisi rusak berat menyebabkan Pemerintah Kota Tangerang Selatan memberikan porsi anggaran yang lebih besar terhadap kegiatan pemeliharaan jalan dan peningkatan kualitas jalan. Dalam kurun waktu 2012-2016 memang jalan rusak berat sudah tidak ada namun di tahun 2016 jalan kondisi baik menurun, sedangkan jalan kondisi sedang meningkat. Berdasarkan hasil survei pendahuluan (dilakukan pada Januari 2018) menunjukkan bahwa sebagian besar pengguna jalan merasa belum puas terhadap penyediaan jalan (mencakup jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kota) di Kota Tangerang Selatan, hal tersebut disebabkan oleh masih adanya jalan berkualitas buruk, fasilitas/perlengkapan jalan yang tidak memadai, dan kemacetan lalu lintas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penilaian pengguna jalan terhadap penyediaan jalan strategis kota di Tangerang Selatan dan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kepuasan pengguna jalan terhadap penyediaan jalan strategis kota di Tangerang Selatan. Jalanjalan strategis kota yang diteliti meliputi jalan Ki Hajar Dewantara, jalan Wage Rudolf Supratman, dan jalan Merpati Raya. Populasi penelitian ini adalah pengguna jalan di Kota Tangerang Selatan (n= 62) yang kemudian dianalisis dengan PLS-SEM menggunakan perangkat lunak smartPLS 3.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa defisiensi aspek keselamatan dan defisiensi aspek kenyamanan berpengaruh terhadap nilai kepuasan pengguna jalan, dimana defisiensi aspek kenyamanan memiliki pengaruh negatif yang lebih besar daripada defisiensi aspek keselamatan. Hasilnya juga menunjukkan bahwa untuk meningkatkan nilai kepuasan, pengguna jalan lebih cenderung mengarah pada evaluasi strategi dari Dinas Pekerjaan Umum dalam penyediaan ruas jalan strategis kota yang berkualitas.

---

The condition of road infrastructure in South Tangerang City at the beginning of pemekaran in 2008 was very bad. The number of roads in severely damaged condition caused the South Tangerang City Government to give bigger budget portion to road maintenance and road quality improvement. Within the period of 2012-2016 indeed the road is severely damaged is not there but in 2016 the road good condition decreased, while the road conditions are on the rise. The results of the preliminary survey (conducted in January 2018) show that most road users are not satisfied with the provision of roads (covering national roads, provincial roads and city roads) in South Tangerang City, due to poor roads, inadequate road equipment, and traffic jams. The purpose of this study is to know the assessment of road users on the provision of strategic city roads in South Tangerang City and to analyze the factors that influence the satisfaction of road users on the provision of strategic roads in Tangerang Selatan city. The strategic roads of the city studied include Ki Hajar Dewantara Street, Wage Rudolf Supratman Street, and Merpati Raya street. The population of this research is road users in South Tangerang City (n= 62) which then analyzed with PLS-SEM using smartPLS 3.0 software. The result of the research shows that the deficiency of safety aspect and the deficiency of comfort aspect influence the value of road user satisfaction, where the deficiency of comfort aspect has a greater negative effect than the deficiency of safety aspect. The result also shows that to increase the value of satisfaction, road users are more likely to lead to a strategic evaluation of the Public Works Department in providing quality strategic city roads."

"Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi atas pemenuhan ketentuan angka kredit dalam peraturan jabatan fungsional peneliti di Pusat Penelitian Oseanografi LIPI. Sejak tahun 2006 sampai dengan 2010 pejabat fungsional peneliti yang tidak dapat memenuhi angka kredit sesuai ketentuan dalam peraturan jabatan fungsional peneliti seluruhnya berjumlah 60 orang. Jumlah pejabat fungsional peneliti yang mendapat peringatan sebanyak 41 orang, dibebaskan sementara 15 orang, bahkan ada yang diberhentikan dari jabatan fungsional peneliti sebanyak 4 orang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian menemukan bahwa pejabat fungsional peneliti menghadapi beberapa kendala baik yang berasal dari dalam organisasi seperti minimnya sarana dan prasarana, rendahnya kualitas kaderisasi, lemahnya sistem rekruitmen peneliti, dan rendahnya dukungan pimpinan serta adanya anggapan unit kerja adalah tempat yang tidak diminati, maupun yang bersifat individual, misalnya kemampuan peneliti tidak berpengaruh pada kenaikan gaji dan pangkat, kurangnya motivasi untuk menjadi peneliti serta tidak sesuai dengan keinginan peneliti. Berdasarkan temuan-temuan tersebut, diperlukan perubahan ketentuan peraturan jabatan fungsional peneliti, antara lain peninjauan kembali penilaian angka kredit hasil karya ilmiah untuk prosiding nasional, bunga rampai, dan tulisan popular seperti koran, serta tidak semua peneliti harus mencapai tingkat tertinggi dalam jabatan fungsional peneliti tetapi sebaiknya disesuaikan dengan kemampuan mereka.

---

This study aims to evaluate compliance with the credit point provisions in the regulation on the researcher’s functional position at Research Centre for Oceanography Indonesian Institute of Sciences. From 2006 to 2010 60 researchers as functional officials cannot meet the credit point requirements in accordance with the provisions of the regulation on the researcher’s functional position. The number of researchers as functional officials who receive warnings/reminders totals 41 people; 15 researchers have been suspended, and 4 researchers have been dismissed from their researcher’s functional position. This study employs descriptive quantitative approach. The study discovers that researchers who serve as functional officials face several constraints, both from within the organization, such as lack of infrastructure and facilities, poor quality of regeneration, weak researchers recruitment system, and poor leadership support and the perception that the work unit is not desirable, as well as the individual factor, for example, the ability of the researcher has no effect on salary raise and promotion, lack of motivation to become a researcher and not in accordance with the wish of the researcher. Based on these findings, it is necessary to carry out changes to the provisions of the regulation on the researcher’s functional position, including a review of credit point assessment of scientific work for the national proceedings, anthologies, and popular writings such as those in the newspapers, and not all researchers have to reach the highest level in the researcher’s functional position; it should be tailored to their abilities."

"Tesis ini membahas kebijakan pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) di DI Way Pematang I, Kabupaten Lampung Selatan yang dilaksanakan melalui proyek Participatory Irrigation Sector Project (PISP) yang didanai oleh pinjaman luar negeri dari Asian Development Bank (ADB). Tujuan penelitian yang akan dicapai adalah menganalisa kesesuaian antara desain pemberdayaan P3A yang dijalankan pemerintah daerah dalam proyek PISP dengan kondisi masyarakat DI Way Pematang I. Penelitian ini menggunakan metode analisa deskriptif kualitatif dengan menyarikan jawaban hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada responden. Dengan metode ini diharapkan informasi yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang terjadi serta implikasi pemberdayaan yang dilakukan dapat diperoleh secara akurat dan komprehensif. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa desain pemberdayaan P3A yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan belum sesuai dengan kondisi DI Way Pematang I, dan belum sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah daerah tersebut karena keterbatasan dana. Rekomendasi yang disarankan dalam penelitian adalah peningkatan alokasi dana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi, serta pemberdayaan P3A melalui optimalisasi pendapatan daerah pada sektor perpajakan dengan adanya desentralisasi Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Selain itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan juga perlu melakukan upaya pengaktifan kembali organisasi P3A di DI Way Pematang I, penanaman pemahaman kembali kepada masyarakat petani akan pentingnya organisasi P3A dengan menggunakan media pendidikan yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat, dan peningkatan sistem monitoring dan evaluasi atas pelaksanan kegiatan pemberdayaan P3A didaerahnya.

---

This thesis discusses the policy analysis on the empowerment of Water Users Association (WUA) in Way Pematang I Irrigation Area, South Lampung, which is implemented through Participatory Irrigation Sector Project (PISP) funded by foreign loan from Asian Development Bank (ADB). The purpose of this study is to analyze the suitability of WUA empowerment policy design that has been practiced by the local government with the condition of community in Way Pematang I Irrigation Area, South Lampung District.

This research uses qualitative descriptive analysis method to summarize the interviews conducted by reashercer to the respondents. With such method, it is expected that the data and informations can be obtained accurately and comprehensively.

From the results of this study, it was concluded that the policy design which has been executed by the local government does not conform to the conditions of community in Way Pematang I Irrigation Area. Researcher also found that the local government did not carry out all the empowerment activities in this irrigation area due to limited budget.

Researcher suggests problem on local budget constraint can be overcome by optimizing revenue through taxation sector on decentralization of local property tax. WUA’s management needs to be reactivated to run the WUA organization. Moreover, local government should increase the understanding of the farmers on the importance of WUA organization, using the media which is suitable by the condition of local community. Local government also needs to escalate the monitoring and evaluation system on the empowerment activities."

"Tesis ini bertujuan untuk mengetahui persiapan dan kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Magelang dalam menghadapi pendaerahan Pajak Bumi dan Bangunan, kemudian melakukan evaluasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sebelum pendaerahan Pajak Bumi dan Bangunan. Evaluasi pemungutan PBB ini dilakukan melalui penilaian berdasarkan kriteria pemungutan pajak yang baik yaitu kriteria keadilan, kecukupan, elastisitas, efisiensi biaya, efisiensi ekonomi, kemudahan administrasi, dukungan politik, kecocokan sebagai pajak daerah, kepastian, kenyamanan serta kesederhanaan.Hasilnya adalah bahwa pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Magelang telah sesuai berdasarkan kriteria pemungutan pajak yang baik, tetapi perlu perbaikan dan peningkatan pada kriteria kepastian. Berdasarkan hasil penelitian ini direkomendasikan beberapa kebijakan yang dapat diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang guna mengoptimalkan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

---

This thesis aims to determine the preparation and constraints faced by the Government of Magelang Regency in the face of Desentralized Land and Property Tax, then do evaluation of Land and Property Tax collection before Decentralized Land and Property Tax implimented. This evaluation is done through an assessment based on the criterias of a good tax collection : fairness, adequacy, elasticity, cost efficiency, economic efficiency, ease of administration, political support, suitability as a local tax, assurance, comfort and simplicity.

The result is that the implementation of the Land and Property Tax collections in Magelang District has appropriate based on the criterias of a good tax collection, but need a refinement in the certainty criteria. Based on the results of this study recommended several policies that can be applied by Government of Magelang Regency in order to optimize the realization of the Land and Property Tax so as to increase a local revenues."

"ABSTRAKBerdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalammendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upayamemajukan kesejahteraan umum. Salah satu upaya yang dilaksanakan untukmengatasi permasalahan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jabodetabek adalahpenggantian secara bertahap dan terprogram penggunaan angkutan pribadi denganangkutan publik dengan kapasitas yang lebih besar seperti KRL.Dengan ditetapkannya PT KCJ sebagai operator KRL Jabodetabekbertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam bidangtransportasi. Keberlangsungan operasional KRL Jabodetabek tergantung kepadajumlah pengguna jasanya oleh karena itu tesis ini mengkaji persepsi dan kesediaanpengguna jasa dalam membayar tarif (willingness to pay (WTP)) terhadap keretakomersil.Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi Metode ValuasiKontingensi yang secara langsung menanyakan kesediaan dan kerelaan penggunajasa dalam membayar tarif (WTP) dengan metode tawar menawar (bidding game)Dalam penelitian ini, digunakan metode analisis deskriptif dan analisis crosstab(tabulasi silang) untuk mengetahui hubungan pengguna jasa dalam menentukanbesaran nilai WTP yang dipilih.Setelah metode analisis tersebut dilaksanakan, maka diperoleh hasilpenelitian bahwa ada hubungan antara jarak, maksud perjalanan, kualitas dankuantitas pelayanan dan pendapatan responden yang dilakukan responden denganmenggunakan KRL Jabodetabek dengan pilihan dalam menetapkan besaran WTPberdasarkan jarak tempuh.

---

ABSTRACTBased on the mandate of the Constitution of the Republic of Indonesiayear 1945, road transport plays a strategic role to support the development andnational integration of efforts to promote the general welfare. One of the effortsundertaken to resolve problems of traffic and road transport in Jabodetabek,gradually replaces the use of private vehicle programmed with larger publictransportation like KRL. With the stipulation of the PT KCJ as the KRLJabodetabek operator aimed at improving service in the field of publictransportation.KRL Jabodetabek operational continuity depends on the number of serviceusers, this thesis will examine the perception and willingness to pay for thecomercial train. Method of data collection be done through the study of thecontingency valuation method that directly ask for perceptin and willingness topay tariff (WTP) by the method of bidding games. In this study, used methods ofdescriptive analysis and crosstab analysis (cross tabulation) to determine theservice user relationships in determining the value of the selected WTP.After the method of analysis has been implemented, results of researchthere is a relationship between the distance, quality and quantity of services andincome of the respondents would mean that respondents made using buses KRLwith options to determine the amount of the WTP based on the distance traveled."

"[ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengestimasi nilai ekonomi wisata budaya Museum Majapahit dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah kunjungan ke Museum Majapahit. Penilaian ekonomi terhadap Museum Majapahit ini menggunakan data primer hasil survei terhadap 181 pengunjung dengan menggunakan metode pendekatan Travel Cost Method (TCM) untuk mengestimasi willingness to pay (WTP) dan valuasi ekonomi. Dengan menggunakan metode regresi Ordinary Least Square (OLS) dan Poisson Regression (PR), hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai ekonomi wisata budaya Museum Majapahit mempunyai potensi nilai sebesar Rp. 92.045.361,- (pada OLS) dan Rp. 174.943.226,- (pada PR) apabila WTP pengunjung yaitu Rp. 2.046,18,- (pada OLS) dan Rp. 3.889,01,- (pada PR). Namun, tiket masuk yang diterapkan saat ini adalah Rp. 5.000,-. sehingga, WTP berada dibawah tarif resmi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kunjungan wisatawan adalah biaya perjalanan, zona, dan lokasi substitusi. Rekomendasi yang diberikan sebaiknya untuk beberapa tahun ke depan tiket masuk museum tidak dinaikkan.

---

ABSTRACTThis study aims to estimate the economic value of cultural tourism of Majapahit Museum, and analyze factors that influencing visitor's number of Majapahit Museum. The economic valuation uses primary data from 181 respondents, and apllies The Travel Cost Method (TCM) to estimate willingness to pay (WTP) and economic valuation. By using Ordinary Least Square regression (OLS) and Poisson Regression (PR), the results estimates the economic value between 92,045 million rupiah (in OLS) and 174,9 million rupiah (in PR) per year, where the entrance fee in accordance with the visitor?s WTP is 2.046,18 rupiah (in OLS) and 3.889,01 rupiah (in PR). The value of visitor?s WTP is under 5 thousands rupiah which the entrance fee applied at this time. Factors affecting number of visits include the cost of travel, zone, and substitution. The recommendation given for local government in the next few years the museum entrance fee should not raised.;This study aims to estimate the economic value of cultural tourism of Majapahit Museum, and analyze factors that influencing visitor?s number of Majapahit Museum. The economic valuation uses primary data from 181 respondents, and apllies The Travel Cost Method (TCM) to estimate willingness to pay (WTP) and economic valuation. By using Ordinary Least Square regression (OLS) and Poisson Regression (PR), the results estimates the economic value between 92,045 million rupiah (in OLS) and 174,9 million rupiah (in PR) per year, where the entrance fee in accordance with the visitor?s WTP is 2.046,18 rupiah (in OLS) and 3.889,01 rupiah (in PR). The value of visitor?s WTP is under 5 thousands rupiah which the entrance fee applied at this time. Factors affecting number of visits include the cost of travel, zone, and substitution. The recommendation given for local government in the next few years the museum entrance fee should not raised., This study aims to estimate the economic value of cultural tourism of Majapahit Museum, and analyze factors that influencing visitor’s number of Majapahit Museum. The economic valuation uses primary data from 181 respondents, and apllies The Travel Cost Method (TCM) to estimate willingness to pay (WTP) and economic valuation. By using Ordinary Least Square regression (OLS) and Poisson Regression (PR), the results estimates the economic value between 92,045 million rupiah (in OLS) and 174,9 million rupiah (in PR) per year, where the entrance fee in accordance with the visitor’s WTP is 2.046,18 rupiah (in OLS) and 3.889,01 rupiah (in PR). The value of visitor’s WTP is under 5 thousands rupiah which the entrance fee applied at this time. Factors affecting number of visits include the cost of travel, zone, and substitution. The recommendation given for local government in the next few years the museum entrance fee should not raised.]"

"ABSTRAKLahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara membawa angin segar bagi perjalanan reformasi birokrasi di Indonesia. Terutama untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) dimana tuntutannya untuk berubah menjadi lebih professional, meningkatkan kualitas kinerja, kualitas pelayanan publik, kompetensi, independensi dan netralitas. KEMENPANRB sebagai Kementerian yang diberikan mandat secara langsung melalui Undang-Undang oleh presiden mengenai pelaksanaan kebijakan ASN, harus mampu mengawal pelaksanaannya menuju apa yang telah dicita-citakan. Perubahan signifikan di dalam Undang-Undang ini adalah terkait pangkat dan jabatan dalam manajemen PNS, termasuk di dalamnya tentang pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka. Penelitian ini menganalisis persepsi umum dari PNS KEMENPANRB terhadap perubahan tersebut dipandang dari karakteristik PNS, dengan menggunakan model analisis tabulasi silang berdasarkan hasil survey yang telah dilakukan. Dari hasil penelitian, dengan hasil skor jawaban yang beragam diperoleh hasil baik untuk persepsi PNS KEMENPANRB terhadap ketentuan pangkat dan jabatan dalam manajemen PNS berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015.

---

ABSTRACT

The enactment of Act of Republic of Indonesia No. 5 of 2014 on Civil State Apparatus brought a fresh breeze for development of bureaucratic reform in Indonesia. Especially to enhance the professionalism of civil servants by improving the quality of performance, quality of public services, competence, independency and neutrality. State Minister for the Empowerment of State Apparatus and Bureaucratic Reform as the Ministry has been given the mandate directly through the Act by the President on the implementation of the Civil State Appratus Law, should be able to oversee their implementation towards what has been aspired. Significant changes in this Act is related rank and position in the management of civil servants, including on the open selection of high leadership positions. Thus, this research aims to analyze the perception of civil servants in the State Minister for the Empowerment of State Apparatus and Bureaucratic Reform on the policy change that utilizes the cross tabulation analysis approach as well. The result of the research shows good perception on the policy adjustment."