Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Untuk memacu pertumbuhan dan perkembangan industri perbankan syariah diterbitkanlah Undang-Undang (UU) no 21 tahun 2008, dimana pada pasal 68 ayat 1 mengatur tentang pemisahan unit usaha syariah menjadi bank umum syariah. Semenjak keluarnya undang-undang ini, regulator kemudian mendorong beberapa unit usaha syariah untuk memisahkan diri dari bank induk konvensionalnya.Penelitian ini bertujuan untuk melakukan suatu evaluasi komprehensif atas kebijakan pemisahan sebagaimana yang terdapat pada UU No. 21 Tahun 2008 Pasal 68 ayat 1. Evaluasi komprehensif yang dilakukan ialah: evaluasi kelayakan kriteria pemisahan; analisis pengaruh tipe pemisahan terhadap kinerja BUS hasil pemisahan; evaluasi kinerja BUS hasil pemisahan ditinjau dari dana pihak ketiga, aset, dan pembiayaan; analisis kebijakan pemisahan UUS menjadi BUS secara komprehensif dari sisi teori, nasabah, dan regulator; merumuskan rekomendasi kebijakan. Teknik analisis yang dipergunakan ialah teknik ARIMA, difference in difference, dan deskriptif-kualitatif.Hasil peramalan menunjukkan bahwa tidak ada satupun bank sampel yang mampu mencapai 50% proporsi aset dari bank induk konvensionalnya. Hasil empiris lain menunjukkan bahwa tipe pemisahan tidak memberikan perbedaan terhadap aset, pembiayaan, dan dana pihak ketiga. Selain itu, hasil empiris menunjukkan bahwa kebijakan pemisahan tidak memberikan perbedaan terhadap aset, pembiayaan, dan dana pihak ketiga. Hal ini menunjukkan kebijakan pemisahan yang didorong oleh regulator harus dievaluasi mengingat skala ekonomi dari UUS yang masih kecil, terutama UUS yang dimiliki oleh Bank Pembangunan Daerah (BPD). Apabila tidak dilakukan perlakuan khusus terhadap UUS dan BUS yang sudah pisah, maka dalam beberapa tahun ke depan industri perbankan syariah dapat menurun drastis pertumbuhannya.

---

To accelerate the growth and development of Islamic banking industry in Indonesia, there established the Law Number 21 of 2008. In this Act at Verse 68 point one regulated about the Islamic business unit spin-off into full pledge Islamic banks. After the establishment of this Law, the regulator forced some Islamic business unit to spin-off from their parents.The aim of this research is to do a comprehensive evaluation of spin-off policy according to the Law No. 21 of 2008 verse 68 (1). The purposes of this study are: First, to evaluate the of spin-off criteria. Second, to analyze the impact of spin-off type on spin-off banks. Third, examine the impact of spin-off policy on the spin-off?s banks performance. Fourth, comprehensive analysis on spin-off policy from theory, customer, banker, and regulator. Fifth, formulate the policy recommendation. This research is using ARIMA, a difference in difference analysis and descriptive qualitative.The result shows that there are no sample banks can achieve 50% share asset from its parents. The other result indicates that the spin-off?s type doesn?t give differences in performance. Besides that, this research also suggests that the spin-off?s policy doesn?t provide a difference in asset and third party funds, but there are differences in financing. This result implies that the spin-off policy that imposed by the regulator should evaluate. Because the small of economic of scale from Islamic business unit, especially that owned by regional development bank. The regulator should pay particular treatment to Islamic business unit and spin-off?s bank."

"Sebagai produsen sawit terbesar di dunia, Indonesia seharusnya dapat mengendalikan perdagangan sawit pada pasar internasional. Disertasi ini membuktikan bahwa hilirisasi dapat memperkuat perekonomian nasional dengan meningkatkan nilai ekspor, menurunkan impor, menghemat devisa, sehingga menambah produk domestik bruto. hilirisasi meningkatkan produktivitas petani sawit, maupun industri pengolahan sawit, sehingga menyerap tenaga kerja lebih banyak. Hilirisasi membuat Indonesia memiliki kemampuan lebih besar dalam mengendalikan harga sawit internasional, karena industri sawit nasional tidak lagi tergantung pada ekspor. Besar kecilnya suplai sawit pada pasar internasional dikendalikan oleh Indonesia sesuai dengan besar kecilnya kebutuhan sawit di dalam negeri. Disertasi ini menyarankan strategi investasi, produksi dan ekspor serta kebijakan pengembangan hilirisasi industri sawit nasional. Pemerintah perlu memberikan insentif perpajakan untuk mengundang investasi pada produk hilir kelapa sawit pada tingkat akhir, seperti produk kosmetika, makanan kemasan, dan bahan bakar sawit. Kebijakan industri sawit dalam PP No. 74 Tahun 2022 tetap dilanjutkan dan dipercepat pelaksanaannya. Ekspor sawit perlu didukung oleh peraturan-peraturan yang lebih sederhana, serta pemberian insentif untuk ekspor produk hilir. Aktivitas bursa sawit Indonesia terus ditingkatkan sehingga pengendalian harga sawit internasional dapat berada di Indonesia.

---

As the world's largest palm oil producer, Indonesia is expected to exert control over the palm oil trade in the international market. This dissertation demonstrates that downstreaming can fortify the national economy by increasing export value, diminishing imports, conserving foreign exchange, and consequently contributing to the gross domestic product. Downstreaming elevates the productivity of both palm oil farmers and processing industries, thereby fostering increased employment. It grants Indonesia a more considerable capacity to influence international palm oil prices, as the national palm oil industry is no longer reliant on exports. The magnitude of the palm oil supply in the international market is governed by Indonesia in accordance with the domestic demand for palm oil. This dissertation proposes strategies for investment, production, and export, along with policies for the downstreaming development in the national palm oil industry. The government needs to provide tax incentives to attract investment in downstream palm oil products at the final stage, such as cosmetics, packaged foods, and palm oil-based fuels. The policies outlined in the palm oil industry, as per Government Regulation (Peraturan Pemerintah) No. 74 of 2022, should persist and their implementation expedited. Palm oil exports require support through streamlined regulations and incentives for the export of downstream products. The activities of the Indonesian palm oil exchange should be intensified to maintain control over international palm oil within Indonesia.

"

"Penelitian ini bertujuan menganalisis pola perdagangan dan diversifkasi ekspor serta pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan volatilitas output sektor industri manufaktur di Indonesia periode 2000-2010 menggunakan estimasi Sistem Generalized Methode of Moment (GMM). Diversifikasi ekspor dalam penelitian ini mencakup diversifikasi produk (horizontal dan vertikal) dan pasar ekspor. Hasil penelitian menunjukkan:Pertama, terjadi pergeseran tujuan ekspor produk manufaktur di mana tujuh dari sepuluh negara tujuan ekspor utama, telah mengadakan perjanjian dagang dengan Indonesia.Kedua, terjadi penurunan tingkat diversifikasi pasar dan produk horizontal ekspor, sedangkan diversifikasi produk vertikal ekspor mengalami peningkatan.Ketiga, peningkatan diversifikasi pasar dan produk horizontal ekspor berkorelasi negatif dengan pertumbuhan sedangkan diversifikasi produk ekspor vertikal berkorelasi positif terhadap pertumbuhan output.Keempat, diversifikasi pasar ekspor dapat menurunkan volatilitas output.Kelima, diversifikasi produk horizontal ekspor berkorelasi positif dengan volatilitas output. Hal ini terjadi seiring meningkatnya peranan penerimaan ekspor bagi industri sehingga menurunnya permintaan ekspor akan mengurangi volume ekspor, mengurangi keuntungan produsen, menurunkan harga dan memperburuk Term of Trade (ToT) sehingga volatilitas output meningkat.Terakhir, diversifikasi produk vertikal ekspor tidak berpengaruh terhadap volatilitas output karena lemahnya struktur industri dan integrasi vertikal dalam sektor industri manufaktur Indonesia.

---

The objective of this research is to analysis the trade and export diversification pattern and its impact on output growth and volatility of manufacturing industry sector in Indonesia on period of 2000-2010 use System Generalized Method of Moment (GMM) estimation. Export diversification consists of export product (horizontal and vertical) and market diversification.

The result shows that:

First, there were markets shifting of manufacture product which is dominated by seven countries which had having trade agreement with Indonesia.

Second, market and product horizontal export diversification were decreasing but product vertical export diversification was increase.

Third, export market and horizontal product diversification negatively correlated with output growth whereas vertical product diversification positively correlated.

Fourth, export market diversification has negative impact on output volatility.

Fifth, diversification of product horizontal export positively correlated with output volatility.

Finally, export vertical product diversification has no impact on output volatility because of weakness of vertical integration and manufacturing industry structure."