Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Peran demokrasi menjadi semakin penting dalam memastikan manfaat investasi langsung asing untuk mendorong pembangunan. Makalah ini mengkaji hubungan antara demokrasi dan FDI, serta pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Penulis menggunakan regresi model data panel dengan menggunakan data dari lima negara ASEAN (ASEAN-5) dan tiga negara Asia Timur selama periode 1997-2019. Hasil empiris penelitian ini menemukan bahwa penanaman modal asing secara statistik mempunyai hubungan yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, kebebasan ekonomi di negara tuan rumah tidak berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi karena hasilnya menunjukkan korelasi yang signifikan dan negatif antara demokrasi dan pertumbuhan. Studi ini juga menemukan bahwa dampak FDI terhadap pertumbuhan bergantung pada tingkat demokrasi di negara tuan rumah. Koefisien positif hasil istilah interaksi antara demokrasi dan FDI menunjukkan bahwa FDI berkorelasi positif dengan pertumbuhan di negara demokrasi yang lebih kuat.

---

The role of democracy has become increasingly important in ensuring the benefits of foreign direct investment to promote development. This paper investigates the relationship between democracy and FDI, as well as their influence towards economic growth. The author uses panel data model regression using data from five ASEAN countries (ASEAN-5) and three East Asian countries over the period of 1997-2019. The empirical results of this research found that foreign direct investment has statistically positive and significant correlation on economic growth. However, the economic freedom in the host country is not correlated with economic growth as the results show a significant and negative correlation between democracy and growth. This study also found that the impact of FDI on growth is dependent on the democracy level in host country. The positive coefficient in the interaction term results between democracy and FDI indicates that FDI is positively more correlated with growth in stronger democratic countries."

"Keterkaitan antara hubungan inovasi keberlanjutan dengan kinerja perusahaan yang dimediasi oleh daya saing perusahaan dalam industri makanan Indonesia ditemukan dalam penelitian ini. Makanan dianggap sebagai kebutuhan fisiologis dalam kebutuhan hierarkis Maslow; Pertumbuhannya yang lebih lambat dibandingkan pertumbuhan PDB/kapita menunjukkan kesejahteraan Indonesia yang semakin meningkat meskipun di tengah pandemi Covid-19. Peran pemerintah juga merupakan bagian dari penelitian untuk melihat peran dan dampak pemerintah dalam mendorong keberlanjutan.

Penelitian ini mengumpulkan 115 responden valid melalui kuesioner online dengan mayoritas responden adalah pemilik usaha yang nantinya digunakan untuk menganalisis data. Penelitian ini menggunakan analisis PLS-SEM (Partial Least Square Structural Equation Model) untuk menganalisis hubungan antara variabel laten yaitu inovasi keberlanjutan, daya saing perusahaan, dan kinerja perusahaan (Operasional, Lingkungan, Keuangan).

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan oleh inovasi keberlanjutan dengan daya saing perusahaan. Daya saing perusahaan juga memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan. Semua pengaruh tidak langsung menunjukkan hubungan positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan. Melalui sertifikasi di industri pangan, Pemerintah juga terbukti memiliki peran penting dan signifikan dalam mendorong keberlanjutan perusahaan. Penelitian ini memberikan wawasan yang bermanfaat bagi pemilik bisnis untuk menyusun strategi, jika mereka berinovasi, mereka akan lebih berkelanjutan tidak hanya untuk mereka, tetapi juga untuk lingkungan sekitar.

---

The links between sustainability innovation relationship with firm performances mediated by the firm competitiveness in Indonesian food industry were discovered in this research. Food is considered the physiological need in Maslow hierarchical need; its slower growth compared to the GDP/capita's growth shows Indonesia's increasing welfare albeit Covid 19 pandemic. Government role also part of the research to see the role and impact of government in promoting sustainability.  This research gathered 115 valid respondents through online questionnaire with majority of the respondents are the owner of the business that later used for the data analysis. This research carried out PLS-SEM (Partial Least Square Structural Equation Model) analysis to analyse the relationship between the latent variables which are sustainability innovation, firm competitiveness, and firm performances (Operational, Environmental, Financial).

This research findings shows that there is a positive and significant impact of sustainability innovation with firm competitiveness. Firm competitiveness also has positive and significant relationship towards firm performances. All indirect effect shows positive and significant relationship to firm performances. Through certification in food industry, Government also proven to have important and significant role in promoting firm's sustainability. This research gives beneficial insights for business owner to strategize, if they innovate, they will be more sustainable not only for them, but also for their surroundings."

"Seiring perkembangan waktu, masalah ketimpangan serta kemiskinan masih terjadi di hampir semua wilayah di dunia. Menurut Boesen dan Martin (2007) terjadi perubahan ketika sebelumnya kemiskinan dilihat dari Basic needs Approach menjadi Right-Based Approach yang lebih berfokus pada pemenuhan hak-hak dasar warga negara untuk mengatasi masalah Ketimpangan Ekonomi. Dalam penelitian ini hak dasar yang diamati adalah Hak Sipil dan Hak Politik yang tercermin pada Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) khususnya pada aspek Indeks Kebebasan sipil (IKS) dan Indeks Hak-hak Politik (IHP). Berikutnya ada Hak Atas Pekerjaan dan Hak Atas Kehidupan yang Layak tergambar pada Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan pada Persentase Penduduk Miskin. Penelitian ini menemukan bahwa pemenuhan Hak Politik dan Hak Atas Kehidupan yang Layak bisa mengurangi Ketimpangan Ekonomi karena IHP dan Persentase Penduduk Miskin memiliki pengaruh yang signifikan pada Ketimpangan Ekonomi. Hal tersebut bisa terjadi karena penggunaan Hak Politik dalam Pemilihan Umum (Pemilu) eksekutif dan legislatif di pusat maupun di daerah serta partisipasi politik masyarakat bisa mempengaruhi kebijakan yang memihak bagi masyarakat miskin dalam hal Ketimpangan Ekonomi. Begitupun Persentase Penduduk Miskin yang menjadi gambaran atas pemenuhan Hak Atas Kehidupan yang Layak dari Pemerintah terhadap Warga Negara Indonesia bisa mempengaruhi angka ketimpangan. Jika negara bisa mengurangi angka kemiskinan yang berarti telah memberikan dan menjamin kesejahteraan penduduknya sesuai amanat UUD 1945 dapat mempengaruhi dan mengurangi tingkat Ketimpangan Ekonomi Nasional.

---

Over time, the problem of inequality and poverty still occurs in almost all regions of the world. According to Boesen and Martin (2007) there was a change when previously poverty was seen from the Basic needs Approach to a Right-Based Approach which focused more on fulfilling the basic rights of citizens to overcome inequality problems. In this study, the basic rights observed are Civil Rights and Political Rights which are reflected in the Indonesian Democracy Index (IDI), especially in the aspects of the Civil Liberties Index and the Political Rights Index . Next, there is the right to work and the right to a decent life which is reflected in the Open Unemployment Rate and in the Percentage of Poor Population. This study finds that the fulfillment of political rights and the right to a decent life can reduce Economic Inequality because IHP and Percentage of Poor Population have a significant influence on the Economic Index. This can happen because the use of political rights in executive and legislative general elections at the center and in the regions as well as community political participation can influence policies that favor the poor in terms of economic inequality. Likewise, the percentage of poor people, which is an illustration of the fulfillment of the right to a decent life from the government for Indonesian citizens, can affect the number of inequality. If the state can reduce the poverty rate, which means that it has provided and guaranteed the welfare of its population in accordance with the mandate of UUD 1945 (Constitution), it can influence and reduce the level of national economic inequality."